imsitumeang

Archive for Maret, 2009|Monthly archive page

Pelajaran Jebolnya Tanggul

In Uncategorized on f 30, 09 at 2:30 am

TAJUK RENCANA
Kompas, Senin, 30 Maret 2009

Bejauh ini korban tewas tanggul Situ Gintung berjumlah 99 orang dan 102 orang masih belum ditemukan. Ratusan warga masih tinggal di pengungsian.

Laporan itu tidak lagi sekadar angka. Lewat laporan media televisi maupun cetak, angka korban tampil sebagai tragedi yang nyata, hidup, serta membangkitkan dukacita kita semua. Spontan muncul setia kawan yang juga terwujud dalam beragam aksi berupa berbagai bantuan.

Lokasi bencana yang dekat ibu kota negara membuat rasa duka dan setia kawan lebih intensif. Lokasi sentral dan laporan intensif media berhari-hari juga membangkitkan rasa ingin tahu publik lebih mendalam dan komprehensif.

Muncullah momentum yang bisa kreatif dan produktif dari bencana itu, di antaranya ingin tahu kita tentang duduknya perkara. Dimulai dengan seberapa jauh pemerintah dan pejabat yang berwenang secara keahlian dan profesional memiliki perhatian, pengetahuan, dan langkah preventif untuk mencegah dan mengintervensi potensi jebolnya tanggul.

Terbetik berita, perihal bahaya dan rawannya tanggul telah dilaporkan kepada pejabat bersangkutan. Bukan kambing hitam dan tanggung jawab pihak tertentu yang kita gugat dengan jebolnya tanggul yang makan korban begitu besar, tetapi pengalaman dan pelajaranlah yang kita ambil.

Oleh jebolnya tanggul Situ Gintung, serentak kita ingatkan akan hadirnya tanggul lain di Tanah Air. Bagaimana kondisi tanggul itu dari segi keamanan dan kelancaran fungsinya. Seberapa jauh pengawasan dilakukan secara periodik dan secara efektif pula. Juga seberapa jauh kontrol lebih efektif dan perbaikan yang perlu segera dilakukan.

Benar kata orang, umumnya kita lemah dalam pengawasan dan pemeliharaan. Bukan saja reformasi birokrasi yang kita perlukan untuk memperkuat budaya pemeliharaan dan pengawasan itu. Sikap dan kebijakan kemasyarakatan itu juga agar kita perkuat pada dasar serta praksis pendidikan.

Perlu kesadaran, pengetahuan, dan kebisaan akan budaya pengawasan dan pemeliharaan itu kita sosialisasikan terus-menerus. Selain publik dan berbagai lembaga seperti DPR dan DPRD, media massa juga mempunyai peran penting dan efektif.

Sekali lagi, kita saksikan dan kita rasakan betapa laporan langsung dan intensif tentang jebolnya tanggul Situ Gintung menarik perhatian publik akan bencana itu. Perhatian diperluas keingintahuan tentang jumlah dan kondisi tanggul dan bendungan lainnya.

Jebolnya situ Gintung mengingatkan akan aktual dan relevansinya perubahan iklim. Jebolnya tanggul karena hujan sangat deras disertai es. Perubahan iklim benar-benar menjadi kenyataan.

Sadar dan siapkah kita akan kenyataan baru itu, yakni berlakunya pemanasan global. Kita harus sadar akan kenyataan baru itu. Kita agar pula membangun sikap tanggap yang proaktif terhadap perubahan iklim tersebut.

Iklan

Situ di Jabodetabek Umumnya Rusak

In Uncategorized on f 30, 09 at 2:28 am

Jumat, 27 Maret 2009
KOMPAS.com- ADA 184 situ atau danau di wilayah Jabodetabek. Dari jumlah itu, hanya 19 situ yang dalam kondisi baik, selebihnya rusak, bahkan ada yang telah berubah menjadi sawah dan kompleks perumahan.

Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, situ-situ itu tersebar di Kabupaten Bogor (95), Kota Bogor (6), Depok (20), Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan (37), Kota Tangerang (8), Bekasi (17), dan Jakarta (15).

Di Kabupaten Bogor, dari 95 situ yang ada hanya 9 yang dalam kondisi baik, sisanya rusak meski ada beberapa yang telah direhabilitasi atau diperbaikan pada periode antara tahun 1994 – 2007. Situ yang masih terbilang baik yaitu Situ Terate di Parung Panjang, Kadondong di Jasinga, Malasari di Nanggung, Kolam Tando di Leuwiliang, Cibuntu di Cibinong, Cipicung di Cileungsi, Lido di Cijeruk, dan Rawabangke di Jonggol.

Di Kota Bogor, dari 6 situ yang pernah ada, dua lokasi telah jadi kompleks perumahan, empat lainnya dalam keadaan rusak. Sementara di Depok, dari 20 situ yang ada, hanya satu yang baik yang Situ Pulo di Pancoran Mas, sisanya tercatat pernah direhab atau masih dalam keadaan rusak.

Di Tangerang, tidak ada satu situ pun yang dalam kondisi baik, hampir semuanya mengalami pendangkalan. Situ Gintung di Ciputat yang tanggulnya jebol Jumat (27/3) dini hari misalnya, luas danaunya menyusut dari semula 31 hektar menjadi tinggal 21,4 hektar akibat pendangkalan.

