imsitumeang

Rumah DP Nol Rupiah Wujud Janji Anies-Sandi

In Uncategorized on f 20, 18 at 3:24 pm

Uang muka atau down payment (DP) nol rupiah untuk membeli rumah pertama menjadi janji kampanye pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi). Sontak saja isu ini menyebabkan pro-kontra. Terjadi perdebatan sengit. Kalangan kontra menilai ide DP nol rupiah ini tidak mungkin. Tidak sedikit pihak pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot), terutama fans berat Basuki alias Ahoker, yang memviralkan isu ini sebagai janji manis belaka. DP nol rupiah benar-benar diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan.

Tak ketinggalan, ekonom, politisi, hingga regulator mengucapkan sikap pesimisnya dalam mengupas tuntas syarat kepemilikan properti  berikut bunga banknya. Bahwa DP nol rupiah hanya memberatkan perbankan, melanggar ketentuan rasio loan-to-value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia, dan masyarakat bawah bakalan tidak bisa menikmatinya. Kalangan kontra menilai DP nol rumah cuma gimik (gimmick) atau gerak-gerik tipu daya Anies untuk meraup suara.

Tetapi, kalangan pro menilai, kebijakan apa pun bisa saja dikeluarkan seorang Gubernur terpilih untuk membahagiakan warganya, tidak terkecuali DP nol rupiah. Asalkan, program itu  dilaksanakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Cukup mencari celah aturan seraya memberikan insentif dan disinsentif, Gubernur bisa mengeluarkan kebijakan yang merakyat. Ide ini dinilai mustahil direalisasikan tetapi telanjur memikat masyarakat.

Ternyata untuk merealisasikan janji itu tidak harus mengubah aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup memanfaatkan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyubsidi DP satu persen sebagai syarat program FLPP yang dikeluarkan pemerintah pusat. Anies-Sandi tetap fokus pada DP nol rupiah bahwa bank tetap mendapatkan uang muka hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Target penerima manfaat program ini adalah warga kelas menengah ke bawah berpenghasilan total rumah tangga hingga sekitar Rp 7 juta per bulan yang belum memiliki properti. Termasuk pekerja informal yang kesulitan mendapatkan fasilitas kredit karena penghasilannya tidak tetap tidak seperti pekerja formal.

Bagaimana ilustrasi skemanya? Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) adalah Rp 350 juta. Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen atau Rp 53 juta. Jumlah itu tentu saja memberatkan. Nah, konsumen tidak harus memenuhi DP tersebut, namun ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan konsumen melunasi dalam cicilannya. Beragam skema disediakan untuk memastikan keterjangkauan masyarakat seperti skema sewa-beli dalam jangka panjang (30 tahun atau lebih), subsidi bunga (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan subsidi bunga), subsidi uang muka (bukan hanya ditanggung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan subsidi uang muka, dan memperpanjang masa tenor (waktu cicilan) kredit kepemilikan rumah dari 20 tahun ke 30 tahun.

Siapa pun warga Jakarta yang berpenghasilan rendah akan gerah. Begitu tingginya DP rumah yang tidak mungkin terjangkau  masyarakat lapisan bawah. Tetapi, Anies-Sandi ingin mewujudkannya. Jika berbagai skema itu berlaku maka potensi masyarakat untuk mengakses kredit rumah bersubsidi atau non bersubsidi akan semakin banyak di saat masyarakat kecil seperti petani, nelayan, buruh, atau banyak pelaku usaha yang masih kesulitan mengakses perbankan. Sasaran prioritas penerima manfaat hanya warga Jakarta dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menghindari “warga Jakarta dadakan”, yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Wajar saja warga Jakarta gembira menyaksikan gubernurnya meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya bersama PT Totalindo Eka Persada mengerjakan proyek ini. Meskipun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Anies mengingatkan pelaksana proyek untuk menjaga mutu bangunan.

Hunian vertikal ini dibangun di atas lahan 1,4 hektar. Membangun satu menara dari rencana dua menara menjadi tahap pertama pembangunan Klapa Village. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5  tahun ke depan. Tetapi, Anies mendorong pelaksana proyek untuk menyelesaikannya lebih cepat. Biaya pembangunannya Rp 200 miliar untuk pembangunan tahap pertama dan Rp 200 miliar untuk tahap kedua. Total biaya pembangunan dua tower Rp 400 miliar.

Menara pertama terdiri atas 20 lantai. Total 703 unit (rumah), yaitu 513 unit bertipe 36 meter persegi (m²) yang memiliki dua kamar dan 190 unit bertipe 21 m² yang memiliki satu kamar. Harga per unit tipe 36 ditetapkan Rp 320 juta, sementara tipe 21 Rp 185 juta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema pembiayaan berbasis syariah untuk rumah DP nol rupiah ini. Berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) DKI Jakarta yang mengatur unit-unit rumah DP nol rupiah bisa terwujud di DKI Jakarta. Mirip housing developing board di Singapura.

