imsitumeang

Archive for Oktober, 2011|Monthly archive page

Solusinya Begitu-begitu Saja

In Uncategorized on f 25, 11 at 9:14 am

Reshuffle kabinet kali ini sesungguhnya momentum emas di sisa waktu era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Targentnya, mencapai efisiensi dan efektivitas karena postur organisasinya ramping. Kinerja kabinet hasil perombakan diharapkan kinclong karena berhasil mengubah pesimisme menjadi optimisme.

Saat pengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II di Istana Negara, Selasa (18/10), Presiden mengaku ada lima dasar pertimbangannya, yaitu kesatu, hasil evaluasi kinerja; kedua, the right man on the right place; ketiga, kebutuhan atau keperluan organisasi; keempat, masukan dan inspirasi masyarakat; kelima, persatuan dalam kemajemukan tanpa mengabaikan integritas dan kapasitas.

Tapi, ia gagal. Yang menonjol justru politik pencitraan yang panggungnya di Cikeas. Postur kabinet hasil reshuffle kian tambun karena penambahan wakil menteri. Wakil menteri memperpanjang rantai komando organisasi. Mestinya, koordinasi antarkementerian menjadi pertimbangan presiden. Betapa rumit struktur dan rentang kendali organisasi yang gemuk. Kian ruwet.

Idealnya, wakil menteri melapisi menteri-menteri triumvirat (menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan) sebagai presidium pimpinan nasional bila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Belum tentu kementerian bersangkutan membutuhkan wakil menteri.

Karena penambahan wakil menteri, bagaimana penyesuaian struktur organisasinya? Bagaimana pembagian kerja wakil menteri dengan pejabat eselon I: direktur jenderal, sekretaris jenderal, dan inspektur jenderal? Jabatan itu hanya membuat mereka menganggur. Belum lagi kalau masing-masing menteri menyertakan staf khusus?

Persoalan lain, tidak ada pertimbangan presiden untuk memberantas korupsi di kementerian. Setidaknya dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, menjadi sorotan publik karena disinyalir terlibat korupsi.

Kesan absennya pertimbangan pemberantasan korupsi terlihat ketika Yudhoyono menggelar jumpa pers bersama para ketua umum partai koalisi yang mejeng di belakangnya, termasuk Muhaimin. Sungguh pemandangan yang buruk.

Jika para menteri yang disinyalir terlibat korupsi tidak dicopot atau digeser posisinya, jelas sekali keutuhan koalisi menjadi pertimbangan terpenting presiden. Bila evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dirujuk sebagai parameter, lebih 50% menteri tidak kapabel.

Tentu menjadi perdebatan mengapa reshuffle kabinet yang fokusnya ialah kinerja menteri terbukti hanya menambah jabatan wakil menteri. Seolah-olah menteri tidak berprestasi karena ketiadaan wakil yang pas. Sama saja dengan ‘lain ditanya, lain dijawab’. Ibarat kepala yang gatal, kaki yang digaruk.

Bahkan, presiden sengaja mengubah peraturan agar bisa mengangkat orang yang berpangkat menengah menjadi wakil menteri. Peraturan dibikin longgar, tidak lagi merujuk jenjang karier, melainkan asalkan calonnya adalah pegawai negeri.

Dalam manajemen modern, organisasi yang gemuk justru memperburuk kinerja. Efisiensi dan efektivitas hanya tercapai bila postur organisasinya ramping. Postur kabinet yang tambun hanya pemborosan. Menambah wakil menteri berarti, konsekuensinya, terjadi pembengkakan anggaran.

Sisa waktu pemerintahan Yudhoyono hanya tiga tahun. Dalam sisa waktu itu, siapa yang percaya bahwa pemerintahan menjadi lebih bersih kalau menteri yang dipersepsikan korupsi justru bertahan? Siapa yang percaya impor menjadi berhenti karena menteri perdagangannya berganti? Persoalannya, menjelang pemilihan umum tahun 2014, banyak menteri asal partai yang sibuk mengurus partainya.

Menteri boleh baru, menteri yang satu boleh saja dipindahkan ke kementerian lain. Tapi, masalah tetap tak terselesaikan. Solusinya begitu-begitu saja, yakni presiden menyampaikan pidato, mengeluarkan instruksi, tanpa tindakan yang lugas dan tuntas. Reshufffle kabinet mempertegas kemerosotan tanggung jawab presiden. Reshuffle sekadar sandiwara. Kabinet yang baru gagal mengubah pesimisme menjadi optimisme.

Iklan

Yudhoyono yang Gemar Gosip dan Show

In Uncategorized on f 25, 11 at 4:33 am

Dalam sistem presidensiil, presiden berhak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Mengangkat si A atau si Z dan memberhentikan si B atau si Y, merupakan hak prerogatif presiden. Hak prerogatif tersebut lumrah bagi presiden.

Konstitusi menganut sistem presidensiil. Karenanya, bukan persoalan jika presiden menggunakan metode apa pun dalam menunaikan amanat konstitusi. Kita menghormati keputusannya.

Presiden memiliki kebebasan memilih metode untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya, mestinya, juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia boleh menggunakan telepon ala Pak Harto, menunjuk tim penilai, atau fit and proper test seperti saat memilih menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Lalu, mengapa urusan biasa itu menjadi gaduh dan genting? Saban kali isu reshuffle mencuat, bersamaan publik menyaksikan tontonan betapa luar biasa urusan rombak-merombak kabinet itu.

Partai politik memasang kuda-kuda. Berbagai kalangan menganalisis dan menebak-nebak siapa menteri yang bakal lengser dari kabinet dan siapa menteri yang bakal masuk ke kabinet.

