imsitumeang

Archive for Maret, 2013|Monthly archive page

Selamat buat GanTeng!

In Uncategorized on f 26, 13 at 10:30 am

Pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Ery Nuradi (GanTeng) memenangkan pemilihan umum gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh 1.604.337 suara (33,00 persen). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Sumatera Utara Tahun 2013.

Pasangan lainnya, Gus Irawan Pasaribu-Soekirman (GusMan), memperoleh 1.027.433 suara (21,23 persen), Effendi MS Simbolon-Jumiran Abdi (ESJA) 1.183.187 suara (24,34 persen), Chairuman Harahap-Fadly Nurzal (Charly) 452.096 suara (9,30 persen), Amri Tambunan-RE Nainggolan (Amri-RE) 594 414 suara (22,23 persen). Persentase perolehan suara GanTeng melebihi ambang batas, maka KPU Sumatera Utara memastikan pemilukada hanya sekali putaran.

Selamat buat GanTeng! Kalian memenangi pemilukada versi hitungan manual KPU Sumatera Utara dan hitungan cepat (quick count) lembaga-lembaga survei. Pemilukada pun relatif aman dan damai. Gejolak atau gangguan di beberapa lokasi hanya perkara biasa. Tapi pemilukada terbilang gagal. Rendahnya partisipasi dan banyaknya pelanggaran merupakan alasan yang memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan.

Jumlah golput lebih 50 persen. Artinya, jumlah warga yang terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya melebihi perolehan suara semua pasangan peserta pemilukada. Siapa sesungguhnya sang pemenang? Pemenangnya: ‘golput’ atau golongan putih, sebutan bagi kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. Pemenang Pemilukada Sumatera Utara tahun 2009 juga golput kendati Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) yang terpilih, juga Pemilukada Medan kendati Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin yang terpilih.

Mirip pemilukada-pemilukada di beberapa wilayah, apakah itu pemilu legislatif (tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi) atau pemilu eksekutif (tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi), jumlah golput di Pemilukada Sumatera Utara tergolong banyak. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanggal 7 Maret 2013 berjumlah 776.920 jiwa. Angka ini hanya 36,62 persen dari 2.121.551 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sisanya, 63,38 persen golput.

Sumatera Utara bukan wilayah satu-satunya yang banyak golputnya. Pemilukada Jawa Barat sekitar 60 persen. Tapi untuk skala kota, Medan, misalnya, hanya 36 persen. Terlalu rendah. Hitungan cepat lembaga-lembaga survei mendata jumlah golput mencapai 50 persen atau lebih. Bayangkan!

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama KPU Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara jangan menganggap enteng persoalan ini . Pemutahiran data DPT tidak valid karena sulit mendeteksi perubahan jumlah penduduk (kelahiran, kematian, atau migrasi) bukan jawaban yang pas. Apalagi KPU Sumatera Utara menetapkan 10,3 juta pemilih dalam DPT, 1,7 juta di antaranya “bukan manusia”. Angka riilnya adalah 8,5 juta pemilih.

Demokrasi yang sebenar-benarnya adalah memotivasi masyarakat, utamanya pemilih, untuk memberikan suaranya. Partisipasi pemilih yang rendah karena dua penyebab, kesatu, sosialisasi yang kurang, baik penyelenggara pemilukada (KPU dan Bawaslu) maupun pemerintah provinsi, sehingga warga tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT; kedua, masyarakat yang apatis atau warga sengaja tidak menggunakan hak pilihnya kendati berkesempatan untuk menggunakannya.

Jika alasannya kurang sosialisasi, maka pemilukada di masa mendatang harus giat dimasyarakatkan. Tapi, jika alasannya masyarakat yang apatis, pekerjaan yang berat untuk memulihkan kesadaran masyarakat. Apalagi masyarakat kadung menganggap siapapun yang terpilih terbukti tidak sanggup memperbaiki pemerintahan dan pembangunan di wilayah Sumatera Utara.

Yang mengkhawatirkan ialah kelompok masyarakat yang berkesempatan untuk menggunakan hak pilihnya namun enggan memilih. Bagi mereka, memilih dan tidak memilih sama saja. Apatisme mereka bisa saja karena puas atas perkembangan selama ini atau, sebaliknya, karena putus asa. Berkali-kali pemilukada namun tidak bermanfaat untuk kebaikan wilayah ini. Masyarakat jenuh memilih, sejak presiden-wakil presiden, anggota legislatif pusat/daerah, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, hingga kepala desa (kades).

Tidak terpungkiri karena kita melihat, mendengar, dan merasakan sendiri, bahwa tidak terjadi peningkatan yang berarti dalam pembangunan dan pemerintahan. Meskipun begitu, seharusnya masyarakat jangan apatis dan tidak berpartisipasi dalam pemilukada. Bagaimanapun masyarakat harus tetap optimistis bahwa harapan masih tersisa jika mereka mau mengubahnya bersama-sama.

Yang lebih mengkhawatirkan justru golput karena warga tidak berkesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, baik karena disengaja atau tidak disengaja oleh penyelenggara pemilukada maupun pemerintah provinsi. Penyelenggara pemilukada kongkalikong dengan petahana (incumbent) untuk menghilangkan hak pilih warga yang potensial memilih seteru atau pesaingnya atau tidak mendaftarkan pemilih potensial pasangan calon tertentu seperti modus kasus Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 yang merugikan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan Pemilukada Jawa Barat tahun 2013 yang merugikan pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Rieke-Teten).

Mirip gugatan perkara hasil Pemilukada Jawa Barat, Pemilukada Sumatera Utara juga rentan menjadi sengketa karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif di kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Makanya, ESJA dan GusMan mendaftarkan gugatan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilukada.

ESJA dan GusMan melaporkan kecurangan pemilukada yang melibatkan birokrat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara, serta Bupati/Walikota se-Sumatera Utara dan birokrat pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif yang serius dan signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak warga. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara melalui program dan fasilitas berkedok bantuan sosial (bansos), bantuan desa (bandes), beras untuk masyarakat miskin (raskin), serta bantuan lainnya seperti bantuan guru honorer dan bantuan alat pertanian. ESJA meminta MK mendiskualifikasi pasangan GanTeng dan menyatakan mereka yang di urutan kedua sebagai pemenang atau menyelenggarakan pemilukada ulang tanpa pasangan GanTeng.

Pola pelanggaran pemilukada memang berkembang. Pelanggarannya ialah mobilisasi dan ketidaknetralan birokrat, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/anggaran negara oleh calon incumbent, dan money politic yang marak. Biasanya MK memutus pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif dengan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului putusan sela. Tidak hanya itu, MK menilai beragam pelanggaran tahapan pemilukada berdasarkan prinsip free and fair.

Masyarakat Sumatera Utara harus siap menerima putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten/kota dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo serta majelis hakim membatalkan putusan KPU Sumatera Utara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Sumatera Utara. Selama ini putusan MK tentang penyelenggaraan pemilukada cenderung mengabulkan permohonan yang tidak terkait hasil penghitungan suara.

Iklan

Kita Gagal Berjaya di Laut

In Uncategorized on f 8, 13 at 10:31 am

Kita kerap menyebut Tanah Air untuk wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang ke Merauke dari Miangas ke Rote. Faktanya maritime zones Indonesia (terirorial dan resources zones) kira-kira tiga kali luas darat atau 70 persen luas wilayah Indonesia. Tiada negara yang memiliki wilayah laut seluas kita.

Kita juga kerap menyebut diri sebagai bangsa maritim atau bangsa bahari. Sebagai bangsa maritim atau bangsa bahari, kita menjadi kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Asal-usul keturunan yang sama: nenek moyang “orang pelaut”.

Indonesia memerlukan kapasitas sektor perikanan dan kelautan yang memanfaatkan laut beserta ruangnya dan melindunginya melalui kebijakan yang berorientasi ke laut, baik program maupun anggaran. Apalagi negara-negara tetangga, termasuk yang kontinental, mendahului Indonesia memanfaatkan laut (Australia, Thailand, Singapura, Cina, Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang).

Karena luasnya yang dominan, posisi dan peran laut menjadi sangat strategis. Tidak salah bila kita menumpukan harapan di laut. Konsekuensi beberapa penyebutan tadi ialah kita semestinya memiliki kemampuan mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan. Persoalannya 85 persen usaha nelayan kita skala kecil tradisional. Hidup mereka subsisten, sangat tergantung kebaikan alam.

Dalam perspektif ini, absah dan relevan pertanyaan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Apa maksud dan tujuannya, saat Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi perikanan dan swasembada ikan?

Kita mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perikanan, termasuk perikanan tangkap di perairan zona ekonomi eksklusif. Pemerintah mengatur area penangkapan ikan (fishing area) kapal berukuran besar di perairan zona ekonomi eksklusif agar tidak menganggu area penangkapan ikan nelayan tradisional yang kapalnya berukuran kecil. Pemanfaatan sumberdaya perikanan memang membutuhkan kapal berukuran besar yang modern.

