imsitumeang

Archive for Januari, 2014|Monthly archive page

Trowulan Menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional

In Uncategorized on f 10, 14 at 11:02 am

Trowulan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Penetapan ini harus segera disosialisasikan ke masyarakat, termasuk oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional yang meliputi 49 desa, empat kecamatan, dan dua kabupaten yakni Mojokerto dan Jombang. Empat kecamatan adalah Trowulan dan Sooko di Mojokerto serta Mojoagung dan Mojowarno di Jombang. Luas wilayah kawasan 92,6 kilometer persegi yang batasnya di utara adalah Sungai Ngonto, di selatan hutan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jombang, batas di barat Sungai Gunting, dan batas di timur Sungai Brangkal.

Keputusan tidak berlaku ke belakang dan hanya berlaku ke depan sesuai asas penerapan hukum di Indonesia, sehingga tidak menggugat bangunan-bangunan yang ada seperti hotel, pom, dan sebagainya. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti dengan kajian kegiatan pembangunan di Trowulan untuk menjaga kelestarian situs-situs dalam kawasan. Jadi, semua kegiatan pembangunan di Trowulan harus berwawasan pelestarian.

Selanjutnya dilakukan heritage mapping. Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkannya sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pun harus segera menyusun tata ruang Trowulan dan menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Trowulan dipastikan termasuk usulan 14 benda dan tempat bersejarah yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Direkomendasikan akhir tahun 2013 berdasarkan bahasan tim ahli cagar budaya nasional yang dibentuk Pemerintah awal tahun 2013 sebagai amanat undang-undang. Tim akan menyeleksi benda dan tempat bersejarah lainnya.

Trowulan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional karena satu-satunya kota yang berdiri dari abad ke-1 ke abad ke-15 di Indonesia. Guru besar arkeologi Universitas Indonesia (UI) yang juga tim ahli cagar budaya nasional Mundardjito Otti mengakui bahwa pihaknya belum pernah menemukan bukti kota yang selengkap di Trowulan. Misalnya, di Trowulan ditemukan kanal, candi, dan kolam. Salah satu ciri kota ialah luas wilayahnya dan dilengkapi berbagai macam fasilitas umum.

Trowulan merupakan nama bekas kota Kerajaan Majapahit yang menjadi cikal bakal nusantara. Filosofi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat zaman itu juga menginspirasi para pendiri negara-bangsa Indonesia. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika disebut dalam kitab Sutasoma. Pelajaran penting lainnya ialah toleransi beragama karena di Trowulan ditemukan makam Islam, padahal waktu itu zaman kerajaan Hindu-Budha. Di Trowulan juga ditemukan mata uang Cina dan Jawa yang berlaku saat itu.

Kita juga bisa memetik hikmah betapa karya seni dan budaya zaman itu yang tinggi. Seniman-senimannya jago banget memanipulasi tanah liat menjadi apapun. Orang Majapahit mampu mengolah tanah menjadi barang dan jasa. Peninggalan kejayaan Majapahit belum selesai dieksvakasi. Masih banyak peninggalan yang belum terungkap dan diharapkan sedikit demi sedikit ada titik terang tentang eksistensi Kerajaan Majapahit.

Berbagai nilai penting yang ditemukan di Trowulan itu yang menyebabkannya layak ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, terutama bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah, dan bangsa-negara Indonesia. Jika kita tidak menganggap betapa penting berbagai nilai itu, maka kita tidak akan peduli.

Kepala BPCB Trowulan Aris Soviyani, mengatakan Trowulan sangat layak ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Belum adanya penetapan itu cukup mempersulit instansi terkait untuk melakukan pelestarian dan pengawasan. Yang bisa dilakukan adalah menjaga situs-situs yang ditemukan terpisah-pisah.

Penyusunan tata ruang Trowulan dan penetapannya sebagai KSN amat diperlukan untuk mengatur kegiatan pembangunan yang dibolehkan dan dilarang dalam kawasan itu. Karena menjadi kawasan cagar budaya nasional, maka pengaturan tata ruang dan KSN-nya juga nasional. Setelah disusun tata ruangnya dan ditetapkan sebagai KSN, Pemerintah Kabupaten Mojokerto wajib menyesuaikan tata ruang wilayahnya dengan yang disusun Kementerian PU.

Selama ini tata ruang Trowulan mengikuti tata ruang wilayah Mojokerto. Tata ruang selain kawasan itu diatur Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sedangkan pengaturan pelestarian dan pengawasan situs dilakukan BPCB Trowulan. Status Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional mempunyai konsekuensi hukum yang luas, termasuk larangan kegiatan pembangunan yang berdampak negatif terhadap keberadaan situs.

Bangunan yang sudah ada dan yang akan dibangun harus dikaji dampaknya, apakah negatif atau positif. Selama ini pemerintah daerah setempat tidak mengkajinya dan kurang berkordinasi dengan BPCB Trowulan. Kalau dibiarkan, kita akan kehilangan bukti sejarah. Pengelolaan kawasan diupayakan bisa berdampak ekonomi kepada masyarakat sebagaimana rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan Trowulan yang sudah dibuat dan dalam proses realisasi mulai tahun ini.

Masyarakat tidak perlu resah dengan aturan itu dan jangan menganggapnya malah mempersempit ruang gerak seperti yang disuarakan sejumlah warga Mojokerto yang menamakan dirinya Forum Lapangan Kerja. Masyarakat tetap bisa beraktivitas asalkan tidak mengganggu situs-situs yang ditemukan. Khusus perajian batu bata tradisional, BPCB Trowulan akan melakukan pendekatan yang terus menerus karena sejumlah ancaman bakal terjadi seperti penggalian tanah untuk bahan baku industri batu bata tradisional yang sudah berlangsung lama.

Ancaman lainnya ialah pendirian pabrik baja PT Manunggal Sentral Baja (MSB) yang lokasinya tidak jauh dari kawasan situs yang sempat mendapat perlawanan pemerhati budaya dan sejarah, termasuk Save Trowulan. Penyelamatan kawasan situs dari upaya industrialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan pemaksaan kehendak oleh oknumnya telah melanggar peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Industri, Undang-Undang tentang Cagar Budaya, Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Pengembangan situs-situs peninggalan Majapahit di Trowulan harus dilanjutkan. Masterplan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika kunjungan kerjanya ke Trowulan tanggal 3 Januari 2014. Proyek pengembangan kawasan yang mengacu kepada rencana induk itu pada intinya bertujuan agar situs-situs yang ada dapat terintegrasi dengan pengembangan potensi masyarakat di sekitarnya. Pemerintah pusat melalui Kemdikbud telah menyiapkan dana Rp 35,6 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Tahun-tahun sebelumnya pemerintah pusat juga mencairkan dana miliaran rupiah untuk perawatan, perbaikan, dan pengembangan sejumlah sel atau sektor beberapa situs di Trowulan.

Situs peninggalan kerajaan Majapahit ini awalnya bernama Museum Purbakala yang terletak di Dukuh Tegalan, Trowulan. Kemudian, namanya berubah menjadi Pusat Informasi Majapahit. Pada tahun 1979 dimulailah pembangunan Museum Majapahit yang terletak di Dukuh Segaran ini dan selesai tahun 1985. Setelah pemindahan seluruh artefak selesai, pada tahun 1987 museum ini resmi ditempati. Nama Museum Majapahit berlaku sekitar lima tahun lalu. Museum Majapahit di bawah pengelolaan BPCB Trowulan. Presiden meninjau situs rekonstruksi kampung Majapahit.

Pengembangan situs Trowulan telah dilakukan sejak tahun 2012. Proyek pengembangan situs ini akan rampung tahun 2017. Konsep pelestariannya terdiri atas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Bulan Oktober 2013, arkeolog, budayawan, pakar, pemerintah, dan sejumlah pihak berkumpul untuk membahas pengembangan kampung Majapahit di Trowulan. Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menyebutkan total rumah yang akan dibantu untuk pembangunan kampung Majapahit adalah 296 rumah.

Rinciannya, Desa Bejijong 200 rumah, Desa Sentonorejo 50 rumah, dan Desa Jatipasar 46 rumah. Biaya restorasi setiap rumah mencapai Rp 20-25 juta. Masing-masing rumah akan dibantu dana sharing antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur Rp20 juta dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Rp5 juta. Desa-desa dalam kawasan Taman Majapahit dirancang menyerupai suasana kampung Majapahit. Nantinya wilayah yang termasuk cagar budaya nasional akan ditata sehingga menjadi kota yang penuh sakral dan ritus.

Kerajaan Majapahit dibangun dengan tata kota yang telah memikirkan sistem pemerintahan, yakni manajemen dan struktur pemerintahan yang sudah berkembang zaman itu, yang memiliki jalan, ruang, irigasi, pemukiman, dan lain-lain dalam total hamparan 11 x 9 km, serta tinggalan monumental berupa candi dan kanal. Penguasaan sistem navigasi menunjukkan tingginya peradaban saat itu untuk menyatukan wilayah “Nusantara”. Budaya maritimnya memiliki pengaruh yang besar dan kuat di dunia.

Untuk melindungi situs Majapahit, Pemerintah harus segera mendaftarkannya menjadi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Save Trowulan sebagai gerakan penyelamatan kawasan bekas Kerajaan Majapahit itu terbentuk karena Trowulan termasuk situs yang terancam di dunia menurut World Monument Fund (WMF), sebuah organisasi internasional di bidang pelestarian warisan budaya.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mesti serius melestarikan kawasan Majapahit di Trowulan. Kedua pihak harus memastikan proses restorasinya tanpa hambatan. Pembangunan bertujuan untuk menjadikan situs majapahit sebagai pusat informasi, edukasi, dan inspirasi atas kebesaran Indonesia di masa lalu. Daerah-daerah lain pun diharapkan bisa mengikuti langkah Jawa Timur. Kita bergembira jika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X mempersiapkan Kota Yogyakarta sebagai Jogja Heritage City.

Majapahit merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia. Kerajaan Majapahit menjadi inspirasi tersendiri bagi Indonesia. Di abad ke-14 Majapahit sudah berjaya, di abad 21 mestinya Indonesia lebih berjaya!

Iklan

Asuransi Massal Buat Rakyat Indonesia

In Uncategorized on f 3, 14 at 9:41 am

Pameo rakyat miskin dilarang sakit kini hanya kisah duka yang tak mungkin berulang. Menutup tahun 2013 dan membuka tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013). Keinginan dan harapan rakyat ialah mereka mendapat perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari tua, maupun pensiun. BPJS berskala nasional bagi seluruh rakyat Indonesia!

Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang pengimplementasiannya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, keinginan dan harapan rakyat itu terpenuhi. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT ASKES menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN bagi masyarakat Indonesia. Sedikitnya 121 juta jiwa rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Terhitung tanggal itu pula pendaftaran kepesertaan baru bagi penduduk yang belum memiliki kartu jaminan sosial yang resmi. Namun BPJS Ketenagakerjaan beroperasi per tanggal 1 Juli 2015 karena berbagai perangkat pendukungnya belum selesai. Perbaikan sistem dilakukan dalam masa transisi, sehingga dua BPJS menjadi perlindungan sosial yang kuat.

Program jaminan sosial ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Upaya ini sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor X/MPR/2001, yaitu membentuk jaminan sosial nasional dalam rangka pemberian perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Sementara itu, pembentukan BPJS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Komitmen memberikan layanan kesehatan yang layak, utamanya untuk masyarakat lapisan bawah, bermula sejak sembilan tahun lalu setelah pemberlakuan UU SJSN itu. Namun pengimplementasiannya tidak mudah. Perangkat regulasi dan operasionalnya harus disiapkan agar penerapannya tepat sasaran. Juga diperlukan anggaran untuk menanggung iuran asuransi rakyat miskin atau kaum rentan lainnya.

SJSN ini tidak berlebihan kalau disebut sebagai asuransi massal buat rakyat Indonesia. Jangan tersiar berita rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit karena alasan biaya dan pekerja yang tidak bisa mendapat perlindungan kesehatan. Karena, BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin. Rakyat miskin dapat berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Sekali lagi, rakyat miskin dijamin BPJS. Kedua BPJS juga memenuhi hak hidup sehat seluruh warga tanpa kecuali. Jangan khawatir dan was-was, masyarakat dan pekerja mendapatkan perlindungan dan jaminan.

Hampir sepuluh tahun Pemerintah bekerja keras, agar semua persiapannya matang. Dua aspek disiapkan Pemerintah. Kesatu, aspek regulasi. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai landasan hukum, agar program jaminan sosial oleh BPJS segera diterapkan. Kedua, aspek operasional. Pengalaman badan penyelenggara seperti PT ASKES, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, dan PT ASABRI serta pengalaman penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) membantu persiapan. Simulasi juga dilakukan.

Tahap awal, layanan kesehatan untuk 121 juta peserta atau 48 persen jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Jaminan layanan kesehatan akan dinikmati 86,4 juta jiwa peserta Jamkesmas; 11 juta jiwa peserta Jamkesda; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta tentara dan polisi. Tahap berikutnya, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang mempercepat pengimplementasian sistem jaminan sosial nasional ini merupakan lompatan besar sejak Indonesia merdeka. Cakupan layanan yang sebanyak dan seluas itu menyebabkan program ini tidak tertandingi oleh lembaga asuransi manapun.

BPJS Kesehatan merupakan transformasi PT ASKES. Proses transisi BPJS Kesehatan jangan menghambat layanan kesehatan bagi peserta Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, dan Jamkesda. BPJS Kesehatan harus siap melakukan transformasi. Pengelola BPJS Kesehatan harus meningkatkan layanan kesehatan yang profesional. Orang sakit tidak mungkin disuruh menunggu, mesti segera mendapatkan layanan. Urusan administrasinya dipermudah, prosedurnya dibenahi, dan kerja sama seluruh rumah sakit dikembangkan. Seluruh jajaran pemerintahan terkait harus bekerja keras agar sasaran universal health coverage tahun 2019 dapat terwujud, termasuk untuk warga negara lain yang bekerja di negeri ini minimal enam bulan dan membayar iuran.

Per tanggal 1 Januari 2014 ini pula, PT JAMSOSTEK berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Selama masa transisi, PT JAMSOSTEK harus menyiapkan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ke BPJS Kesehatan dan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Selain itu, PT JAMSOSTEK wajib menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program JPK ke BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, calon BPJS Ketenagakerjaan ini harus menyiapkan pengalihan pegawai, serta hak dan kewajiban PT JAMSOSTEK ke BPJS Ketenagakerjaan.

SJSN yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tentu saja memiliki beragam masalah yang tidak kalah rumitnya. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana empat program jaminan sosial (kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian) harus memastikan bahwa per tanggal 1 Juli 2015 kesemuanya dapat diterapkan. Sebelum tanggal 1 Juli 2015, PT JAMSOSTEK tetap memberikan pelayanan kepada peserta lama, kecuali jaminan pemeliharaan kesehatan dipindahkan ke BPJS Kesehatan. PT JAMSOSTEK harus mempersiapkan dirinya agar ketika saatnya mereka dapat mengemban tugas yang mulia ini.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian SJSN bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang merata, adil, dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Peserta program jaminan kesehatan nasional akan mendapatkan layanan pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama (primer), yaitu puskesmas, klinik pratama, poliklinik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau dokter keluarga. Cukup menunjukkan kartu yang diterbitkan BPJS Kesehatan. Bila fasilitas kesehatan tingkat pertama tak bisa menangani penyakit peserta, dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Peserta cukup menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau kartu program yang lama beserta surat rujukan fasilitas kesehatan sebelumnya.

Pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, peserta akan mendapatkan pelayanan administrasi, promotif dan preventif; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; obat dan bahan medis, transfusi darah, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis. Sedangkan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan mendapatkan pelayanan administrasi, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik (dokter spesialis dan subspesialis), tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun nonbedah; obat dan bahan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat lanjutan, rehabilitasi medis, transfusi darah, forensik, dan pelayanan jenazah.

Begitupun peserta program jaminan ketenagakerjaan nasional akan mendapatkan layanan ketenagakerjaan. Cukup menunjukkan kartu yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.

Program SJSN memiliki konsep yang mirip asuransi. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, dan Pemerintah mengaturnya berdasarkan iuran kepesertaan. Untuk sektor nonformal dikenakan Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat inap kelas 1, Rp42.500 di kelas 2, dan Rp25.500 di kelas 3. Sedangkan ketentuan iuran pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri dipatok 5% dari gaji per keluarga per bulan. Bagi pekerja formal swasta dikenakan 4,5% dari dua kali penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana penduduk miskin yang diperkirakan 86,4 juta jiwa? Untuk mereka, Pemerintah menanggung Rp19.225 per orang per bulan.

Sebagian besar rumah sakit di seluruh Indonesia siap menerapkan program jaminan kesehatan ini. Pemerintah bekerjasama dengan 1.700 rumah sakit, baik negeri maupun swasta, dari 2.300 rumah sakit di seantero pelosok Nusantara. Mereka menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan JKN. Sisanya, 600 rumah sakit masih dalam negosiasi. Diharapkan, per tanggal 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia adalah peserta BPJS Kesehatan.

Di sela-sela upaya Pemerintah menyiapkan program SJSN, tercetus suara sumbang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempertanyakan nilai iuran premi. Karena nilai iuran premi yang rendah itu, pihak IDI pesimistis klinik kesehatan bisa memberi layanan optimal yang hanya memperoleh anggaran Rp18 juta per bulan. Klinik kesehatan rata-rata mengeluarkan biaya operasional Rp30 juta per bulan. Namun, suara sumbang IDI tersebut terlanjur basi sebab program ini sudah kadung bergulir.

BPJS diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program SJSN menelan biaya Rp19,93 triliun yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Presiden harus menginstruksikan semua pihak, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; BPJS Kesehatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk menyukseskan program tersebut. Jika dalam pelaksanaannya ada masalah dan hambatan, harus segera dikelola.

Tantangannya adalah menyosialisasikan program SJSN dan menyiapkan unit-unit layanan kesehatan yang digandeng Pemerintah untuk menyukseskannya. Program sosialisasi menyangkut tata cara berobat dan rujukan untuk perawatan lanjutan. Sebagai sebuah program yang baru tentu saja pengimplementasiannya melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pasti akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, semua pihak yang terlibat dan terkait harus bersinergi demi rakyat yang sehat. Sungguh tugas yang mulia.