imsitumeang

Archive for Mei, 2012|Monthly archive page

Ancaman Kalimanan atas Tata Kelola BBM Bersubsidi

In Uncategorized on f 31, 12 at 11:16 am

Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu premium dan solar, di wilayah Kalimantan bukan perkara enteng. Jika tak segera dicari solusi yang memuaskan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, masalah itu bisa menjadi bom. Jika meledak, bom tersebut tidak sekadar merepotkan ekonomi nasional dan lokal. Boleh jadi, ledakan itu menumbuhkan ketidakpuasan politik dan sosial di Kalimantan yang berbahaya karena menjadi bibit disintegrasi.

Gejala ke arah itu mulai terkira. Gejalanya berbentuk ancaman empat gubernur se-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat) yang ingin menghentikan produksi hasil pertambangan di daerah masing-masing jika hingga akhir bulan Mei tahun ini Jakarta tidak segera mengatasi krisis BBM bersubsidi di empat wilayah itu. Mereka menuntut penambahan pasokan BBM bersubsidi karena catu BBM bersubsidi tidak cukup. Maklum, konsumsi terus bertambah signifikan.

Nah, kesepakatan empat gubernur se-Kalimantan merupakan “perlawanan” terhadap Jakarta. Konflik pusat-daerah. Dengan menghentikan produksi hasil pertambangan, mereka niscaya bisa merepotkan pemerintah pusat. Repot, karena ekonomi nasional niscaya terganggu karena gejolak ekonomi lokal. Bahkan, jika terus berlarut-larut, kekacauan ekonomi itu bisa berimbas terhadap kehidupan sosial politik.

Sebagai penghasil utama komoditas pertambangan (batu bara, minyak bumi, gas alam), kontribusi Kalimantan dalam menopang ekonomi nasional memang tak bisa dianggap sepele. Kok konsumsi BBM bersubsidi di sentra minyak bumi Nusantara bisa melebihi kuota, kan aneh sekali! Karena itu, sedikit saja “bandel”, Kalimantan niscaya tak sulit mengacaukan ekonomi nasional.

Kuota yang terlewati menyebabkan antrean kendaraan yang panjang dan lama di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) sejumlah daerah di empat wilayah provinsi di Kalimantan. Antrean itu terjadi akibat pasokan BBM bersubsidi untuk Kalimantan tidak bertambah, bahkan berkurang. Tahun 2011, kuota BBM bersubsidi di Kalimantan 7,19 persen pasokan BBM bersubsidi di Indonesia. Tahun ini kuota BBM bersubsidi hanya 7 persen.

Empat gubernur se-Kalimantan (Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis) memprotesnya. Pemerintah daerah di luar Kalimantan mendukung aksi empat pemerintah provinsi di Kalimantan ini.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo turut mendesak pemerintah pusat untuk menggelar forum tentang pembatasan kuota BBM bersubsidi, terutama di Kalimantan. Apalagi kelangkaan BBM bersubsidi menyebar ke Sulawesi dan Sumatera. Di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo, misalnya, dalam sepekan terakhir antrean kendaraan mencapai 500 meter. Ironisnya, bensin yang dijual eceran mudah ditemui di pinggir jalan.

Oleh sebab itu, Jakarta harus bisa memelihara suasana kondusif sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat di Kalimantan tidak “berulah”. Dalam konteks ini, mereka jangan merasa diperlakukan tidak adil. Sejarah masa-masa awal kemerdekaan serta kasus Aceh dan Papua, perasaan seperti itu berbahaya karena bisa menumbuhkan perlawanan yang mengarah ke disintegrasi.

Rakyat Kalimantan sekarang ini sedikit banyak mulai disusupi perasaan diperlakukan tidak adil. Ya, bagi mereka, krisis pasokan BBM bersubsidi yang berlarut-larut adalah ironi yang menumbuhkan perasaan itu. Sebagai daerah penghasil minyak bumi, mereka merasa tak seharusnya mengalami krisis pasokan BBM bersubsidi. Terlebih jika mengingat kontribusi wilayah mereka terhadap ekonomi nasional selama ini.

Untuk itu, tuntutan Kalimantan sebagaimana direpresentasikan empat gubernur di wilayah itu patut menjadi perhatian yang serius. Pemerintah jangan kaku. Tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi jangan diperlakukan semata sebagai urusan teknis tata kelola BBM karena niscaya tak bakal terlahir solusi yang mengakhiri krisis. Tuntutan itu juga harus dipandang melalui perspektif sosial politik: keutuhan wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, cepat atau lambat pemerintah pusat melakukan gerakan hemat energi sekaligus diversifikasi energi, bukan sekadar pembatasan kuota BBM bersubsidi setelah pembatalan opsi penaikan harga BBM bersubsidi karena protes berbagai kalangan.Yang jelas, apakah itu penaikan harga atau pembatasan kuota BBM bersubsidi, dampaknya tentu juga serius. Khususnya, keseluruhan beban ekonomi kian memberatkan masyarakat setempat.

Dhus, kalau pembatasan kuota BBM bersubsidi terjadi, pasti diikuti kenaikan harga barang-barang, khususnya sembilan bahan pokok (sembako) dan aneka kebutuhan lainnya. Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung.

Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah harus mengantisipasi dampak anjloknya ekonomi masyarakat pasca pembatasan kuota BBM bersubsidi dan tidak menyerahkan fluktuasi harga ke pasar. Daya beli masyarakat pastilah makin melemah, yang tentunya mempengaruhi tersendatnya pertumbuhan ekonomi. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita karena konsumsi bukan investasi (investment) yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jika satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, lemah, entah bagaimana masa depan Indonesia ke depan.

Iklan

Agenda Reformasi Gagal

In Uncategorized on f 23, 12 at 10:48 am

Reformasi yang berusia 14 tahun bukan waktu yang singkat. Setelah Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998, banyak harapan Indonesia berubah total. Negeri subur, rakyat makmur. Tapi, pemimpin silih berganti di tampuk kekuasaan dari Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati Soekarnoputri, ke Susilo Bambang Yudhoyono reformasi tetap jalan di tempat.

Reformasi tidak menjadi obat mujarab perubahan bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Reformasi hanya sebatas impian. Yang terjadi terus menerus ialah sejumlah persoalan yang mirip masa Orde Baru. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap marak. Bahkan, sebagian pelakunya adalah mereka yang sekitar tahun 1998 gencar menentang Orde Baru yang mempraktikkan KKN.

Sejumlah kasus di akhir era Orde Baru, seperti kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998, penghilangan paksa orang tahun 1997-1998, serta kasus Universitas Trisakti dan Semanggi I-II, tak kunjung selesai. Pemerintah gagal menindaklanjuti rekomendasi dan kesimpulan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Para korban dan keluarganya tetap menderita.

Pemerintah tak kunjung memenuhi janjinya. Yudhoyono mulai mengalami krisis kepercayaan yang menjadi alasan pelengseran Soeharto. Pejabat di berbagai kementerian/lembaga; elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya. Nafsu serakah untuk berkuasa turun-temurun di lingkarannya mirip dinasti.

Masyarakat terheran-heran sekaligus pusing karena, antara lain, elit terlibat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sekitar tahun 1998 gencar meneriakkan “reformasi”. Korupsi yang marak, karena dipraktikkan dalam jaringan lebih meluas dan merata. Hukum pilih kasih. Pisau hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

Pragmatisme makin terasa. Dulu Orde Reformasi mengoreksi Orde Baru karena mempraktikkan KKN ketika berkuasa. Sejumlah penguasan yang mantan aktivis dan penggerak reformasi justru makin serakah. Idealisme tidak lagi berbekas. Pikirannya hanya bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ketika pemilu, uang itu terpakai untuk membayar suara pemilih.

Pragmatisme itu mendorong praktik korupsi marak di kalangan politisi, tak terkecuali mereka yang berusia muda. Mungkin karena tidak sabar, melalui cara yang gampang mereka ingin cepat memiliki kekayaan dan kekuasaan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan itu terasa nikmat.

