Pidato Perdana Obama Pada Kongres

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama, Selasa (24/2) lalu, menyampaikan pidato pertamanya di depan parlemen Amerika Serikat (Dewan Perwakilan dan Senat), yang berisi berbagai program atau rencana kerja pemerintahannya. Berbagai masalah dicakup pidatonya, antara lain ekonomi, politik, sosial, keamanan dan militer, dan lingkungan.

Mengenai keamanan dan militer, Obama mengatakan, akan menambah jumlah personil Amerika Serikat untuk mengatasi kekekurangan personil negaranya, namun akan mengurangi anggaran belanja pembuatan senjata canggih ala perang dingin Amerika Serikat–Uni Soviet. Penanganan hukum atas teroris akan dibuat cepat dan tegas karena tidak ada lagi fasilitas seperti penjara Guantanamo pada era Presiden George W Bush.

Di bidang lingkungan, Obama meminta parlemen Amerika Serikat segera membuat rancangan aturan yang menetapkan batasan pencemaran gas karbon, berdasarkan perhitungan pasar.

Di bidang ekonomi, Obama berencana memotong subsidi bidang pertanian, yang selama ini dipertahankan Amerika Serikat sehingga menjadi bahan sengketa berkepanjangan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Di bidang sosial, Obama mengatakan, akan meningkatkan pinjaman bagi usaha kecil dan menengah untuk menjaga perekonomian Amerika Serikat tetap bergerak, dan akan menghapus angka putus sekolah di kalangan pelajar sekolah menengah atas.

Bidang lain yang menjadi perhatian Obama sama seperti janji-janji kampanyenya tahun lalu yaitu, menolong industri mobil, mengubah gaya diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah, dan mereformasi sistem pelayanan kesehatan publik. Soal kesehatan, Obama juga mengatakan akan mendukung penelitian untuk menemukan obat bagi penyakit kanker. AFP

Para Ahli Kubur dari Jombang

Selasa, 24 Februari 2009

 

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tulisan ini saya bikin dengan asumsi dasar bahwa para pembaca percaya ada Allah dengan kekuasaan-Nya. Di salah satu tayangan televisi, muncul seorang kiai dengan nasihat sangat bijak, kurang-lebih begini: “Jangan minta kepada Ponari, Ponari itu makhluk. Jangan minta kepada batu, batu itu makhluk. Jangan berlaku syirik sehingga menjadi manusia musyrik. Mintalah Khaliq, Allah Swt….”

Sangat pendek tapi cespleng. Media massa sangat mengerti kecerdasan masyarakat, sehingga cukup pendek saja. Setiap yang mendengarkan fatwa itu meneruskan sendiri dalam hati dengan logikanya: “Jangan minta kesembuhan kepada dokter, dokter itu makhluk. Jangan minta kepada pil dan obat-obatan, pil dan obat-obatan itu makhluk. Jangan berlaku syirik, sehingga menjadi manusia musyrik.”

Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kalau Nabi Musa pegang tongkat, bersama pasukannya dikejar tentara Firaun, mendapat perintah dari Allah, “Pukulkan tongkatmu ke air laut!” Lantas laut terbelah, pasukan memasuki belahannya, kemudian Firaun dan tentaranya mengejar ke belahan itu, namun tenggelam karena air menutup kembali, mohon dengan sangat jangan simpulkan bahwa yang dipegang Musa itu “tongkat sakti”, sehingga Nabi Musa juga “Maha Dukun” yang sakti.

Mohon dengan sangat, jangan rumuskan bahwa tongkat Nabi Musa mampu membelah laut, mampu menerbitkan mata air dari batu kering, meskipun insya Allah bisa bikin pecah kepala kita. Apalagi lantas dengan metodologi ilmiah tertentu, para pakar meneliti tongkat itu mengandung zat dan energi apa sehingga air samudra terbelah olehnya. Kalau besok paginya Anda minta kepada Nabi Musa untuk membelah air laut lagi, percayalah air laut tak akan terbelah. Sebab, yang membuat laut terbelah bukanlah Musa atau tongkatnya, melainkan perintah atau perkenan Allah.

Lha Allah ini pemegang saham dan the only resources dari seluruh “alam semesta ini dengan segala ketentuan hukum dan perilakunya”. Hak absolut Allah untuk menyuruh orang membelah laut dengan tongkat atau dengan meludahinya. Kalau Musa pukulkan tongkat lagi ke laut tanpa perintah-Nya, dijamin tak terjadi apa-apa. Atau besoknya Tuhan suruh Musa “Berteriaklah keras-keras!”, lantas tiba-tiba laut terbelah lagi ditambah gunung ambruk dan air sungai membalik arah arus airnya, itu sepenuhnya terserah-serah Tuhan.

Makhluk, juga dokter atau dukun, batasnya adalah mengobati atau menjadi sarana proses menuju kesembuhan. Tapi pengambil keputusan untuk sembuh atau hak dan kuasa untuk menyembuhkan ada pada Allah. Terserah Dia juga mau bikin sembuh orang sakit pakai cara bagaimana dan alat apa. Bisa tongkat, bisa batu, bisa air, bisa karena ditempeleng, bisa dengan apa pun saja semau-mau Tuhan. Yang diperintah oleh Tuhan untuk menjadi sarana penyembuhan terserah Dia juga. Mau kiai, pendeta, pastor, rabi, tukang sol sepatu, Ponijo, Rasul, Nabi, Markesot, atau siapa pun dan apa pun saja. Kalau Anda dan saya tidak setuju, Tuhan “tidak patheken” juga. Dia Maha Pemilik Saham segala sesuatu dalam kehidupan, Dia berhak ambil keputusan apa saja.

Kalau seorang suami pergi lama tugas ke kota yang jauh, sehingga bawa celana dalam istrinya, mohon jangan simpulkan bahwa dia penggemar celana dalam, kemudian Anda coba rebut celana dalam itu untuk Anda selidiki, bahwa dia mengandung zat-zat dan bebauan apa, sehingga seorang tokoh besar membawa-bawanya ke mana pun pergi. Kalau pas di kamar hotel sendirian suami itu mencium-ciumi celana dalam, mohon jangan dikonklusikan bahwa ternyata ia punya penyakit jiwa dan harus dibawa ke psikiater. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang diciumi oleh suami itu bukan celana dalam, melainkan cintanya kepada sang istri dan komitmen kesetiaan di antara mereka.

Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau saudara-saudaramu naik haji dan berebut mencium Hajar Aswad, itu bukan karena mereka stone-mania atau ngefans sama batu. Mereka sedang meneguhkan kesadaran bahwa mereka sangat butuh Allah dalam hidupnya, maka mereka mengukuhkan cinta kepada makhluk yang paling dicintai Allah, yakni Rasulullah Muhammad Saw. Dan karena dulu Muhammad juga mencium batu hitam itu, padahal jelas beliau tidak punya hobi makan batu, maka mereka menyatakan di hadapan Allah cinta mereka kepada Muhammad. Mudah-mudahan dengan itu mereka kecipratan cinta Allah kepada Muhammad, sehingga Allah memperlakukannya sebagai bagian dari yang paling Ia cintai.

Kabarnya Nabi Musa ketika memimpin pasukan kejaran Firaun itu mendadak sakit perut di tengah lari-lari. Musa mengeluh kepada Allah, dan Allah memerintahkan agar Musa naik bukit ambil daun dari sebatang pohon untuk menyembuhkan sakit perutnya. Musa naik dan, sebelum menyentuh daun, perutnya sudah sembuh. Tolong jangan ambil konklusi “Itu daun mujarab banget, belum disentuh, perut udah sembuh”. Musa balik ke pasukannya, mendadak sakit perut lagi. Ia langsung naik ke bukit, tapi sesudah makan sekian lembar daun perutnya tak sembuh-sembuh juga. Musa protes kepada Allah. Dalam logika saya, Allah menjawab dengan penuh kegelian: “Hei, Sa. Emang siapa yang bilang bahwa daun bisa menyembuhkan perutmu? Meskipun daun itu mengandung unsur-unsur yang secara ilmiah memang rasional bisa menyembuhkan perutmu, Aku bisa bikin tetap tidak menyembuhkan. Tadi waktu sakit perut yang pertama kau mengeluh kepadaku, tapi pada yang kedua kau tak mengeluh dan langsung saja lari ke bukit ambil daun. Karena kamu salah cara berpikirmu. Salah pandangan ilmu dan cintamu kepada segala sesuatu. Kamu salah peradaban. Kamu pikir daun bisa menyembuhkan. Itu tergantung mau-Ku. Aku menyembuhkanmu bisa pakai daun, air putih, batu, lewat Gaza, Tursina, Jombang, atau mana pun semau-mau-Ku…. Berapa lama sebuah anugerah Kuberikan, itu rahasia-Ku, bisa sesaat, sebulan, setahun, terserah Aku.”

“Datanglah ke dokter, minta obat, sebagaimana ratusan juta orang telah melakukannya. Datanglah ke kiai, bawa air putih. Atau datanglah ke mana pun kepada siapa pun. Asalkan kau tak posisikan mereka semua pada maqam-Ku. Engkau berlaku musyrik atau tidak, terletak tidak pada pil dan dokternya, tongkat dan Musa, air dan kiai, atau batu dan siapa pun yang kutitipi batu sejenak. Letak syirik ialah pada pola pandangmu, pada cara berpikirmu. Jangan percaya kepada Ponari, Dukun, Ponari atau Kiai, tapi hormatilah mereka, karena siapa tahu mereka adalah hamba-hamba-Ku yang Kutitipi sarana untuk kesembuhanmu. Minumlah pil dokter dan air batu Ponari dengan kesadaran memohon kepada-Ku….”

Tiba-tiba aku dibentak oleh sebuah suara: “Ngurusi Ponari aja nggak becus! Mau sok-sok berlagak mengurusi NKRI!” Terperangah aku. Terpaksa kupotong di sini tulisanku ini, sebab aslinya panjang sekali. Kucari siapa berani-berani membentakku. Tak ada siapa-siapa. Tapi malam di Kendari menjelang aku tidur kelelahan usai bersalaman dengan ribuan undangan pengantin anakku, bentakan itu datang lagi: “He! Perhatikan itu para ahli kubur dari Jombang!” Ahli kubur? Aku tak ngerti.

“Kemarin pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan dalam hidupmu dikubur habis oleh mutilasi-mutilasi dari tangan seorang yang tersisih secara sosial, yang menderita secara kejiwaan, yang terasing secara politik dan sejarah. Sekarang kalian sedang dikubur oleh sebongkah batu yang nenek itu menyebutnya Watu Gludug, yang dititipkan beberapa waktu kepada anak SLB yang kesepian dan menderita tatkala dipindahkan ke SD. Pelajarilah hari-hari besok dengan meluangkan waktu memperhatikan siapa saja dari tempat itu yang tingkat ketersisihan dan keteraniayaannya lebih dahsyat….” Mendadak ada suara lain yang membungkam suara itu: “Husysy! Shut up!” * Emha Ainun Nadjib, budayawan

Guru Usul Tes Masuk Perguruan Tinggi Dihapus

Rabu, 14 Januari 2009

 

TEMPO Interaktif, Semarang: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mengusulkan agar tes seleksi masuk perguruan tinggi dihapus dan digantikan dengan seleksi mengunakan hasil ujian sekolah dan hasil akhir ujian nasional. Dua nilai inilah yang diusulkan menjadi pertimbangan perguruan tinggi dalam menjaring para mahasiswanya. 

“Kalau menggunakan hasil ujian di sekolah akan lebih menghargai kinerja guru selama tiga tahun,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Sudharto di ruang kerjanya Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/1). 

Jika nilai ujian nasional dan sekolah digunakan sebagai dasar diterima atau tidaknya calon mahasiswa, lanjut Sudharto, maka para guru akan lebih termotivasi. Hal ini karena hasil pengajaran mereka akan menentukan diterima atau tidaknya siswa bersangkutan masuk ke perguruan tinggi. 

Selama ini, dalam dunia pendidikan selalu ada jenjang pendidikan, yakni dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. “Semua itu ada kaitannya,” kata dia. 

Apalagi, kata Sudharto, dalam pelaksanaan ujian nasional selama ini sudah melibatkan para pengawas maupun akademisi dari perguruan tinggi. 

