imsitumeang

Menolak Presidential Threshold

In Uncategorized on f 4, 17 at 3:02 am

Kita menyarankan partai-partai penolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk meminta fatwa atau pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Meniru langkah hukum Yusril Ihza Mahendra, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Fatwa tersebut akan mampu menjawab pertanyaan apakah putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden serentak tahun 2019 sehingga presidential threshold berapapun persentasenya, 10%, 15%, atau 20%, menjadi inkonstitusional.

Jawaban MK sangat penting karena menyangkut konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang menentukan arah bangsa dan negara lima tahun ke depan. Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden konstitusional, bangsa dan negara ini akan selamat. Sebaliknya, jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden inkonstitusional, maka bangsa dan negara ini akan hancur lebur karena pemimpinnya tidak memiliki legitimasi untuk memutar roda pemerintahan.

Kalau saja keterpilihan presiden/wakil presiden inkonstitusional, setiap orang bisa membangkang ke Pemerintah. Ibarat seorang laki-laki yang tidak memenuhi syarat sebagai imam tapi memaksakan dirinya memimpin shalat, makmum tidak berkewajiban untuk mengikuti si iman. Makmum boleh shalat sendiri tanpa imam. Tata cara makmum “mengikuti imam” (mutâba’atul imâm) saat shalat berjamaah membutuhkan penjelasan karena makmum harus mengikuti gerakan imam, tanpa mendahuluinya, atau membarenginya, atau telat mengikutinya.

Berbeda dengan Mahkamah Agung (MA), MK memang tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Karena itu, penyelesaian kontroversi presidential threshold bukan meminta fatwa hakim MK, melainkan ijtihad menggunakan filsafat, teori, dan logika hukum. Kalau partai-partai penolak presidential threshold menempuh ketiga jalur itu, kesimpulannya akan sama, yakni jika pelaksanaan kedua pemilu serentak pada hari yang sama, presidential threshold tidak relevan.

Kalau pimpinan/anggota DPR belum terbentuk karena pelaksanaan pemilunya (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD) serentak dengan pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada hari yang sama, bagaimana tata cara menetapkan partai atau gabungan partai yang melewati ambang batas 10%, 15%, atau 20% kursi DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna sejak Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017) pagi. Empat fraksi DPR memilih opsi B (presidential threshold 0%), walk out. Ratusan pimpinan/anggota Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan sebelum pengesahan RUU Pemilu. Sisanya, enam fraksi DPR memilih opsi A, yaitu presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

Partai-partai pendukung presidential threshold seperti PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan Partai NasDem bersikukuh untuk menggunakan presidential threshold hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, yang telah digunakan dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. Dalam UU Pemilu yang disahkan, presidential threshold ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014. Jadi, Pemilu 2019 mengulang dua pemilu sebelumnya (2009 dan 2014) yang menetapkan syarat pencalonan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Dengan demikian, dibutuhkan “barisan koalisi” untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Argumen partai-partai pendukung presidential threshold 20% bukan logika hukum, apalagi menggunakan filsafat dan teori hukum. Tanpa latar konstitusi sama sekali. Cuma logika politik guna menjegal calon lain di luar kepentingan mereka. Mereka mengutip ucapan Joko Widodo, bahwa karena Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 menggunakan presidential threshold 20%, kok mau 0% untuk pemilu tahun 2019? “Kapan kita maju?” begitu kira-kira ucapan Joko Widodo.

Omongan Presiden tersebut jelas tidak memunyai dasar logika politik, karena presidential threshold 20% tidak memengaruhi kemajuan suatu bangsa dan negara. Joko Widodo adalah presiden pertama yang keterpilihannya memenuhi syarat pencalonan presidential threshold 20%. Apakah Anda merasakan kemajuan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi?

Kalau menggunakan logika demokrasi, apakah presidential threshold 20% berhasil memajukan demokrasi Indonesia? Presidential threshold 0% justru akan membuka kesempatan yang sama kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pemerintah sependapat dengan para partai pendukung. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat, presidential threshold 20% bertujuan agar Presiden terpilih memiliki dukungan kuat di DPR. Kalau saja partai-partai pendukung hanya memiliki 20% kursi di DPR, sedangkan partai-partai penolak 80%, berarti presidential threshold 20% percuma saja kan?