Di Kabupaten Tangerang, dari 37 situ yang pernah ada, 10 situ telah berubah wajah jadi sawah, bahkan ada situ, seperti Situ Kwaron di Pasar Kemis, yang tidak ketahuan lagi lokasinya. Di wilayah Kota Tangerang Situ Bulakan dan Kompeni telah jadi kompleks perumahan.

Sementara di Jakarta, dari 15 situ yang ada, hanya 6 yang tercatat dalam kondisi baik yaitu Situ Mangga Bolong, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Taman Mini Indonesia Indah, Rangunan, Taman Ria Senayan, dan Jambore Cibubur.

Dari semua situ yang ada Jabodetabek itu, Situ Patrasana di Kresek, Kabupateng Tangerang merupakan yang terluas, yaitu 245 hektar (luas awal 360 hektar, sebagian telah dijadikan sawah), disusul Situ Garukgak, juga di Kresek seluas 180 hektar, dan Situ Cipondoh di Kota Tangerang seluas 142 hektar. Situ-situ lainnya, luasnya bervariasi antara 1 sampai 50 hektar. EGP

Tanggul Air Jebol, Situ Gintung Terendam

In Uncategorized on f 30, 09 at 2:18 am

Jumat, 27 Maret 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggul air di sekitar Situ Gintung, Ciputat, jebol akibat tidak dapat menahan debit air setelah hujan turun di wilayah yang terletak 2 kilometer dari perbatasan DKI Jakarta dengan Provinsi Banten tersebut. Beberapa rumah warga di sekitarnya terbawa arus setelah tanggul tersebut jebol, Jumat (27/3) sekitar pukul 02.00.

Hingga pukul 06.00, warga di sekitarnya mengungsi ke Universitas Muhammadiyah. Genangan air menyusut setelah menggenangi rumah warga hingga lebih dari 2 meter.

Beberapa warga sempat terkurung karena tingginya air sehingga harus berlindung di atap rumah. Sebagian besar rumah yang terendam berada di wilayah lembah, seperti perumahan Cirendeu Permai. 

Belasungkawa
Wapres M Jusuf Kalla, Jumat (27/3), atas nama pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada para korban yang tewas dalam bencana jebolnya tanggul Situ Gintung.

Pemerintah menyatakan akan memberikan uang duka kepada korban yang tewas,  bantuan untuk mereka yang terluka, serta memberi bantuan pembangunan bagi rumah-rumah yang rusak.

Saat itu juga Wapres memerintahkan Menko Kesra Aburizal Bakrie untuk menghitung semua dana yang diperlukan dan memerintahkan Menteri PU membangun kembali tanggul yang jebol.

Sebelumnya Kalla menyatakan akan menata kembali permukiman yang ada di pinggir aliran pembuangan air dari Situ Gintung. Saluran pembuangan air itu semakin menyempit karena semakin padatnya permukiman di bawah areal danau yang luasnya mencapai 21 hektar itu.

“Kalau perlu kita akan merelokasi supaya ada permukiman yang memenuhi standar dengan lingkungan supaya tidak terulang bencana yang sama,” ujarnya.

Tanggap Darurat
Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Jumat (27/3) pagi ini, memerintahkan Bakornas Penanggulangan Bencana Alam untuk melakukan tanggap darurat terhadap korban bencana tanggul jebol di Situ Gintung.

Menurut informasi yang diperoleh Kompas, perintah itu disampaikan kepada Ketua Harian Bakornas dan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah.

Mereka juga diminta melakukan langkah-langkah koordinasi pencegahan dan penanggulangan jebolnya tanggul Situ Gintung yang sampai berita ini diturunkan telah menyebabkan 15 orang tewas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siang ini akan segera menuju Situ Gintung, Ciputat, Tangerang. SBY yang pagi ini berkampanye di Bandung, sebentar lagi akan menuju lokasi bencana.

Sementara itu, menunggu SBY datang, Wapres M Jusuf Kalla seusai meninjau lokasi bencana jebolnya tanggul, langsung memimpin briefing dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Briefing dilakukan di rumah makan Situ Gintung yang lokasinya tepat di pinggir danau.

Empaskan 300 Rumah
Air bah akibat jebolnya tanggul Situ Gintung mengakibatkan 300 rumah rusak dan hanyut. Total areal yang terendam air mencapai 10 hektar. 

Seperti diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Tangerang Selatan Hasdanil, jebolnya tanggul di Situ Gintung mengakibatkan kerusakan  yang hebat.

Kondisi terparah dialami RT 02, RT 03, RT 04 yang berada di RW 08 Kampung Poncol, Situ Gintung, Cireundeu, Ciputat, Tangerang. Nilai kerugian akibat bencana belum dapat dihitung. “Untuk total kerugiannya belum dapat dipastikan,” ungkap Hasdanil di Posko Bencana Alam Situ Gintung Universitas Muhamadiyah, Ciputat, Jumat (27/3).
 
Sementara itu, jumlah korban tewas akibat bencana ini terus bertambah. Data dari relawan mencatat total korban tewas 45 orang. Korban tewas yang ditempatkan di posko Universitas Muhmadiyah 27 orang. Di posko STIEAD Ahmad Dahlan terdapat 11 korban tewas dan di RS Fatmawati terdapat 7 korban tewas.

Korban diperkirakan akan terus bertambah karena proses evakuasi masih terus berlangsung. Korban selamat di posko Universitas Muhamadiyah sebanyak 30 orang. Rata-rata mereka mengalami luka lecet. Untuk korban hilang, relawan mencatat 28 orang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai korban dapat menghubungi Pusat Informasi Bencana Alam Situ Gintung 021-740385.

Dephut Alihkan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Ke DKP

In Uncategorized on f 23, 09 at 10:35 am

Sebagai tindaklanjut UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) hari ini diserahterimakan dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Serah terima kedua kawasan ini karena DKP dinilai sebagai departemen teknis yang memiliki visi dan misi serta kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya sehingga pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perikanan berkelanjutan. Serahterima kedua kawasan dilakukan secara resmi oleh Menteri Kehutanan, M.S. Kaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (4/3).

Pengalihan KSA dan KPA meliputi 8 (delapan) lokasi, yaitu: (1) kawasan Perairan Laut Banda seluas 2.500 Ha, (2) sebagian Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya seluas 114.000 Ha Maluku, (3) kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat di Papua dan laut sekitarnya seluas 60.000 Ha, (4) Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di NTB seluas 2.954 Ha, (5) Kepulauan Kapoposan dan laut sekitarnya seluas 50.000 Ha, (6) Kepulauan Padaido beserta perairan sekitarnya seluas 183.000 Ha, (7) Kepulauan Panjang di Irian Jaya seluas 271.630 Ha, dan (8) Pulau Pieh di Sumatera Barat dan perairan sekitarnya seluas 39.900 Ha.

Sebelumnya, kerjasama DKP dan Departemen Kehutanan di bidang konservasi sudah diinisiasi sejak tahun 2003 melalui kesepakatan bersama  antara Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dephut dengan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP tentang pelaksanaan kegiatan di 6 (enam) taman nasional, yang meliputi kegiatan penguatan zonasi taman nasional, penguatan pengembangan dan penelitian, sumberdaya alam hayati, penguatan sosial ekonomi masyarakat di sekitar taman nasional, pengembangan wisata alam bahari, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan informasi dan promosi serta peningkatan kapasitas pengawasan kawasan. Selain itu, pengembangan kerjasama dilakukan juga dalam program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP II).

Dalam UU No. 31 Tahun 2004, salah satunya diatur mengenai konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik ikan. Konservasi sumber daya ikan tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan karena karakteristiknya yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity) ekosistem antar wilayah perairan baik lokal, regional maupun global berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti ilmiah.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia sudah cukup dikenal di dunia sehingga dikenal sebagai megadiversity country, terletak di pusat segi tiga terumbu karang (coral triangle). Oleh karena itu, Presiden RI telah mendeklarasikan Coral Triangle Initiative (CTI) di Australia pada konferensi Asean Pacific Economic Conference (APEC) tahun 2007.. Deklarasi CTI tersebut menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai inisiator CTI, Indonesia bersama 5 negara (Malaysia, Philipina, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Solomon Islands) yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati paling kaya di planet bumi untuk bersama melestarikan dan mengembangkan pemanfaatan laut secara berkelanjutan melalui pembentukan Segitiga Terumbu Karang atau CTI. Segitiga terumbu karang tersebut mencapai luas 75.000 km2, memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan dihuni oleh lebih dari 3000 spesies ikan.

Pengembangan program konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya telah tercantum dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2010 – 2014 DKP. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mendorong pembentukan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai implementasi kebijakan tersebut antara lain dengan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai bentuk implementasinya, DKP telah membentuk 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bentuk Balai dan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, serta Balai  dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sehingga pembentukan UPT tersebutdapat meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi, termasuk pengelolaan 8 KSA dan KPA. Kedepan, Management Authority CITES di bidang konservasi sumberdaya ikan sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 juga dapat diserahkan dari Dephut kepada DKP. (Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan)

Langkah Maju Pengelolaan Perikanan

In Uncategorized on f 23, 09 at 10:32 am

Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan keluarkan Peraturan Menteri nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Peraturan ini sebagai penyempurnaan dan mengganti Keputusan Menteri Pertanian No.996/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan.

Upaya ini adalah merupakan langkah maju dalam menerapkan ketentuan internasional Code of Conduct for Responsible Fisheries, atau Tatanan Pengelolaan Perikanan yang Bertanggungjawab atau Berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui sumberdaya perikanan adalah termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Akan tetapi, bila jumlah yang dieksploitasi lebih besar daripada kemampuan alami untuk kembali, maka sumberdaya tersebut akan berkurang, bahkan bisa habis.

Sederhananya, bila penangkapan ikan lebih banyak dibanding dengan kemampuan ikan memijah, maka wilayah laut tersebut akan miskin. Itulah yang dikenal sebagai kondisi lebih tangkap (over fishing). Sehubungan dengan itu terdapat hitungan Total Allowable Catch (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) dan Most Sustainable Yield (jumlah ikan maksimum yang tersedia agar masih bisa lestari).

Untuk menyempurnakan manajemen pemanfaatan perairan itulah maka dilakukan penentuan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) di seluruh Indonesia dari 9 WPP menjadi 11 WPP, yakni merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalamanan, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

Kesebelas wilayah pengelolaan perikanan yaitu: Kesatu, WPP-RI 571 meliputi perairan Selatn Malaka dan Laut Andaman; Kedua, WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; Ketiga, WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; Keempat, WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; Kelima, WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa; Keenam, WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; Ketujuh, WPP-RI 714 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; Kedelapan, WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; Kesembilan, WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara pulau Halmahera; Kesepuluh, WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; Kesebelas, WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Setiap WPP pada prinsipnya memiliki karakteristik yang berbeda, dimana WPP di bagian timur umumnya memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis besar sehingga armada yang beroperasi relatif lebih besar dibandingkan di WPP bagian barat yang sebagian besar potensi sumberdaya ikannya adalah jenis ikan pelagis kecil. Namun demikian, dilihat dari tingkat kepadatan nelayan, WPP bagian barat relatif lebih padat dibandingkan bagian timur sehingga di WPP banyak terjadi kegiatan illegal fishing karena besarnya potensi sumberdaya ikan yang dimiliki di wilayah tersebut. Oleh karena itu, WPP bagian timur banyak disebut sebagai golden fishing ground, seperti Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik.

Nama perairan yang tidak disebut dalam pembagian WPP-RI diatas, tetapi berada di dalam suatu WPP-RI merupakan bagian dari WPP-RI tersebut. Sedangkan WPP-RI yang disebut dalam Peta WPP-RI dan Peta serta diskripsi masing-masing WPP-RI yang memuat kode, wilayah perairan, dan batas dari masing-masing wilayah pengelolaan. Secara khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, dalam peraturan  ini disebutkan bahwa penentuan daerah penangkapan dalam perizinan usaha perikanan tangkap agar menyesuaikan pada WPP-RI baru dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

Penataan WPP hanya merupakan salah satu faktor essensial untuk menata sumberdaya perairan. Langkah selanjutnya adalah tetap dilakukan pengkajian stok ikan pada setiap WPP. Atas dasar hasil kajian tersebut maka ditetapkan jenis alat tangkap dan jumlahnya yang dapat diizinkan, dan bila perlu waktu penangkapan yang dialokasikan, atau waktu yang dilarang untuk dilakukan penangkapan ikan (open and close system).

Manajemen penangkapan ikan tersebut pada beberapa WPP sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena indikasi dan fakta lebih tangkap telah nyata terdeteksi. Penerapan kebijakan ini tentu tidak sederhana, karena kenyataan yang ada tidak mudah mengalihkan mata pencaharian nelayan tradisional yang sudah terlanjur banyak. Pemindahan lokasi nelayan juga menghadapi masalah kultural, sosial, dan pemasaran. Di beberapa negara telah dilakukan pembelian terhadap kapal nelayan oleh pemerintah guna dimoratorium, untuk melakukan solusi kelestarian sumberdaya perairan. Yang pasti Code of Conduct for Responsible Fisheries harus kita wujudkan, paling tidak secara bertahap, guna kesejahteraan nelayan dan bangsa kita, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang. (Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan)

Pemerintah Masih Perlu Pelopori Penyelamatan Terumbu Karang

In Uncategorized on f 23, 09 at 10:30 am

Baru-baru ini disepakati dalam pertemuan tingkat menteri yang tergabung dalam Coral Tringle Inisiative (CTI) di Papua New Guinea bahwa initisiatif dalam pengelolaan terumbu karang yang tertuang dalam CTI regional plan of action harus lebih banyak dipelopori oleh pemerintah (government driven). Selain itu, bantuan dan dukungan dalam CTI dari donor harus berdasarkan rekomendasi dari pemerintah CT-6. Para anggota CTI juga berkomitmen untuk mendukung penempatan sekretariat CTI di Indonesia selaku inisiator yang secara resmi akan ditetapkan dalam CTI Summit di Manado dua bulan mendatang.

Demikian beberapa kesepakatan dalam pertemuan pejabat tinggi (Senior Official Meeting-3) dan pertemuan pertama tingkat Menteri (1st Ministerial Meeting) CTI pada tanggal 9-11 Maret 2009 di Port Moresby, Papua New Guinea. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri negara-negara CTI atau yang dikenal CT-6 (Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Solomon Islands, dan Timor Leste) dan development partners (USA dan Australia), juga dihadiri oleh beberapa Intergovernmental Organization (IGO)  dan Non Government Organization (NGO) selaku CTI Development Partners (CDP), seperti WWF, TNC, CI, GEF, ADB, dan Worldfish.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi menyampaikan mengenai CTI Regional Plan of Action yang memiliki tujuan untuk menetapkan program bentang laut (seascape), melaksanakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, menetapkan daerah perlindungan laut (marine protected area), mengantisipasi dampak perubahan iklim (climate change adaptation) dan mengurangi daftar jenis-jenis biota laut yang terancam punah dari daftar International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Terkait dengan status sumberdaya pesisir dan laut di wilayah segitiga terumbu karang saat ini yang mendapat tekanan akibat perubahan iklim, penangkapan berlebih, praktek penangkapan yang merusak, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan dan polusi, serta trend masa datang, Indonesia memberikan alasan pentingnya menaruh perhatian seksama terhadap masalah tersebut. Salah satunya adalah bahwa segitiga terumbu karang (coral triangle) merupakan kekayaan yang telah dikenal dunia yang memiliki keunikan yang tidak dapat ditemukan di belahan bumi lainnya.

Lebih lanjut Freddy mengutarakan pentingnya pertemuan tingkat menteri mengenai coral triangle kali ini karena beberapa alasan, antara lain: (1) upaya mengamankan masa depan perekonomian kita, dimana puluhan juta penduduk di wilayah ini menggantungkan penghasilan dan kehidupannya pada sumberdaya di kawasan tersebut; (2) upaya mengamankan ketahanan pangan kita di masa depan, dimana kebutuhan protein ratusan juta penduduk di wilayah ini sangat tergantung pada sumberdaya perikanan dan sumberdaya lainnya di kawasan coral triangle; dan (3) upaya  mewujudkan tanggung jawab moral terhadap kekayaan yang dimiliki sebagai bentuk kewajiban untuk melestarikan ekosistem dan species yang ada di dalammnya bagi anak-cucu dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan CTI tersebut, beberapa lembaga donor dan negara-negara sahabat, baik pada tahap perencanaan maupun tahap implementasi telah membentuk sebuah organisasi yang disebut CDP.  Sedangkan TNC, CI dan WWF sendiri telah bergabung mendukung CTI melalui bantuan teknis, fasilitas dan penyaluran hibah awal sebesar US$ 500.000. Secara keseluruhan dana hibah internasional yang terkumpul untuk mendukung CTI adalah sebesar US$ 260 juta yang secara resmi akan dicanangkan para Pimpinan 6 Negara pada CTI Summit tanggal 15 Mei 2009 di Manado dalam satu rangkaian World Ocean Conference (WOC).

Dapat kami jelaskan bahwa pembentukan Segitiga Terumbu Karang atau CTI merupakan upaya Indonesia untuk penanggulangan perubahan iklim global. Segitiga terumbu karang yang masuk dalam CT-6 mencapai luas 75.000 km2, memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan dihuni oleh lebih dari 3000 spesies ikan. Keberadaan segitiga terumbu karang ini dikenal di dunia sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati paling kaya di planet bumi.

Terumbu karang di area segitiga tersebut secara tidak langsung merupakan sumber pangan bagi 120 juta penduduknya, tempat pemijahan ikan tuna dan sumber ekonomi regional dengan perkiraan perputaran uang mencapai US$ 2,3 milyar per tahunnya. Keberadaan area segitiga terumbu karang perlu dijaga karena memiliki multi fungsi, antara lain: (1) untuk mendukung mata pencaharian alternatif dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut, (2) sebagai daya tarik wisatawan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (3) berperan untuk melindungi masyarakat pesisir dari kerusakan yang disebabkan badai tropik dan tsunami, dan (4) sebagai sarana masuknya investasi.

Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan CTI Summit 2009 tersebut, Pemerintah Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan) telah merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : (a) National CTI Plan of Action akan diadopsi kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Departemen Kelautan dan Perikanan, (b) Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor terkait, khususnya Bappenas untuk dapat mengadopsi National CTI Plan of Action kedalam RPJM 2010-2015, yang pada saat ini sedang dalam proses penyusunan, dan (c) Mendorong partisipasi aktif lintas sektor terkait, utamanya dalam penunjukkan focal point dan penyiapan anggaran di Departemen masing-masing untuk implementasi CTI. (Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan)

Indonesia Ajak Dunia Atasi Perubahan Iklim Terhadap Laut

In Uncategorized on f 23, 09 at 10:28 am

Berbekal pengalaman menggalang kerjasama kelautan tingkat regional, Indonesia  mengambil langkah strategis untuk menghimpun kekuatan kelautan dunia, mengantisipasi dampak perubahan iklim global terhadap laut. Bentuk nyata dari ide tersebut, diselenggarakan acara World Ocean Conference 2009 yang akan dilaksanakan di Manado pada 11-15 Mei 2009.

Kegiatan World Ocean Conference 2009 (WOC 2009) merupakan tantangan bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu negara unggulan di bidang kelautan dunia. Dengan mengambil tema Ocean & Climate Change, dan topiknya adalah “Ocean Impact to Climate Change & The Role of Ocean to Climate Change” akan membuat rancangan strategis. Dengan hadirnya 121 negara yang memiliki laut, diharapkan menyepakati Manado Ocean Declaration (MOD) pada WOC 2009, dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi dan Implementasi Aksi. Disamping itu, akan diusulkan pembentukan World Ocean Forum.

Hari ini Kamis, 26 Februari 2009,diselenggarakan Konsultasi Informal WOC 2009 dengan agenda memantapkan draft Menado Ocean Declaration (MOD) yang diikuti delegasi dari 42 negara di Timor Room, Hotel Borobudur, Jakarta.

Idea ini telah ditetapkan sebagai program prioritas Pemerintah Indonesia. Dibentuklah panitia World Ocean Conference 2009, bertindak sebagai Ketua Pengarah adalah Menko. Kesra; Ketua Pelaksana dijabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua adalah Gubernur Sulawesi Utara, sedang Sekretaris dijabat Sekretaris Menko Kesra dan Wakil Sekretaris adalah Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan-DKP.

Selain konperensinya sendiri, yang akan dihadiri sekitar 500 peserta dari 121 Negara, maka akan ada side events WOC’09, seperti International Ocean Science, Technology & Policy Symposium, yang akan menggelar 33 sesi dan  diikuti sekitar 1500 peserta dari seluruh dunia, bertempat di Manado Convention Center. Kemudian diselenggarakan pula International Ocean Science, Technology and Industry Exhibition, yang akan diisi sekitar 250 stand pameran kelautan dan perikanan. Juga akan berlangsung Pekan Budaya dan Pameran Pembangunan yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Lebih penting lagi, ada satu serial event WOC’09, berlangsung pada 15 Mei 2009, yaitu Coral Triangle Initative Summit (CTI Summit), yang merupakan pertemuan para kepala Negara CTI, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, PNG, Timor Leste dan Kepulauan Solomon, serta mitra CTI dari Perdana Menteri Australia dan  Amerika Serikat.

Saat CTI Summit ini, maka implementasi program-program CTI di 6 negara, dalam rangka penyelamatan terumbu karang seluas 75.000 kilometer persegi dengan dana hibah internasional sebesar US$ 250 juta, akan dicanangkan pelaksanaannya oleh para Pimpinan 6 Negara tadi. Guna mensukseskan CTI Summit, maka pada 23 Desember 2008 lalu Presiden SBY menandatangani Keppres khusus untuk pelaksanaan CTI Summit, yaitu Keppres No. 30/ Th. 2008, yang menyatakan bahwa CTI Summit adalah bagian dari rangkaian kegiatan WOC’09. (Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan)

PBB Tetapkan WOC Sebagai Agenda Dunia

In Uncategorized on f 23, 09 at 10:26 am

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Omnibus PBB pada tanggal 17 Desember 2008 telah menetapkan World Ocean Conference (WOC) yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-15 Mei 2009 di Manado sebagai salah satu agenda PBB. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati kelautan sanga besar (mega marine biodiversity) harus bangga karena berhasil menggagas isu kelautan sebagai isu dunia. Mengingat, selama 27 tahun terakhir isu kelautan sangat marjinal dibahas masyarakat dunia.
Kegiatan WOC merupakan tantangan bagi Indonesia untuk tampil sebagai salah satu negara unggulan di bidang kelautan dunia. Dengan mengambil tema Ocean and Climate Change, dan topiknya adalah “Ocean Impact to Climate Change and The Role of Ocean to Climate Change” akan membuat rancangan strategis. Dengan hadirnya 121 negara yang memiliki laut, diharapkan menyepakati Manado Ocean Declaration (MOD) pada WOC 2009, dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi dan Implementasi Aksi. Disamping itu, akan diusulkan pembentukan World Ocean Forum. Dalam rangka mematangkan MOD, awal bulan ini juga telah dilakukan pertemuan dengan seluruh duta besar negara-negara sahabat di Jakarta guna mendapatkan masukan.

Dalam era perubahan iklim sekarang ini, peran laut menjadi vital dalam memitigasi iklim. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan dalam menghadapi krisis global sambil mempertahankan fungsi konservasinya yang semakin memprihatinkan karena degradasi pantai serta daya dukung (bearning capacity) rusak, eksploitasi sumberdaya laut yang tidak bertanggung jawab, polusi serta berbagai bencana laut dan kemiskinan masyarakat pesisir.

Fungsi laut yang vital adalah sebagai penyerap karbon dan dalam tatanan global, ribuan pulau dikhawatirkan akan tenggelam dengan perubahan iklim akibat pemanasan global yang diakibatkan dengan mencairnya es kutub yang berdampak pada keseimbangan ekosistem kehidupan berkelanjutan. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan mitigasi dari sekarang maka diperkirakan pada tahun 2050 sebagian besar wilayah Jakarta Utara seperti Ancol, Pantai Indah Kapuk dan Tanjung Priok dikawatirkan akan tenggelam. Perkiraan seluruh Indonesia akan ada sekitar 2000 pulau yang akan lenyap dan tenggelam. Beberapa isu tersebut akan dibahas pada WOC 2009 nanti dan diharapkan akan diadopsi dalam Manado Ocean Declaration yang berisikan strategi mitigasi kelautan dunia dalam usaha dunia menekan dampak pemanasan global akibat perubahan iklim.

Disisi lain, Indonesia bersama Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Malaysia dan Filipina berhasil menggalang kerjasama sebagai wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle) yang paling penting didunia. Diwilayah negara ini walaupun luas lautnya hanya 2 persen dari luas lautan dunia tetapi melahirkan lebih dari 75% spesies makhluk laut didunia. Oleh karena itu pemimpin ke-enam negara ini mengambil inisiatif menyelamatkan terumbu karang untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Prakarsa ini dikenal dengan nama Coral Triangle Initiative (CTI) dan pelaksanaanya dilakukan secara bersamaan dengan WOC pada tanggal 15 Mei 2009 di Manado, berupa CTI Summit (pertemuan 6 kepala negara). (Sumber: Pusat Data, Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan).

Ekonomi politik kursi pemilu

In Uncategorized on f 20, 09 at 3:11 am

www.bisnis.com
Senin, 16 Maret 2009

Oleh Eep Saefulloh Fatah

Hiruk-pikuk kampanye terbuka Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dimulai hari ini. Ada 18.442 kursi yang diperebutkan dalam pemilu ini, terdiri dari 15.750 kursi DPRD untuk 471 kabupaten dan kota, 1.998 kursi DPRD untuk 33 provinsi, 560 kursi DPR, dan 132 kursi DPD.

Pengisian seluruh kursi itu dilakukan melalui pencontrengan pada 9 April. Lalu, ada dua kursi sangat prestisius, yaitu kursi presiden dan wakil presiden, yang diperebutkan pada 8 Juli dan (mungkin) pada 8 September 2009.

Saya tidak tahu berapa persisnya jumlah politisi yang memperebutkan kursi-kursi tersebut. Yang jelas, Undang-undang No. 10 Tahun 2008 membolehkan partai politik mengajukan hingga 120% dari seluruh kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan.

Tentu saja tidak semua parpol-yaitu 38 partai nasional dan enam partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam-yang memiliki kemampuan memenuhi peluang UU itu. Sekalipun begitu, bisa diperkirakan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2009 meliputi angka ratusan ribu orang.

Pemilu yang mahal

Mari kita berhitung berapa kira-kira uang yang digunakan untuk memperebutkan kursi-kursi tersebut. Jika setiap caleg DPR pusat menghabiskan rata-rata Rp1 miliar, maka dana kontestasi yang digunakan oleh lebih dari 11.000 caleg DPR sudah lebih dari Rp11 triliun!

Jika perhitungan serupa, dengan besaran kebutuhan dana lebih rendah, dilakukan untuk seluruh caleg DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka akan ditemukan angka yang sungguh fantastis, puluhan triliun! Angka ini belum termasuk beberapa triliun lagi untuk kontestasi pemilu presiden (pilpres).

Jumlah itu belum termasuk dana penyelenggaraan Pemilu 2009 yang menjadi beban anggaran negara. Untuk tahun anggaran 2009, negara mendanai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp14,1 triliun, dengan perincian Rp5 triliun untuk penyelenggaraan pemilu legislatif dan Rp9,1 triliun untuk pilpres.

Di luar rangkaian Pemilu 2009, dalam rentang waktu 5 tahun, di Indonesia diselenggarakan 466 pemilihan bupati dan wali kota, serta 32 pemilihan gubernur. Silakan hitung sendiri besaran dana untuk penyelenggaraan dan kontestasinya.

Sekadar contoh, pemilihan Gubernur Jawa Timur yang baru lewat membutuhkan dana penyelenggaraan sebesar Rp2,1 triliun.

Sementara itu, setiap pasangan kandidat mesti mengeluarkan miliaran rupiah. Perhitungan di atas belum selesai. Jangan lupa di Indonesia juga diselenggarakan 65.260 pemilihan kepala desa (pilkades).

Sekalipun pemilihan ini melibatkan wilayah dan jumlah pemilih berskala kecil, para kandidat kerap kali harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah. Jumlah ini, tentu saja, belum termasuk biaya penyelenggaraan pilkades.

Paparan di atas menegaskan betapa besarnya ongkos pemilu di Indonesia. Besaran dana yang harus dikeluarkan itu, celakanya, sungguh tidak sepadan dengan implikasi pemilihan-pemilihan itu terhadap perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, saya khawatir demokrasi akan dipahami sekadar beban, bukan jalan perubahan. Saya juga khawatir demokrasi akan dipahami sebagai sekadar ongkos dan kerepotan, bukan hasil yang bisa dinikmati.

Jalan keluar

Di Indonesia, banyak kalangan salah paham dengan menyatakan bahwa “demokrasi memang mahal dan setiap yang mahal pasti demokratis.” Demokrasi sesungguhnya mahal, tetapi semakin matang dan dewasa sebuah demokrasi, semakin efisien pula demokrasi itu.

Ongkos mahal pemilu-pemilu di Indonesia menegaskan betapa demokrasi kita masih jauh dari matang dan dewasa. Untuk ini, sebuah agenda sungguh mendesak, yakni “efisiensi demokrasi.”

Bagaimanakah agenda ini kita realisasikan? Ada banyak jawaban. Saya akan fokus pada dua tawaran pokok saja.

Pertama, reorganisasi pemilu-pemilu. Selama ini, pemilu-pemilu diselenggarakan dalam waktu yang tersebar. Bahkan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati di satu provinsi diselenggarakan dalam waktu terpisah. Mekanisme ini melipatgandakan biaya.

Saya usul agar presiden dan DPR hasil Pemilu 2009 segera mereorganisasi pemilu-pemilu. Caranya? Pisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilihan umum nasional (DPR, DPD, dan presiden) diselenggarakan dalam satu waktu atau satu rentang waktu.

Kemudian, pemilu-pemilu lokal (DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan gubernur-wali kota-bupati) diselenggarakan dalam dua waktu untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemilu lokal di 17 provinsi diadakan serentak, bersamaan, pada hari pencontrengan yang sama. Lalu, 2,5 tahun kemudian diadakan pemilihan lokal yang serentak di 16 provinsi sisanya.

Reorganisasi ini akan menekan biaya penyelenggaraan dan kontestasi ratusan kali. Reorganisasi itu juga meminimalkan kemungkinan “keletihan politik” dalam masyarakat. Masyarakat tidak perlu terlampau sering datang ke tempat pemungutan suara. Suasana politik ingar-bingar juga dilokalisasi.

Untuk reorganisasi, tentu saja, diperlukan undang-undang yang mengatur penyamaan masa jabatan DPRD dan kepala daerah dengan segenap konsekuensinya. Saya yakin dengan perencanaan yang baik semuanya akan terkelola dengan biaya sosial-politik minimal.

Turbulensi, tentu saja, tidak terhindarkan. Namun, turbulensi ini akan menjadi biaya murah untuk sebuah perbaikan besar dan mendasar.