Gosip daftar calon yang lengser atau masuk pun beredar, dari yang serius ke yang canda. Celakanya, Yudhoyono tangkas menanggapi gosip itu. Ia memastikan nama yang beredar bukan darinya. Yudhoyono menjelaskannya berkali-kali.

Yudhoyono khawatir orang-orang bakal mengamuk karena namanya masuk daftar gosip tapi ternyata tidak menjadi menteri. Karenanya, di berbagai kesempatan, baik di Cikeas maupun di Istana, ia mengelak daftar gosip yang sebenarnya tidak penting itu.

Sembari menangkal gosip, Yudhoyono membeberkan apa dan bagaimana maksud reshuffle. Juru bicara presiden dan staf khusus pun turut menjelaskan mekanisme Presiden. Mereka pun mengumumkan tanggal reshuffle kepada publik.

Bukan main sibuknya mereka menebar berita bahwa Yudhoyono sangat serius merencanakan reshuffle. Liputan media massa dari pagi ke malam, dan sebaliknya. Sampai-sampai Presiden berkantor di rumah pribadinya, demi mematangkan reshuffle. Makanya, mengherankan jika Presiden sangat risau perihal gosip daftar calon menteri.

Bukankah tak ada asap ‘show’ kalau tidak ada api ‘reshuffle’? Hingga kapan kita tersandera pentas goshow alias gosip dan show reshuffle yang lebai? Semakin lama kita menyaksikan tontonan remeh-temeh itu, semakin gaduh suasananya, terlalu banyak spekulasi, yang ujung-ujungnya hanya ketidakpastian.

Padahal, menumpuk pekerjaan rumah yang mesti selesai. Infrastruktur yang tidak membaik, negeri jiran yang terus-menerus mencaplok wilayah perbatasan, dan korupsi yang merajalela adalah contoh yang sangat membutuhkan penyelesaian.

Jangan karena pening menyelesaikan pekerjaan rumah yang bertumpuk, Anda ‘menghibur’ rakyat dengan pentas goshow reshuffle. Apalagi, setelah drama hiruk pikuk selama tiga pekan berakhir antiklimaks, yaitu susunan kabinet yang tak mampu menyapu kabut gelap di langit Republik Indonesia.

Ringkasnya, Yudhoyono gagal menunjukkan arah yang meyakinkan publik bahwa di akhir masa pemerintahannya nanti dia akan menghasilkan kinerja yang mengesankan rakyat. Perombakan kabinet lebih seru seremoninya ketimbang substansinya.

Semoga Menjadi Haji Mabrur

In Uncategorized on f 4, 11 at 9:18 am

Musim haji telah tiba. Mulai Ahad (2/11), kelompok terbang (kloter) kesatu calon haji berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima. Musim haji kali ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221 ribu jamaah yang terinci menjadi 201 ribu jamaah haji reguler dan 20 ribu jamaah haji khusus. Jika petugas haji 3.500 orang, maka jamaah berjumlah 224.500 orang.

Tambahan kuota haji 10 ribu jamaah untuk haji reguler 7.000 orang dan haji khusus 3.000 orang. Sebelumnya, kuota haji 211 ribu. Kuota haji bertambah 10 ribu setelah Pemerintah Arab Saudi menyetujui permintaan Pemerintah Indonesia.

Kita patut mensyukuri penambahan kuota haji. Namun, tambahan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Agama (Kemnag) untuk memperbaiki pelayanan bagi jamaah.

Calon jamaah haji Indonesia gelombang kesatu memasuki Kota Madinah melalui dua pintu, yakni Bandara Malik Abdullah Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jamaah yang melalui Jeddah menuju Madinah harus menempuh perjalanan darat sekitar enam hingga tujuh jam.

Persoalan yang kerap terjadi selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci harus bisa diminimalisasi, baik Kemnag maupun jamaah. Kita berharap, jamaah haji memelihara kesehatannya agar sanggup dan lancar menunaikan rangkaian ibadah haji. Jamaah juga kompak dan mematuhi aturan sehingga terhindar kecelakaan, kriminal, atau tersesat, Insya Allah tidak terjadi.

Yang tak kalah penting adalah petugas haji melaksanakan tugasnya. Banyak masalah yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji karena petugas haji tidak optimal dan profesional melayani jamaah. Kita layak menyorot kinerja mereka. Karena baik buruknya pelayanan haji yang diberikan petugas haji memengaruhi pelaksanaan ibadah jamaah. Keadaan yang juga terkait nama Indonesia di dunia internasional, karena ibadah haji diikuti jamaah banyak negara.

Jamaah berharap pelayanan musim haji sekarang lebih baik dari musim haji dulu. Pengurusan paspor, kesehatan (suntik meningitis), transportasi, katering, pondok, dan kloter sudah rampung. Dua kota suci, Makkah dan Madinah, pun bersiap menyambut tamu Allah.

Pemerintah menyediakan pemondokan untuk 197.140 jamaah di Makkah. Atau 91,15 persen lokasinya berjarak 2.000 meter dari Masjidil Haram, sisanya 7,4 persen lokasinya berjarak 2.500 meter dari Masjidil Haram. Di Madinah juga lebih baik.

Pemerintah berupaya agar dekat jarak antara pemondokan dan Masjidil Haram di Makkah, agar jamaah calon haji Indonesia tidak berjalan kaki terlalu jauh. Mudah-mudahan berkat segala persiapan tersebut, ibadah haji musim ini bisa khusuk. Selamat menunaikan ibadah haji, semoga selamat kembali ke Tanah Air dan semoga menjadi haji yang mabrur.