imsitumeang

Archive for Februari, 2014|Monthly archive page

Terusik Ulah Negara Tetangga

In Uncategorized on f 20, 14 at 12:36 pm

Kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tengah diuji. Indonesia ditantang untuk mempertahankan kehormatannya dari ‘gertakan’ negara-negara tetangga. Negara-negara tetangga kembali berulah, mereka bersikap tak bersahabat dan melecehkan martabat kita.

Australia. Hubungan Indonesia-Australia masih tegang pascaskandal penyadapan. Direktorat Intelijen Australia bersama Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) lagi-lagi menyadap komunikasi telepon seluler Indonesia. Kali ini yang disadap adalah 1,8 juta pelanggan. Penyadapan yang dilakukan negara Kanguru ini melalui dua operator telekomunikasi yakni Indosat dan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler tahun 2012 menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki 212 juta pelanggan (62 persen), sementara Indosat memiliki 52 juta pelanggan, atau 15 persen. Keduanya operator seluler terbesar yang menguasai 77 persen pelanggan telepon seluler di Indonesia.

Setelah tempo hari terungkap menyadap sejumlah tokoh kita, belakangan ini Australia gencar menghalau arus imigran gelap asal Timur Tengah agar tidak memasuki negeri mereka. Mereka menggiring imigran gelap memasuki wilayah Indonesia. Mereka menganggap negara kita sebagai keranjang sampah kebijakan mereka. Posisi Indonesia di silang lajur pelayaran, memiliki empat dari sembilan sea lines of communication dunia yang mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka-Singapura, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin, Australia, yang hanya berjarak 820 km (500 mil) dari Indonesia, merupakan potensi ancaman kedaulatan Indonesia di Papua yang sarat kepentingan AS. Skenario yang akan digunakan ialah referendum di Papua serta kerusuhan menjadi alasan menggelar pasukan internasional yang di dalamnya terdapat pasukan AS. Keberadaan pangkalan itu akan memudahkan AS melakukan tindakan internasional apa pun.

Berikutnya, Papua Nugini. Papua Nugini juga berlaku tak elok. Pekan lalu mereka membakar kapal ikan nelayan asal Merauke yang tersesat ke perairan mereka, dan memaksa nelayan kita berenang ke arah wilayah Indonesia.

Kasus perlakuan tidak senonoh terhadap warga kita, khususnya tenaga kerja ilegal, juga sering terjadi di Malaysia. Belum lagi, mereka beberapa kali mengklaim warisan budaya yang nyata-nyata bertumbuh-berkembang di negeri kita. Batik, reog Ponorogo, lagu Soleram, tari Pendet, masakan rendang, tari tor-tor, dan alat musik Gordang Sambilan diklaim sebagai miliknya.

Giliran orangutan Indonesia dibantai perusahaan negeri jiran itu, dan tragisnya di wilayah Indonesia. Pusat Penelitian Hutan Tropis, Universitas Mulawarman, Samarinda, menemukan puluhan orangutan tewas mengenaskan di Desa Puan Cepuk, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelum tewas, ya ampun, puluhan orangutan itu disiksa.

Malaysia memang dituding sebagai penadah kayu-kayu hasil pembalakan liar di hutan-hutan Indonesia. Kasus terbaru adalah terbongkarnya praktik pengiriman kayu curian ke Malaysia melewati Kalimantan Barat, nilainya triliunan rupiah. Setelah kayu disikat, tanah di perbatasan pun diserobot Malaysia. Perusahaan-perusahaan sawit Malaysia doyan menyerobot tanah perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapati aksi penyerobotan itu.

Belum lagi, pelaku pembakaran hutan adalah perusahaan sawit Malaysia. Delapan dari 14 perusahaan sawit yang diduga kuat membakar lahan dan hutan di Riau dan Jambi, ternyata dimiliki investor Malaysia. Kabut asap pun telah menyebar ke Malaysia dan Singapura dalam sepekan terakhir.

Bukan sekali dua kali Malaysia memancing kemarahan Indonesia. Duh, Malaysia…, Malaysia. Entah sampai kapan negeri yang cuma berpenduduk 27 juta orang ini berhenti melecehkan Indonesia.

Lalu, kasus yang sedang hangat adalah sikap Pemerintah Singapura yang berkeberatan atas nama kapal perang kita yang mengabadikan dua pahlawan nasional, Sersan Usman Mohamed Ali dan Kopral Harun Said. Mereka mendikte agar kita jangan menamai kapal perang menggunakan Usman-Harun karena keduanya membom MacDonald House di Orchard Road ketika Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia tahun 1965. Singapura masih bagian Malaysia kala itu.

Usman dan Harun – keduanya anggota Korps Komando Operasi yang merupakan cikal bakal Korps Marinir – tertangkap dan dihukum gantung tahun 1968. Mereka jelas bukan teroris sebagaimana klaim Singapura. Mereka adalah aktor negara. Karena gugur dalam melaksanakan tugas, mereka lantas dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Keberatan Singapura bukan cuma diungkapkan verbal, melainkan juga melarang kapal perang itu memasuki wilayah perairan mereka, sebelumnya membatalkan sepihak rencana pertemuan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Singapura Chan Chun Sing dan Wamenhan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Singapura pun membatalkan undangan bagi 100 anggota TNI untuk menghadiri pembukaan Singapore Airshow 2014. Tindakan itu bahkan dilakukan Singapura tanpa menghiraukan norma kepatutan dalam hubungan diplomasi.

Kabar mengejutkan juga dibuat Singapura. Mereka mencaplok Pulau Semakau, dekat Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir yoursingapore.com, dalam area peta wilayahnya. Bahkan, Pulau Semakau dipromosikan Singapura sebagai tujuan wisatanya.

Ihwal kebijakan pertahanan nasional, pada dasarnya Indonesia cinta damai dan tidak berambisi untuk menguasai negara atau wilayah bangsa lain. Tetapi, Indonesia memiliki pulau-pulau terdepan atau terluar, dan masih ada sebagian wilayah perbatasannya yang belum ditetapkan serta merupakan area sengketa. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap mewaspadai kemungkinan kontingensi, keesiagaan untuk memproyeksikan kekuatannya di lautan dalam memelihara stabilitas dan integritas negara Indonesia.

Meneyadari besarnya potensi lautan Nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim yang kuat, seperti pelabuhan serta kapal yang modern untuk jasa pengangkutan manusia, barang, minyak dan gas (migas), perikanan, dan armada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Namun, kondisi ideal itu sulit tercapai karena industri martim tidak dikelola. Sehingga, tak satu pun negara yang segan dan menghormati Indonesia sebagai bangsa maritim. Justru, industri dan jasa maritim Indonesia dikendalikan Singapura. Ironisnya, kita hanya berdiam diri.

Menjengkelkan sekali. Benar-benar menjengkelkan. Negeri berpenduduk 237 juta jiwa ini seperti tak dianggap oleh negeri-negeri yang hanya dihuni kurang 20-an juta jiwa itu. Tidak hanya entitas negara, entitas perusahaan juga menganggap enteng kita. Upaya kita untuk mengubah isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara, misalnya, hampir menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal AS itu menolak mentah-mentah empat poin klausul yang dianggap merugikan Pemerintah Indonesia, ahwal luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, pemerintah – sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI – hanya mendapat deviden sebesar Rp 2 triliun. Artinya, tahun 2009 itu Freeport McMoran – sebagai pemegang 90,64% saham PTFI – mendapat deviden sekitar Rp 20 triliun. Sementara, potensi yang masih ada di areal tambang PTFI masih lebih Rp 600 triliun. Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Rakyat – khususnya di sekitar areal tambang – justru menderita karena lingkungan alam yang rusak, pencemaran, limbah dan tailing, sumber penghasilan mereka yang hilang, dan banyak penyakit sosial lainnya.

Rentetan kasus itu jelas merupakan tantangan diplomasi Indonesia. Kita jangan lembek menghadapi sikap-tindak pihak lain yang nyata-nyata merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan sikap-tindak yang tegas, elegan, dan bermartabat bahwa kedaulatan kita tak bisa diganggu pihak lain. Negara mana pun dan siapa pun tak berhak mendikte atau, apalagi, melecehkan kedaulatan kita.

Tetapi, pelecehan-pelecehan bangsa lain terhadap kita belakangan ini sejatinya adalah sinyal bahwa tiba saatnya kita membuang sikap-tindak kurang percaya diri, lembek, atau bahkan inferior dalam menghadapi bangsa lain. Kita adalah bangsa besar dengan nilai-nilai historis yang luhur. Maka sungguh tidak patut kita tampil di forum dunia bak kaum paria.

Di tengah dunia yang sedang bergejolak, persaingan antarbangsa yang ketat, perekonomian yang semakin terbuka, maka saatnya Indonesia menggalakkan gagasan nasionalisme (politik dan ekonomi) Indonesia, yang berprinsip “berdiri di atas kaki sendiri” dalam segala aspek. Indikasi kejayaan kembali Indonesia mulai terbukti dalam perkembangan politik dan ekonomi. Pada abad ke-7, Nusantara sempat berjaya di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Kemudian, pada abad ke-14, kerajaan Majapahit berada di masa keemasannya yang tidak hanya berjaya di seluruh Nusantara, tetapi juga di belahan dunia lain.

Iklan

“Caleg Hitam” dan “Politikus Kotor”

In Uncategorized on f 3, 14 at 6:01 am

Selayaknya khalayak menghukum legislator yang bertindak lancung. Caranya: tak memilih mereka! Mengapa? Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terseret kasus korupsi terus bertambah. Pemilu memang tinggal hitungan hari. Per hari ini rakyat semestinya makin cermat sebelum terlambat. Bayangkan saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir, selama tahuan 2012 tercatat 52 kader partai serta 21 anggota dan mantan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut bertambah tiga kali setahun berikutnya.

Mereka yang belum dihukum dijadikan tersangka atau saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka bolak-balik diperiksa, sebagian di antaranya dicegah ke luar negeri, atau harta bendanya dibeslah. Tapi, tetap saja mereka maju tak gentar: muka senyumnya terpajang di spanduk, baliho, atau billboard calon anggota lembaga legislatif (caleg) di pelbagai pojok jalan di daerah. Setidaknya, 90 persen wajah lama legislator itu kembali mencalonkan dirinya.

Tentu tak salah jika mereka beralasan tetap berhak untuk nyaleg sebelum terbukti bersalah. Apalagi konstituen masih menaruh kepercayaan kepada mereka. “Konstituen” siapa? Tapi pernyataan itu memastikan kenyataan rekrutmen calon-calon legislator yang mengabaikan fatsun. Semestinya mereka berintegritas. Partai mengajukan figur karena mereka adalah orang-orang yang pantas, patut, dan layak, bukan sebaliknya. Politikus yang tidak memiliki modal integritas ibarat parasit dalam perpolitikan kita.

Integritas menjadi kompas yang mengarahkan tabiat seseorang. Integrity is who you are—integritas menggambarkan keseluruhan pribadi Anda. Dalam etika, integritas bermakna sebagai kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang. Jadi, integritas merupakan konsistensi atau keteguhan menjunjung nilai-nilai luhur. Lawannya adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seseorang disebut “berintegritas” apabila tindakannya sesuai nilai dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seseorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan laku, bukan seseorang yang ucapannya tidak terpegang. Seseorang mempunyai integritas bukan tipe manusia berwajah banyak dan penampilannya sesuai motif atau kepentingan pribadinya.

Makin telanjang saja ketika partai-partai “menjatah” kementerian/lembaga. Bila partai menempatkan kadernya sebagai menteri di kementerian tertentu, dipercaya khalayak, partai memiliki “jatah” di kementerian itu. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) jatah Partai Demokrat (PD), begitu pun Kementerian Pemuda dan Olahraga. Partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memegang pos berbeda: Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Skandal suap kuota impor sapi di Kementerian Pertanian menyeret banyak tokoh PKS, seakan mengkonfirmasi model penjatahan itu.

Model penjatahan tak pelak menciptakan patgulipat antara penguasa, anggota Dewan, dan pengusaha. Pejabat membutuhkan dukungan agar dia tetap bertahan, pengusaha menyediakan suap agar proyeknya lolos, sedangkan anggota Dewan membutuhkan uang untuk mengganti dana yang dikeluarkannya saat pemilu lalu atau menyiapkan dana saat pemilu nanti. Berbekal kekuasaan masing-masing, setiap pihak bisa saling mengunci, atau sebaliknya menyorongkan proposal masing-masing disertai gertakan, ancaman, atau “himbauan”.

Pola interaksi yang erat dan khusus antarpihak yang berlainan kepentingan itu melahirkan hubungan simbiosis, bukan mutualisme—sesama simbion (pelaku simbiosis) saling menguntungkan, atau komensalisme—pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian dan keuntungan, melainkan parasitisme—pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang lain.