Program DP nol rupiah ini memang tidak menjanjikan keuntungan finansial kepada pengembang tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif kepada mereka seperti kemudahan perizinan. Selama ini masalah perizinan merupakan keluhan utama pengembang. Tercatat 12 perusahaan properti Real Estate Indonesia (REI) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah groundbreaking, begitu banyak tawaran pengembang yang membuktikan bahwa program ini bisa dilaksanakan dan keterlibatan banyak pengembang yang menawarkan itu menunjukkan program ini visible.

Anies-Sandi tidak berhenti kendati program ini diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan. Mereka membuktikannya. Mereka termotivasi alasan bahwa memiliki rumah adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Melalui program DP nol rupiah, pasangan ini ingin sekali memenuhi hak asasi warga Jakarta, terutama yang berpenghasilan rendah (kecil atau kurang), untuk memiliki tempat tinggal. Program ini sejalan dengan program pemerintah pusat, sebab warga Jakarta yang berpenghasilan rendah berkesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang harganya terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Program hunian down payment nol rupiah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di ibukota negara ini. Selama ini warga Jakarta yang mampu mengakses kredit kepemilikan rumah hanya berpenghasilan baik. Sedangkan warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah hanya mampu mengakses kredit kepemilikan kendaraan roda dua. Kondisi ini semakin memperbesar kesenjangan antara warga yang berpenghasilan baik dan warga yang tergolong warga berpenghasilan kecil atau kurang. Nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan baik, misalnya rumah, terus meningkat, sedangkan nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan kecil malah menurun.

Sungguh mulia program rumah DP nol rupiah ini. Kebijakan mereka sangat nyata untuk membantu warga Jakarta. Pembangun rumah DP nol rupiah di Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa mengurangi signifikan ‘backlock’ perumahan yang diinginkan warga Jakarta yang mencapai 300 ribu. Perekonomian Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya selalu dibayangi peningkatan jumlah penduduk yang mayoritas berpenghasilan kurang dan bekerja di sektor informal. Mereka tanpa perlindungan negara. Padahal, setiap pekerja berhak untuk memiliki kesejahteraan dan masa depan yang cerah.

Rusunami DP nol rupiah di Pondok Kelapa ini memang program pertama Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye. Setelah itu, Anies melanjutkan pembangunan rumah susun lainnya dan bahkan mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rusunami DP nol rupiah. Program kontroversial ini akhirnya bisa mulai berjalan. Rakyat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus pusing tujuh keliling memikirkan DP rumah. Anies-Sandi mewujudkan hunian yang humanis, berarti lokasinya tidak terlalu jauh, dan transportasinya tersedia. Hunian yang humanis itu dibungkus dalam transit oriented development (TOD).

Anies-Sandi adalah model kepemimpinan transformatif yang memberikan inspirasi. Mereka terpanggil. Janji merupakan komitmen yang harus diwujudkan. Anies-Sandi tak ingin janji kampanyenya yang tidak terwujud dalam kurun masa bakti mereka hingga tahun 2022 nanti. “Kami menyebutnya janji, bukan program. Kenapa? Karena janji harus dilunasi,” begitu ucapan Anies setelah meluncurkan pembangunan hunian vertikal down payment nol rupiah. Konsep pasangan ini adalah membahagiakan warga. Maju kotanya dan bahagia warganya. Pro-kontra biasa saja, asalkan tanpa caci-maki. Mereka tetap bersikap santun dan membangun.

Selain Anies-Sandi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tergolong model kepemimpinan transformatif yang tidak haus kekuasaan. Dibujuk-bujuk untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur, dia menolak. Dibujuk lagi, Risma tetap menolak. Dia bersikukuh tidak mau menjadi calon wakil gubernur karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai walikota Surabaya.

Di tengah situasi ketika kaum elit berburu kekuasaan, seperti diberitakan calon gubernur berburu rekomendasi partai, bahkan disebut-sebut harus membayar “mahar” miliaran rupiah, Anies-Sandi dan Risma bisa menjadi teladan. Pilihan mereka terasa anomali di tengah perburuan kekuasaan. Di antara mereka yang berburu kekuasaan itu, seorang elit partai bersedia dicalonkan sebagai calon gubernur di provinsi lain, dengan alasan penugasan partai, setelah gagal terpilih di Jakarta. Atau, tidak seperti seorang presiden yang berkeluh kesah karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung meroket sebagaimana janjinya sewaktu berkampanye.

Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang menginspirasi agar terus maju atau bergerak untuk mengejar kemajuan bangsanya. Pemimpin yang tidak hanya berburu kekuasaan dan menikmati singgasana, tetapi tidak memahami cara memanfaatkan kekuasaannya. Alih-alih berdarma untuk bangsanya, sang pemimpin malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya, partainya, atau kelompoknya. Bangsa ini merindukan pemimpin yang memiliki kejujuran dan komitmen. Pemimpin yang tak membutuhkan publisitas, tetapi tulus berbuat nyata.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: