imsitumeang

Archive for Juli, 2009|Monthly archive page

Setelah Pemilu Usai

In Uncategorized on f 22, 09 at 6:46 am

Alhamdulillah, pencontrengan pemilu presiden/wakil presiden tanggal 8 Juli 2009 telah usai. Kendati hasilnya diprotes, tak ada kegaduhan yang berarti. Suatu prestasi luar biasa. Kita telah melompat jauh berdemokrasi. Padahal, rezim Soeharto diruntuhkan 10 tahun lalu. Belum begitu lampau. Namun, kita merasakan masa kegelapan terkubur dalam. Seolah tradisi berdemokrasi melekat lama. Tentunya, plus-minus kita patut mensyukurinya.

Kita menyaksikan pemilu di Iran menelan korban jiwa dan melahirkan aksi massa. Padahal, mereka lebih dulu memasuki fase demokrasi, yakni tahun 1980. Memasuki peradaban demokrasi yang sejati bukan perkara mudah. Hingga kini, Malaysia masih menyisakan regulasi yang represif. Di Thailand bahkan berdarah-darah, hingga kini. Demokratisasi di Korea Selatan menelan waktu lebih lama dari kita. Sedangkan, Indonesia bisa melaluinya dengan cepat.

Rakyat makin menyadari bahwa suaranya sangat penting bagi nasib bangsanya. Terbentuk keterkaitan antara pemilu dengan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, politik, bahkan agama. Acara debat antarcalon presiden/wakil presiden diikuti. Visi, misi, intonasi, bahasa tubuh, dan gaya bicara tiap kontestan dicerna. Aspek yang mengena di hati rakyat sangat bergantung latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dan psikografi yang melingkupi mereka.

Kita juga menyaksikan bahwa pelaksanaan pemilu yang dulu menyeramkan dan menimbulkan waswas, kini menjadi tontonan. Bahkan, menjadi bagian paket wisata turis mancanegara. Debat menjadi acara yang digemari publik, yang sebenarnya kelanjutan talk show politik yang berating relatif bagus. Quick count juga menjadi tontonan. Padahal, hanya SBY yang memercayai polling dan quick count Pemilu 2004. Kini, semua kontestan menggunakan jasa polling—meskipun diiringi kontroversi, tapi sebetulnya move belaka.

Dalam konteks ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tak penting lagi. Yang menang tak boleh jumawa dan yang kalah harus legawa adalah keharusan belaka, bagian proses. Karena, yang utama bagaimana memapankan tradisi berdemokrasi beserta nilai-nilainya. Elite harus memahami politik bukan semata kekuasaan, tapi amanah yang menuntut kebijakan.

Yang diberi ucapan selamat bukan kontestan yang menang saja, tapi justru kita semua. Kita sang pemenangnya. Kandidat yang menang harus bersiap memikul beban amanah. Mewujudkan cita-cita konstitusi: kemakmuran dan keadilan yang mencerdaskan bagi kejayaan Indonesia. Sebuah amanah konstitusi yang harus dipedomani.

Dengan demikian, kita memaknai pemilu bukan lagi menang-kalah, apalagi perkara teknis lainnya. Kita melampaui persoalan seperti itu. Merawat demokrasi bukan sekadar aspek prosedural dan kelembagaan, tapi menukik substansinya menuju cita-cita bersama.

Iklan

Jadikan Pilpres Jujur dan Adil

In Uncategorized on f 9, 09 at 9:42 am

Jadikan pemilu presiden/wakil presiden, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009, terlaksana jujur dan adil.

Ajakan itu disampaikan karena menjelang hari-H masih terdengar berbagai keberatan, misalnya daftar pemilih tetap (DPT) dan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Memang, kinerja KPU kurang mantap. Namun, keinginan kita melaksanakan pilpres yang baik adalah satu alternatif.

Alternatif lain, misalnya menunda pilpres, meskipun menimbulkan persoalan rumit dan preseden yang sulit ditebak implikasinya. Adakalanya kita menghadapi pilihan yang serba dilematis.

Dalam situasi dan kondisi demikian, pilihan the lesser evil, kerugian yang lebih kecil, adalah bijak. Makanya, penundaan diusulkan. Bisa jadi analisa tersebut meleset. Bersyukurlah jika begitu. Namun, tidak salah jika kita bersepakat menghindari musibah politik yang lebih ruwet dan rumit.

Kategori masalah DPT-nya kompleks, mulai pemilih terdaftar lebih sekali, pemilih meninggal tapi terdaftar, anggota TNI/Polri terdaftar, pemilih ganda, penduduk tidak dikenal atau sudah pindah, belum memiliki NIK.