Mungkin juga karena frustrasi. Mereka menyadari bahwa praktik korupsi tetap marak. Pikirannya, ketimbang idealis tapi tangan tetap kosong alias kantong tidak berisi apa-apa, lebih baik ikut serta berkorupsi ria. Elite sibuk menyelamatkan diri atau golongannya ketimbang bangsa dan negara. Tidak aneh jika hampir saban waktu elit diduga, bahkan terbukti korupsi. Hukuman penjara karena korupsi bukan aib.

Mahasiswa yang menjadi motor perubahan itu sebagian besar menjadi bagian kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif. Ironisnya, sejumlah persoalan elite, utamanya yang berusia muda, adalah mereka tanpa motivasi, apakah memperjuangkan nilai tertentu atau hanya ingin cepat memiliki kekayaan dan kekuasaan. Lalu, kesabaran untuk berproses dan penyiapan jaring penopang untuk menjaga langkahnya tetap sejalan idealisme.

Selain reformasi politik, reformasi ekonomi sesungguhnya belum terjadi. Hanya kalangan terbatas yang menikmati kemajuan ekonomi. Orde Baru menciptakan 0,2 persen penduduk yang menguasai 60 persen aset ekonomi nasional. Mereka bertahan bahkan menguat di Orde Reformasi.

Celakanya, hampir semua undang-undang, seperti undang-undang tentang minyak, gas, mineral, listrik, air, dan keuangan, sangat liberal. Acuannya ialah kepentingan asing atau lembaga donor. Makanya, sejumlah pemohon mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga menggugat UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena membuka liberalisasi pengelolaan migas sehingga perusahaan asing menguasai dunia permigasan Indonesia sampai 89 persen.

Perundang-undangan yang pro-asing tidak menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bernilai Rp 1.500 triliun tetapi negara berhutang Rp 1.825 triliun dan pemasukan negara hanya Rp 1.200 triliun. Sebagian besar anggaran tidak untuk belanja pembangunan. Pemerintahan cenderung menggunakannya untuk dirinya, mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Citra demokrasi rusak. Demokrasi justru menyulitkan hidup dan mendukung otoritarianisme. Kita memasuki pemerintahan yang lemah, bahkan tanpa otoritas. Demokratisasi lewat sistem multipartai menjadi kesempatan otoritas politik menyebar ke dalam banyak lembaga, bahkan ke daerah-daerah. Demokratisasi cenderung pro kekuatan modal ketimbang kapasitas manusia, sehingga ongkos politik menjadi amat mahal.

Konflik berlatar agama, suku, dan golongan terjadi beberapa kali tanpa penyelesaian. Rentetan peristiwa kekerasan dan kekacauan berlanjut sejak Soeharto lengser hingga kini.

Jangan-jangan pemboceng reformasi telah menguasai Indonesia. Ketika Deklarasi Ciganjur tanggal 10 November 1998, aktivis mahasiswa menyerahkan proses reformasi kepada elite, yaitu Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Mohammad Amien Rais. Dari sudut pandang tertentu, peristiwa itu antiklimaks karena aktivisi mahasiswa menyerahkan momen reformasi kepada partai-partai politik yang kini terbukti karut-marut.

Reformasi harus kembali ke tujuan. Semua itu membutuhkan keteladanan pemimpin serta sistem ketatanegaraan yang benar. Jangan menunggu penurunan kepercayaan karena dapat berakibat perlawanan seperti akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara. Reformasi di bawah kepemimpinan Yudhoyono gagal mengemban amanah reformasi.

Memilih Calon “Jakarta-1”

In Uncategorized on f 16, 12 at 10:33 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan enam pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 beserta nomornya hari Jumat tanggal 11 Mei 2012. Penetapan itu menandai pertarungan mereka merebut posisi DKI-1 setelah KPU DKI Jakarta memverifikasi dukungan mereka. Keenamnya seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar.

Partai  politik (satu atau beberapa partai politik) peserta pemilihan umum mengusulkan empat pasangan calon sebelum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) DKI Jakarta, sisanya dua pasangan calon melalui jalur perorangan atau independen. Pasangan calon yang bersaing tiga di antaranya  sosok berpengalaman di pemerintahan. Selain Foke, sapaan Fauzi Bowo yang incumbent, lainnya ialah Alex Noerdin dan Joko Widodo alias Jokowi. Alex merupakan Gubernur Sumatera Selatan yang sebelumnya dua periode sebagai Bupati Musi Banyuasin dan Jokowi yang Walikota Surakarta atau Solo.

Selengkapnya, pasangan calon nomor (1) DR-Ing H Fauzi Bowo—Mayjen (Purn) H Nachrowi Ramli, SE melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Pasangan calon nomor (2) Mayjen TNI (Purn) Drs H Hendardji Soepandji, SH—Ir H A Riza Patria, MBA melalui jalur perorangan. Pendukungnya 419.416 jiwa.

Pasangan calon nomor (3) Ir H Joko Widodo—Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pasangan calon nomor (4) DR H M Hidayat Nur Wahid, MA—Prof DR Didik Junaedi Rachbini melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Keadilan Sejahtera.

Pasangan calon nomor (5) Faisal Batubara—Biem Triani Benjamin melalui jalur perorangan. Pendukungnya 487.150 jiwa.

Pasangan calon nomor (6) Ir H Alex Noerdin, SH—Letjen Marinir (Purn) H Nono Sampono melalui jalur partai politik. Pengusungnya Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Patriot, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Marhaenisme, Partai Merdeka, dan Partai Sarekat Indonesia.

Rakyat telah banyak mengetahui rekam jejak enam pasangan calon ini. Foke terus menerus berjuang untuk mengatasi masalah Jakarta, Alex berhasil menggratiskan sekolah dan berobat di wilayahnya, serta Jokowi yang dekat wong alit di Solo dan kandidat walikota terbaik dunia versi The City Mayors Foundation.

Merujuk trek rekor setiap calon, rakyat bisa menimbang-nimbang tokoh yang cocok memimpin Jakarta. Tetapi tidak berarti hanya tiga calon gubernur itu yang diperhitungkan. Tiga calon gubernur lainnya, Hidayat Nur Wahid, Faisal Basri, dan Hendardji Soepandji, juga memiliki kemampuan. Setidaknya visi dan misi mereka memimpin Jakarta tercermin oleh program yang dikampanyekan.

Ketika genderang bertabuh, Jakarta berpotensi konflik selama pemilukada. Potensi konfliknya lebih besar ketimbang daerah lain. Kerumitan masalah Jakarta tentu saja melebihi daerah lain. Potensi konflik itu jangan dianggap enteng karena bisa menjadi bara api yang siap membakar Jakarta.

Jumlah pasangan calon yang bertarung terbilang banyak. Semakin banyak petarung, semakin besar potensi konfliknya. Apalagi setiap pasangan calon sulit memenangi pertarungan satu putaran saja.

Jakarta kerap disebut Indonesia mini. Etnik seluruh daerah Indonesia berkumpul di Jakarta. Isu-isu primordial rawan menjadi pemicu. “Kampanye hitam” bermuatan sentimen primordialisme bertebaran sejak kemunculan pasangan calon. Sentimen primordial seperti etnisitas menjadi alasan Foke nyalon kembali. Ia mengklaim sebagai satu-satunya putera Betawi yang dekat etnis tersebut.

Foke memang memenangi pemilukada yang menandai pertama kalinya putera Betawi menjadi gubernur di daerahnya. Para pendahulunya bukan Betawi. Ia juga orang sipil pertama setelah kalangan militer—Ali Sadikin, Tjokropranolo, Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Suryadi Soedirja, Sutiyoso—memimpin Jakarta sekitar 41 tahun.

Tidak seorang pun menginginkan Pemilukada DKI Jakarta ricuh dan rusuh. Konflik sebesar atau sekecil apa pun hanya menodai demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga Jakarta harus menjaga pemilukada yang fair.

Para kandidat harus bersikap sportif. Mereka jangan curang dan culas demi memenangi pertarungan. Mereka harus siap menang sekaligus siap kalah.

KPU harus bersikap netral dan menyosialisasikan pemilukada agar rakyat memahaminya dan berpartisipasi sebagai pemilih saat hari pencoblosan hari Rabu tanggal 11 Juli 2012. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat harus mengawasinya dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran kepada pihak berwenang. Sementara aparat keamanan harus sigak bertindak dan memerkarakan kecuarangan dan pelanggaran tanpa pembiaran sekecil apa pun.

Perkembangan yang kondusif mendukung rakyat pemilih menentukan pilihannya kepada kandidat terbaik yang berkapasitas menyelesaikan masalah Jakarta. Pasangan calon yang memiliki visi besar dan kuat demi kepentingan warga Jakarta. Rakyat jangan memilih hanya karena sentimen primordial, apalagi teriming-iming uang. Pemilih menjadi penentu masa depan Jakarta.

Kini semua terpulang kepada pemilih sebagai pemilik suara. Siapa yang pantas memimpin Jakarta tentunya didasari kemampuan. Ingat, gubernur dan wakil gubernur terpilih memimpin Jakarta selama lima tahun ke depan. Jika salah memilih, berarti kecewa selama lima tahun seperti kita merasakannya sekarang.

Agar penyesalan tidak terjadi dan berlarut-larut, tokoh masyarakat, agama, serta tokoh Jakarta dan nasional selayaknya berperan untuk membantu rakyat yang terdaftar sebagai pemilih untuk menentukan siapa yang layak memimpin Jakarta.

Setiap pasangan calon pasti menerapkan “ilmu kecap”, memuji dan menyatakan dirinya yang terbaik. Semua mengaku nomor satu. Semuanya berupaya optimal untuk menarik simpati pemilih kendati harus menjelek-jelekkan pasangan calon lain, hingga “serangan uang”.

Rakyat pemilik suara harus dicerahkan agar memilih calon penguasa yang terbaik. Jangan salah memilih, sebab baik buruknya Jakarta tidak hanya memengaruhi warga Jakarta, tetapi menyangkut banyak orang. Jakarta menjadi ukuran Indonesia di mata dunia.

Mari Membenahi Jakarta!

In Uncategorized on f 4, 12 at 7:55 am

Menghentikan pembangunan di Jakarta bukan anjuran olok-olok. Daya dukungnya kritis. Masalah ibukota Jakarta ibarat labirin, makin mencari akar masalahnya makin melingkar-lingkar tak tertemukan solusinya. Banjir, macet, kumuh, dan semrawut tidak gampang teratasi. Urusannya kompleks!

Di satu sisi, pemerintah daerah tidak kunjung bisa membereskan masalah; di lain sisi, pemerintah pusat hanya bisa menghardik sambil menyemprot gubernur Jakarta yang mengumbar janji-janji, hanya pepesan kosong.

Padahal, pemerintah pusat berperan menambah keburukan Jakarta karena terus menerus menambah bangunan jangkung sebagai kantor negara. Pemerintah pusat merusak peruntukan kawasan. Senayan, contohnya, awalnya dulu untuk areal olahraga setelah menggusur pemukiman warga, akhirnya kini untuk areal perbelanjaan setelah menghabiskan ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, sebagian anggaran pembenahan Jakarta bersumber dari pemerintah pusat, yang pencairan dananya sering terlambat. Amat tidak elok menyalahkan pembenahan Jakarta hanya kepada pemerintah daerah.

Jakarta semestinya segera membenahi lingkungannya yang rusak. Turunnya permukaan tanah dan habisnya ruang terbuka hijau sebagian besar akibat paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Lalu lintas macet saban hari, banjir meluas setiap kali hujan adalah dua contoh akibatnya.

Jakarta bukan acuan penataan kota di Indonesia karena gagal menjadi rumah bersama, gagal melindungi warganya. Serba tidak terkendali dan serakah, perkembangan Jakarta melenceng jauh dari tujuannya sebagai kota beradab. Penghuninya saling mengerkah dan merebut alokasi lahan dan waktu.

Akar masalah di antaranya karena bersatunya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, juga politik. Jenis-jenis kegiatan itu sangat menyibukkan Jakarta, wilayah berkerumun lebih 20 juta orang dari seluruh penjuru Tanah Air. Jakarta pun terengah-engah, terlampau terbebani.

Kisahnya tentang asa yang pupus. Ketika Fauzi “Foke” Bowo berslogan “serahkan pada ahlinya” dalam Pemilihan Umum Gubernur Jakarta, banyak orang mempercayai kemampunya membereskan centang-perenang ibukota. Alasannya logis: Foke ahli tata kota lulusan Jerman dan 30 tahun menggeluti berjuta urusan Jakarta. Berkat dukungan partai-partai besar, jadilah Foke memimpin Jakarta.

Kenyataannya berbeda. Warga Jakarta justru merasakan banjir yang kian merata, kemacetan yang kian menjadi-jadi, transportasi nyaris tak berubah, dan ruang terbuka hijau kian sempit. Deretan masalah ini hanya sebagian. Selama pemerintahannya, akar masalahnya tidak terselesaikan, malah makin ruwet. Warga Jakarta kecewa karena Foke bukan orang baru, ia pasti mengenal Jakarta, termasuk akar masalahnya.

Sehari-hari warga Jakarta tersiksa. Tanpa gebrakan yang berarti. Mereka menyadari, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ahli, tapi juga berani. Ia harus bertindak agar rencana umum ibukota tidak menyimpang. Perubahan tata ruang jelas membuktikan betapa Jakarta makin mengabaikan lingkungannya.

Statusnya sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan pusat eksekusi atau pengambilan keputusan pemerintahan, bisnis, dan politik. Beredarnya sekitar 70 persen uang kartel, Jakarta cepat mengaus. Terjadi perlombaan mengeksploitasi sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun non-alam, atas nama pertumbuhan.

Dengan praksis yang sibuk berwacana ketimbang bertindak—maklum, makin bertambah repot di era reformasi yang kebablasan—penyelamatan Jakarta kian mengambang. Terjadi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Jakarta sedemikian buruk sehingga pemberesannya jangan tambal sulam. Pemerintah pusat seharusnya turut bertanggung jawab, memberikan solusi. Konsep mengembangkan Jakarta sebagai megapolitan tidak bisa terwujud tanpa keputusan di tingkat undang-undang yang melibatkan pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pertimbangannya.

Bahkan, selayaknya keputusan lebih berani, yaitu memindahkan ibukota negara. Jika alternatif memindahkannya ke kota lain atau membuka kawasan baru, besar biaya membuat gamang penentu kebijakan. Alternatif itu tidak teruji lewat data atau kumpulan fakta hasil pengukuran atau pengamatan variabel yang terdeskripsi, kemudian terklasifikasi persamaan atau perbedaannya. Mendiskusikannya lewat argumentasi spekulatif hanya bersilat lidah untuk memamerkan kelihaian berwacana. Terjadi lagi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Saat Jakarta makin rusak dan kita menjadi korbannya, keputusan opsi yang visibel sebaiknya dipercayakan kepada ahlinya, dan kita melakukannya segera. Senyampang itu menghentikan pembangunan di Jakarta. Moratorium bukan mustahil sebab cara yang sedikit mudharat banyak manfaat.

Keputusan dan melakukan opsi segera merupakan warisan kita bagi generasi kemudian. Sebaliknya, pembiaran Jakarta sekarang adalah warisan kerusakan masa depan! Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibukota negara yang buruk? Mari membenahi Jakarta!

Nggak “Fair” Hanya Menuntut Presiden

In Uncategorized on f 1, 12 at 8:25 am

Pasal satu: bos tak pernah salah. Pasal dua: jika bos salah, kembali ke pasal satu. Karakter pemimpin diktator: the king can do no wrong. Di zamannya, pemimpin diktator bisa semaunya. Dia menentukan semua kebijakan tanpa menimbang pendapat pihak lain, entah itu wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); civil society, intelektual, atau pengamat.

Kebijakan pemimpin diktator hanya demi rezimnya. Kepentingan rezimnya di atas segala-galanya, di bawahnya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat terabaikan. Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali awalnya membela rakyat, tapi akhirnya mereka memperlakukan rakyat semena-mena. Mengutip pepatah Minangkabau: raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Mereka harus dilawan!

Soekarno membubarkan Konstituante dan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Soeharto memasung hak asasi, demokrasi Pancasila-nya semu. Dia menggebuk “lawan-lawannya”. Berbeda dengan Soekarno dan Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa bergaya diktator. Di zamannya, mereka tidak bisa semaunya.

Di zaman sekarang, Presiden bersama DPR, memperhatikan pertimbangan DPD, mensahkan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Operasionalnya, presiden mengeluarkan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres). Dia dibantu menteri-menteri mengepalai pemerintahan.

Walaupun memiliki hak prerogatif, tidak berarti Presiden bisa seenaknya mengganti menteri yang tidak melaksanakan tugasnya. Sebentar-sebentar bongkar-pasang kabinet,   lalu apa beda kabinet presidensial dengan kabinet parlementer tahun 1950-an yang jatuh-bangun? Karena berkali-kali bongkar-pasang kabinet dan jatuh-bangun, ada tercatat kabinet yang berusia seumur jagung dalam sejarah Orde Lama.

Jika menirunya, Yudhoyono pasti menghadapi resistensi. Dan, pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan dia bekerja? Sekalipun begitu, dia tetap berhak menuntut menteri melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang itu menjamin visi dan misi Presiden terlaksana di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Presiden mengepalai pemerintahan.

Presiden pun tak bisa seenaknya memecat gubernur dan bupati/walikota yang tak melaksanakan instruksinya, karena kepala daerah itu terpilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Tetapi dia tetap berhak menuntut gubernur dan bupati/walikota melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menjamin visi dan misi pemerintah pusat terlaksana di daerah, utamanya tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (tugas dan wewenang gubernur terhadap bupati/walikota).

Tetapi mengapa DPR (dan DPD menyangkut undang-undang tertentu) tidak bisa memaksa pemberhentian menteri dan kepala daerah yang mengabaikan undang-undang? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu kader partai? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan. Atau, apakah karena Presiden segan bertindak, karena sejumlah mereka kader atau anggota partai? Menjaga kekompakan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Presiden segan.

Pantas dong dipertanyakan kinerja mereka, apalagi yang jeblok. Nol besar! Memang fraksi koalisi partai DPR tumpul kekritisan jika menyangkut kinerja menteri separtai, bahkan ketua umum partainya. Inilah masalahnya jika koalisi partai juga di kabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis yang menutup kritisisme. Jika fraksi oposisi mengkritik, toh dia menghadapi fraksi koalisi. Menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, andaikan salah, divoting.

Praktik selama ini pelajaran berharga bahwa koalisi partai seusai dengan hasil Pemilu 2014 cukuplah di DPR saja. Jika juga di kabinet, fenomena ini terulang. Bisa saja disiasati bahwa kader atau anggota partai yang menjadi menteri mengundurkan diri sebagai pengurus partai, tetapi siapa bisa menjamin kesetiaannya kepada partai seketika berakhir? Dukungan koleganya di DPR tidak tamat begitu saja.

Kecuali tokohnya berkaliber negarawan, yang mengamalkan petuah John Fitzgerald Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada negara dimulai. Adakah gerangan politisi kita berkaliber negarawan? Wallahualam bissawab.

Kembali ke pokok persoalan. Sesungguhnya banyak pihak yang bertanggung jawab di negara ini. Selain presiden,  juga menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah. Nggak fair hanya menuntut Presiden. Sekiranya presiden harus mundur, menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota DPRD yang tak becus bekerja juga harus mundur. Tanggung renteng.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana persoalan itu terjadi, siapa yang bertangung-jawab, dan bagaimana solusinya melibatkan pihak-pihak yang menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah itu. Jika mengabaikan aspek itu maka kritisisme menjadi politis, dan tak menyelesaikan urusan.

Memang menjadi trending topics dan hot issues media massa karena seru, tetapi kemudian berlalu begitu saja tanpa penyelesaian urusan. Padahal rakyat membutuhkan penyelesaian urusan yang dikritik itu, bukan sekadar menyaksikan selebritas politik yang geger dan ramai. Kalau hanya presiden yang dianggap paling bertanggung-jawab, pihak lain cuci tangan, nggak fair dong!