Kita tentu masih mengingat janji-janji manis kampanye Joko Widodo yang tidak membagi-bagi kursi kepada partai-partai pendukung dalam penyusunan kabinet. Apa yang terjadi? Dia malah merangkul pentolan partai-partai dan menunjuk mereka sebagai menteri sembari membentuk “barisan koalisi”. Pembuktian tak terbantah bahwa presidential threshold 20% memang percuma.

Perdebatan presidential threshold sempat menghangat menjelang finalisasi UU Pemilu. Lalu, dimunculkan usulan kompromi alias jalan tengah: tetap menggunakan presidential threshold tapi kisarannya 10% dan menggunakan persentase hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 menggunakan presidential threshold, berapapun persentasenya, maka ketentuan itu inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Pasal tersebut jelas dan tegas, tanpa multitafsir.

Sebelum pelaksanaan pemilu serentak, partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa mempertimbangkan jumlah kursi partai-partai pengusung hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pengujian ketentuan presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi adalah mencari jawaban pasti: apakah penggunaan presidential threshold dalam pemilu serentak nanti konstitusional atau inkonstitusional. Yusril, misalnya, melakukan judicial review yang fokus ke ketentuan presidential threshold 20%. Dia memunyai legal standing karena partainya memutuskan untuk mendukung Yusril ke bursa pencalonan presiden tahun 2019.

Presidential threshold 20% hanya penghambat untuk mewujudkan keinginan kader PBB yang mendorongnya berkiprah dalam proses pencalonan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. Hambatan itu bukan saja terhadap pribadinya, melainkan juga terhadap calon lain seperti Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial diusung Partai Demokrat.

Kita menduga, presidential threshold 20% sengaja didesain agar pemilu mendatang hanya memunculkan calon tunggal: Jokowi. Jokowi diperkirakan didukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sementara Prabowo Subianto diduga didukung Partai Gerindra, PAN, dan PKS yang pas-pasan mencapai 20%. Begitu pun, Partai Demokrat juga akan disulitkan untuk memenuhi 20%. PBB tentu akan lebih disulitkan.

Jadi presidential threshold 20% harus dilawan untuk menggagalkan calon tunggal Jokowi. Calon tunggal bukan saja tidak akan sehat bagi perkembangan demokrasi, melainkan juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Karena, UUD 1945 mengisyaratkan jumlah pasangan calon presiden/wakil presiden lebih sepasang.

Perlawanan terhadap presidential threshold ke MK adalah jalan konstitusional terakhir yang bisa ditempuh semua pihak penolak presidential threshold 20%. Tiada jalan konstitusional lain yang bisa dilewati setelah fraksi-fraksi DPR penentang presidential threshold 20% kalah suara.

Karena itu, kita berharap MK akan bersikap negarawan yang benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat kepentingan politik yang sangat besar ini. Kita berharap MK memutus permohonan sebelum bulan Oktober tahun 2017 menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2019. Kalau MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkan putusan, meskipun permohonan dikabulkan, maka putusan itu belum tentu bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019.

Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah pilihan terbaik untuk menyalurkan ketidakpuasan kita terhadap UU Pemilu. Tentu saja akan menghabiskan tenaga dan menyita waktu. Gugatan itu bukan penghalang tahapan pemilu yang sudah di depan mata. Begitu palu hakim diketuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa cepat bekerja.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan. Apakah UU Pemilu akan mampu meningkatkan mutu pemilu serentak tahun 2019? Lebih dari itu, apakah UU Pemilu sanggup mengonsolidasikan demokrasi, atau Indonesia tetap berada di masa transisi demokrasi, atau malah mengalami kemunduran demokrasi?

Demokrasi di Republik tercinta ini tak boleh mundur ke belakang. Mari bersama-sama kita memastikan pelaksanaan UU Pemilu sebagai undang-undang yang visioner yang berperspektif kebangsaan dan kenegaraan. Kita menolak UU Pemilu sekadar aturan yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Mestinya undang-undang ini memiliki magnitudo yang mengerek perbaikan sistem demokrasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: