imsitumeang

Archive for Juni, 2013|Monthly archive page

“Pesta Rakyat” HUT Ke-486 DKI Jakarta

In Uncategorized on f 27, 13 at 10:30 am

“Kita sudah bikin rupa-rupa keceriaan pesta rakyat di antero pelosok ibukota nyang tujuannye ngebangkitin semanget warga buat mencintai dan pegang rol lebih aktif dalem pembangunan kita Jakarta.”

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memberikan sambutan ketika apel upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-486 DKI Jakarta di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas). Ia berbahasa Betawi tapi logat Jawa-nya masih terdengar kental. Meski membaca teks, ia masih terbata-bata. Tapi ia tetap bersemangat.

Jokowi bersama Wagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri apel upacara. Keduanya kompak mengenakan busana sadariyah, baju tradisional khas Betawi, warna hitam. Keduanya juga kompak memadukan bajunya dengan bawahan berwarna gelap. Di lokasi, istri Jokowi, Iriana, dan istri Ahok, Veronika, anggun mengenakan kebaya encim berwarna terang.

Kita mengapresiasi usahanya untuk mempelajari dan memahami budaya Betawi. Berbahasa Betawi ini baru pertama kali dalam pidatonya. Ada alasan ia berbahasa daerah. Selain belum pernah, momennya pun pas. Pidato Jokowi juga disisipi pantun, termasuk rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sabtu, 22 Juni 2013, DKI Jakarta genap berusia 486 tahun. Peringatan HUT Jakarta berhias ornamen khas Betawi. Di kawasan Monas, misalnya, ondel-ondel dan kembang kelapa dari kertas krep warna-warni. Ada patung ondel-ondel di gedung Jokowi-Ahok berkantor. Serangkaian kegiatan HUT Jakarta dari pagi ke malam. Puncaknya di kawasan Monas. Pesta rakyat di sepanjang Jl MH Thamrin, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Warga Jakarta tidak melewatkan kesempatan emas ini. Mereka beramai-ramai menyaksikan pesta rakyat bertajuk Malam Muda-Mudi, yang konsepnya mirip perayaan pergantian tahun 2012-2013, Jakarta Night Festival. Kemacetan merata. Warga Jakarta bermacet gila! 3 juta warga menikmatinya. Pesta rakyat diramaikan oleh karnaval dan panggung yang menyuguhkan berbagai macam hiburan, dari jazz, keroncong, ke rock ‘n roll. Ada juga panggung komedi.

Jokowi dan Ahok larut bersama ribuan warga Jakarta di Bundaran HI sekitar pukul 22.00 WIB. Keduanya berjalan kaki dari kawasan Monas dan disambut warga yang berkerumun. Situasinya berdesak-desakan. Sejumlah orang nekat menerobos barikade petugas untuk menyalami Jokowi dan Ahok. Para pengawal sempat kewalahan mengatasi “serbuan” warga. Meski lelah, baik Jokowi maupun Ahok tetap tersenyum. Keduanya menyambut antusias warga, dan menyalami balik. Keduanya bermandikan keringat.

Selama sebulan, sejak tanggal 2 Juni hingga 3 Juli 2013, Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta menggelar 17 kegiatan utama. Beberapa di antaranya ialah Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Great Sale, Jakarta Night Festival (car free night), kejuaraan dunia golf, kejuaraan maraton (Jakarta 10K), dan Jakarnaval. Tanggal 29-30 Juni 2013, sandiwara musikal Betawi di kawasan Monas. Semua acara berkonsep hiburan budaya.

Ketua Harian Panitia Penyelenggara HUT ke-486 DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengakui bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT Jakarta tahun ini ide orisinal Jokowi. Ia menyebut pesta rakyat ini hasil peran serta masyarakat karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminimalisasi penggunaan anggaran daerah.

Sylviana menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan. Seusai apel upacara, Jokowi dan Ahok mengikuti rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta yang dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Petang hari, Jokowi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan membuka “Monorail Exhibition” di sisi timur silang tenggara kawasan Monas.

Setelahnya, Gubernur menerima tamu-tamu asing dalam jamuan di Balaikota. Para tamu asing diajak dalam rombongan tumpeng raksasa dan 486 tumpeng kecil. Tumpeng-tumpeng dibawa oleh para perangkat satuan kerja, walikota, wakil walikota, bupati, wakil bupati, serta camat dan lurah.

Jokowi “menunggang” tumpeng raksasa setinggi 4,86 meter. Ia memotong dan membaginya kepada tokoh kehormatan. Warga yang menerima potongan tumpeng adalah istri mantan Gubernur DKI Jakarta Henk Ngantung, Hetty Eveline Ngantung, dan mantan Wakil Gubernur DKI Eddie Marzuki Nalapraya.

Tumpeng-tumpeng kecil dinikmati warga yang menghadiri perayaan. Setiap tumpeng kecil bersusun tiga. Pada tingkat kesatu terdapat enam bungkus makanan, tingkat kedua delapan bungkus, dan tingkat ketiga empat bungkus. Setiap bungkusan berisi nasi beserta lauk-pauk dan sendok.

Tumpeng diarak dari Balaikota ke Bundaran HI. Nah, saat diarak itu diiringi delapan genre musik di delapan panggung hiburan sepanjang jalan. Ada satu panggung hiburan utama. Semuanya menampilkan beragam jenis musik.

Satu lagi, Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) 2013 di kawasan Monas, menyedot puluhan ribu pengunjung selama 3 hari. Acara tersebut digadang-gadang sebagai uji coba penataan ulang konsep PRJ yang semakin didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, terlebih otomotif. Menjauhi konsep awal yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Betawi. PPKD 2013 memang kurang promosi. Untungnya, media massa turut memberitakan sehingga kabar tersiar cepat dari mulut ke mulut.

Jokowi dan Ahok berhasil memanjakan warga Jakarta. HUT Jakarta benar-benar pesta rakyat. Pesta rakyat juga diupayakan ketika car free night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31 Desember 2012), karena 16 panggung hiburan disiapkan di sepanjang Jl Jenderal Sudirman – MH Thamrin untuk menghibur warga di malam pergantian tahun.

Hebatnya lagi, tak terpampang wajah Jokowi-Ahok yang mengucapkan selamat ulang tahun. Sama sekali tak terlihat baliho mereka di sudut-sudut Kota Jakarta. Di ruas-ruas protokol ibukota pun begitu. Tanpa baliho gubernur dan wakil gubernur itu. Juga di kawasan Bundaran HI yang kerap terpajang baliho besar bergambar pejabat. Biasanya kepala daerah dan wakilnya memanfaatkan momen hari ulang tahun daerah. Mereka berlomba-lomba memajang wajah. Tentunya bertema hari ulang tahun.

Kita patut mengapresiasi mereka. Gambar kepala daerah dan wakilnya mengucapkan selamat hari ulang tahun atau tema lainnya hanya mengganggu pemandangan kota. Jokowi-Ahok enggan menyosialisasikan hasil kerja mereka lewat baliho, tapi berbuat untuk Jakarta.

Perayaan hari ulang tahun tanpa baliho ini memang tidak lazim bagi warga Jakarta. Apalagi, HUT ini yang pertama kali dirayakan Jokowi-Ahok. Hanya film “JOKOWI” yang ditayangkan bioskop-bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 20 Juni 2013, menyambut hari HUT ke-52 Jokowi tanggal 21 Juni 2013, berbarengan dengan perayaan HUT Jakarta.

Di usia Jakarta yang ke-486 tahun, Jokowi mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang belum kelar. Terlebih ia dan Ahaok baru delapan bulan memimpin Jakarta. Tapi mereka ingin Jakarta terus maju mengimbangi kota kota lain di dunia. 10-20 tahun ke depan, lingkungan Jakarta bisa menyamai standar dunia.

Usai pesta rakyat ini, Jokowi-Ahok akan berbuat lebih banyak untuk menyelesaikan tumpukan persoalan di Jakarta. Mulai dari macet, banjir, hingga ke perbaikan sarana dan prasarana ibu kota, termasuk kesejahteraan warganya.

Selamat merayakan HUT ke-486!

Iklan

Hutan Adat Sebagai Hutan Negara Adalah Inkonstitusional

In Uncategorized on f 7, 13 at 11:02 am

“Saya tidak tahu bagaimana melaksanakan Putusan MK ini, tapi yang saya tahu hutan adat tidak jadi hutan negara, hutan adat pengelolaannya bisa dilakukan oleh masyarakat adat, dan bahwa hutan adat itu bisa menyumbang bagi Republik ini, kalau masyarakat adatnya turut mengambil peranan dalam hutan-hutan adat.”

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengekpresikannya seusai pembacaan putusan Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno yang dipimpin oleh M Akil Mochtar, Kamis (16/5), di Gedung MK, Jl Merdeka Barat No 6, Jakarta. Akhirnya, perjuangan masyarakat adat, yang dikawal oleh AMAN bersama anggotanya, dua komunitas adat, tercapai. MK mengabulkan judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Konsekuensi perintah atau suruhan (amar) putusan MK adalah per detik itu masyarakat adat berhak dan/atau berwenang atas hutan adat dan MK tidak mengakui status hutan negara di atas tanah adat! Berarti negara terlarang untuk mengusir masyarakat adat dari wilayah hutan adatnya. Amar putusannya, MK menyatakan UU 41/1999 melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): hutan adat dalam wilayah hukum adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat tersebut merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Kewenangan ini membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya dimaksud memiliki hubungan lahiriah dan batiniah yang turun temurun dan antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang bersangkutan memiliki hubungan yang tidak terputus.

Hukum adat adalah sistem hukum dalam kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Cina. Sumbernya ialah peraturan-peraturan hukum tak tertulis yang bertumbuh berkembang dan bertahan berkat kesadaran hukum masyarakatnya. Karena tak tertulis yang bertumbuh-berkembang dan bertahan, maka hukum adat memiliki kemampuan adaptasi dan elastis. Dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan keturunan.

AMAN mengajukan judicial review UU Kehutanan bulan Maret 2012 dan mengikuti rangkaian persidangan hingga bulan Juni. AMAN melakukan judicial review mengingat UU tersebut mengeliminir peran masyarakat adat dalam wilayah hutan adat. Di seantero Nusantara terdapat kurang lebih 40 juta masyarakat adat yang tergantung hasil hutan adat. Komunitas adat Tanah Gayo, Tanah Alas, Tanah Batak, Tanah Minangkabau, Mentawai, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, serta Papua memiliki keterampilan dan kearifan yang turun temurun dalam mengelola ekosistem hutan.

UU Kehutanan menjustifikasi negara, termasuk oknum-oknumnya, guna mengambil alih areal hutan adat dan menyerahkannya ke para pemodal melalui berbagai skema perizinan. Praktik perampasan berkedok legal ini terjadi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengancam kehidupan masyarakat adat dan merusak ekosistem. Kementerian Kehutanan (Kemhut) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, 31.957 desa berinteraksi dengan hutan yang 71,06% di antaranya menggantungkan hidupnya kepada sumberdaya hutan.

UU Kehutanan bukan satu-satunya alat negara untuk merebut hak masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya. Harus diwaspadai pula Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU P2H) yang berpotensi untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. AMAN dan komunitas adat tetap harus berjuang agar masyarakat adat sepenuhnya berhak atas hutan adat yang menghidupi mereka dari generasi ke generasi.

Pengakuan wilayah adat memang antara ada dan tiada. Pemerintah mengetahui keberadaan wilayah adat, namun enggan mengakuinya. Namun, hingga Indonesia berusia 67 tahun dan setelahnya tidak ada lagi pengakuan mutlak. Pengakuan itupun bersyarat: sepanjang masih ada dan tergantung perkembangan zaman. Selama 67 tahun Indonesia merdeka, memang tidak ada undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat.

Oleh karena itu, 40 juta hektar (ha) wilayah adat di seluruh Indonesia harus dipetakan. AMAN pastilah memiliki database-nya, sehingga wajar bila mereka yang menginisiasi pemetaan tersebut. Kongres III AMAN memang memandatkan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif Registrasi Wilayah Adat (P3RWA) dan kemudian menghasilkan Unit Kerja Percepatan Pemetaan Partisipatif (UKP3). Rencana pemetaan 40 juta ha wilayah adat tersebut dilanjutkan dengan community economy plan setiap komunitas.

Sebagai bagian penegakan hukum tanah nasional dan pemenuhan tuntutan masyarakat adat maka putusan MK ini menjadi acuan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan serta penyelesaian masalahnya. Putusan ini memperjelas prinsip pengakuan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ihwal penyamaan persepsi mengenai hak ulayat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, dan kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.

Selain pernyataan bahwa hutan adat sebagai hutan negara adalah inkonstitusional, putusan MK ini juga koreksi MK yang berdampak terhadap hukum di Indonesia, sekaligus menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Pasca-putusan ini, masyarakat adat di seluruh Indonesia segera menetapkan batas-batas hutan adat dengan hutan negara dan segera memperjelas batas-batasnya.

Selanjutnya, seluruh masyarakat adat segera membantu pemerintah menyelesaikan sengketa lahan yang terkait keberadaan hutan adat selama ini. Masyarakat adat di seluruh Indonesia harus segera mengambil tindakan senyata-nyatanya di lapangan.

Penegak hukum adat memang prinsipil karena adat merupakan cermin bangsa. Adat merupakan identitas bangsa, dan identitas daerah.