Urusan armada perikanan tangkap, Indonesia sungguh tertinggal. Pemerintah tidak memiliki konsistensi untuk membangun industri perikanan, termasuk membentuk armada perikanan modern. Jangan hanya melarang penggunaan kapal asing berukuran besar di perairan nasional tanpa membangun industri perkapalan di dalam negeri. Keputusan politik yang menegaskan pemihakan lintas sektoral, termasuk keterlibatan sektor perbankan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengizinkan hanya kapal berukuran 1.000 gros ton beroperasi di perairan zona ekonomi eksklusif, mengalihkan muatannya di tengah laut, dan mengangkut ikan tangkapannya ke luar negeri merupakan keputusan politik yang bodoh. Mengaburkan tujuan pembangunan perikanan: industri perikanan.

Kita menginginkan laut menjadi sumber pertumbuhan dan pemersatu ekonomi dan politik. Pemerintah harus mengeluarkan keputusan politik yang mengarahkan kebijakan ekonomi ke laut, antara lain membangun sarana dan prasarana kelautan dan industri maritim. Hanya cara tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim, bukan sekadar negara kepulauan (archipelagic state).

Untuk memanfaatkan sumberdaya (resources) laut, sebagai negara kepulauan maka Indonesia harus mengekplorasi jenis, jumlah, serta eksploitabilitas dan komersiabilitasnya melalui program pengelolaan untuk kemakmuran rakyat. Secara yuridis, Indonesia negara kepulauan. Tetapi kita hanya sebatas bercita-cita menjadi negara maritim, karena kita belum mampu menguasai laut dan belum mampu memanfaatkan laut.

Negara maritim memiliki kemampuan yang menonjol untuk memanfaatkan laut. Banyak negara maritim yang tidak memiliki wilayah laut yang luas seperti Korea Selatan dan Belanda. Kenyataannya, Belanda menjajah Hindia Belanda (Indonesia) yang jaraknya jauh karena mereka mampu melayari Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, dan Samudera Hindia.

Kita belum optimal memanfaatkan wilayah atau teritori laut dan yurisdiksi atau wewenang laut. Wewenang dan hak berdaulat meliputi di zona tambahan bernama zona ekonomi eksklusif (kegiatannya meliputi kekayaan sumberdaya perikanan, pemeliharaan lingkungan, penelitian, izin pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan, ketentuan ‘surplus’ perikanan; dan di landas kontinen (hak atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, ketentuan bagi hasil bersama international seabed authority tentang eksploitasi di luar batas 200 mil garis pangkal).

Misalnya, minyak dan gas (taraf pemanfaatannya relatif intensif), perikanan (belum memadai), perhubungan laut (memprihatikan), perhubungan udara (belum memadai), telekomunikasi (memadai), hard minerals (belum kecuali timah di pantai Bangka, Belitung, Singkep), energi laut seperti ombak, arus pasang surut, suhu (belum memadai), geothermal (belum memadai, sedikit di darat), nodules, sulphide, methane hydrate (belum komersial), pertahanan/keamanan (rancu), pariwisata laut (berkembang), coastal zone management (semraut).

Sembari memanfaatkannya, kita harus memelihara sustainable development laut. Contohnya, mencegah over fishing atau penangkapan ikan yang unsustainable development (cyanide, peledak, listrik, IUU atau illegal, unregulated, and unreported fishing), mencegah polusi di land-based, ship-based, seabed-based, offshore installations; mencegah kehancuran lingkugan laut (mangrove, spawning ground, terumbu karang atau coral reef, coastal zone).

Lebih 20 isu kelautan yang sedang dan akan berkembang di dalam negeri dan luar negeri yang mempengaruhi pengelolaan laut Indonesia. Kemunculanya sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982. Isu-isunya ialah aquaculture (marine culture), bioprospecting, climate change and sea level rise, valuation of coastal and ocean economics, co-management (baik antara pusat dan daerah maupun antar-stakeholders), extended continental shelf (di luar Zona Ekonomi Ekslusif), integrated coastal and ocean management (ICOM); large marine ecosystem (LME), baik mencakup satu negara maupun beberapa negara; introduce marine pests (IMP), marine biotechnology, marine management education, marine protected areas, marine tourism, ocean energy, offshore installations and structures. Kemudian, people smuggling (illegal immigrants), piracy and maritime terrorism, place of refuge, pollution from land-based activities, seabed mining, submarines cables and pipelines, unsustainable fisheries.

Susah menemukan negara yang posisinya mirip Indonesia, tetapi kita gagal memanfaatkan posisi strategis di antara dua samudera dan dua benua. Indonesia juga gagal menjaga sumberdaya (resources) lautnya yang besar, banyak, dan kaya. Sumberdaya lautnya belum memakmurkan rakyat. Berikutnya, kita gagal menjaga kelestariannya. Akhir-akhir ini kita justru merusaknya. Begitulah yang terjadi, sejak zaman penjajahan hingga kini.