Penyelenggaraan pilpres memang memiliki kekurangan di sana-sini. kompetensi dan kualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang sangat lemah, berbeda dengan KPU zaman Nazaruddin Sjamsuddin. Nazaruddin bersama Ramlan Surbakti, dan Chusnul Mar’iyah menjelaskan persoalan pemilu sangat lengkap kepada wartawan.

Andaikan berbagai kekurangan itu benar-benar mengganggu maka substansi strategisnya adalah keterpengaruhan terhadap penyelenggaraan pilpres. Ramifikasi permasalahannya akan lebih kecil ketimbang jika kita menunda pilpres.

Sikap kritis sekaligus korektif harus diungkap terhadap penyelenggaraan pemilu anggota legislatif (pileg) hari Kamis, tanggal 9 April 2009, lalu yang terselenggara relatif baik dan kini pilpres sebagai kelanjutan demokratisasi di negeri kita. Semuanya turut membesarkan kemauan dan komitmen kita menyelenggarakan pilpres.

Beberapa status yang aku tampilkan di fecebook:

jangan berhenti hanya menjadi “vote”, lanjutkan menjadi “voice”. jangan berhenti hanya menjadi “voter” atau “supporter”, lanjutkan menjadi “active citizen”. dengan cara itu, kita tidak terjebak elektoralisme.

merujuk hasil quick count, ‘selamat menang’ kepada beye boed, tim sukses juga pendukungnya. ‘selamat kalah’ kepada mega-bowo dan jeka-wir beserta tim (tak) sukses juga pendukungnya. bersama kalian pemilu menarik dan meriah. aku mengakui, beye-boed sebagai presiden-wakil presiden terpilih. mari kita siapkan calon pemimpin menuju pemilu 2014.

please… hasil exit poll dan quick count tahan dulu sebelum nyontreng berakhir (metro tv & tv one)

indonesia mencontreng! hari ini 176.367.056 pemilih akan memberi suara. semoga pemilu kali ini tidak mencoreng wajah demokrasi kita.

Quick count Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009. Silakan dibanding? – LSI (Lembaga Survei Indonesia) – LSI (Lingkaran Survei Indonesia) – LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) – PUSKAPTIS (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) – LSN (Lembaga Survei Nasional) – CIRRUS (CIRRUS Surveyors Group) – Johans Polling – Metro TV

Bersekutulah kalian berdua. Lawan! Cuma dia calon presiden yang tidak memasalahkan karut marut DPT. Dia diuntungkan, kalian berdua dirugikan. Hak konstitusional kami, mengikuti pemilu presiden 2009, dicederai.

Jika ditemukan daftar pemilih tetap (DPT) fiktif alias siluman, Pemilu Presiden/Wakil Presiden harus ditunda! Kecurangan DPT hanya menguntungkan calon presiden/wakil presiden tertentu. Hasil Pemilu 2009 tidak berlegitimasi.

Yth Ketua/Anggota KPU. Bapak/Ibu dijanjikan apa oleh SBY-Boediono? Kenapa kami belum bisa ketahui nama kami termasuk DPT atau tidak. Anda harus jelaskan!

Hari-hari tegang jelang nyoblos. Jika karut-marut DPT tak kunjung selesai hari ini, lebih baik JK-Wiranto dan Mega-Prabowo undurkan diri. Biarkan SBY-Boediono sebagai peserta pemilu satu-satunya!

‘wahai calon-calon lain… kalian sewa jasa harry potter ya? kenapa kami sekeluarga merasa disihir? ngaku sajalah!’ ucapku di depan jamaah zikir, istana cikeas, jumat. beye mengaku disihir lawan-lawannya. saat pengajian dzikir nurussalam di puri cikeas, , bogor, jumat, ia bilang, sekarang banyak yang gunakan ilmu sihir. ‘saat ini musim pemilu, banyak yang gunakan ilmu sihir,’ katanya. ‘ketika kami menuju balai sarbini, sejak keluar dari rumah kami terus berzikir karena mengalami sesuatu yang aneh. namun, akhirnya kami selamat sampai tujuan,’ tuturnya.

fenomena pemilu: intellectual prostitutes dan “intelektual tukang”, jawara dan tim sukses takabur, “the brothers” si oportunist, “menggilir” suku-suku jadi presiden, rekayasa negative campaign, cuci tangan iklan ilegal “satu putaran”, “the real debate”, UI: jeka ungguli beye dan mega di debat, monopoli “polling” SMS saat debat, DPT fiktif alias siluman, ekspose survei pesanan, …

Pelajaran Penting Pilpres 2009

In Uncategorized on f 9, 09 at 7:50 am

Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden kali ini memberikan pembelajaran berharga kepada kita. Apa saja?

Kesatu, memilih adalah kemerdekaan. Perjuangan sesungguhnya rakyat Indonesia adalah meletakkan haknya ke tangan seseorang. Tidak mudah. Dibutuh perjuangan dalam dirinya karena setiap resiko yang mengikuti atau konsekuensi adalah tanggung jawabnya juga. Maka, 5 tahun lagi, kita harus memikirkan baik-baik kepada siapa meletakkan hak.

Kedua, menumbuhkan semangat berkompetisi. JK telah menunjukkan permainan cantik, menantang, agresif, menggeliat, dan tidak segan-segan menyerang, namun tetap bersahabat dan menghargai kompetitornya. SBY pun telah menunjukkan kesigapannya menerima semua serangan, tetap menjaga emosinya, tetap tegak menghadapi lawan-lawannya. Dan, Megawati telah menunjukkan keberanian berdebat dan menepis anggapan “jago kandang”.

Terlepas dari kekurangan mereka bertiga, semangat berkompetisi harus ditumbuhkan di benak kita, terutama rakyat kecil yang meletakkan hak ke tangan pasangan calon selama 5 tahun yang diputus 5 menit di kotak berukuran kurang 5 meter persegi.

Ketiga, faktor incumbent membuat SBY lebih mudah menata pencitraan. SBY memanfaatkan otoritasnya sehingga mengungguli pencitraan dibanding JK dan Mega. Kefiguran pesaing-pesaingnya masih kurang. Kekalahan JK menunjukkan klaim keberhasilan yang ditunjukkannya selama ini kepada masyarakat tidak ditanggapi atau diapresiasi, sekalipun dia melakukannya.

Keempat, politik aliran semakin menyusut, cair, atau malah sudah tidak ada. Penyebabnya bukan kepragmatisan tetapi tokoh-tokoh agama yang tidak lagi memiliki basis hingga ke akar rumput. Harusnya ormas berefleksi sekaligus berbenah. Dan, ini juga membuktikan pemimpin agama tidak mengelola basis massa.

Jadi, preferensi pemilih bukan lagi identitas kultural, tapi tokoh. Dalam konteks pemenang pilpres, figur SBY lebih kuat dibanding tokoh-tokoh agama. Akibat kemerdekaan memilih dan perkembangan demokrasi yang tidak seperti dahulu. Kefiguran SBY yang mengalahkan tokoh-tokoh agama dan pesaing-pesaingnya membuktikan rakyat tidak menyimak dan mendiskursus isu atau kebijakan dan program yang diperjuangkannya, tetapi tokoh.

Kelima, karena tokoh-tokoh agama tidak mengakar maka mereka tidak lagi mampu mendulang suara. Buktinya, dukungan organisasi massa keagamaan kepada JK-Wiranto tidak berhasil meningkatkan suaranya. Rupanya, pencitraan masih yang utama. Terjadi delegitimasi struktural dan terjebak birokatisasi.

Keenam, quick count-exit poll yang kepagian padahal waktu pencontrengan belum berakhir untuk wilayah WIB, WIT, maupun WITA. Jika TV One menampilkan hasil quick count yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) maka Metro TV menayangkan hasil exit poll.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tidak berwenang menangani kasus quick count dan exit poll yang ditayangkan teve. Kasus ini termasuk wilayah abu-abu yang diserahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Ketujuh, siapapun yang memenangkan pilpres, tanggung jawab berada di semua pihak. Bukan cuma yang memilih, yang tidak memilih pun bertanggung jawab. Karenanya, yang memilih sang pemenang harus di garda terdepan mengawasi dan mengkritisi SBY-Boediono, sebagai bukti pertanggungjawabannya memilih mereka.

Pemimpin adalah teladan rakyatnya. Bila pemimpin melakukan perbuatan baik selama pemerintahannya maka rakyat mengikuti dan menuruti kepemimpinannya. Kekuasaan, jabatan, dan posisi keduniaan lainnya adalah cara seorang pemimpin mengabdi kepada Allah SWT dengan melayani rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan. Pemimpin jangan pernah menggadaikan masa depan anak-anak bangsa.

Hasil Quick Count, SBY-Boediono Menang

In Uncategorized on f 9, 09 at 7:05 am

Hasil quick count pemilihan umum presiden/wakil presiden (pilpres) tahun 2009 yang dilakukan beberapa lembaga memenangkan pasangan SBY-Boediono. Berdasarkan hasil hitung cepat mereka, pasangan calon nomor 2 ini memenangi pemilu kali ini dalam satu putaran.

LSI (Lembaga Survei Indonesia) mencatat Mega-Prabowo 26,56%, SBY-Boediono 60,85%, JK-Wiranto 12,59%. LSI (Lingkaran Survei Indonesia) mencatat Mega-Prabowo 27,36%, SBY-Boediono 60,15%, JK-Wiranto 12,49%. LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial) mencatat Mega-Prabowo 27,40%, SBY-Boediono 60,28%, JK-Wiranto 12,32%.