Sudharto menilai perguruan tinggi yang melaksanakan tes seleksi sendiri untuk menjaring calon mahasiswa menunjukkan adanya arogansi akademik. “Sepertinya, mereka merasa yang paling benar,” katanya. ROFIUDDIN

Fakultas-Fakultas Pertanian Kekurangan Mahasiswa

Rabu, 25 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Bogor: Saat ini minat para siswa yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi khususnya bidang pertanian agak berkurang, padahal saat ini pertanian masih menjadi andalan penghasilan masyarakat di daerah. Hal tersebut terungkap saat Rektor IPB Dr Ir Herry Suhardiyanto M.Sc, mewisuda 1.059 lulusannya, Rabu (25/2).

“Hampir semua perguruan tinggi yang memiliki jurusan pertanian kurang diminati. Namun, penurunan minat tersebut tidak terjadi di IPB, akan tetapi IPB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.

Herry menjelaskan, hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) tahun 2008 menunjukkan masih terdapat 2.894 kursi kosong pada program studi bidang pertanian di 47 perguruan tinggi negeri. Turunnya minat calon mahasiswa ke bidang pertanian bukan hanya terjadi pada tahun 2008. Tahun sebelumnya, sebanyak 45,23 persen bidang studi yang terkait pertanian juga kosong.

Hal ini membuat IPB tidak membiarkan berlangsung terus, jika tidak, 5 sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon mahasiswa pasca sarjana yang berkualitas di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung pembangunan pertanian.

Sementara itu untuk pertama kalinya Institut Pertanian Bogor telah mewisuda 1.059 mahasiswa yang mengikuti program mayor minor. Program ini merupakan penyempurnaan kurikulum pendidikan yang menjadi andalan IPB setelah masuk ke dalam Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. DEFFAN PURNAMA

KPK Jangan Terjebak Seremoni

Kamis, 26 Februari 2009

 

Boleh saja Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar deklarasi antikorupsi bagi 38 partai politik peserta pemilihan umum. Salah satu tugas lembaga ini memang mencegah korupsi, kejahatan yang telah merusak sendi kehidupan negara kita. Tapi jangan lupa, cara paling efektif melenyapkan korupsi tetaplah dengan memberantasnya secara langsung.

Deklarasi itu antara lain berisi tekad mewujudkan kehidupan politik yang bebas korupsi dan menjadikan Indonesia negeri yang bersih dari kejahatan ini. Partai-partai juga berjanji berperan serta secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Tak ada partai yang menolak, semua bersedia meneken deklarasi yang disiapkan oleh KPK. Bahkan seremoni ini dimanfaatkan betul oleh para politikus untuk menunjukkan kepada publik bahwa partainya peduli dan berkomitmen memerangi korupsi. Masalahnya, sebagian masyarakat mulai sinis terhadap deklarasi semacam ini lantaran perilaku para politikus sehari-hari justru menggambarkan hal yang sebaliknya.

Kalau sekadar deklarasi, enteng saja bagi para politikus menandatanganinya. Bukankah janji serupa juga kerap dilontarkan dalam kampanye pemilu, dan mereka tak perlu betul-betul menepatinya? Para politikus yang kebetulan menjadi anggota legislatif juga telah disumpah tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Tapi, nyatanya, kejahatan ini tetap merajalela di kalangan wakil rakyat.

Sikap partai selama ini juga membuat orang ragu terhadap komitmen mereka. Beberapa partai, lewat para kadernya, bahkan pernah mengancam untuk membubarkan KPK. Banyak pula partai yang bersikap lunak terhadap kadernya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Jangankan memberi sanksi, partai-partai itu malah masih memasang mereka dalam daftar calon legislator.

KPK sebenarnya juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu mengajari para politikus mengenai masalah korupsi, karena mereka tidaklah bodoh. Dalam acara itu, misalnya, pimpinan KPK mengingatkan pula kader partai agar menghindari suap politik dalam pemilu. Polisi akan mengusut jika ada calon legislator yang menebar uang bagi pemilih. KPK baru turun tangan bila suap politik ini menggunakan duit negara.

Para politikus jelas sudah memahami hal ini karena telah diatur jelas dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pemberantasan Korupsi. Apalagi aturan-aturan itu pun dibuat oleh para kader partai politik yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jangan sampai juga publik menilai, seremoni itu hanya untuk menutupi kelemahan KPK sendiri. Ada kesan, lembaga ini mulai mengendurkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan tokoh partai. Banyak kasus yang tidak diusut hingga tuntas, seperti aliran dana Bank Indonesia ke para anggota DPR. Pengakuan Agus Condro mengenai dugaan suap dalam pemilihan Gubernur BI pun dibiarkan menguap.

Padahal, bila kasus korupsi itu dibongkar tuntas, langkah ini akan membuat politikus lain berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan serupa. Cara ini jauh lebih efektif dibanding kampanye antikorupsi atau menggelar deklarasi setiap hari tapi tak ada koruptor yang dijebloskan ke penjara.

Badan Konservasi Serukan Stop Pembukaan Hutan

Rabu, 25 Februari 2009 | 23:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi dan WWF-Indonesia menyerukan pentingnya penghentian konversi hutan alam sesegera mungkin. “Demi alasan keselamatan publik dan penyelamatan harimau Sumatera,” kata Didy Wurjanto, Kepala BKSDA Jambi, Rabu (25/2).

Dalam satu bulan terakhir, enam orang tewas akibat serangan harimau Sumatera di provinsi Jambi. Menurut Didy, tiga korban yang tewas diterkam harimau akhir pekan lalu diduga keras adalah pelaku illegal logging.
Diperkirakan harimau yang menyerang mereka telah masuk kembali ke hutan habitatnya. Sedangkan harimau yang menewaskan tiga orang sebelumnya telah berhasil ditangkap.

Sementara itu di Riau, tige ekor harimau Sumatera muda juga tewas dibunuh dalam satu bulan terakhir setelah kedapatan masuk ke perkampungan penduduk. Dalam insiden terpisah di Riau, dua orang petani juga terpaksa dirawat di rumah sakit setelah diserang oleh seekor harimau akhir pekan lalu.

“Situasi kritis ini terjadi akibat pembukaan hutan habitat Harimau Sumatera yang menyebabkan terganggunya satwa dilindungi ini,” kata Ian
Kosasih, Direktur program Kehutanan WWF-Indonesia dalam siaran persnya. Menurutnya Ian, konflik antara harimau dan manusia yang terjadi di Jambi merupakan sebuah peringatan akan perlunya penghentian pembukaan hutan alam di Jambi, bukan hanya untuk penyelamatan harimau Sumatera saja tetapi juga untuk keselamatan publik.

Provinsi Jambi adalah salah satu dari dua lanskap yang ditetapkan sebagai Prioritas Global Konservasi Harimau di pulau Sumatera oleh para ahli konservasi harimau pada tahun 2005. Jumlah populasi Harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 individu di alam bebas di seluruh Sumatera.

Didy Wurjanto mengatakan bahwa untuk mengantisipasi berlanjutnya serangan harimau Sumatera terhadap warga, timnya bekerjasama dengan aparat setempat melakukan patroli penghentian aktivitas pembukaan hutan oleh pembalak liar mapun oleh pendatang yang merambah hutan untuk perkebunan sawit. UWD

Bakrie dan Panigoro Sumbang Rp 50 Miliar

Rabu, 25 Februari 2009
Jakarta, Kompas – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie yang juga pengusaha dan aktivis Partai Golongan Karya menyumbang Rp 25 miliar untuk Institut Teknologi Bandung.

Sumbangan dalam pos dana abadi itu dimaksudkan untuk membangun laboratorium teknik yang diberi nama Achmad Bakrie, ayah Aburizal.

Sumbangan dengan nilai dan maksud yang sama juga diberikan pengusaha Arifin Panigoro kepada ITB sebagai dana abadi ITB untuk pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan ITB.

”Jadi, kalau Anda mau nyumbang untuk bangku taman, misalnya, boleh saja. Nilainya misalnya Rp 1 miliar,” ujar Rektor ITB Djoko Santoso seusai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (24/2).

Karena sumbangan dua pengusaha ini dan dua pengusaha lain, yaitu Benny Subianto dan Teddy P Rachmat, dana abadi ITB genap menjadi Rp 100 miliar.

Sebelum sumbangan itu, selama empat tahun terakhir, dana abadi ITB yang terkumpul berjumlah Rp 13 miliar.

Sumbangan sejumlah pengusaha besar menjelang Dies Natalis Ke-50 ITB itu disebutkan Djoko sebagai langkah terobosan dalam pengumpulan dana.

”Di banyak universitas di berbagai negara merupakan hal biasa nama penyumbang atau nama yang diinginkan oleh penyumbang diabadikan pada sesuatu yang dipunyai universitas,” ujar Djoko.

Ia mencontohkan, di beberapa universitas, nama penyumbang, misalnya, diukirkan pada kursi atau tiang suatu bangunan, bahkan juga kerap dipakai menjadi nama gedung.

Dari masyarakat
Selain para pengusaha besar alumni ITB, dana abadi juga dikumpulkan dari masyarakat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan ITB. Djoko menyebut Niaga ITB sebagai contoh di mana 83 persen penyumbang tidak ada kaitannya dengan ITB. (INU/DAY)

Iptek, Politik, dan Politisi

NINOK LEKSONO

Kompas, Rabu, 25 Februari 2009
”Hanya ilmu pengetahuan sajalah yang dapat memecahkan masalah-masalah kelaparan dan kemiskinan, insanitasi dan buta aksara, takhayul dan hilangnya adat istiadat, habisnya sumber daya, atau sebuah negeri kaya yang didiami oleh penduduk miskin…. Siapakah sesungguhnya yang sanggup mengabaikan iptek sekarang ini? Pada setiap kesempatan kita pasti membutuhkan bantuannya…. Masa depan ditentukan oleh iptek dan orang-orang yang bersahabat dengannya. (Jawaharlal Nehru, dikutip dari ”India Perspectives”, 8/2008)

Politik ternyata juga kemauan. Semasa memerintah, Presiden George W Bush banyak memveto isu lingkungan. Misalnya, Protokol Kyoto tidak mau ia tanda tangani. Lalu, ketika Negara Bagian California minta persetujuan untuk menetapkan sendiri aturan mengenai emisi gas rumah kaca dari mobil dan truk, Bush menolak. Kini, setelah menjadi presiden, Barack Obama meninggalkan pendekatan pasif Bush terhadap lingkungan. Menanggapi permintaan California, Obama, 26 Januari lalu, segera memanggil Badan Perlindungan Lingkungan untuk mempertimbangkan permintaan tersebut.

Kalau saja California mendapat persetujuan dari Obama, akan ada 13 negara bagian, dan diyakini akan bertambah lagi, yang akan menerapkan peraturan serupa. Sebagai konsekuensinya, pabrik pembuat mobil di Amerika dan di tempat lain akan dipaksa untuk memproduksi mobil dan truk yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan yang ada sekarang ini, dan itu dilakukan dalam tempo lebih cepat (IHT, 28/1).

Keputusan mengenai California di atas tidak saja penting untuk menghasilkan kendaraan hemat bahan bakar minyak, tetapi juga memperlihatkan komitmen Presiden Obama dalam upaya menanggulangi meningkatnya gas-gas rumah kaca.

Kalau George W Bush memulai pemerintahan dengan meninggalkan janji kampanye untuk meregulasi gas karbon dioksida dan dengan mundur dari Persetujuan Kyoto, Obama memulai pemerintahannya dengan sinyal jelas, ia tidak akan ragu- ragu menggunakan wewenang pengaturan yang diberikan oleh Akta Udara Bersih dan aturan lain yang ada di tingkat federal untuk memerangi pemanasan global.

Lebih jauh lagi, Obama juga memerintahkan Departemen Transportasi untuk merampungkan standar efisiensi BBM nasional, seperti dikehendaki oleh RUU Energi tahun 2007. Standar-standar ini akan menuntut peningkatan efisiensi BBM pada mobil dan truk ringan Amerika, dari sekarang rata-rata 27 mil per galon menjadi 35 mil per galon.

Peran politik dan politisi
Dari kasus AS dan khususnya Negara Bagian California, tampak bahwa campur tangan politik/pemerintah sangat besar. Akan tetapi, yang juga tidak kalah menentukannya adalah peranan politisi.

Tampak bahwa isu-isu iptek, termasuk lingkungan di dalamnya, semakin penting dewasa ini. Namun, ada berapa banyakkah negarawan dan politisi yang punya visi dan wawasan tentang iptek seperti halnya pemimpin India yang ucapannya dikutip di atas? Atau yang mau membuat terobosan kebijakan seperti halnya Presiden Obama?

Tentu dari waktu ke waktu pemimpin Indonesia menampilkan komitmen terhadap iptek. Cikal bakal riset nuklir, bahkan peroketan, sudah muncul di era Bung Karno. Semasa kepemimpinan Pak Harto lahir pula visi iptek seperti pemanfaatan sistem komunikasi satelit domestik dan pengembangan industri kedirgantaraan. Sayang di era reformasi kepemimpinan berlangsung pendek sehingga pemimpin tak cukup waktu untuk mengembangkan visi iptek.

Keadaan sekarang, terlebih- lebih di era pemilu, di masa krisis ekonomi pula, tampak semakin memprihatinkan. Kalangan politisi bisa dikatakan tak menaruh perhatian terhadap iptek, sebagaimana juga partai-partai politik. Berapa parpol yang pernah mengusung iptek sebagai program atau tema kampanye?

Ketika era semakin sarat diwarnai pemanfaatan iptek, tiadanya visi iptek di kalangan elite tak jarang lalu membuat bangsa kedodoran ketika menghadapi berbagai fenomena perubahan alam, kemajuan iptek, juga impitan krisis ekonomi. Hal itu masuk akal karena sendi-sendi kehidupan berbangsa—yang salah satu fundamentalnya adalah iptek—amat rapuh di sini. Salah satu indikator yang sering disebut-sebut adalah rendahnya anggaran iptek yang kurang dari 0,5 persen produk domestik bruto. Sementara negara yang berambisi menjadi negara maju, seperti China, terus menaikkan anggaran ipteknya.

Tinggi rendahnya anggaran iptek itu sendiri juga mencerminkan tinggi rendahnya komitmen iptek di kalangan politisi Indonesia. Di negara lain, iptek disadari semakin memainkan peranan dalam kehidupan politik. Isu pangan dan energi, juga isu kesehatan seperti flu burung, atau juga isu keamanan seperti yang menyangkut pengayaan uranium oleh Iran atau pengembangan rudal balistik oleh Korea Utara, terkait dengan iptek untuk memahaminya.

Tantangan ke depan
Ketika urusan dan krisis semakin kompleks, umat manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Misalnya, ketika jumlah penduduk makin banyak dan lahan pertanian makin sempit, pemerintahan di sejumlah negara dihadapkan pada pertanyaan sulit, yakni ”siapkah membuat terobosan dengan memperkenalkan tanaman pangan yang genetikanya dimodifikasi?” Atau, yang sebelumnya sudah sering muncul, ketika dihadapkan pada kesempitan energi, ”siapkah pemerintah memanfaatkan energi nuklir?” Lalu, kalau solusi yang diyakini adalah energi terbarukan nonnuklir, manakah yang harus diprioritaskan? Energi suryakah? Atau geotermal? Apa pun, semuanya membutuhkan adanya wawasan iptek untuk memutuskannya.

Sementara itu, lingkup wawasan iptek yang sebenarnya dibutuhkan oleh elite bangsa sebenarnya lebih luas lagi. Selain yang telah disinggung di atas, masih ada lagi soal kloning, bioterorisme, perang cyber, dan lainnya.

Dihadapkan pada realitas baru ini, pemerintah—seperti dikatakan Prof Katherine Pandora yang memberi kuliah tentang ”Science, Technology and Politics” di Universitas Oklahoma (2006)—terus-menerus dihadapkan pada tekanan untuk memutuskan apa yang harus didukung dan didanai dalam kebijakan iptek. Sementara itu, warga negara individu hidup dalam konsekuensi keputusan pemerintah, tidak saja setahun atau dua tahun, tetapi bahkan bergenerasi-generasi kemudian. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, mesin yang kita gunakan dalam pekerjaan, sistem yang kita ada di dalamnya, lalu bagaimana kita hidup dan mati, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, merupakan bagian dari jaringan lebih besar yang ada di bawah naungan pengaruh iptek dan politik.

Dalam konteks itulah masih terus diharapkan keterbukaan para politisi terhadap wawasan iptek yang semakin besar peranannya dalam kehidupan warga individu maupun kehidupan kebangsaan.

Partai Klaim Keberhasilan

Selasa, 24 Februari 2009
Jakarta, Kompas – Partai politik pendukung pemerintah memang bisa mengklaim keberhasilan program pemerintahan. Namun, aneh jika yang diklaim dijadikan sebagai iklan keberhasilan partai. Hal itu karena program tersebut adalah program kolektif yang dikerjakan bersama. Apalagi, kalau masyarakat mencermati, program yang diklaim itu sebetulnya juga masih mempunyai masalah sehingga borok partai akan semakin terbuka.

Penilaian itu disampaikan peneliti Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan, di Jakarta, Senin (23/2). ”Partai mengklaim keberhasilan program boleh saja. Namun, jika program pemerintah itu dijadikan iklan kampanye, ini lucu. Jelas program yang diklaim itu hasil kolektif, bisa-bisanya diklaim sebagai keberhasilan partainya,” ujar dia.

Parpol, lanjut Syafuan, sebaiknya membuat iklan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dan tidak membohongi. Apalagi, jika informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu sesungguhnya masih bisa diperdebatkan. ”Lucu jika menyatakan diri berhasil, padahal masih banyak masalah. Metode iklan politik seperti itu kurang cerdas, kurang berorientasi masa depan, dan senangnya pada romantisisme masa lalu,” ujarnya.

Syafuan pun mengusulkan, supaya partai lebih menawarkan apa yang akan mereka kerjakan dan memberi visi mengatasi masalah kebangsaan. (MAM)

Indonesia Rugi Besar Akibat Perdagangan Satwa Illegal

Antara, Senin, 23 Februari 2009
JAKARTA, SENIN – Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar akibat perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi konservasi.

“Indonesia yang merupakan produsen utama produk fauna sering mengalami kerugian, baik dari sisi kehilangan sumberdaya alam dan dari sisi ekonomi yang disebabkan oleh penyelundupan dan pemutihan (wildlife laundring),” kata Menhut saat Membuka Bhakti Sosial Snake Hunter Club di Jakarta, Senin (23/2).

Menhut menyatakan sulit untuk menghitung nilai kerugian ekonomi secara pasti sebab nilai tumbuhan dan satwa liar bervariasi. Namun, dia menekankan, kerugian ekonomi tidak sebanding dengan kerugian akibat kehilangan keanekaragaman hayati.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Statistik Departemen kehutanan, Indonesia hingga semester pertama 2008 berhasil mengantongi devisa hingga 86,9 juta dolar dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar. Dia menyebut beberapa kasus penyelundupan satwa ilegal yang belakangan ramai terungkap seperti perdagangan bagian-bagian tubuh trenggiling, penyu, dan harimau Sumatera.

“Jenis-jenis tersebut diburu untuk tujuan pemeliharaan. Ornamen dan obat-obatan tradisional dengan negara tujuan umumnya adalah Asia timur,” kata Kaban. Ia mengingatkan, menyatakan penyelundupan tumbuhan dan satwa liar melibatkan jaringan internasional.

Itu sebabnya permasalahan kejahatan tersebut harus ditangani secara bersama-sama baik secara regional dan internasional. Indonesia sebagai negara juga sudah mengikat kerjasama untuk memberantas perdagangan tumbuhan dan satwa ilegal dengan membentuk “ASEAN Wildlife Enforcement Network”.

“Dengan kerjasama itu, kita mendapat keuntungan karena kita dan sembilan negara ASEAN lainnya secara bersam-sam menangani masalah perdagangan ilegal jenis-jenis flora dan fauna,” kata Kaban. Dia menegaskan, pemerintah juga sangat berkomitmen kalau pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar harus berkelanjutan dan memegang prinsip menghindari bahaya kepunahan serta menghindari penurunan potensi populasinya.

Untuk itu, Indonesia telah menjadi anggota Konvensi mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang terancam punah (CITES) sejak 1978. “Jadi perdagangan tumbuhan dan satwa liar harus mengikuti ketentuan CITES, yaitu perdagangan tumbuhan dan satwa liar tidak boleh berdampak negatif terhadap populasinya di alam,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dephut, Darori menambahkan, mengikuti ketentuan CITES maka perdagangan satwa liar hanya boleh dilakukan untuk hasil penangkaran. Selain itu, untuk menekan peredaran produk satwa liar sekaligus meningkatkan nilai ekonominya, Dephut mengambil kebijakan kalau produk satwa liar yang boleh diekspor adalah produk dalam bentuk olahan. “Tidak boleh barang setengah jadi,” kata dia.