Kedua, pengaturan secara tuntas dan komprehensif mengenai keuangan politik (political financing). Selama ini, berbagai undang-undang mulai mengatur soal ini, tetapi secara parsial dan tidak komprehensif. Akibatnya, dalam banyak hal, keuangan politik menjadi meriam liar bagi demokrasi Indonesia.

Sekadar contoh, di Indonesia tidak ada ketentuan yang ketat yang mewajibkan parpol dan para kandidat untuk mengelola keuangan mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Ketidakketatan ini melahirkan mekanisme pelaporan formal yang jauh dari kenyataan serta mencederai akal sehat dan hak informasi yang dimiliki publik.

Contoh lain, sumbangan bagi parpol dari individu dan korporasi memang dibatasi. Namun, tidak ada pengaturan yang memadai mengenai pengeluaran parpol. Padahal, dalam praktik di banyak negara demokrasi mapan, pengaturan pengeluaran sama pentingnya.

Politik uang (money politics) juga sudah masuk dalam ketentuan beberapa undang-undang, tetapi sebagai aturan yang tidak selesai. Pelarangan money politics belum disertai dengan aturan yang jelas tentang mekanisme peradilan dan pemberian sanksi kepada para pelaku serta rentang waktu di antara pelaksanaan pemilihan dan pemberian sanksi itu. Akibatnya, larangan itu menjadi semacam macan ompong di hadapan parpol dan kandidat.

Di luar banyak agenda lainnya, dua agenda di atas sungguh mendesak. Jika tidak, saya khawatir semakin banyak orang di Indonesia menolak demokrasi, karena terlalu memberatkan dengan biaya finansial yang tidak masuk akal. Padahal, di luar demokrasi, pilihan lain yang tersedia adalah otoritarianisme dan totalitarianisme yang sama-sama akan memberangus kebebasan, kompetisi, dan partisipasi.

‘You are the Crisis’

In Uncategorized on f 20, 09 at 3:09 am

Tajuk Republika
Selasa, 03 Februari 2009

Forum Ekonomi Dunia yang digelar di resor pegunungan indah dan menawan di Davos, Swiss, telah berakhir, Ahad (1/2). Seperti yang sudah diduga, tidak ada solusi atas krisis global yang muncul dari perhelatan akbar kaum kapitalis global yang dihadiri lebih dari 2.500 pebisnis top dunia, puluhan pemimpin dunia, aktivis LSM internasional, artis tenar, hingga pemuka agama itu.

Mereka hanya mengungkapkan pedihnya krisis dan dampaknya terhadap peta politik global. Para pemimpin dunia, seperti PM Inggris Gordon Brown dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, hanya berbicara tentang kekhawatiran mereka terhadap munculnya proteksionisme global dan kerusuhan sosial sebagai dampak krisis.

Pada akhirnya, seperti even-even multilateral sebelumnya, pertemuan yang digelayuti kemuraman itu berakhir dengan harapan-harapan yang termaktub dalam satu kalimat: membangun kembali sistem ekonomi dunia. Intinya, mereka mendesak komunitas internasional untuk terus melakukan reformasi perbankan, perbaikan regulasi, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertemuan juga merekomendasikan agar <I>summit<I> negara-negara G-20 di London pada awal April mendatang mampu memberikan solusi atas krisis global ini. Padahal, pada pertemuan G-20 tahun lalu, tidak ada upaya konkret yang bisa dicapai dan diwujudkan dalam mengatasi krisis keuangan yang terus menelan korban ini.

Ini sangat menarik. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah membuat kekacauan global diharapkan bisa membuka jalan keluar untuk atasi masalah tersebut? Tak heran jika ratusan demonstran dari seluruh dunia yang menentang Forum Ekonomi Dunia itu mendatangi Davos dan meminta para pemimpin serta pebisnis dunia itu ‘berkaca’.

Kata mereka sambil melempari resor pertemuan itu dengan bola-bola salju, ”You are the crisis!” ”Kalian adalah penyebab krisis dan tidak layak membicarakan solusi kerusakan yang telah kalian perbuat,” begitu pesan yang disampaikan para demonstran itu.

Para pendukung kapitalis itu sibuk berdiskusi tentang perang, ekonomi, kemiskinan, krisis energi, persoalan lingkungan, hingga pemecatan massal. Padahal, semua itu disebabkan oleh kerakusan kelompok ini yang bekerja sekeras-kerasnya memburu keuntungan besar tanpa peduli dengan dampak negatif yang muncul.

Uskup Afrika Selatan, Desmond Tutu, menggambarkan kondisi ini dengan istilah the cutthroat competition (persaingan tajam nan kejam). Mengutip ucapan Winston Churchill, Tutu menegaskan bahwa kapitalisme sebagai sistem (ekonomi) terburuk yang pernah ada dan sekarang benar-benar terbukti telah terjadi (lagi).

Istilah “You are the crisis” yang dibawa para demonstran itu bisa kita pahami pula bahwa krisis kapitalisme benar-benar tidak bisa dihindarkan lagi. Bagi para penentang kelompok kapitalis, jalan menuju kehancuran kapitalisme semakin terbuka lebar dan sistem baru akan datang.

Semua berharap, dunia kembali ke ‘jalan yang benar’ di mana krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan bisa teratasi. Tentu, kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya semua harapan itu kepada kelompok-kelompok yang telah membuat kerusakan ini. Yang ada, siklus krisis seperti saat ini malah bisa terulang lagi setahun, dua tahun, atau bahkan tiga bulan lagi.