Jika simbion berkompetisi atau berebutan menjatah kementerian/lembaga, para pihak tentu saja akan saling merugikan. Celakalah! Pembahasan materi ayat, pasal, dan/atau bagian rancangan undang-undang dibarter, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Partai makin kehilangan kepercayaan. Anjloknya kepercayaan publik dipicu oleh banyaknya tokoh partai yang terseret kasus hukum, terutama korupsi. Selain itu, peran partai sebagai pilar utama demokrasi belum berfungsi baik, seperti melakukan pelatihan demokrasi, serta kaderisasi dan rekrutmen yang rendah.

Berbagai hasil sigi menunjukkan, masyarakat kurang mempercayai partai dan hanya sekian persen yang masih mempercayainya. Jarangnya politikus berkunjung ke daerah pemilihannya menjadi alasan publik untuk merasa tidak diperhatikan. Setali tiga uang, penilaian publik terhadap politikus ternyata sama saja. Ini bukan baru sekali lembaga survei mengangkat pendapat publik ihwal buruknya kinerja partai dan anggota legislatif yang mewakilinya.

Kenyataan yang memprihatinkan. Ketika partai siap-siap berebut suara dalam pesta demokrasi, penilaian publik itu sangat tidak menguntungkan. Jelas ini bukan kabar mengejutkan karena—meski tidak seluruh partai—sejumlah partai memang terjerat masalah. Setidaknya empat faktor yang membuat sejumlah partai dipandang sinis pemilih. Keterlibatan beberapa anggota partai (di Dewan) dalam kasus korupsi menjadi alasan utama, kemudian kurangnya kepedulian terhadap persoalan rakyat, buruknya perilaku elite partai, dan terlibatnya mereka kasus amoral.

Hasil survei memang bukan keputusan mutlak calon pemilih, bisa saja meleset. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi karena pemilik suara di Nusantara ini sulit ditebak dan seiring waktu sikap mereka dapat berubah. Merosotnya elektabilitas Partai Demokrat adalah karena ketidakmampuan partai dan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, mengelola dukungan pemilihnya pada dua pemilu sebelumnya, tahun 2004 dan 2009. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kadernya memiliki pengaruh yang signifikan.

Konvensi Partai Demokrat sebagai ajang menjaring bakal calon presiden ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai. Elektabilitas 11 orang bakal calon presiden yang bersaing dalam konvensi itu pun kurang sanggup mengangkat wibawa partai. Partai Demokrat yang berkuasa selama 10 tahun terakhir diprediksi akan tumbang karena elektabilitasnya yang terus merosot. Partai Demokrat yang pada Pemilu 2014 mengukir suara 45 persen, saat ini hanya sekitar lima persen.

Hasil survei tentunya merupakan peringatan keras bagi partai-partai, karena jika kondisi yang ada tetap berlangsung hingga menjelang Pemilu 2014 maka diprediksi pesta demokrasi nanti akan ditandai satu momen penting: berakhirnya rezim Yudhoyono. Namun sesungguhnya bukan hanya Partai Demokrat yang bisa mengalami kemerosotan, partai lainnya, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diunggulkan menang dan bersaing, juga harus kerja keras menjaga posisi, jika tak ingin tersandung.

Buruknya wajah sejumlah partai boleh jadi akan menyebabkan pemilu tahun 2014 (pemilu legislatif dan pemilu eksekutif) akan melahirkan golput (golongan putih), yaitu pemilih yang tak memanfaatkan hak pilihnya, dalam jumlah yang banyak. Ini tantangan bagi partai, di samping juga pemerintah. Harus ada upaya optimal untuk menyadarkan pemilih bahwa suara mereka menentukan arah republik ini ke depan. Rakyat harus menentukan pilihan karena dengan begitu, partai, anggota Dewan, dan sosok yang tidak kredibel, bisa disingkirkan.

Kita juga berharap partai peserta pemilu benar-benar membersihkan dirinya. Bukan hanya pencitraan, misalnya ramai-ramai menentang kenaikan harga elpiji 12 kg, tetapi dengan perbuatan nyata. Bersihkan partai dari kader-kader kotor. Buktikan partai tidak menjadi tempat berlindung bagi koruptor dan politikus yang menjadikan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi.

Partai-partai akan kehilangan marwah kalau tetap menutup mata terhadap perilaku kader-kadernya. Pemilih mesti menstabilo politikus bermasalah untuk tidak memilihnya dalam pemilu nanti. “Harus dinyatakan inkonstitusional” jika partai-partai keukeuh mengajukan “caleg hitam” kendati mereka memiliki kewenangan subjektif untuk mengajukan atau tidak mengajukan “politikus kotor” itu.