imsitumeang

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rumah DP Nol Rupiah Wujud Janji Anies-Sandi

In Uncategorized on f 20, 18 at 3:24 pm

Uang muka atau down payment (DP) nol rupiah untuk membeli rumah pertama menjadi janji kampanye pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi). Sontak saja isu ini menyebabkan pro-kontra. Terjadi perdebatan sengit. Kalangan kontra menilai ide DP nol rupiah ini tidak mungkin. Tidak sedikit pihak pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot), terutama fans berat Basuki alias Ahoker, yang memviralkan isu ini sebagai janji manis belaka. DP nol rupiah benar-benar diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan.

Tak ketinggalan, ekonom, politisi, hingga regulator mengucapkan sikap pesimisnya dalam mengupas tuntas syarat kepemilikan properti  berikut bunga banknya. Bahwa DP nol rupiah hanya memberatkan perbankan, melanggar ketentuan rasio loan-to-value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia, dan masyarakat bawah bakalan tidak bisa menikmatinya. Kalangan kontra menilai DP nol rumah cuma gimik (gimmick) atau gerak-gerik tipu daya Anies untuk meraup suara.

Tetapi, kalangan pro menilai, kebijakan apa pun bisa saja dikeluarkan seorang Gubernur terpilih untuk membahagiakan warganya, tidak terkecuali DP nol rupiah. Asalkan, program itu  dilaksanakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Cukup mencari celah aturan seraya memberikan insentif dan disinsentif, Gubernur bisa mengeluarkan kebijakan yang merakyat. Ide ini dinilai mustahil direalisasikan tetapi telanjur memikat masyarakat.

Ternyata untuk merealisasikan janji itu tidak harus mengubah aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup memanfaatkan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyubsidi DP satu persen sebagai syarat program FLPP yang dikeluarkan pemerintah pusat. Anies-Sandi tetap fokus pada DP nol rupiah bahwa bank tetap mendapatkan uang muka hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Target penerima manfaat program ini adalah warga kelas menengah ke bawah berpenghasilan total rumah tangga hingga sekitar Rp 7 juta per bulan yang belum memiliki properti. Termasuk pekerja informal yang kesulitan mendapatkan fasilitas kredit karena penghasilannya tidak tetap tidak seperti pekerja formal.

Bagaimana ilustrasi skemanya? Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) adalah Rp 350 juta. Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen atau Rp 53 juta. Jumlah itu tentu saja memberatkan. Nah, konsumen tidak harus memenuhi DP tersebut, namun ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan konsumen melunasi dalam cicilannya. Beragam skema disediakan untuk memastikan keterjangkauan masyarakat seperti skema sewa-beli dalam jangka panjang (30 tahun atau lebih), subsidi bunga (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan subsidi bunga), subsidi uang muka (bukan hanya ditanggung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan subsidi uang muka, dan memperpanjang masa tenor (waktu cicilan) kredit kepemilikan rumah dari 20 tahun ke 30 tahun.

Siapa pun warga Jakarta yang berpenghasilan rendah akan gerah. Begitu tingginya DP rumah yang tidak mungkin terjangkau  masyarakat lapisan bawah. Tetapi, Anies-Sandi ingin mewujudkannya. Jika berbagai skema itu berlaku maka potensi masyarakat untuk mengakses kredit rumah bersubsidi atau non bersubsidi akan semakin banyak di saat masyarakat kecil seperti petani, nelayan, buruh, atau banyak pelaku usaha yang masih kesulitan mengakses perbankan. Sasaran prioritas penerima manfaat hanya warga Jakarta dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menghindari “warga Jakarta dadakan”, yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Wajar saja warga Jakarta gembira menyaksikan gubernurnya meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya bersama PT Totalindo Eka Persada mengerjakan proyek ini. Meskipun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Anies mengingatkan pelaksana proyek untuk menjaga mutu bangunan.

Hunian vertikal ini dibangun di atas lahan 1,4 hektar. Membangun satu menara dari rencana dua menara menjadi tahap pertama pembangunan Klapa Village. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5  tahun ke depan. Tetapi, Anies mendorong pelaksana proyek untuk menyelesaikannya lebih cepat. Biaya pembangunannya Rp 200 miliar untuk pembangunan tahap pertama dan Rp 200 miliar untuk tahap kedua. Total biaya pembangunan dua tower Rp 400 miliar.

Menara pertama terdiri atas 20 lantai. Total 703 unit (rumah), yaitu 513 unit bertipe 36 meter persegi (m²) yang memiliki dua kamar dan 190 unit bertipe 21 m² yang memiliki satu kamar. Harga per unit tipe 36 ditetapkan Rp 320 juta, sementara tipe 21 Rp 185 juta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema pembiayaan berbasis syariah untuk rumah DP nol rupiah ini. Berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) DKI Jakarta yang mengatur unit-unit rumah DP nol rupiah bisa terwujud di DKI Jakarta. Mirip housing developing board di Singapura.

Program DP nol rupiah ini memang tidak menjanjikan keuntungan finansial kepada pengembang tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif kepada mereka seperti kemudahan perizinan. Selama ini masalah perizinan merupakan keluhan utama pengembang. Tercatat 12 perusahaan properti Real Estate Indonesia (REI) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah groundbreaking, begitu banyak tawaran pengembang yang membuktikan bahwa program ini bisa dilaksanakan dan keterlibatan banyak pengembang yang menawarkan itu menunjukkan program ini visible.

Anies-Sandi tidak berhenti kendati program ini diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan. Mereka membuktikannya. Mereka termotivasi alasan bahwa memiliki rumah adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Melalui program DP nol rupiah, pasangan ini ingin sekali memenuhi hak asasi warga Jakarta, terutama yang berpenghasilan rendah (kecil atau kurang), untuk memiliki tempat tinggal. Program ini sejalan dengan program pemerintah pusat, sebab warga Jakarta yang berpenghasilan rendah berkesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang harganya terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Program hunian down payment nol rupiah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di ibukota negara ini. Selama ini warga Jakarta yang mampu mengakses kredit kepemilikan rumah hanya berpenghasilan baik. Sedangkan warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah hanya mampu mengakses kredit kepemilikan kendaraan roda dua. Kondisi ini semakin memperbesar kesenjangan antara warga yang berpenghasilan baik dan warga yang tergolong warga berpenghasilan kecil atau kurang. Nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan baik, misalnya rumah, terus meningkat, sedangkan nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan kecil malah menurun.

Sungguh mulia program rumah DP nol rupiah ini. Kebijakan mereka sangat nyata untuk membantu warga Jakarta. Pembangun rumah DP nol rupiah di Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa mengurangi signifikan ‘backlock’ perumahan yang diinginkan warga Jakarta yang mencapai 300 ribu. Perekonomian Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya selalu dibayangi peningkatan jumlah penduduk yang mayoritas berpenghasilan kurang dan bekerja di sektor informal. Mereka tanpa perlindungan negara. Padahal, setiap pekerja berhak untuk memiliki kesejahteraan dan masa depan yang cerah.

Rusunami DP nol rupiah di Pondok Kelapa ini memang program pertama Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye. Setelah itu, Anies melanjutkan pembangunan rumah susun lainnya dan bahkan mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rusunami DP nol rupiah. Program kontroversial ini akhirnya bisa mulai berjalan. Rakyat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus pusing tujuh keliling memikirkan DP rumah. Anies-Sandi mewujudkan hunian yang humanis, berarti lokasinya tidak terlalu jauh, dan transportasinya tersedia. Hunian yang humanis itu dibungkus dalam transit oriented development (TOD).

Anies-Sandi adalah model kepemimpinan transformatif yang memberikan inspirasi. Mereka terpanggil. Janji merupakan komitmen yang harus diwujudkan. Anies-Sandi tak ingin janji kampanyenya yang tidak terwujud dalam kurun masa bakti mereka hingga tahun 2022 nanti. “Kami menyebutnya janji, bukan program. Kenapa? Karena janji harus dilunasi,” begitu ucapan Anies setelah meluncurkan pembangunan hunian vertikal down payment nol rupiah. Konsep pasangan ini adalah membahagiakan warga. Maju kotanya dan bahagia warganya. Pro-kontra biasa saja, asalkan tanpa caci-maki. Mereka tetap bersikap santun dan membangun.

Selain Anies-Sandi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tergolong model kepemimpinan transformatif yang tidak haus kekuasaan. Dibujuk-bujuk untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur, dia menolak. Dibujuk lagi, Risma tetap menolak. Dia bersikukuh tidak mau menjadi calon wakil gubernur karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai walikota Surabaya.

Di tengah situasi ketika kaum elit berburu kekuasaan, seperti diberitakan calon gubernur berburu rekomendasi partai, bahkan disebut-sebut harus membayar “mahar” miliaran rupiah, Anies-Sandi dan Risma bisa menjadi teladan. Pilihan mereka terasa anomali di tengah perburuan kekuasaan. Di antara mereka yang berburu kekuasaan itu, seorang elit partai bersedia dicalonkan sebagai calon gubernur di provinsi lain, dengan alasan penugasan partai, setelah gagal terpilih di Jakarta. Atau, tidak seperti seorang presiden yang berkeluh kesah karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung meroket sebagaimana janjinya sewaktu berkampanye.

Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang menginspirasi agar terus maju atau bergerak untuk mengejar kemajuan bangsanya. Pemimpin yang tidak hanya berburu kekuasaan dan menikmati singgasana, tetapi tidak memahami cara memanfaatkan kekuasaannya. Alih-alih berdarma untuk bangsanya, sang pemimpin malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya, partainya, atau kelompoknya. Bangsa ini merindukan pemimpin yang memiliki kejujuran dan komitmen. Pemimpin yang tak membutuhkan publisitas, tetapi tulus berbuat nyata.

Iklan

Setelah APBD DKI Jakarta Disahkan

In Uncategorized on f 30, 17 at 8:11 am

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rp 77.117.365.231.898,- dihadapan pimpinan/anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palunya.

Setelah Raperda APBD DKI Jakarta disetujui menjadi Perda APBD DKI Jakarta maka Gubernur DKI Jakarta menintindaklanjutinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Diharapkan, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno selama lima tahun ke depan memperhatikan penggunaan anggaran, termasuk aspirasi yang disuarakan DPRD DKI Jakarta.

Rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI Jakarta menjadi Perda APBD DKI Jakarta adalah buah kerja keras dan kerja cerdas antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila kedua pihak tidak bekerja sama, pengesahan bisa tertunda. Harus juga diapresiasi masukan warga sebagai manfaat transparansi.

Saat penyampaian Raperda APBD DKI Jakarta, Anies menyampaikan total RAPBD Rp 77.117.365.231.898,-. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta diselesaikan dua hari sebelumnya (Selasa, 28/11/2017). Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program. Pembahasan RAPBD DKI Jakarta ditetapkan dari Rp 77,110 triliun ke Rp 77,117 triliun setelah beberapa pos dievaluasi karena dinilai tidak wajar, termasuk anggaran renovasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta dan anggaran kunjungan kerja pimpinan/anggota Dewan.

Nilai RAPBD setelah pembahasan mengalami kenaikan Rp 6,5 miliar. Tahun lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 menjadi Perda APBD DKI Jakarta berjumlah Rp 70.191.958.203.554,-.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengevaluasi APBD DKI Jakarta tersebut. Mata anggaran yang dievaluasi adalah biaya rapat DPRD DKI Jakarta. Selain itu, biaya perjalanan dinas pimpinan/anggota Dewan dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran itu dirasionalkan, karena peningkatannya relatif signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Kemdagri juga mengevaluasi bantuan keuangan untuk partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Dana bantuan itu dianggarkan Rp 17,7 miliar. Kemdagri mencoret dana bantuan Rp 4.000 per suara (dalam APBD-Perubahan 2017) dan merekomendasikan jumlahnya ke angka lama, yakni Rp 410 per suara (dalam APBD 2017). Kemendagri beralasan, dana partai belum dilandasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyatakan kenaikan dana bantuan.

Kemudian, Kemendagri mengevaluasi anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 28 miliar untuk TGUPP dalam APBD DKI Jakarta untuk menunjang kinerja 74 tim yang membantu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan ke dalam dana operasional gubernur, bukan menggunakan pos khusus. Jadi, menggunakan jatah gubernur. Selain itu, anggaran TGUPP disesuaikan kebutuhan.

Kemdagri mengevaluasi anggaran TGUPP dimasukkan ke dalam dana operasional gubernur karena TGUPP bertugas untuk membantu gubernur. Apabila tidak satu tim, dana TGUPP bisa dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing sesuai kebutuhannya. Contohnya, kalau membutuhkan ahli tata kota, ditumpangkan ke Dinas Tata Kota. Jadi, ke dalam kegiatan. Untuk isu ini, Anies-Sandi sebaiknya mengikuti.

Kemendagri merampungkan evaluasianya dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengeluarkan surat keputusan (SK) yang berisi rekomendasi Kemendagri terhadap APBD DKI Jakarta tahun 2018.

Hebatnya, setelah disahkan, APBD DKI Jakarta ramai diisukan media, terutama media sosial. Padahal, anggaran itu ditetapkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, seperti dana bantuan keuangan untuk partai. Saat itu, dana bantuan dari Rp 1,8 miliar ke Rp 17,7 miliar yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat, tanggal terakhir pemerintahan sebelum Anies-Sandi bertugas. Keputusan gubernur itu dalam pos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Rincian dalam APBD-Perubahan 2017 itu terbaca di laman apbd.jakarta.go.id. Misalnya, DPW Partai Nasdem menerima Rp 824.468.000,-, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Rp 1.040.636.000,-, DPW Partai Keadilan Sejahtera Rp 1.697.600.000,-, DPW PDI-P Rp 4.927.372.000,-, DPD Partai Golkar Rp 1.504.884.000,-, DPD Partai Gerindra Rp 2.369.888.000,-, DPD Partai Demokrat Rp 1.443.716.000,-, DPW Partai Amanat Nasional Rp 691.136.000,-, DPW Partai Persatuan Pembangunan Rp 1.808.896.000,-, dan DPD Partai Hanura Rp 1.428.028.000,-.

Dua hari seusai meneken Perda APBD-Perubahan 2017 sebagai hasil pembahasan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masa jabatan Djarot selaku Gubernur DKI Jakarta pun berakhir. Djarot tidak sempat membuat aturan turunan perda yang ditandatanganinya.

Gubernur berikutnya terpaksa meneken aturan turunan tersebut. Tanggal 27 Oktober 2017, Anies menandatangani keputusan gubernur (kepgub) yang berisi rincian bantuan keuangan untuk partai. Kepgub yang diteken Anies mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Kepgub tersebut, yakni Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain, dan Pemerintah, serta Partai Politik pada Perubahan APBD 2017.

Jelas, Anies-Sandi tidak berinisiatif menaikkan dana bantuan itu. Anies memerintahkan jajarannya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

Karena revisi Kemdagri, Anies menyurati DPRD DKI Jakarta untuk merevisi bantuan keuangan. Acuannya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dana bantuan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Sumarsono memastikan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 belum diteken Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, seharusnya Anies-Sandi menunggu revisi.

Aneh jika Kemdagri mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan dana bantuan itu. Berarti, pusat tidak mengetahui kebijakan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Juga aneh jika pusat mempertanyakan jumlah dana bantuan yang melebihi angka yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 itu, dana bantuan untuk partasi di tingkat nasional hanya naik dari Rp 108 ke Rp 1.000 per suara. Sementara, untuk dana bantuan partai di tingkat provinsi menjadi Rp 1.500 per suara, dan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi Rp 2.000 per suara. Sedangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan menjadi Rp 4.000 per suara.

Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta mengajukan dana bantuan Rp 1.200 per suara dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2018. Kemudian, pimpinan/anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta ditambah dalam forum rapat Banggar DPRD Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan penambahan tersebut karena keputusan tingkat nasional bahwa dana bantuan dinaikkan. Lagipula, penambahan biaya untuk partai itu karena kemampuan keuangan DKI Jakarta yang memadai.

Rapat paripurna sempat dihujani interupsi sejumlah fraksi. Meski begitu, perbedaan pendapat mesti diapresiasi.

Selamat Bekerja Anies-Sandi!

In Uncategorized on f 31, 17 at 9:35 am

Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, setelah mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies dan Sandi resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota. Gubernur yang digantikan, Djarot Syaiful Hidayat, absen di Istana Negara dan Balai Kota, karena bersama keluarganya liburan ke Labuan Badjo, Nusa Tenggara Timur, tepat di hari pelantikan. Serah terima jabatan gubernur dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Saefullah, kepada Anies.

Saat pelantikan Anies-Sandi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, partai pengusung mereka, mampu mencuri perhatian. Saat prosesi salam-salaman untuk mengucapkan selamat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menarik Prabowo yang berdiri jauh di belakang agar bisa cepat menyalami Anies-Sandi.

Anies dan Sandi tiba di kompleks Istana Kepresidenan pukul 15.00 WIB. Sempat tergelincir saat menaiki tangga Istana Merdeka, Anies dan Sandi memulai prosesi pelantikan setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan surat pelantikan. Mereka pun menuju Istana Negara yang dihadiri 300-an undangan.

Anies-Sandi memenangkan kancah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah berlaga dalam dua putaran. Di putaran kedua, Anies-Sandi mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Perolehan suara mereka 57,96 persen, Ahok-Djarot hanya 42,04 persen suara.

Anies sebagai gubernur menerima gaji pokok Rp 3 juta per bulan, sedangkan Sandi sebagai wakil gubernur akan menerima gaji pokok Rp 2,4 juta per bulan. Lalu, tunjangan jabatan gubernur Rp 5,4 juta per bulan dan tunjangan jabatan wakil gubernur Rp 4,32 juta per bulan. Jadi, gaji pokok plus tunjangan jabatan gubernur hanya Rp 8,4 juta per bulan dan wakil gubernur hanya Rp 6,72 juta per bulan. Gaji hanya senilai itu?

Eits, jangan salah! Mereka juga menerima tunjangan operasional 0,13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yakni Rp 35 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berapa tunjangan operasional mereka? Antara Rp 4-4,5 miliar per bulan. Jadi, tunjangan operasional mereka melebihi gaji pokok plus tunjangan jabatan.

Berpa gaji Ahok? Dia pernah mem-posting slip gaji Ahok selaku wakil gubernur dan gubernurnya Joko Widodo alias Jokowi. Slip gaji Februari 2013 atau tiga tahun lalu yang diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah Rp 3.448.500, sedangkan Ahok menerima Rp 2.810.100.

Selain gaji, mereka menerima tunjangan jabatan setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima Rp 5.130.000 dan wakil gubernur menerima Rp 4.104.000.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah menjabarkan gaji dan tunjangan tahun 2012. Mengejutkan! Gaji Gubernur DKI Jakarta 10 kali lipat gaji Presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemasukan kepala daerah dan wakilnya dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Rincian pendapatan Gubernur DKI Jakarta versi Fitra menyebutkan gaji pokok gubernur Rp 3.000.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu, tunjangan jabatan Rp 5.400.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara. Total gaji dan tujangan jabatan Rp 8.400.000 per bulan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2012, anggaran gaji gubernur dan wakil gubernur setahun Rp 17,6 miliar, gaji gubernur sebulan Rp 743.400.000 dan gaji wakil gubernur sebulan Rp 741.700.000. Jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 11,825 trilun maka tunjangan operasional gubernur (0,15 persen PAD) atau Rp 17, 737 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika penerimaan pajak provinsi di atas Rp 7,5 triliun, maka gubernur berhak mendapat insentif 10 kali gaji pokok dan tunjangan.

Tercatat penerimaan pajak DKI Jakarta Rp 14, 8 triliun.
Maka insentif gubernur adalah 10 x gaji dan tunjangan Rp 84.000.000 pertahun. Total insentif gubernur selama lima tahun menjabat Rp 420.000.000.

Jadi, pendapatan Gubernur DKI Jakarta per tahun adalah gaji + tunjangan + insentif pajak Rp 184.800.000. Total selama lima tahun Rp 924.000.000.

Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 17,8 trilun maka tunjangan operasional maksimal 0,15 persen PAD Rp 26,7 miliar. Dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2012 Rp 17,6 miliar.

Simpang Susun Semanggi Akan Mengurai Kemacetan Jakarta?

In Uncategorized on f 24, 17 at 10:17 am

Jalan layang (flyover) di samping Jembatan Semanggi itu sepanjang 1600 m (1,6 kilometer) yang mengelilingi bundaran Jembatan Semanggi. Nilainya 360 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan soft launching uji coba tanggal 29 Juli 2017 hingga 16 Agustus 2017.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jalan layang dilakukan tanggal 8 April 2016. Konsep pembangunannya untuk menyederhanakan kawasan Semanggi dengan membuat akses yang bisa belok ke arah kanan, terutama dari arah Senayan ke Cawang, dan sebaliknya dari arah Grogol ke Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Presiden Joko Widodo mengawal jalannya pembangunan Simpang Susun Semanggi, karena menyakini akan mampu mengurangi 30-40 persen kemacetan di ibu kota negara ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan keyakinannya bahwa Simpang Susun Semanggi bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan penggantinya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, juga memiliki keyakinan yang sama.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad menjelaskan, lalu lintas di Jembatan Semanggi macet karena kondisi weaving (pertemuan antara jalur cepat dan lambat) sehingga kendaraan yang mau ke kiri dan kanan saling berbenturan. Pertemuan ruas yang dipisahkan dengan jalan layang itu adalah arus dari ruas jalan Gatot Subroto dan jalan Sudirman di kolong bundaran Jembatan Semanggi.

Weaving menjadi masalah saat volume kendaraan meningkat. Sebab, weaving terjadi, jarak antarkendaraan harus terjaga agar tak terjadi kemacetan. Dengan demikian, pembangunan SSS diharapkan sebagai solusi pemisahan arus pertemuan antara jalur cepat dan lambat tersebut.

Selain itu, jalan layang dibangun untuk mengantisipasi benturan antara jalur cepat dan lambat. Pembuatan jalur langsung (direct ramp) arah Bundaran HI-Cawang untuk menghilangkan weaving arah Timur-Selatan dan arah Blok M-Slipi untuk menghilangkan weaving arah Utara-Selatan. Cukup dua ramp, diharapkan jalur jalan tanpa benturan.

Keindahan Simpang Susun Semanggi tak terlepas dari Jembatan Semanggi di bawahnya buah tangan Ir Sutami. Dibangun tahun 1961, Presiden Soekarno meresmikannya tahun 1962. Bentuknya yang ikonik mirip daun semanggi, nama lokal (Jawa) tumbuhan Marsileaceae, yang menjadikan Jembatan Semanggi sebagai ikon Jakarta selain Monumen Nasional (Monas). Jembatan Semanggi bersama Gelora Bung Karno merupakan proyek prestise Bung Karno menyambut Asian Games tahun 1962.

Soekarno menunjuk Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum sekitar dua tahun setelah peresmian. Jejak karyanya tak hanya Jembatan Semanggi, tetapi juga kubah Gedung Nusantara berwarna hijau. Soeharto menamai Bendungan Karangkates tahun 1981 dengan nama Prof Dr Ir Sutami.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal Samad bahkan menyebut Jembatan Semanggi sebagai karya konstruksi sipil yang fenomenal di Indonesia, karena struktur konstruksi jembatan sepanjang 60 meter tanpa penyangga. Berkat penerapan teknologi prestressed concrete, Jembatan Semanggi masih tetap kokoh hingga berumur 55 tahun.

Jembatan Semanggi pada masanya menggunakan teknologi beton yang ter-update. Zaman Soeharto, Jembatan Semanggi dikembangkan, sehingga memiliki jalan tol dalam kota. Nah, zaman Joko Widodo, Jembatan Semanggi direvitalisasi menjadi Simpang Susun Semanggi yang didesain Jodi Firmasyah, ahli jembatan ITB yang merancang Jembatan Barelang sebagai ikon Pulau Batam.

Kehadiran Simpang Susun Semanggi merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan ibukota negara. Sebagai kota metropolitan, Jakarta mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan tanpa diimbangi pertumbuhan ruas jalan.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mendata, pertumbuhan ruas jalan kurang 1 persen. Sementara, pertumbuhan kendaraan tahun 2014 mencapai 7 persen, tahun 2015 bertambah 5,2 persen, dan hingga Juli 2016 mengalami pertumbuhan hingga 2,7 persen.

Kemacetan sepanjang hari yang menjadi momok bagi pengguna kendaraan yang mendorong Kementerian PUPR bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan studi komprehensif guna menilai performa ruas-ruas jalan arteri nasional se-Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, yaitu kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya). Satu objeknya persimpangan Jembatan Semanggi. Nama hasil studi komprehensif tersebut adalah MARIP (Metropolitan Arterial Road Improvement Project, 2011-2012).

Basuki mengaku, rencana pembangunan Simpang Susun Semanggi bukan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi rencana pemerintah pusat berdasarkan kajian tersebut. Karena pemerintah pusat tidak kunjung merealisasikan rencana itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih.

Lima skema mengatasi kemacetan, dari penambahan flyover di kedua sisi jalan Gatot Subroto ke pelebaran kolong jalur lambat, untuk memotong (short cut) ke ramp Semanggi di depannnya. Skema-skema itu bertujuan untuk mengatasi pertemuan arus lalu lintas yang bersilangan, baik di jalan Gatot Subroto, jalan Sudirman, maupun kolong Jembatan Semanggi.

Seiring penyerahan wewenang penyelenggaraan ruas jalan nasional dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Basuki mengajukan pengambilalihan penanganan proyek Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi diyakini sebagai opsi mengatasi keruwetan arus lalu lintas di Jembatan Semanggi dan sekitarnya.

Karena keputusan yang berani dan cepat, skema penyelesaian the best option adalah membangun dua ramp (elevated road) untuk pergerakan lalu lintas belok kanan dari ruas arteri Slipi-Senayan dan dari ruas arteri Pancoran-Bundaran HI

Dua jalur Simpang Susun Semanggi tak hanya melayang, tetapi juga melengkung (curvely). Dua ide pembentukan struktur beton gelagar pun bermunculan. Tim perancang struktur lulusan ITB yang dipimpin Djodi mengajukan tantangan kepada dunia konstruksi sipil Indonesia. Jembatan layang ini menghilangkan pertemuan antara pengendara dari arah jalan Gatot Subroto dan dari arah jalan Sudirman di kolong Jembatan Semanggi. Sehingga, jembatan layang ini terdiri atas dua ruas: satu ruas bagi kendaraan dari arah Cawang ke ke Bundaran Hotel Indonesia, dan satu ruas lainnya untuk kendaraan dari arah Slipi ke Blok M.

Proyek Simpang Susun Semanggi bernilai Rp 345 miliar ini merupakan kewajiban PT Mitra Panca Persada (anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company) yang mengajukan izin Koefisien Lantai Bangunan (KLB). PT Mitra Panca Persada juga menggelontorkan Rp 219 miliar untuk pembangunan infrastruktur di lokasi lain.

Pembangunan jalan layang Semanggi menggunakan kompensasi KLB PT Mitra Panca Persada karena perusahaan tersebut akan membangun gedung di Jakarta dan ingin menaikkan KLB bangunannya. Pembangunan gedung tersebut membutuhkan biaya Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar. Sementara untuk membangun jalan layang dibutuhkan Rp 500 miliar. Total biaya itu sudah lengkap dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

Perusahaan yang berkantor di jalan Sudirman ini yang membiayai pembangunan jalan layang. Dulu, kompensasi KLB berbentuk uang yang disetorkan ke kas daerah. Kini, setelah tahun lalu (2015), Ahok menerbitkan peraturan yang menyatakan kompensasi bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur.

KLB adalah presentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan di kawasan tersebut. Di Jakarta, ketinggian bangunan memang dibatasi menyesuaikan dengan kawasan sekitarnya yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bila pemilik bangunan ingin menambah lantai bangunannnya, maka dia harus membayar kompensasi.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad mengatakan pembangunan jalan layang tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Melainkan kewajiban pengembang, yaitu PT Mitra Panca Persada.

Basuki mengalihkan kewajiban pengembang itu untuk membangun dua jalan layang di samping jalan “8 Semanggi”. Dia mengeluarkan Peraturan Gubernur agar pihak swasta yang kelebihan KLB harus menggantinya dalam bentuk membangun infrastruktur.

Ahok mengatakan, jika pihak Pemprov DKI Jakarta yang membangun jalan layang itu akan menelan anggaran hingga Rp 600 miliar. Tetapi, jika pihak swasta membangun jalan layang itu hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Tak hanya itu, pihak swasta juga mengerjakan proyek yang lebih cepat dibandingkan Dinas Jasa Marga DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku juga menyampaikan rencana ini kepada pengembang lain, di antaranya Agung Sedayu Group. Pembangunan jalan layang oleh pihak swasta lebih baik daripada pemerintah meminjam dana ke lembaga donor asing seperti JICA (Japan International Cooperation Agency).

Yusmada mengatakan, mekanisme pembayaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Dana pengembang (PT Mitra Panca Persada) diserahkan ke PT Wijaya Karya (Persero) selaku kontraktor.

Pekerjaan konstruksi digarap PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika selaku pemenang lelang. Perseroan mengikat kontrak konstruksi bersama PT Mitra Panca Persada untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan selaku pihak
pertama, sedangkan PT Mitra Panca Persada selaku pihak kedua.

Dalam Prospektus Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, nama proyeknya adalah Jembatan Semanggi Jakarta. Nilai kontraknya (dalam ribuan
Rupiah) Rp 313.698.401. PT Mitra Panca Persada sebagai pemberi kerja. Masa pelaksanaannya mulai tanggal 7 Maret 2016 dan selesai tanggal 7 Maret 2018, tetapi dalam jangka waktunya dalam perjanjian adalah tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 6 September 2017.

Dalam surat perjanjian pekerjaan konstruksi pengembangan Simpang Susun Semanggi yang diteken tanggal 16 Maret 2016, PT Mitra Panca Persada menetapkan PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan Simpang Susun Semanggi bekerja sama dengan konsultan asing yang memiliki pengalaman sejenis, yaitu YWL Engineering Pte Ltd yang beralamat di 230 Orchard Road, Singapura. Nilai kontraknya Rp 345.067.000.000,- termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero), antara lain sebagai pihak yang bertanggung jawab dari waktu ke waktu untuk pemesanan, pengawasan, monitoring penerimaan material besi dan beton, bertanggun jawab terhadap kualitas dan pengetesan material besi dan beton yang dikirim ke lokasi pekerjaan, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PT Mitra Panca Persada, melaporkan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PT Mitra Panca Persada, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau daru lapangan dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam perjanjian, memberikan keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PT Mitra Panca Persada, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang ditetapkan dalam perjanjian, dan mengambil langkah-langkah yang
cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PT Wijaya Karya (Persero).

PT Wijaya Karya (Persero) yang menggarap Detail Engineering Design (DED), persiapan dan pergeseran loop, pelaksanaan konstruksi struktur atas dan bawah, serta pekerjaan lain seperti drainase, marka, mechanical electrical (ME), dan lanskap.

Berbeda dengan proyek konvensional lain yang umumnya memiliki tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, proyek Simpang Susun Semanggi mengintegrasikan rancang-bangun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Pekerjaan proyek selama 540 hari kalender yang terdiri atas 60 hari perencanaan dan 480 hari pelaksanaan.

Pengembang menyediakan rancangan, Dinas Bina Marga membuat kriteria desain. Setelah desain selesai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta izin Kementerian PUPR. Pembangunan jalan layang tambahan di Jembatan Semanggi dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan urusan administrasi dan perizinan dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jadi, Dinas Bina Marga bukan perancang, hanya menerima barang jadi berupa Jalan Layang Semanggi Interchange yang mengurai kemacetan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan Simpang Susun Semanggi rampung tahun 2017 agar menunjang penyelenggaraan Asian Games tahun 2018.

Setelah Presiden Joko Widodo meresmikannya, pemerhati kebijakan pembangunan akan membuktikan sejumlah keraguan: kebijakan diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengalihkan kewajiban nilai kompensasi pengembang atas pelampauan nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS) mengkritik cara Basuki yang menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) atau dana kontribusi tambahan dalam membangun Jakarta. Salah contoh proyek yang dibangun menggunakan dana kontribusi tambahan tersebut adalah Simpang Susun Semanggi.

Tetapi, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono alias Soni menjawab kritik Fahri. Menurutnya, kebijakan Ahok menggunakan dana CSR dan dan kontribusi tambahan untuk pembangunan Jakarta tak salah. Soni malah menganggap kebijakan tersebut bagus karena melibatkan banyak perusahaan dan masyarakat, sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Sejumlah pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengeritik langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan DPRD terhadap LKPJ tahun 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, jalan Kebon Sirih, Jumat (29/04/2016), yang membangun Simpang Susun Semanggi tanpa menggunakan APBD. Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS Dite Abimanyu, misalnya, menilai, seharusnya kompensasi pelampauan nilai KLB dialokasikan untuk pembangunan yang mampu mengendalikan kemacetan seperti electronic road pricing (ERP), light rail transportasion (LRT), serta park and ride.

Ketua Organisasi Pengemudi Seluruh Indonesia (OPSI) Peter Yan juga menilai pembangunan Simpang Susun Semanggi hanya sia-sia karena tidak mengantisipasi kemacetan Ibu kota.

Kita berharap, pembangunan Simpang Susun Semanggi bukan bom waktu. Tidak macet hanya satu dua tahun. Sehabis itu, kemacetan kembali menjadi masalah. Kemacetan akan terjadi seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan Simpang Susun Semanggi untuk mengantisipasi kemacetan. Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji sejumlah langkah lanjutan agar kemacetan tak terulang.

Untuk jangka pendek (3-5 tahun) Simpang Susun Semanggi akan melegakan kondisi lalu lintas setempat, tapi untuk jangka panjang (lebih 5 tahun) Pemprov DKI Jakarta harus fokus ke reformasi angkutan umum. Beberapa kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan seperti pembatasan keluar masuk kendaraan dari luar kota ke dalam kota Jakarta serta pembangunan moda transportasi massal berbasis rel di Jabodetabek. Reformasi angkutan umum dinilai sebagai kebijakan yang lebih baik untuk jangka panjang penyelesaian masalah kemacetan.

Basuki telah menanggapinya. Dia mengatakan, sebanyak apa pun pemerintah membangun jalan baru, pasti akan dipenuhi kendaraan setelah beberapa tahun kemudian. Namun, pertambahan jumlah kendaraan bukan berarti tidak boleh membangun jalan baru kendati menggunakan dana kompensasi pelampauan nilai KLB.

Menolak Presidential Threshold

In Uncategorized on f 4, 17 at 3:02 am

Kita menyarankan partai-partai penolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk meminta fatwa atau pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Meniru langkah hukum Yusril Ihza Mahendra, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Fatwa tersebut akan mampu menjawab pertanyaan apakah putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden serentak tahun 2019 sehingga presidential threshold berapapun persentasenya, 10%, 15%, atau 20%, menjadi inkonstitusional.

Jawaban MK sangat penting karena menyangkut konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang menentukan arah bangsa dan negara lima tahun ke depan. Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden konstitusional, bangsa dan negara ini akan selamat. Sebaliknya, jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden inkonstitusional, maka bangsa dan negara ini akan hancur lebur karena pemimpinnya tidak memiliki legitimasi untuk memutar roda pemerintahan.

Kalau saja keterpilihan presiden/wakil presiden inkonstitusional, setiap orang bisa membangkang ke Pemerintah. Ibarat seorang laki-laki yang tidak memenuhi syarat sebagai imam tapi memaksakan dirinya memimpin shalat, makmum tidak berkewajiban untuk mengikuti si iman. Makmum boleh shalat sendiri tanpa imam. Tata cara makmum “mengikuti imam” (mutâba’atul imâm) saat shalat berjamaah membutuhkan penjelasan karena makmum harus mengikuti gerakan imam, tanpa mendahuluinya, atau membarenginya, atau telat mengikutinya.

Berbeda dengan Mahkamah Agung (MA), MK memang tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Karena itu, penyelesaian kontroversi presidential threshold bukan meminta fatwa hakim MK, melainkan ijtihad menggunakan filsafat, teori, dan logika hukum. Kalau partai-partai penolak presidential threshold menempuh ketiga jalur itu, kesimpulannya akan sama, yakni jika pelaksanaan kedua pemilu serentak pada hari yang sama, presidential threshold tidak relevan.

Kalau pimpinan/anggota DPR belum terbentuk karena pelaksanaan pemilunya (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD) serentak dengan pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada hari yang sama, bagaimana tata cara menetapkan partai atau gabungan partai yang melewati ambang batas 10%, 15%, atau 20% kursi DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna sejak Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017) pagi. Empat fraksi DPR memilih opsi B (presidential threshold 0%), walk out. Ratusan pimpinan/anggota Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan sebelum pengesahan RUU Pemilu. Sisanya, enam fraksi DPR memilih opsi A, yaitu presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

Partai-partai pendukung presidential threshold seperti PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan Partai NasDem bersikukuh untuk menggunakan presidential threshold hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, yang telah digunakan dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. Dalam UU Pemilu yang disahkan, presidential threshold ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014. Jadi, Pemilu 2019 mengulang dua pemilu sebelumnya (2009 dan 2014) yang menetapkan syarat pencalonan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Dengan demikian, dibutuhkan “barisan koalisi” untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Argumen partai-partai pendukung presidential threshold 20% bukan logika hukum, apalagi menggunakan filsafat dan teori hukum. Tanpa latar konstitusi sama sekali. Cuma logika politik guna menjegal calon lain di luar kepentingan mereka. Mereka mengutip ucapan Joko Widodo, bahwa karena Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 menggunakan presidential threshold 20%, kok mau 0% untuk pemilu tahun 2019? “Kapan kita maju?” begitu kira-kira ucapan Joko Widodo.

Omongan Presiden tersebut jelas tidak memunyai dasar logika politik, karena presidential threshold 20% tidak memengaruhi kemajuan suatu bangsa dan negara. Joko Widodo adalah presiden pertama yang keterpilihannya memenuhi syarat pencalonan presidential threshold 20%. Apakah Anda merasakan kemajuan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi?

Kalau menggunakan logika demokrasi, apakah presidential threshold 20% berhasil memajukan demokrasi Indonesia? Presidential threshold 0% justru akan membuka kesempatan yang sama kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pemerintah sependapat dengan para partai pendukung. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat, presidential threshold 20% bertujuan agar Presiden terpilih memiliki dukungan kuat di DPR. Kalau saja partai-partai pendukung hanya memiliki 20% kursi di DPR, sedangkan partai-partai penolak 80%, berarti presidential threshold 20% percuma saja kan?

Kita tentu masih mengingat janji-janji manis kampanye Joko Widodo yang tidak membagi-bagi kursi kepada partai-partai pendukung dalam penyusunan kabinet. Apa yang terjadi? Dia malah merangkul pentolan partai-partai dan menunjuk mereka sebagai menteri sembari membentuk “barisan koalisi”. Pembuktian tak terbantah bahwa presidential threshold 20% memang percuma.

Perdebatan presidential threshold sempat menghangat menjelang finalisasi UU Pemilu. Lalu, dimunculkan usulan kompromi alias jalan tengah: tetap menggunakan presidential threshold tapi kisarannya 10% dan menggunakan persentase hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 menggunakan presidential threshold, berapapun persentasenya, maka ketentuan itu inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Pasal tersebut jelas dan tegas, tanpa multitafsir.

Sebelum pelaksanaan pemilu serentak, partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa mempertimbangkan jumlah kursi partai-partai pengusung hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pengujian ketentuan presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi adalah mencari jawaban pasti: apakah penggunaan presidential threshold dalam pemilu serentak nanti konstitusional atau inkonstitusional. Yusril, misalnya, melakukan judicial review yang fokus ke ketentuan presidential threshold 20%. Dia memunyai legal standing karena partainya memutuskan untuk mendukung Yusril ke bursa pencalonan presiden tahun 2019.

Presidential threshold 20% hanya penghambat untuk mewujudkan keinginan kader PBB yang mendorongnya berkiprah dalam proses pencalonan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. Hambatan itu bukan saja terhadap pribadinya, melainkan juga terhadap calon lain seperti Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial diusung Partai Demokrat.

Kita menduga, presidential threshold 20% sengaja didesain agar pemilu mendatang hanya memunculkan calon tunggal: Jokowi. Jokowi diperkirakan didukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sementara Prabowo Subianto diduga didukung Partai Gerindra, PAN, dan PKS yang pas-pasan mencapai 20%. Begitu pun, Partai Demokrat juga akan disulitkan untuk memenuhi 20%. PBB tentu akan lebih disulitkan.

Jadi presidential threshold 20% harus dilawan untuk menggagalkan calon tunggal Jokowi. Calon tunggal bukan saja tidak akan sehat bagi perkembangan demokrasi, melainkan juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Karena, UUD 1945 mengisyaratkan jumlah pasangan calon presiden/wakil presiden lebih sepasang.

Perlawanan terhadap presidential threshold ke MK adalah jalan konstitusional terakhir yang bisa ditempuh semua pihak penolak presidential threshold 20%. Tiada jalan konstitusional lain yang bisa dilewati setelah fraksi-fraksi DPR penentang presidential threshold 20% kalah suara.

Karena itu, kita berharap MK akan bersikap negarawan yang benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat kepentingan politik yang sangat besar ini. Kita berharap MK memutus permohonan sebelum bulan Oktober tahun 2017 menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2019. Kalau MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkan putusan, meskipun permohonan dikabulkan, maka putusan itu belum tentu bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019.

Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah pilihan terbaik untuk menyalurkan ketidakpuasan kita terhadap UU Pemilu. Tentu saja akan menghabiskan tenaga dan menyita waktu. Gugatan itu bukan penghalang tahapan pemilu yang sudah di depan mata. Begitu palu hakim diketuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa cepat bekerja.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan. Apakah UU Pemilu akan mampu meningkatkan mutu pemilu serentak tahun 2019? Lebih dari itu, apakah UU Pemilu sanggup mengonsolidasikan demokrasi, atau Indonesia tetap berada di masa transisi demokrasi, atau malah mengalami kemunduran demokrasi?

Demokrasi di Republik tercinta ini tak boleh mundur ke belakang. Mari bersama-sama kita memastikan pelaksanaan UU Pemilu sebagai undang-undang yang visioner yang berperspektif kebangsaan dan kenegaraan. Kita menolak UU Pemilu sekadar aturan yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Mestinya undang-undang ini memiliki magnitudo yang mengerek perbaikan sistem demokrasi.

Wacana Pemindahan Ibukota Negara

In Uncategorized on f 11, 17 at 8:30 am

Wacana pemindahan ibukota negara kembali berdengung. Tetapi, orang kerap lupa, Jakarta adalah ibukota negara sekaligus pusat pemerintahan, bahkan pusat bisnis. Pertanyaannya, wacana tersebut memindahkan ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis, atau sekaligus? Pemerintah memastikan hanya pusat pemerintahan yang berpindah.

Kalau kebutuhannya adalah efektivitas dan efisiensi pemerintahan untuk pelayanan publik, yang berpindah cukup pusat pemerintahan. Rujukannya kasus pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sementara ibukota negara tetap di Kuala Lumpur.

Di mana lokasinya? Pemerintah memastikan di luar Jawa. Tujuannya mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Misalnya, Jawa masih berkontribusi 58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Jika lokasinya di Kalimantan, jelas bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Pemerintah menimbang Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah, agar letak pusat pemerintahan benar-benar di tengah-tengah atau Indonesia sentris. Bahkan, wacana pemindahan pusat pemerintahan (tidak sekadar ibukota negara) ke Palangkaraya diperbincangkan di Istana Merdeka.

Betulkah Sukarno menggagas perpindahan ibukota negara ke Palangkaraya? Sukarno memang pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya tahun 1957. Namun, menyimpulkan Sukarno ingin menjadikannya sebagai lokasi baru ibukota negara sungguh tidak tepat. Sukarno ingin membagi beban Jakarta sebagai “ibukota politik” yang menjadi “wajah muka Indonesia” ke daerah lain. Palangkaraya adalah contoh “wajah muka Indonesia”—-sebutan Sukarno untuk Jakarta, bukan sekadar memindahkan ibukota negara.

Toh akhirnya Sukarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibukota negara. Bagi Sukarno, tak ada kota lain yang mempunyai identitas seperti Jakarta sebagai wadah tumbuhnya kembangnya nasionalisme di Indonesia. Jakarta adalah pusat nasionalisme di Indonesia: Proklamasi! Ibukota politik tak bisa tergantikan. Sukarno tak mendapati kota lain di Indonesia yang mempunyai identitas khas seperti Jakarta.

Buktinya, Jakarta bersolek! Di era Sukarno bermunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), Kompleks MPR, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal. Proyek-proyek mercusuar yang unsur-unsurnya mewakili ornamen suku-suku bangsa dan kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kantor-kantor pemerintahan pun merebak.

Sukarno tidak ingin menghilangkan jejak Batavia demi sejarah panjang dan lama Jakarta. Dia menggunakan konsep modern sembari menanamkan nilai-nilai baru. Tidak mentah-mentah meniru simbol-simbol sejarah Indonesia, Sukarno justru memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

Rentetan semuanya ialah Sukarno mengeluarkan peraturan presiden mengenai megapolitan era 1960-an. Konsep megapolitan Sukarno menjangkau hingga Purwakarta di Jawa Barat. Tata ruang di sekeliling Jakarta antara lain hutan dan kebun sebagai ruang hijau. Porsinya 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru serta 30 persen ruang abu-abu. Ruang hijau untuk tanaman, ruang biru sebagai perairan (danau), dan abu-abu sebagai aspal, beton, atau bangunan.

Rencana megapolitan yang mencakup Jakarta dan sekitarnya tersebut ditemukan di Gedung Pola–berganti nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. Ide Soekarno dikaji Dewan Perancang Nasional sebagai cikal-bakal Bappenas yang dipimpin seorang “pemimpi”, yakni Mohammad Yamin. Dia adalah sastrawan dan sejarahwan. Mimpi Sukarno mengenai reorientasi tata ruang Indonesia terkisah di Gedung Pola.

Menghitung implikasinya, pemindahan pusat pemerintahan tidak serumit pemindahan ibukota negara. Lokasinya tidak harus jauh. Ide pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol menarik. Mirip dengan pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jarak Putrajaya dan Kuala Lumpur hanya sepelemparan batu.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol terakhir kali mencuat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Istilah “Greater Jakarta” dimunculkan ketika itu. Konsep tersebut kelanjutan wacana megapolitan yang diangkat Sukarno sekitar era 1960-an. Jauh sebelumnya, ide serupa juga dilansir awal era 1900-an sebagai wujud implementasi desentralisasi Indonesia.

Sayang, Sukarno hanya memerintah selama kurun waktu 1959-1965, sehingga ide itu tidak sempat terwujud. Tetapi gubernur-gubernur DKI Jakarta tetap menghidupkan wacana itu sejak Ali Sadikin hingga Sutiyoso, dan Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan ke Susilo. Susilo menerima ide tetapi disimplifikasi menjadi pemindahan ibukota negara. Tidak menggunakan konpsep megapolitan.

Di era Joko Widodo, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan anggaran kajian pemindahan ibukota dalam RAPBN tahun 2018. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah memulai kajian rencana pemindahan ibukota negara tahun 2018. Bappenas membentuk tim yang mengkaji kelayakan daerah-daerah yang berpotensi sebagai ibukota.

Kajian meliputi lokasi, dana, hingga tata kota. Pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara gampang karena harus menyiapkan infrastruktur yang menunjang kegiatan pusat pemerintahan seperti jalan/jembatan, gedung, transportasi, akomodasi, air, hingga listrik. Tanpa kajian matang, pemindahan pusat pemerintahan justru menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan di kisaran 10 tahun, merujuk ke praktik 20-an negara yang melakukannya. Jika anggaran infrastruktur Rp 250-300 triliun, Pemerintah akan mengalokasikan Rp 20 triliun saja untuk calon lokasi.

Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak. Kepemilikannya harus 100 persen Pemerintah. Jadi, Pemerintah tidak perlu membebaskan tanah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku, pihaknya telah mempersiapkan 300.000 hektar lahan untuk lokasi ibukota.

Pemerintah mencontoh kasus pemindahan ibukota negara Brasil. Tanggal 21 April 1960, pemerintah Brasil meresmikan Brasilia sebagai pusat pemerintahan menggantikan Rio de Janeiro. Kini Brasilia menjadi lokasi institusi pemerintah federal termasuk kongres, presiden, dan mahkamah agung. Kota ini juga lokasi kedutaan besar negara-negara sahabat Brasil.

Pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi lokasi. Namun Pemerintah masih enggan gamblang membuka opsi-opsi kepada publik. Jika hasil kajian merekomendasikan kota lain, maka kantor pemerintahan saja yang berpindah. Di sana akan dibangun kantor Presiden serta kantor kementerian/lembaga. Perangkat pemerintahan juga berpindah. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

Daya dukung menjadi faktor vitalitas sebuah kota. Jika daya dukung sudah terlampaui, Jakarta seperti balon yang siap meletus. Beban kota yang berusia 490 tahun ini sudah melewati daya dukungnya. Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis, daya tarik Jakarta tidak mampu disaingi kota lain. Jakarta terlalu menggiurkan…

Sekolah Lima Hari

In Uncategorized on f 21, 17 at 7:57 am

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari sekolah. PPK akan diterapkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah atas. Esensi PPK berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya dalam kurikulum tahun 2013, satu fondasi tujuannya ialah pembentukan karakter. Sehingga, PPK jangan dianggap baru. Pelaksanaan PPK, diserahkan kepada guru di sekolah dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap sekolah dibebaskan kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi sekolah tersebut dan sumber daya sekolah tersebut. Dengan PPK, siswa tidak hanya mengejar nilai akademis. Pendidikan menyangkut olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Keseimbangan keempat aspek menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter.

Karenanya, PPK diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan intrakurikuler merupakan mata pelajaran umum yang biasa diterima siswa. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat, dan keagamaan.

Porsi pembagiannya, pendidikan karakter 70 persen sedangkan pelajaran umum 30 persen. Sumber belajar kegiatan PPK tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Satu contohnya mengunjungi musem atau objek belajar lainnya atau mengundang sumber belajar ke sekolah. Target PPK ialah menciptakan generasi emas tahun 2045. Anak-anak diharapkan mempunyai kekuatan karakter dan literasi. Kebijakan delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari kerja jangan dianggap bahwa siswa belajar pelajaran konvensional seluruhnya. Tetapi, pendidikan karakter diselipkan di dalamnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat 9.800 sekolah yang menerapkan kebijakan PPK di Jakarta. Kemdikbud mencatat 230.000 sekolah di Tanah Air. Mari perhatikan, di sekolah yang melaksanakannya karakter siswa jauh lebih baik dari yang belum. Prestasi siswa makin bagus.

Program delapan jam belajar selama lima hari bisa diterapkan di setiap sekolah, terutama di kota-kota. Sebab, rata-rata sekolah di kota-kota memenuhi tiga syarat yang harus dimiliki sekolah untuk menerapkan program tersebut. Kesatu, sekolah memiliki sumber daya manusia atau guru yang mumpuni. Guru melaporkan kegiatan selama delapan jam dalam sehari karena terintegrasi dengan kegiatan lain, yaitu komunitas rumah dan komunitas masyarakat. Kedua, sekolah memiliki metode yang variatif agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak membosankan. Format belajar delapan jam sehari dikemas menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Ketiga, sarana dan prasananya memadai. Tidak harus mewah, tapi dengan kreativitas dan inovasi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Lagi pula, program tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga KBM bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Relatif bisa karena syarat kesatu bisa dipenuhi, yaitu gurunya kreatif dan inovatif, serta metodenya banyak dikembangkan. Selain itu, masyarakatnya banyak yang mempedulikan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di kota-kota seperti Medan, Jakarta, dan Yogyakarta tidak seperti di daerah-daerah terpencil, terbelakang, dan tertinggal.

Kita berharap Presiden Joko Widodo tidak membatalkan program sekolah lima jam per hari dan lima hari per pekan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Program ini penting untuk pendidikan karakter anak. Kita mendukung langkah Presiden yang mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menjadi peraturan presiden. Namun, peraturan presiden yang disusun tidak bertentangan dengan substansi peraturan menteri. Seyogyanya penggantian permendikbud menjadi perpres untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diputuskan Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

Kita meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud adalaha ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga kebijakannya dalam jalur yang taat asas dan konstitusional.

Kita berharap Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung Mendikbud karena kebijakan pendidikan karakter adalah komitmen pemerintahan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla. Lagi pula, kebijakan pendidikan di Indonesia harus lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kebijakan Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian revitalisasi pendidikan nasional untuk menghadapi era persaingan global.

Kita pun menganggap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memiliki dasar aturan serta pertimbangan yang kuat sebagai satu cara melaksanakan kebijakan Presiden. Apalagi, Muhadjir tidak memutuskan sepihak program Penguatan Pendidikan Karakter. Program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari per pekan dan delapan jam per hari itu sudah disetujui rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka tanggal 3 Februari 2017. Jadi, Presiden menyetujui usulan Mendikbud untuk menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, agar Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan sebagai hari libur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari sepekan dan delapan jam per hari. Apabila Presiden hendak menyusun perpres untuk menggantikan permen, maka perpres itu harus tetap mengacu ke hasil rapat kabinet terbatas yang sudah disepakati. Muhadjir jangan dianggap jalan sendirian.

Muhadjir tidak mungkin bermain-main dengan pendidikan, karena berakibat terhadap masa depan sebuah generasi bangsa. Masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla tertuang dalam Nawa Cita. Satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan menekankan pendidikan kewarganegaraan yang terabaikan selama ini. Setelah Muhadjir menjabat menteri, penataan kurikulum dimulai.

Muhadjir menerbitkan peraturan menteri tentang hari sekolah. Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin-Jumat. Jam sekolah menjadi delapan jam tiap hari. Keputusan lima hari sekolah itu sontak menuai pro-kontra. Pihak kontra menuding program itu tidak beda dengan sekolah penuh waktu yang merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik. Mereka seakan-akan dipasung di sekolah, apalagi diberi materi pelajaran nonstop selama delapan jam.

Bisa saja sebuah kebijakan baru disambut apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu yang kurang selama ini sehingga kepala daerah pun ikut-ikutan menolak kebijakan pusat tersebut. Muhadjir mengakui kesalahpahaman terhadap konsep delapan jam proses belajar mengajar di sekolah. Padahal, yang dimaksud proses belajar delapan jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.

Muhadjir memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%, sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menjadi kebutuhan sangat mendesak karena para siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik. Saatnya negara, melalui pendidikan, menanamkan nilai kepada anak didik, seperti jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong, mencintai tanah air, dan budi pekerti. Dalam konteks ini penambahan bahan ajar itu tidak hanya dilakukan dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, misalnya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

Praktik ajar sehari-hari tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal. Karenanya, kebijakan sekolah Senin-Jumat tetap memberikan ruang kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut, juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut. Penguatan pendidikan karakter sejatinya berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.

Penataan kembali kurikulum pendidikan hendaknya tetap dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi. Penguatan karakter itu menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tenteram. Tenteram karena melalui pendidikan seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok.

Kita mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017. Sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi program PPK. Organisasi seperti Muhammadiyah sebaiknya melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolah maupun pendidikan diniyah dan madrasahnya.

Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah ini kendati akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya. Dampaknya tentu saja akan menyentuh aspek manajerial, finansial, dan kurikuler di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terhadap aspek manajerial, kebijakan baru ini akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah. Apalagi, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah persyarikatan. Terutama konsekuensi bebannya.

Terhadap aspek finansial, tentu saja implikasi diterapkannya kebijakan baru adalah biaya penyelenggaraan sekolah lima hari. Contohnya, untuk mendidik cara makan yang baik dan benar, dengan kebijakan baru ini maka sekolah harus menyiapkan makan siang. Kalau siswa makan di kantin, tidak terdapat unsur edukatifnya. Persoalan di lapangan masih terus berkembang. Tetapi tidak berarti sekolah Muhammadiyah menaikkan biaya pendidikan.

Terhadap aspek kurikuler, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru siswanya memiliki prestasi yang bagus. Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, kita memahami bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi. Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansi. Kita berharap, semua pihak akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita semestinya mendukung kebijakan sekolah lima hari

Ahok Bukan Fenomena

In Uncategorized on f 30, 17 at 3:15 am

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus gubernur nonaktif DKI Jakarta mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera memberhentikan Ahok setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian itu dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyampaikan keputusan rapat paripurna pemberhentikan itu kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Kemdagri menyampaikan keputusan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Keputusan DPRD DKI Jakarta mendasari penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian tetap Ahok. Keppres juga menjadi rujukan pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif menggantikan Basuki. Jabatan wakil gubernur yang kosong ditinggalkan Djarot tidak akan diisi lantaran sisa masa jabatan kurang 18 bulan. Pengaturannya dalam Pasal 65 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengunduran diri Ahok dilakukan sehari pascakeputusannya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun perkara penodaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok urung mengajukan banding. Sebagai gubernur nonaktif, Ahok juga mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Mendagri.

Alasan pengunduran diri Ahok kuat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya Pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Status Ahok sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta setelah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 memvonisnya bersalah dengan pidana dua tahun penjara disertai penahanan. Ahok sempat menyatakan banding, tetapi belakangan urung dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa dua Depok setelah sempat mampir di Cipinang. Ia menjadi tahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kita mengapresiasi majelis hakim yang tanpa tekanan, intervensi, dan campur tangan kendati Ahok patut dihukum lebih tiga tahun penjara karena posisinya sebagai pejabat publik ibukota negara. Independensi hakim memang menjamin terwujudnya keadilan. Tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan. Prinsip itu berlaku di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Majelis hakim mampu membuktikan mereka tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun. Dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim membuang kekhawatiran para pendukung Ahok (Ahoker). Dalam sidang tanggal 9 Mei 2017, majelis hakim mengagendakan pembacaan vonis.

Mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran kembali digelar. Aksi itu bernama 55, mengacu ke waktu pelaksanaannya 5 Mei (5/5) yang diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa Ahok.

Konstitusi kita melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi dengan tertib dan damai tanpa melanggar koridor hukum. Pengerahan massa besar-besaran untuk menuntut majelis hakim bukan sekadar penyampaian aspirasi melainkan juga pengungkapan pikiran dan perasaan umat Islam.

Sejumlah kalangan juga mengemukakan pikiran, perasaan, dan aspirasi yang mirip. Mereka menilai aksi besar-besaran tersebut bukan tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap independensi majelis hakim. Toh cukup banyak keputusan majelis hakim terdahulu yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi dalam menyelesaian perkara yang sama.

Alasan saksi yang meringankan Ahok bahwa dia tidak melakukan penodaan karena tidak menginjak, merobek, atau meludahi Al Quran bisa dimentahkan oleh yurisprudensi untuk kasus serupa yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus Rusgiani, seorang ibu rumah tangga di Bali yang dihukum penjara 14 bulan setelah menghina agama Hindu dengan menyatakan Canang (tempat sesaji upacara agama Hindu) itu jijik dan kotor. Sebab menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Kendati Rusgiani mengaku pernyataan itu spontan di hadapan tiga orang temannya tanpa bermaksud untuk menghina, dia tetap dihukum penjara 14 bulan.

Begitupun kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1991 di DKI Jakarta yang dipidana penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghina Islam dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW di bawah Soeharto, kasus Alexander Aan tahun 2012 di Sumatera Barat yang dipidana Pengadilan Negeri Padang karena membuat tulisan dan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Untuk kasus yang sama sebelumnya, keputusan majelis hakim terhadap kasus yang sedang diperkarakan tidak harus sama dengan kasus sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahkan, karena keputusan kepolisian dan kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Permadi yang pernah ditangkap dan dipenjara tahun 1994 gara-gara menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diktator, menuntut agar Ahok ditahan. Ahok seharusnya ditahan seperti dialami Arswendo, Lia Eden, Rusgiani, dan Ahmad Musadeq. Pengalaman Permadi, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus-kasus ini menjadi yurisprudensi dalam kasus penistaan agama, termasuk kasus Ahok, sehingga tidak mungkin majelis hakim kesulitan membuat keputusan. Cukup mempelajari putusan majelis hakim terdahulu. Putusan-putusan majelis hakim terdahulu itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum untuk diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Ahok. Bukan karena mob justice.

Kita berterimakasih, majelis hakim tidak terpengaruh intervensi dalam bentuk apa pun yang ingin memengaruhi independensi mereka. Majelis hakim tidak tertipu air mata Ahok yang membacakan nota keberatan dalam persidangan. Targetnya: menutupi tingkah angkara murka dan meraih simpati publik. Namun, mukmin yang cerdas tak terkecoh air mata buaya Ahok yang hanya menipu (alkhida’) dan tadhlil (menggiring opini sesat).

Kita mengapresiasi sikap Mahkammah Agung (MA) yang menemui perwakilan pengunjuk rasa, bahwa MA menjamin vonis tanpa intervensi. MA pun menjamin putusan majelis hakim berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Posisi independen seperti itu benar-benar ditempuh majelis hakim.

Kita mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati vonis. Ahoker jangan membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya menyebut para penuntut Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, dan kaum intoleran. Mereka ingin menyelesaikan perkara Ahok dengan pendekatan hukum yang adil. Bukan mob justice dengan tekanan dan paksaan massa besar-besaran.

Umat Islam hanya memperkarakan satu orang yang kebetulan berlatar minoritas, yaitu kristen dan Cina. Dan, tidak bermaksud untuk mencampakkan negeri ini dari peradaban, karena tindakan penodaan tersebut fatal dalam alam demokrasi.

Putusan pengadilan harus dihormati, begitu prinsip dalam negara hukum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dianggap benar. Saat bersamaan, hak Ahok mencari kebenaran dan keadilan substantif yang juga harus dihormati. Tetapi, kita bersyukur Ahok urung mengajukan banding. Jika tidak, Ahoker bisa semakin awur-awuran.

Karena begitu banyak yurisprudensi, kita jangan terkejut atas vonis ultra petita yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Kita justru terkejut atas tuntutan jaksa yang dibawah rasa keadilan. Kita pun jangan terkejut karena majelis hakim memerintahkan penahanan Ahok. Kita justru terheran-heran kok Ahok tidak ditahan selama menjadi tersangka maupun terdakwa kendati yang bersangkutan kooperatif.

Hakim berpendapat lain. Hakim beralasan, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentu saja berdasarkan keyakinannya yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Toh, hukum masih memberi ruang bagi terdakwa mencari kebenaran dan keadilan di tingkat banding hingga kasasi.

Jadi, Ahoker jangan terkejut sampai mulut ternganga dan mata terbelalak, putusan majelis hakim tetap harus dihormati. Silakan penyidik atau penuntut umum atau hakim mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan seperti tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Ahok memang mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Beramai-ramai Ahoker mengumpulkan kartu tanda penduduk sebagai jaminan. Bahkan, Djarot selaku Plt Gubernur DKI Jakarta ikut menjadi panjamin. Namun, disetujui atau ditolak permohonan penangguhan penahanan Ahok itu tergantung pertimbangan majelis hakim di tingkat banding. Kita berharap agar majelis hakim yang dibentuk nanti bisa membantu Ahok untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Ahok bukan fenomena, para Ahoker saja yang menyebutnya fenomena. Mayoritas warga Jakarta tidak mencatat prestasi Ahok. Wajar saja ia kalah. Cuma segelintir pencintanya yang mengirim papan bunga ke Balai Kota. Mayoritas warga Jakarta malah curiga papan bunga itu kiriman perusahaan pengembang yang akan kehilangan triliunan rupiah setelah kekalahan Ahok. Cuma segelintir Ahoker yang berbondong-bondong ke Rumah Tahanan Cipinang ketika Ahok ditahan di sana. Dan, cuma segelintir Ahoker di beberapa kota yang menyalakan lilin di malam hari. Kita mengingatkan para pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok mematuhi hukum.

Babak berikutnya, sejumlah kasus korupsi diduga kuat dilakukan Ahok sebagai aktor utamanya. Terhadap dugaan korupsi itu, yang bersangkutan harus segera diadili. Sejak tanggal 14 November 2014, setelah Ahok diumumkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, dia melakukan banyak tindakan kontroversial. Bukan hanya penodaan agama yang divonis, tetapi juga indikasi korupsi Ahok harus diusut. Di samping itu, tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Tidak terlalu mengada-ada jika kita menyebut Ahok sebagai aktor utama oligarki penguasa-pengusaha. Mengapa? Sebab Ahok beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya seperti memberi lahan gusuran atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Hanya kurang tiga tahun sebagai gubernur, beberapa proyek infrastruktur dibiayai tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui skema non-budgeter.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur yang dibiayai tanpa dana APBD sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel seperti kasus penggusuran warga Kalijodo, penggunaan dana kompensasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, penggunaan dana kompensasi proyek jembatan susun Semanggi, pengembangan Taman BMW, pembelian lahan di Cengkareng Barat, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kebijakan Ahok amat gawat!

Media massa tertentu, juga kelakuan Ahoker di media sosial, terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Membangun citra Ahok sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, dan profesional.

Jangan menitipkan mimpi dan angan kepada Ahok seorang. Berlebihan jika Ahoker merasa patah arang, kehilangan asa, bahkan takut menatap masa depan keberagaman. Pergantian pemimpin daerah dengan segala dinamikanya, termasuk proses hukum terhadap Ahok serta aksi massa besar-besaran yang menyertainya, sangat wajar. Aksi simpati buat Ahok hanya sia-sia belaka, bukan ikhtiar merawat Indonesia.

Warga DKI Jakarta Enggan Gaduh!

In Uncategorized on f 25, 17 at 10:48 am

Saya tidak memilih Ahok karena banyak bukti-bukti yang tidak memantaskannya memimpin DKI Jakarta. Kepemimpinannya hanya membawa malapetaka bagi kita. Begitu kira-kira ucapan M Din Syamsuddin yang memiral dalam WhatsApp Messenger sebelum hari pencoblosan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua menyisakan dua pasangan calon (paslon), yaitu Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot) dan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Sahaluddin Uno (Anies-Sandi). Menjelang hari “H”, pertarungan kedua paslon semakin sengit.

Banyak kalangan mengibaratkan putaran kedua mirip duel “el clasico” antara Barcelona dan Real Madrid. Pertarungan yang klasik, berat, dan menantang bagi kedua paslon. Seru!

Anies-Sandi yang sempat diragukan, belakangan elektabilitasnya terus menanjak hingga melewati petahana. Hingga akhir masa kampanye, tujuh lembaga survei mengumumkan risetnya, enam di antaranya menunjukkan kemenangan Anies-Sandi. Publik DKI Jakarta mengingin perubahan!

Jika pemilihan dilaksanakan hari ini, Anies-Sandi mengungguli Basuki-Djarot: 52-54% versus 41-43%. Sisanya, 3-5% belum menentukan pilihan.

Elektabilitas Anies-Sandi dipengaruhi oleh peralihan suara pemilih Agus-Sylvi. Diperkirakan 80% pemilih Agus-Sylvi mengalihkan suaranya kepada Anies-Sandi. Suara Agus-Sylvi yang beralih ke Basuki-Djarot hanya 20%.

Temuan lainnya, 48% responden menginginkan pemimpin baru, hanya 44% yang menginginkan petahana tetap berkuasa. Namun, 55% responden menginginkan pemimpin baru melanjutkan arah kebijakan petahana, berbanding dengan 35% yang menginginkan arah kebijakan berbeda.

Warga DKI Jakarta memutuskan pemenangnya. Mereka tidak memilih DKI Jakarta yang gaduh. Jakarta yang terbelah. Seperti ucapan Prabowo Subianto, kendati sejumlah lembaga survei mengabarkan kemenangan Anies-Sandi, bukan kemenangan itu yang menggugahnya. Dia menangkap pesan: kerinduan warga untuk berubah. Harapan warga untuk mempunyai pemimpin baru. Dan, umat beragama membutuhkan pemimpin yang menghormati keyakinan mereka.

Kita memang jenuh jika DKI Jakarta gaduh. Kita bosan. Kita kecewa, kegaduhan terjadi karena ulah satu orang. Kita menginginkan Jakarta yang bersatu. Mewujudkan kemakmuran mensyarakatkan DKI Jakarta yang stabil. Rakyat menginginkan DKI Jakarta yang  berkeadilan.

Warga DKI Jakarta bisa mencapai harapannya. Untuk itu, warga harus mengajak keluarga, kerabat, tetangga, dan sahabat untuk mewujudkannya. Jangan golput (“golongan putih”). Satu suara pemilih sungguh menentukan. Perubahan tak akan terjadi jika banyak warga memilih diam.

Kecurangan adalah musuh kita. Kita menolak kecurangan. Kita tak tak sudi dicurangi. Warga menolak pembagian paket-paket sembako.

Warga mengakhiri DKI Jakarta yang gaduh, terbelah, di bawah gubernur dan wakil gubernur lama. Kita membutuh Anies-Sandi untuk Jakarta yang bersatu.

Keputusan warga ibukota negara itu sungguh melegakan. Anies-Sandi menang di enam wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan, Anies-Sandi memperoleh 3.240.332 suara (57,95%) dan Ahok-Djarot memperoleh 2.351.245 suara (42,05%). Terhitung 5.591.577 suara di 13.034 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pemilih laki-laki  3.581.147 orang, dan pemilih perempuan 3.588.584 orang. Keseluruhannya berjumlah 7.257.649 orang. Tapi, yang menggunakan hak pilih 2.707.197 laki-laki, dan 2.865.286 perempuan. Jumlah totalnya 5.661.655 suara.

Kabar menggembirakan, 78,0% partisipasi pemilih pada putaran kedua. Yang tidak memilih 22,0%. Berdasarkan jenis kelamin, kaum laki-laki 75,6% yang memilih, dan yang tidak memilih 24,4%. Sementara, kaum perempuan 79,8% yang memilih, dan yang tidak memilih 20,8%.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pemegang “the power of money” berusaha untuk bermain. Jika zaman dulu mereka yang mayoritas non-Muslim hanya berkiprah dalam bidang ekonomi, termasuk perdagangan atau bisnis, maka zaman kini mereka mulai mendiktekan ambisinya dalam bidang politik.

Kondisi tersebut menggerakkan perlawanan masif umat Islam. Kita menolak Ahok bukan karena dia Kristiani atau Tionghoa. Bukan pula karena kita mendukung Anies-Sandi. Kerukunan antaragama dan antarsuku yang susah payah terajut, cuma dalam waktu sekejap rusak karena Ahok.

Kita menolak Ahok karena hati nurani meyakinkan bahwa dia bukan pemimpin yang cocok bagi masyarakat DKI Jakarta, apalagi Indonesia. Kiprahnya selama memimpin DKI Jakarta terlalu hiruk pikuk. Tidak memuaskan: Basuki tidak berkinerja, kebijakannya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel. Dia melanggar aturan, melebihi kewenangan, dan mencampuradukkan urusan.

Dia minim prestasi. Jika berprestasi, selama kepemimpinannya DKI Jakarta memperoleh penghargaan apa? Prestasinya cuma opini yang dibentuk pers pendukungnya, tidak mewartakan kejelekan dan keburukannya. Keberhasilan yang diberitakan bukan murni prestasinya. Sesungguhnya hasil pembangunan itu dirintis sejak masa Gubernur Joko Widodo, bahkan Gubernur Fauzi Bowo, dan Gubernur Sutiyoso.

Dia patut diduga melakukan korupsi dan kolusi untuk kasus Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta, dana kompensasi Jembatan Simpang Susun Semanggi, atau pembangunan yang menggunakan dana non-APBD DKI Jakarta. Entah mengapa KPK tidak berdaya untuk menyeretnya seperti para tersangka yang diduga menerima suap berjumlah kecil. “Kekuatan besar” membelanya. Pemangku amanah sebagai penentu kebijakan tidak bekerja menggunakan hati nurani.

Begitu rasio saya menyimpulkan, Ahok bukan pemimpin mumpuni, yang bekerja untuk rakyat. Dia patut diduga bekerja untuk pengusaha (besar). Ahok adalah problem maker, bukan problem solver. Pembuat gaduh!

Kita menolak opini yang menyebutkan responden memilih Anies-Sandi karena kesamaan agama (Islam). Padahal, hampir satu pun lembaga survei membantah bahwa pemilih beragama Kristen dan Katolik solid mendukung Ahok-Djarok. Kasat mata kita menyaksikan, karena kesamaan agama (Kristen dan Katolik, bahkan Konghuchu) yang menyebabkan Anies-Sandi hampir tak memperoleh suara. Perbedaan agama yang menjauhkan pemilih Kristen, Katolik, dan Konghuchu untuk tidak menjatuhkan pilihannya kepada Anies-Sandi yang mengenakan peci sejak putaran kesatu.

Lalu, kenapa pemilih Anies-Sandi yang disebut memilih karena kesatuan agama? Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan, di segmen pemilih  non-muslim, Ahok-Djarot unggul mutlak. Paslon ini memperoleh 91,3%. Sementara, Anies-Sandi hanya memperoleh 5.7%. Di segmen pemilih Muslim, populasi terbesar, Anies-Sandi hanya memperoleh 56,6%, sedangkan pasangan Ahok-Djarot memperoleh 37,2%. Jadi, pemilih minoritas solid mendukung Ahok-Djarot (di atas 90%), ketimbang pemilih Muslim yang mendukung Anies-Sandi (di bawah 60%). Walaupun acapkali diberitakan terjadi mobilisasi pemilih Muslim, hasil survei justru membuktikan pemilih non-Muslim yang solid berkubu ke Ahok-Djarot.

Akhirnya, Ahok-Djarot dikalahkan people power, tidak melalui demo di jalan-jalan, tapi di kotak-kotak suara. Warga tidak memilih Ahok karena memang banyak bukti-bukti yang tidak cukup memantaskannya untuk memimpin DKI Jakarta. Benar banget… Mau Anies menang, mau Ahok kalah… Mau Anies nggak kalah, mau Ahok nggak menang… Kita harus legowo, tersenyum…

Selamat Memilih!

In Uncategorized on f 18, 17 at 8:30 am

Pascadebat antarkandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kita berharap undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan untuk mencoblos pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), bukan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat (Badja). Mereka tergolong pemilih kritis atau rasional.

Debat merupakan bentuk kampanye untuk meyakinkan pemilih melalui tawaran visi, misi, dan program. Bagi calon pemilih (masyarakat), debat bermanfaat, terutama memperkaya wawasan mereka terhadap calon-calon. Pemahaman ihwal latar, komitmen, dan rencana calon adalah penting, agar calon pemilih menentukan kandidat yang tepat.

Fenomena memilih “kucing dalam karung” tidak terjadi jika pemilih memahami figur calon. Debat meningkatkan kematangan berdemokrasi warga. Antara masyarakat dan kandidat akan terikat kuat dan erat oleh pernyataan calon dalam debat. Pernyataan kandidat menjadi “kontrak” calon dengan masyarakat. Jadi, calon terpilih tidak menerima “cek kosong”. Di negara maju, sekelas Amerika Serikat, debat antarkandidat presiden mampu memengaruhi persepsi pemilih.

Kita berharap, debat bisa mematangkan pilihan undecided voters kepada Anies-Sandi. Masyarakat menganggap Anies-Sandi memunyai competence (pendidikan dan pengetahuan serta pengetahuan keterampilan dan pengalaman) dan acceptability (integritas, kepemimpinan) setelah memaparkan visi dan misinya disusul tanya jawab. Warga DKI Jakarta menganggap Anies-Sandi memahami masalah metropolitan sekaligus memberikan solusinya. Anies-Sandi sukses menjelaskan kebijakan alternatif.

Masa tenang setelah kampanye justru menjadi masa rawan. Semua pihak bisa saja melakukan kampanye terselubung, seperti membagi-bagi paket sempako. Lini massa jejaring media sosial heboh karena unggahan foto-foto penumpukan sembako yang dibagi-bagikan kepada warga. Sembako didistribusikan masif pasangan calon nomor dua di hampir seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sebagai basis suara pemilih Anies-Sandi.

Tim Anies-Sandi menyerahkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Kita mendesak Bawaslu/Panwaslu untuk mengusutnya hingga tuntas. Cara-cara yang merendahkan warga. Kita berharap Bawaslu/Panwaslu menjunjung profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Juga profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berwenang dalam pidana pemilu. Masyarakat begitu proaktif memantau dan melaporkan pelanggaran ke Bawaslu/Panwaslu.

Di jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter, pasukan buzzer masih sibuk sahut-menyahut, baik membela maupun mengejek kandidat. Hoax mengalir deras di jejaring dunia maya. Kita berharap, Bawaslu/Panwaslu, juga Polri melalui unit cyber crime mereka, bisa mengantisipasi ujaran kebencian yang terjadi selama masa tenang.

Kita menginginkan tim sukses menyetop kampanye terselubung, apalagi melakukan kecurangan. Aparat harus ekstra waspada untuk memastikan celah sekecil apa pun tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Penggunaan fasilitas publik seperti gereja untuk mengampanyekan Ahok sebagai utusan Tuhan ke bumi untuk membereskan masalah ibukota negara ini harus dituntaskan. Jika fenomena semacam ini tidak mendapat perhatian, masa tenang justru menjadi masa gaduh.

Kalangan umat Islam memang mengalami polarisasi atau perubahan sikap dan laku pro-kontra merespon perkembangan sosial politik, tidak sekadar sikap dan laku keagamaaan, sebagai dampak aksi-aksi atas nama bela Islam 212, 411, dan seterusnya yang menuntut hukum buat Ahok. Sikap dan laku beragama umat bukan kecenderungan ‘mengeras’ yang reaktif terhadap perbedaan, sehingga mudah melabeli pihak yang berbeda sebagai kafir dan munafik. Pekik takbir jamaah, misalnya, adalah ghirah, bukan fenomena yang aneh.

Umat Islam bersyukur, keadaan tidak semakin panas. Setelah sempat menjadi viral media sosial, peresmian Masjid Raya KH Hasyim Asy’ári tanggal 15 April 2017 batal menghadirkan Ahok. Meskipun pertanggal itu statusnya gubernur aktif. Sulit dipungkiri, pembangunannya sarat muatan politik. Untuk waktu peresmiannya saja, banyak pihak meminta seusai hari pencoblosan. Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya. Dia meresmikan masjid raya “kontroversi” itu. Seakan keharusan bahwa masjid raya diresmikan sebelum tanggal 19 April 2017. Maksudnya untuk memengaruhi pemilih Muslim sekaligus mendongkrak suara Ahok yang kalah dalam survei banyak lembaga.

Kita setuju ungkapan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin yang menyebut masjid raya itu: dhirar! Merujuk sejarah era Rasulullah, sekelompok orang munafik membangun masjid di Madinah yang dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan keji mereka dalam melawan Islam dan memecah belah kaum Muslimin. Kita hanya dianjurkan shalat di masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu kepada Allah dan rasul-Nya, sekaligus untuk mempersatukan ukhuwah.

Kita sungguh mengkhawatirkan, eskalasi politik di DKI Jakarta semakin mengancam kerukunan hidup. Belakangan ini, keturunan Cina semakin di-bully dalam dunia politik praktis sebagai dampak kelakuan buruk Ahok. Keturunan Cina menjadi susah sebagai calon kepala daerah karena stereotip yang dicitrakan Ahok. Dalam ajaran confusiasisme, kelakuan Ahok sungguh kelewatan. Tidak hanya mengabaikan kemanusiaan, Ahok juga melewati batas-batas keyakinan agama lain, tidak sekadar melanggar peraturan perundang-undangan.

Keturunan Cina akan kembali mengalami gangguan kenyamanan bahkan kehilangan ketenangan dan ketenteraman hidup karena sikap antipati, bahkan kebencian kaum pribumi kepada etnis Cina. Suasana yang kurang kondusif bagi keturunan Cina untuk melanjutkan aktivitasnya bekerja dan berusaha. Cepat atau lambat akan berefek domino ke aspek lain.

Semuanya bermula setelah Basuki menjadi terdakwa karena tindak pidana penodaan agama tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, saat acara program budi daya ikan kerapu. Persidangannya tinggal membaca tuntutan jaksa seusai pemeriksaan saksi dan ahli pihak terdakwa dan pendakwa. Tetapi, acaranya tertunda karena jaksa belum siap.

Hukum memang tidak boleh dipolitisir. Tetapi menunda pembacaan tuntutan jaksa hingga sehari setelah pencoblosan membuktikan bahwa terjadi intervensi. Tentu saja proses persidangannya bernuasa politis karena perkara Basuki menyangkut pernyataannya mengenai hak pilih umat Islam. Bukan kriminalisasi terhadap Ahok, apalagi politisasi. Kita pun menyayangkan langkah lembaga bantuan hukum yang bersedia sebagai amicus curiae (sahabat peradilan) untuk Ahok.

Besok, 7,2 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bakal berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS). Putaran pamungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memberikan kesempatan kedua bagi pemilik suara untuk memilih Anies-Sandi atau Badja. Di hari H, semua pihak harus memegang teguh aturan untuk mempersempit kecurangan. Petugas pemungutan suara jangan terlibat aksi jual beli suara. Jangan memancing kericuhan.

Tidak kurang 1,6 juta atau 22,9% pemilih tidak mencoblos di putaran kesatu tanggal 15 Februari 2017. Setelah proses rekapitulasi dari level kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke rapat pleno KPU DKI Jakarta, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni memperoleh 937.950 suara atau 17,02%, pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat memperoleh 2.364577 suara (42,99%), sedangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan -Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.197.33 suara atau 39,95%. Tak satu pun calon meraih suara 50% plus 1%.

Dalam putaran kedua, kita mendukung ikrar kedua pasangan calon: menjaga stabilitas politik dan sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pilkada demi suksesnya pilkada DKI Jakarta, mematuhi peraturan perundang-undangan, mewujudkan kemajuan daerah dan menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menghormati hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dengan dua pasangan calon yang berbobot, tidak saatnya bersikap apatis. Setiap suara menentukan. Dalam momen ini, segenap pemegang hak pilih mementukan masa depan DKI Jakarta hingga lima tahun ke depan. Kita menggarisbawahi, terutama penyelenggara pilkada, bahwa satu orang pun pemilik suara terhalang menunaikan haknya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang konstitusional.