imsitumeang

Archive for Desember, 2012|Monthly archive page

Politik Dinasti dan Pesta Keluarga dalam Pemilukada

In Uncategorized on f 21, 12 at 9:00 am

Banyak orang resah mengapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) melegitimasi dinasti politik dan pesta keluarga. Anak, istri, suami, kakak, adik, sepupu, dan ipar pejabat daerah, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terpilih menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Bagaimana mengakhiri politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada?

Makmun Ibnu Fuad segera menjadi Bupati Bangkalan, Jawa Timur, menggantikan ayahnya, Fuad Amin. Pasangannya Mondir Rofii. Mereka terpilih lewat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Makmun adalah anak Bupati Bangkalan, sedangkan Mondir adalah adik kandung Syafik Rofii, Wakil Bupati Bangkalan.

Makmun-Mondir dipilih rakyat Kabupaten Bangkalan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) tidak melarang anak menjadi calon dalam pemilukada untuk menggantikan ayah atau ibunya, istri menggantikan suaminya dan suami menggantikan istrinya, serta adik menggantikan kakaknya atau kakak menggantikan adiknya. Mereka tidak melanggar aturan hukum karena rakyat yang menjadi penentu.

Makmun tak sendirian. Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Bupati Tangerang, Banten, menggantikan ayahnya, Ismet Iskandar, yang tak mungkin menjadi calon kembali. UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah membatasi masa jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, juga kepala negara dan/atau wakil kepala negara, hanya dua periode.

Bukan hanya Makmun dan Ahmed yang terpilih untuk menggantikan ayah mereka memimpin daerah. Ni Putu Eka Wiryastuti sejak tahun 2010 menjadi Bupati Tabanan, Bali, menggantikan ayahnya, N Adi Wiryatama, yang dua periode memimpin daerah.

Tubagus Iman Aryadi yang menjadi Walikota Cilegon, Banten, sejak tahun 2010 menggantikan ayahnya, Tubagus Aat Syafaat, yang tak lagi bisa menjadi calon. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari menjadi bupati sejak tahun 2010. Rita memang tak langsung menggantikan Syaukani Hasan Rais, ayahnya, yang terbelit kasus korupsi tahun 2006.

Tak hanya anak yang meneruskan kepemimpinan keluarga di suatu daerah. Fenomena istri yang terpilih sebagai kepala daerah menggantikan suaminya yang tak mungkin lagi menjadi calon juga terjadi. Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu, Jawa Barat, menggantikan suaminya, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin—nama populernya: Kang Yance, atau Sri Surya Widati sebagai Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan suaminya, Idham Samawi.

Di Kediri, Jawa Timur, Haryanti Sutrisno menggantikan suaminya, Sutrisno, sebagai bupati. Rakyat Probolinggo, Jawa Timur, memilih Puput Tantriana Sari sebagai bupati menggantikan suaminya, Hasan Aminudin. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti Masturi terpilih sebagai walikota. Ia menggantikan Itoch Tochija, suaminya.

Syukurnya hanya pejabat daerah level bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang “bisa” diwariskan kepada suami, istri, atau anak kendati keterpilihannya dalam pemilihan umum. Belum terjadi suami, istri, atau anak menggantikan istri, suami, atau ayah ibunya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tentunya pemilukada DI Yogyakarta kasus pengecualian.

Putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajan, Ivan Sarundajang, terpilih sebagai Wakil Bupati Minahasa. Sebelumnya, Rycko Mendoza, anak Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam, terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Airin Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Selain kemunculan anak atau istri yang mengambil alih “kursi” ayah atau suami, tak sedikit pula anak atau istri, bahkan suami, yang “dimagangkan” di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat. Pemilu menjadi jalan mereka untuk terpilih. Kerabat Ratu Atut, termasuk suami, anak, dan menantunya, menduduki sejumlah jabatan politis. Juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo; Bupati Lebak, Banten, Mulyadi Jayabaya; Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang; dan Ketua DPRD Jawa Tengah (nonaktif) Murdoko yang kerabatnya menyebar di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat.

Pesta Keluarga

Politik kekeluargaan yang marak terjadi di daerah sesungguhnya berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pemimpin yang baru masih sekerabat pemimpin yang lama dan ia bisa hanya menjadi boneka dan dikendalikan oleh pemimpin yang lama. Kejadian begini adalah bentuk nepotisme dan kolusi yang mengatasnamakan demokrasi.

Bupati Bantul Sri Surya Widati tak menampik kenyataan bahwa ia beberapa kali meminta pendapat suaminya. Idham tentunya memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikannya kepada sang istri. Namun, ia membantah jika ia hanya boneka.

Aturan perundang-undangan memang tidak melarang pergantian kepemimpinan nasional atau daerah oleh keluarga. Namun, perilaku ini jelas-jelas merugikan rakyat. Calon berkualitas terhalang. Kelanjutan sistem pemerintahan yang baik pun terganggu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menanggapi fenomena dinasti politik ini. Revisi UU 32/2004 mengatur bahwa keluarga kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana terlarang untuk mencalonkan diri dalam pemilukada berikutnya. Minimal satu periode terlewati. Larangan ini berlaku bagi ayah/ibu, anak/menantu, suami/istri, atau kakak/adik kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana.

Larangan ini termasuk ketentuan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (RUU Pemilukada), yang merupakan bagian revisi UU Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus menyepakati aturan versi pemerintah ini karena bertujuan baik. Tidak bisa ditafsirkan melanggar hak politik warga negara, yang berarti melanggar konstitusi.

Tahun 2012 segera berakhir dan tahun 2013 segera berawal. Entah berapa jumlah pemilukada gubernur-wakil gubernur serta pemilukada bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota yang berlangsung sejak dulu hingga kini dalam era reformasi ini. Jika pemerintah bersama DPR dan DPD mengesahkan RUU Pemilukada, termasuk larangan tersebut, maka politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada bisa berakhir.

Iklan

Etika Pejabat Publik

In Uncategorized on f 11, 12 at 5:31 am

Ketika korupsi pejabat publik terus-terusan dan kian massif, kasus kawin kilat Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng HM Fikri, membetot keprihatinan publik. Skandal dan kekuasaan memang berhubungan erat. Kekuasaan cenderung korup, Lord Acton mewanti-wanti. Dalam adagium itu, tata krama tertabrak demi pemenuhan syahwat atau hasrat menggebu-gebu sang penguasa.

Saat krisis kepemimpinan dan keabsenan pemerintahan, kemerosotan etika pejabat publik menjadi perhatian. Tak cuma pemahaman, juga pemicu kesadaran bahwa mendesak untuk memulihkan wibawa jabatan publik. David Petraeus melepas jabatan Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA). Dominique Strauss-Kahn kehilangan kursi Direktur Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Dua contoh kasus di luar negeri, belum di Indonesia.

Banyak tokoh dunia terperangkap skandal seks. Nigel Cawthorne, penulis Inggris mengupas tuntas skandal seks mereka. Ia menulis bahwa dunia sesungguhnya bergelimang godaan, termasuk skandal seks. Ringkasnya, kekuasaan intim dengan kekerasan, kemunafikan, dan seks. Di Indonesia pun begitu.

Kekuasaan sungguh memesona, menjadikan pemangkunya gampang gelap mata. Terus meruyak ketika peradilan serba nisbi. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau negara turut memperuyak. Rakyat Amerika Serikat agak longgar jika pejabat publiknya tergoda skandal seks tetapi keras-ketat dalam skandal korupsi. Di Jepang, budaya malu adalah solusi. Sanksi sosial menghukum yang bersangkutan.

Namun jika keadaannya serba boleh dan sanksi sosial mandul seperti di Indonesia, tindakan lembaga publik merupakan kebutuhan. Lembaga publik, entah bentukan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), entah bentukan warga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), bagian civil society yang mesti berdaya. Mereka bersama publik berjuang menegakkan etika.

Etika berarti tingkah laku manusia yang baik atau tindakan yang sesuai moral. Tolak ukur moral untuk mengukur ialah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat atau negara. Kalau etika pejabat publik semakin tergerus, bobot kompetensi dan kepemimpinan juga hilang. Hilanglah otoritas etis, hukum dan moral, pejabat publik. Figur cacat atau tercela yang tetap bercokol di posisinya tak memiliki otoritas hukum dan moral. Tidak pantas, tidak patut.

Sanksi sosial harus menyertai skandal seks Bupati Garut. Penegakan hukum dan keprihatinan publik menjadi bagian gerakan civil society. Perilaku Aceng yang menabrak Undang-Undang Perkawinan serta merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan bukan marwah selaku pemimpin. Betapa elok jika kelincahannya berguna untuk merealisasikan program terpuji di masa baktinya di Kabupaten Garut.

Sayang sungguh sayang, Aceng justru trengginas untuk urusan aib. Menikahi gadis yang belum berumur 18 tahun tanggal 14 Juli 2012, empat hari kemudian ia mencerainya. Ia berasalan, si remaja tak perawan dan ia kehabisan banyak uang untuk pernikahan sekejap itu.

Kelakuannya jelas-jelas membikin heboh, menaikkan tensi amarah kaum perempuan, dan meresahkan masyarakat Garut. Bekas istrinya mengadu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), tetapi mencabutnya tanpa alasan jelas. Aceng terjerat empat tuduhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan menikah tanpa izin istri sah.

Nikah siri sah dalam Islam. Tapi negara tak mencatatnya karena merugikan istri dan anak. Undang-Undang Perkawinan tak menjamin hak mereka. Khusus pegawai negara, izin atasan harus ada. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkali-kali berseru untuk mengakhiri nikah siri. Pasangan yang terlanjur nikah siri harus segera mencatatnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pengadilan Agama agar status pernikahan mereka “naik kelas” menjadi isbat alias hukum menjamin.

Aceng malah cuek, ia gagah berkoar, “Perkawinan kan urusan privat”. Ia lupa posisinya pejabat publik. Setiap kelakuan pejabat publik yang buruk, karena melanggar undang-undang, menjadi urusan publik, menyangkut etika, hukum dan norma. Kalau ia masih ingin disebut pemimpin, dia harus menjadi teladan.

Kesempatan belum tertutup. Aceng masih bisa mencari jalan keluar yang pantas, patut. Mundurlah. Ia tidak mesti menunggu kesimpulan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, yang bertugas menelusuri kasus ini. Juga tidak mesti menanti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), atasannya yang menerima laporan klarifikasi Gubernur Jawa Barat. Mengapa? Prosesnya lama!

Pemecatan bupati mesti keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut, yang dihadiri tiga perempat anggotanya. Dua pertiga mereka harus menyepakati usulan itu sebelum tahap berikutnya: Mahkamah Agung (MA) memeriksa dan memutus. Bila keputusan unfavorable, bupati bisa menempuh jalur hukum.

Betapa penduduk Garut bakal keteteran tanpa pemimpin, karena energi dan waktu bupati tersita untuk mengurus kasusnya. Mendagri Gamawan Fauzi harus menanti seluruh proses di DPRD Kabupaten Garut dan MA sebelum mengambil keputusan final atas nama presiden. Betul bahwa Aceng mendatangi keluarga bekas istri mudanya itu untuk islah. Toh islah tak menghapus proses hukum.

Aceng memiliki cara untuk mengakhiri kusut mawut: segera mundur. Pasti bukan pilihan yang mudah, tapi ia harus menempuhnya untuk merespon tuntutan publik sebagai wujud tanggung jawabnya selaku pemimpin. Mundur sukarela atau rakyat memaksanya mundur?

Praktik Korupsi Semakin Membahayakan

In Uncategorized on f 6, 12 at 5:42 am

Selang waktu tahun 2004-2011, penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan bahwa pejabat menilep Rp 39,3 triliun uang rakyat. Jumlah yang luar biasa! Jumlah sesungguhnya jangan-jangan jauh lebih banyak. Bisa saja angka itu hanya fenomena puncak gunung es atau fakta permukaan realitas korupsi yang berjamaah dan bershaf-shaf di negeri ini. Kendati belum terungkap tuntas berbagai praktik korupsi, penyingkapan 1.408 kasus selama delapan tahun itu membuat kita terperangah betapa korupnya sistem birokrasi Indonesia.

Penyingkapan kasus korupsi semakin sulit karena caranya semakin lihai. Jika koruptor tertangkap, sebagian kalangan awam menganggapnya sedang sial atau lagi apes. Jika tertangkap pun, jumlah uang rakyat yang tertilep jauh lebih banyak ketimbang masa hukumannya. Rasa keadilan kita terusik ketika mengetahui lama vonis hukuman koruptor tidak setimpal jumlah uang rakyat terkorupsi. Mungkin itulah penyebab mengapa tidak terbentuk efek jera. Koruptor berhitung-hitung “untung rugi” vonis hukuman dan jumlah uang rakyat terkorupsi.

Banyak pula tindakan korupsi yang bisa bersembunyi karena pendekatan formal, bukan material. Jumlah orang atau hari bisa berubah-ubah dalam kegiatan kedinasan. Korupsi mewabah di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Praktiknya merebak ke seluruh lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain.

Upaya melawan korupsi termasuk absurd. Para pejabat berkoar-koar lantang bahaya korupsi. Namun tidak sedikit di antara mereka yang berseru ibarat maling teriak maling. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah tindak korupsi, tetapi ancamannya cuma di atas kertas. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai moral dan etika yang menentang korupsi tetapi praktiknya justru berkembang biak.

Perlawanan terhadap korupsi pun cenderung buntu. Semua pihak menjadi bingung memilih cara untuk mengurai benang kusut korupsi yang berkelindan. Proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilannya pun terancam permainan mafia. Benteng hukum, kurtural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi.

Ketika faktor kredibilitas dan integritas menjadi acuan negara-negara di dunia, di Indonesia justru sebaliknya. Menjadi amat fundamental dan urgen jika kita membutuhkan kredibilitas dan integritas untuk maju dalam dunia bersama kompleksitas masalah negara-negaranya. Tren zaman menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang sistem birokrasinya tidak korup.

Sebaliknya, Indonesia masih menoleransi individu yang cacat kredibilitas dan integritas. Buktinya, individu yang terjerap kasus korupsi nyalon sebagai bupati atau walikota. Memang tidak terlambat dalam membentuk kredibilitas dan integritas tetapi jika kita tidak menjadi kesadaran dan kemauan kolektif maka Indonesia semakin ketinggalan.

Evolusi kasus-kasus korupsi semakin menyedihkan karena menyebabkan pemiskinan struktural, konflik vertikal dan horizontal, serta krisis peran negara. Misalnya, nilai kerugian negara yang Rp 39,3 triliun bisa membangun 393.000 rumah sederhana atau memodali 3,9 juta sarjana yang baru wisuda. Evolusi kasus-kasusnya bergenerasi massif karena pelakunya semakin banyak yang berusia kurang 40 tahun, keterlibatan perempuan juga bertambah. Bentuknya sistematis karena banyak desain kebijakan melegalkan korupsi.

Korupsi di daerah juga semakin jamak. Penelitian KPK menyimpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sasaran pejabat yang melibatkan cukong. Selang waktu tahun 2004-2011, 332 tersangka pejabat, 106 di antaranya eselon I, II, dan III. Sisanya, 69 tersangka swastawan, 65 tersangka anggota Dewan (pusat dan daerah), serta 31 tersangka bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Targetnya mulai dari sektor penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, hingga ke dana transfer.

Persoalan macam ini tentu saja bukan khas Indonesia. Catatan sejarah, banyak negara yang gagal, failed state, atau ambruk karena sendi-sendi kehidupannya keropos akibat korupsi.. Namun tidak sedikit pula negara yang bertahan, berhasil, dan maju pesat karena mampu melawan korupsi. Jika benteng hukum, kultural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi maka terobosan seorang pemimpin menjadi harapannya.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tipe personalitasnya cerdas, tegas, dan tuntas berpikir dan bekerja, kredibilitas dan integritasnya bersih, serta memiliki komitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, good governance. Pemimpin yang menjadi suri teladan.