Selanjutnya, Puskaptis (Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) mencatat Mega-Prabowo 28,16%, SBY-Boediono 57,95%, JK-Wiranto 13,89%; CIRUS  mencatat Mega-Prabowo 27,49%, SBY-Boediono 60,20%, JK-Wiranto 12,31%; dan LRI (Lembaga Riset Informasi) mencatat Mega-Prabowo 27,02%, SBY-Boediono 61,11%, dan JK-Wiranto 11,87%.

Secara nasional, quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat SBY-Boediono memperoleh dukungan suara 60,70% sedangkan di 33 provinsi di atas 20%. Tertinggi di DKI Jakarta (70,14%) dan terkecil di Sulawesi Selatan (33%).

Total suara yang disurvei berbeda-beda. Misalnya, total suara Puskaptis 299.954 pemilih. Sampel provinsi 33, sampel kabupaten/kota 150, sampel kecamatan 100, dan sampel desa 1.000.

Metode pengambilan data dengan mencatat jumlah suara sah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (8/7), pukul 13.00-17.00 WIB. Jumlah TPS adalah 2.000. TPS-TPS dipilih acak menurut metodologi  statistik dengan ambang batas kesalahan perkiraan +/-1% dari tingkat kepercayaan.

Walau angka golongan putih (golput) pilpres diprediksi menurun dibanding pemilu anggota legislatif (pileg) (DPR/DPD/DPRD), namun masih tinggi. Bahkan telak mengalahkan JK-Wiranto dan tipis mengalahkan Mega-Prabowo. Quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, angka golput pilpres 27,42% dan pileg 35%.

Angka golput diambil dari jumlah pemilih DPT ditambah jumlah pemilih non-DPT atau tak terdaftar tapi menggunakan KTP. DPT ditambah pemilih tidak terdaftar dikurangi pemilih yang menggunakan hak suaranya, baik yang sah maupun tidak sah.

Kemenangan SBY-Boediono sudah diprediksi. Yang menarik justru perolehan suara JK-Wiranto. Hasil quick count, JK-Wiranto hanya mendapat antara 12-13%. JK-Wiranto masih di bawah perolehan suara Mega-Prabowo yang mendulang suara 26-28%. JK-Wiranto kalah telak.

Jumlah ini kecil jika dibanding perolehan suara Partai Golkar di Pileg yang mencapai 14,45%, ditambah suara Partai Hanura yang mendapat 3,77%. Apalagi elektabilitas JK-Wiranto menjelang pilpres disebut-sebut terus menaik. Bahkan, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah mendukungnya. Selain itu, iklan-iklan JK-Wiranto yang komunikatif juga cukup mengenalkan mereka.

Selain itu, dukungan tokoh-tokoh organisasi massa (ormas) Islam ternyata tidak diikuti pengikut-pengikutnya. Padahal dulu JK mengomentari petinggi partai politik dan ormas Islam yang mendukung SBY-Boediono.

“Ada orang yang bertanya kepada saya, ‘Bagaimana Pak, di seberang sana banyak partai Islam?’ Boleh parkir di tempat lain, tapi penumpangnya kan boleh di tempat lain. Yang memilih kan bukan busnya, tapi penumpangnya,” ujar JK seusai menerima beberapa ormas kepemudaan Islam di Posko JK-Wiranto, Jl Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Minggu (17/5).

Pilpres 2009 mungkin akhir karir politik JK dan Wiranto. Keduanya pernah berlaga dua kali. Untuk mengikuti Pilpres 2014, keduanya terlalu tua. JK akan berusia 72 tahun dan Wiranto 67 tahun.

DPT yang Fiktif alias Siluman

In Uncategorized on f 7, 09 at 9:54 am

Di mana-mana, pemilihan umum (pemilu) memerlukan partisipasi pemilih sebanyak-banyaknya. Karena yang mendasar dari pemilu adalah suara (votes) dan pemilih (voters).

Tetapi di Indonesia pemilu mengabaikan pemilih. Tidak cuma mencolok waktu pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, tetapi berlanjut hingga pemilu presiden/wakil presiden yang tinggal beberapa hari lagi.

Pengabaian, sebagian kalangan menyebut pengkhianatan, terhadap pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu terbukti dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif yang masih saja ditemukan.

Eva Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-Perjuangan, mengungkap tidak kurang 47 juta pemilih tidak termasuk DPT. KPU naik pitam. KPU mengancam memolisikannya jika tanpa bukti.

Belum rampung masalah ini, KPU disodori lagi jumlah yang mencengangkan. Penelusuran tim sukses calon presiden Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto menghasilkan, tidak kurang tujuh juta pemilih fiktif di 50% kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ternyata, KPU tidak memolisikan tim sukses JK-Win.

Menyangkut karut marut DPT, KPU cenderung defensif. Angka Eva Sundari dan angka tim sukses JK-Win bisa saja dilebih-lebihkan, tetapi juga bisa dikurang-kurangi. Karena DPT fiktif bukan hisapan jempol belaka, tetapi terbukti. Kategori masalahnya kompleks, yaitu pemilih terdaftar yang lebih sekali, pemilih meninggal tapi terdaftar, anggota TNI/Polri terdaftar, penduduk yang tidak dikenal atau sudah pindah tetapi terdaftar, atau pemilih yang belum miliki nomor induk kependudukan (NIK).

Semestinya, KPU tidak defensif yang berlebihan. Perbaiki saja DPT dengan sungguh-sungguh sehingga semua pemilih memenuhi hak pilihnya. DPT harus dibuka. DPT bukan dokumen suci yang haram diketahui masyarakat. Bila KPU bergeming alias tidak membuka DPT yang jelas-jelas bermasalah berarti KPU mengesahkan DPT fiktif. KPU membiarkan data siluman.

Pemerintah casu quo (cq) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPU berjanji memperbaiki DPT setelah pemilu anggota DPR/DPD/DPRD. Depdagri mendukung KPU memutakhirkan DPT. Keamburadulan DPT Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang sangat buruk berpotensi mengancam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009. Tetapi tidak dilakukan. Ngapain aja mereka dua bulan terakhir?

Depdagri mempersiapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebelum diserahkan kepada KPU. Per tanggal 5 April 2008, DPS diserahkan Depdagri kepada KPU dan jajarannya. Sejak saat itu, pemutakhiran DPS menjadi DPT merupakan kewajiban KPU.

Ketika pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemerintah mengusulkan DPT diambil dari Depdagri. Selanjutnya, KPU tidak membersihkan data tersebut bersama Depdagri. Padahal, database Pemilu 2004 telah dirampungkan KPU sebelumnya yang selanjutnya diserahkan kepada Depdagri.

Beberapa pihak yang mendukung dua pasangan calon presiden/wakil presiden telah menyuarakan penundaan pemilu. Alasannya, menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Sikap yang mempertahankan DPT fiktif justru melahirkan kecurigaan perihal karut marut DPT yang didesain untuk menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Polanya mirip, yaitu pemilih yang tidak terdaftar diisi pemilih fiktif.

Hak pilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihilangkan. Prinsipnya, semua warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat harus dimasukkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu DPT. Pemilu yang sarat manipulasi akan kehilangan legitimasi. Ini berbahaya.

KPU tidak bisa meremehkan DPT. DPT fiktif dan “golongan putih” atau golput adalah dua perkara yang berbeda. DPT fiktif mengkhianati pemilih yang berhak memilih, sedangkan golput adalah mereka yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemerintah, politisi, dan semua pihak yang mengaku peduli demokrasi, anehnya, tidak menaruh perhatian serius. Malah mereka sibuk membiayai iklan pemilu presiden/wakil presiden satu putaran saja karena alasan penghematan biaya.

DPT adalah nyawa pemilu. DPT yang dipenuhi nama-nama fiktif mencacatkan legitimasi pemilu. Sayang, masalah yang memalukan ini justru bermunculan saat kita semua mengaku reformis yang peduli demokrasi.

Solusinya sesungguhnya gampang. Biarkan mereka yang tidak tercantum dalam DPT menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lain untuk memilih. Tetapi KPU tidak menggunakan opsi ini. Mereka menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untungnya, MK mengabulkan semua WNI yang berumur 17 tahun dan/atau sudah kawin boleh memilih asalkan menggunakan KTP/paspor yang dilengkapi kartu keluarga (KK). Tetapi, putusan MK hanya menjawab sebagian kecil kompleksitas masalah DPT fiktif.

Ternyata, Pemerintah dan KPU memilih memelihara DPT fiktif. Sayang sekali.

Menyoal Keberpihakan KPU

In Uncategorized on f 7, 09 at 6:20 am

Menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) presiden/wakil presiden dibutuhkan untuk menyukseskan penyelenggaraannya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memesan spanduk yang dipasang di berbagai tempat dan menyebar alat-alat peraga tata cara mencontreng seperti spanduk dan poster.

Tapi, rangkaian sosialisasi kali ini tak lazim, yakni pasangan calon yang dicontreng mengarah kepada nomor dua. Misalnya, poster yang memuat tiga pasangan calon presiden/wakil presiden. Tapi contoh mencontreng yang benar dibubuhkan untuk pasangan calon di tengah atau nomor dua.

Sebaliknya, contoh mencontreng yang salah bukan nomor dua tetapi pasangan calon nomor satu dan tiga. Jadi, mencontreng yang benar dibubuhkan di nomor dua, sedangkan contoh yang salah di nomor satu dan tiga. Demikian pula, dari tiga kotak yang berjejer, KPU membubuhkan tanda centang di tengah, bukan di kiri dan kanannya.

Contoh pencontrengan ini tak lain mengarahkan pilihan kepada pasangan calon tertentu. Apalagi, jika sosialisasi hingga ke masyarakat kelas bawah mereka akan memilih sesuai contoh sosialisasi KPU. Pantas jika kita mempertanyakan kenetralan KPU. Spanduk dan poster seperti ini dirancang, dicetak, dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

Setelah ramai diprotes, alat-alat peraga yang sempat dipajang di banyak tempat itu ditarik. Dan, dengan enteng KPU mengaku tidak sengaja mengedarkan spanduk dan poster memihak itu. Betulkah KPU tidak sengaja?

Spanduk dan poster, apalagi untuk sosialisasi, tidak dicetak tiba-tiba dan diedarkan tiba-tiba tanpa diketahui siapa-siapa. Materi sosialisasi adalah sebuah produk yang dirancang, dihasilkan, disetujui sebelum diedarkan. Prosedur yang lazim.

Artinya, spanduk dan poster seperti itu mempunyai draft gambar maupun kalimat. Sebelum dicetak atau diperbanyak, draft disetujui yang bertanggung jawab. Sebelum diedarkan, pejabat atau petugas penanggung jawab KPU memeriksanya. Persetujuan yang lumrah berupa tanda tangan yang berwenang.

Pemeriksaan dan persetujuan berlapis-lapis agar tidak terjadi kesalahan. Dengan pengawasan yang ketat, jika toh terjadi kesalahan maka tidak bisa lagi sebagai ketidaksengajaan. Kesalahan prosedur yang ketat terjadi karena kesengajaan. Kesalahan yang harus dihukum.

Ketika KPU enteng mengatakan spanduk sosialisasi itu adalah ketidaksengajaan, amat jelas KPU menganggap enteng persoalan. Menganggap enteng ketidakberpihakan. Menganggap enteng profesionalisme. Dan, menganggap enteng punishment karena mereka meyakini kebal hukuman?

Tidak hanya alat-alat peraga KPU tersandung. Bila dirunut, terlalu banyak kesalahan yang tidak disengaja KPU sejak pemilu anggota DPR/DPD/DPRD hingga pemilu presiden/wakil presiden.

Belum lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sampai kini DPT tak kunjung beres, tercatat 79 ribu lebih kasus DPT yang tersebar di 11 provinsi. Itu pun belum semuanya, bisa-bisa di semua provinsi terjadi kasus seperti ini. Sedangkan waktu makin mepet. Kasus-kasus saat pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang lalu masih terjadi seperti pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang terdaftar masih di bawah umum, pemilih terdaftar lebih satu kali (dobel, tripel, kwartel), pemilih yang wafat masih terdaftar, anggota TNI/Polri masih terdaftar. Bahkan, disinyalir 49 juta pemilih yang tak termasuk DPT.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya netral, tapi indikasinya membuktikan keberpihakan kepada pasangan calon nomor 2. KPU harus benar-benar mengklarifikasi berbagai pertanyaan mengenai kenetralan mereka dan kinerjanya secara umum.

Sosialisasi yang amat minim, pengadaan logistik dan distribusinya, penafsiran keliru terhadap undang-undang adalah daftar kesalahan yang tidak disengaja KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penetapan calon terpilih dan penghitungan ulang serta pemilihan ulang di beberapa daerah memperlihatkan kinerja KPU yang sering terantuk. KPU ternyata lemah kontrol.

Dalam kasus sosialisasi yang mencederai kenetralan, misalnya, KPU harus menjelaskan secara resmi, bukan hanya menjawab kalau ditanya wartawan. Harusnya mereka mengundang wartawan dan kalangan masyarakat lainnya, menjelaskan detil sekaligus meminta maaf atas kesalahannya. Berbarengan dengan itu, semua perangkat sosialisasi ditarik dan segera diganti.

Demikian pula DPT. Sejauh ini KPU tenang-tenang saja, padahal persoalannya harus dituntaskan. Jika tidak menjadi api dalam sekam. Bisa-bisa menjadi bahan gugatan pasangan calon yang kalah. Bagaimanapun memilih adalah hak, jangan sampai dikebiri karena ketidakmampuan KPU.

Tidaklah mengherankan banyak yang meragukan independensi KPU. Penyelenggara pemilu ini dituding berpihak kepada yang kuat dan sedang memerintah. Keberpihakan mereka kepada yang kuat inilah, barangkali, yang membuat KPU enteng saja berbuat kesalahanan.

Kenetralan anggota KPU beserta kemampuannya memang dipertanyakan. Jika ingin mengukir sejarah, segeralah KPU berbenah. Selenggarakan saja pemilu presiden/wakil presiden yang netral. Jujur dan adil. Pemilu damai bergantung peran KPU secara optimal.

Demokrasi hanya terwujud ketika penyelenggara pemilu menjaga independensi. Apalagi penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga yang menjadi wasit kejujuran dan keadilan tidak lagi independen, demokrasi perlahan-lahan akan mati.

Polisi yang Belum Banyak Berubah

In Uncategorized on f 7, 09 at 2:09 am

Polisi termasuk yang sedikit menerima pujian. Masyarakat pelit memuji polisi tapi gampang mencelanya. Apakah berarti kinerja kepolisian sangat buruk? Tidak juga.

Sejak gerakan reformasi, polisi memang telah dan sedang berubah. Tetapi perubahannya seperti siput, tidak burung.

Mengapa masyarakat pelit memuji tapi gampang mencela polisi? Karena ekspektasi masyarakat terhadap peran polisi.

Tanggal 1 Juli 2009 adalah Hari Bhayangkara ke-63. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mewarisi beban yang amat berat. Reformasi memaksanya tanpa persiapan matang berubah menjadi sipil bersenjata dari militer berbedil.

Akibat sistem lama yang menggabungkan kepolisian ke dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam sistem lama, polisi anak tiri ABRI.

Ketika gerakan reformasi menggelorakan demokrasi, polisi tanpa persiapan matang mengambil alih keamanan yang ditangani tentara selama Orde Baru (Orba).

Apa biang mengapa masyarakat pelit mengapresiasi polisi? Karena demokrasi membuka ekspektasi masyarakat tanpa kendali, sementara perbaikan kinerja polisi terkendala persoalan. Tidak berimbang antara ekspektasi tentang polisi ideal dan kemampuan faktual polisi memenuhinya.

Mengubah persepsi yang buruk di masa lalu memerlukan langkah luar biasa dan konsistensi kinerja polisi. Krisis kepercayaan yang amat besar tidak bisa direbut dengan prestasi biasa-biasa saja. Harus diciptakan kinerja luar biasa yang mengubah persepsi masyarakat.

Sejauh ini, perubahan yang kentara adalah keinginan polisi menjadi pelayan masyarakat. Diubahlah pusat-pusat pengaduan masyarakat yang mendorong setiap warga mengadukan persoalannya. SIM, STNK, dan pajak kendaraan dilayani melalui bank atau layanan keliling. Sosok sipil yang melayani mulai terlihat.

Tetapi, yang belum berubah banyak adalah sebagai penegak hukum. Belum terasa kenyamanan dan kepastian apabila masyarkat berurusan hukum dengan polisi. Berurusan dengan mereka hanya menambah ketimbang mengurangi dan menyelesaikan perkara.

Skeptis masyarakat berurusan dengan polisi terungkat melalui sindiran. Yaitu, melaporkan kambing yang dicuri kita harus menjual sapi. Kambing tidak ditemukan, sapi pun melayang.

Semuanya adalah problematika polisi yang rakus uang yang dipopulerkan dengan sindiran delapan enam (86). Demi delapan enam polisi menggadai peraturan bahkan harga diri. Preman-preman yang di jalan-jalan dalam berbagai bentuk ternyata menjadi bagian kerakuran polisi kepada delapan enam.

Kita memaparkannya, tentu, tidak menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap polisi. Tetapi justru kritik karena kita sesungguhnya sangat mencintai mereka.

Polisi, apa pun reputasinya, berperan vital menegakkan keamanan. Bayangkan apabila sebuah negara hidup tanpa polisi. Mana tahan…

Romantisme masyarakat kepada polisi terdefinisi dalam judul lagu Benci tapi Rindu. Ada polisi dibenci dan dicaci, tapi tidak ada polisi mana tahan…

Sebuah kritik sekaligus ekspresi kecintaan kita kepada polisi. Viva Polri.

Kampanye Negatif dan Saling Serang

In Uncategorized on f 1, 09 at 3:28 am

MASA kampanye pemilu presiden/wakil presiden kini memasuki pekan terakhir. Dengan berbagai cara, setiap pasangan calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) beserta tim sukses atau tim kerjanya merebut hati pemilih yang diperkirakan 176 juta orang.

Banyak yang menilai, meski memasuki lebih setengah masa kampanye, rakyat Indonesia belum disuguhi kampanye yang bermartabat. Yang ditebar justru racun politik yang tidak sehat melalui kampanye saling serang. Betulkah? Salahkan kalau saling serang? Salahkan kalau saling klaim kesuksesan?

Ketiga pasangan calon telah berjanji tidak saling serang ketika deklarasi pemilu damai. Bahkan, capres/cawapres lantang mengumandangkannya. Faktanya lain. Sempat terjadi saling sindir, saling menjelek-jelekkan. Inilah yang menjadi menu utama kampanye capres/cawapres beserta tim suksesnya.

Sejumlah isu pun disodorkan ke publik mulai neolib, kuda miliaran rupiah, pengusaha menjadi penguasa, jilbab, hingga sejarah masa lalu. Bahkan, isu berbau suku, agama, ras, antar-golongan (SARA) juga terangkat seperti penyebaran artikel Monitor Indonesia mengenai istri Boediono yang beragama Katholik dalam kampanye dialogis Jusuf di Asrama Haji Medan.

Kejadian ini menyeret Adi Zein Ginting. Adi mengaku di ruang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Poltabes Medan bahwa ia diperintah Sukri mefotokopi dan menyebarkan artikel itu. Sukri diperintah Makmur Sunar Dalimunthe, seorang pendukung anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih dari Partai Demokrat Abdul Wahab Dalimunthe yang juga koordinator wilayah tim kampanye SBY-Boediono kawasan Sumatera bagian Utara (Sumbagut).

Dan, ungkapan tim sukses SBY-Boediono Ruhut “Poltak” Sitompul dan Rizal Mallarangeng. Mereka semula santun, tapi ujung-ujungnya keseleo lidah juga. Ruhut di Dialog Kenegaraan DPD menyerang Fuad Bawazier (tim sukses JK-Wiranto) dengan menyatakan negara Arab tidak pernah membantu Indonesia. Sedangkan Rizal gencar menyerang cawapres Prabowo Subianto soal karir di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan status dipecat dan kepemilikan 98 kuda yang tiga di antaranya Rp 3 miliar namun ia berbicara ekonomi kerakyatan.

Lantaran menyerempet persoalan sensitif, Ruhut dan Rizal diisukan dicopot penyokong tim kampanye nasional salah satu pasangan calon. Belakangan mereka muncul lagi di layar-layar kaca.

Kampanye saling serang tidak cuma giat dilakukan anggota tim sukses, pasangan calon pun getol. Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, di Kupang, Minggu (14/6), menyebutkan visi dan misinya yang menolak kapitalisme untuk menepis tudingan neolib.

Ia mengobral wacana, “Kita tidak suka kapitalisme global. Kita juga tidak ingin ada kapitalisme rambut hitam.” Susilo kemudian menambahkan, “Kalau janji, semua orang bisa; saya lebih baik, saya lebih cepat. Jangan terlalu mudah bikin janji.”

Pada saat yang bersamaan, Muhammad Jusuf Kalla di Padang mengatakan motto ‘lebih cepat, lebih baik’ sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. “Jadi pernyataan saya mengenai bahwa JK-Win bisa lebih cepat lebih baik adalah bukan merupakan tindakan takabur,” ujarnya melalui blog http://jusufkalla.kompasiana.com.

Bagi Anda yang beragama Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tentunya sangat akrab dengan kalimat “fastabiqul khairat” yang sekaligus motto Muhammadiyah. Artinya secara harfiah adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia merujuk surat Al-Maidah ayat 2: “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 148:  “Makaberlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan”.

Lain dengan Megawati Soekarnoputri. Saat berkampanye di Malang, Minggu (14/6), Megawati mengklaim keberhasilan Jembatan Suramadu. “Yang buat tiang pancangnya itu adalah Ibu Presiden Megawati. Sekarang, jangan dilihat jembatan sudah jadi dan berdiri megah, tapi siapa yang mengawali.”

Kampanye adalah bagian pendidikan politik. Mestinya, melalui kampanye setiap pasangan calon mengedepankan visi, misi, dan program masing-masing. Seranglah visi, misi, dan program dengan data dan argumentasi. Tapi yang terjadi justru kampanye negatif, baik yang dikemas dalam bentuk berita, iklan politik, maupun talk show. Apakah tidak memberi pendidikan politik?

Sebenarnya, kampanye negatif berguna atau tidak? Pada dasarnya, kampanye negatif justru berguna untuk mencerdaskan rakyat, terutama calon pemilih. Kampanye negatif membantu mereka mengkritisi kelemahan calon pemimpin pilihan mereka sehingga mengubah pilihan calon pemilih. Hanya saja, kultur rakyat yang belum dapat menerima kampanye negatif untuk mencerdaskan dirinya.

Maraknya lontaran isu negatif dari satu pasangan calon terhadap kandidat lain menjelang pencontrengan tanggal 8 Juli 2009 kerap menimbulkan kontroversi. Pasalnya, rakyat kerap membenci pihak yang melontarkan kampanye negatif. Mereka merespon tidak baik. Ketika ada berita yang memuat kampanye negatif, mereka justru sinis. Alhasil, kampanye negatif justru cenderung menguntungkan pihak yang ‘terdzolimi’.

Semestinya, rakyat diberi pilihan, program yang terukur dan terarah beserta alternatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengejar ketertinggalan Indonesia.