imsitumeang

Archive for Februari, 2011|Monthly archive page

Isu Mafia Hanya Wacana

In Uncategorized on f 21, 11 at 10:16 am

Sering dibahas mafia hukum dan mafia pajak. Juga mafia pengadilan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan mafia narkotika. Banyak praktik mafia.

Persoalannya, keadaan menjadi absurd karena wacana bahaya mafia hanya menyebabkan kegaduhan dan kehebohan ketimbang menggalang upaya mengatasinya. Semuanya tak berdaya. Tidak hanya masyarakat yang mengeluh, juga kalangan pemerintah. Bisakah disimpulkan negara kalah melawan mafia?

Lazimnya mafia hanya marak jika pemerintah tidak lagi efektif dan efisien berkuasa, tatanan nilai dan moral masyarakat mengalami kedodoran. Praktiknya menjadi leluasa jika pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi penyelenggaraan kenegaraan tidak bertindak tegas menegakkan aturan dan menindak pelanggar hukum.

Tidak penting membahas kapan mafia menjadi praktik yang marak di Indonesia, jauh lebih penting mengapa mereka berkiprah leluasa. Ironisnya, keprihatinan begitu hebat tetapi tidak jelas sosoknya. Di beberapa negara seperti Italia dan Amerika Serikat, mafia memang organisasi kejahatan yang rapi dan solid. Mafioso mewujudkan diri sebagai orang terhormat. Bahkan, mafioso sering diartikan sebagai “manusia terhormat”.

Jelas, mafioso bukan orang-orang kecil yang mencuri karena lapar. Mafioso adalah orang-orang cerdas tetapi rakus, yang berhasil mengorganisasi kejahatannya dan menyamarkannya. Seperti mafia Sisilia, masyarakat terkecoh karena mafioso menyelinap ke pemerintahan, parlemen, kepolisian, kejaksaan, bahkan menjadi pemuka agama.

Namun, sehebat-hebatnya budaya mafia di Italia dan Amerika Serikat tersebut, sindikat kejahatannya bisa diberantas karena penegakan hukum yang konsekuen dan konsisten. Penegakan hukum yang tidak tegas atau tidak konsekuen dan konsisten di Indonesia hanya memberi keleluasaan kepada mafioso. Hukum diperjualbelikan tanpa mempedulikan prinsip keadilan.

Kita memprihatinkan mafia di Indonesia praktiknya sudah merebak. Tidak hanya masyarakat, kalangan pemerintah juga mewacanakan bahaya mereka. Mengapa pemerintah tidak tegas melawan mafia hukum, pajak, pengadilan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan mafia narkotika.

Sejauh ini, pengungkapan banyak praktik mafia hanya wacana. Bahkan, hanya berputar-putar di tempat. Tanpa terobosan. Akibanya, orang-orang berspekulasi, jangan-jangan pemerintah takut melawan mafia. Jika pemerintah takut atau tidak berdaya melawan mafia, hanya tersisa sedikit waktu menuju kehancuran dan kekacauan bernegara.

Contohnya, tanggal 17 Januari 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi guna mengungkap kasus Gayus HP Tambunan, tetapi belum ada hasil signifikannya. Padahal, instruksi presiden menyangkut kewibawaan pemimpin nasional yang memperoleh 62% mandat Pemilu 2009.

Isu Gayus pun meredup. Instruksi tanpa aksi menjadi alasan untuk mendelegitimasi pemerintah! Negeri ini kembali hiruk-pikuk berbagai kasus yang baru, termasuk kekerasan bernuansa agama. Isu-isu silih berganti tetapi tanpa solusi.

Iklan

Arah Pergolakan Timur Tengah

In Uncategorized on f 7, 11 at 6:39 am

Pergolakan di kawasan Timur Tengah sulit diramal arahnya. Tetapi, perkembangnnya dibanding-bandingkan dengan pergolakan di kawasan Eropa Timur akhir dasawarsa 1980-an. Mungkinkah peristiwa di Eropa Timur sekitar 30 tahun lalu terulang di Timur Tengah?

Gerakan prodemokrasi di Eropa Timur merontokkan satu per satu kekuasaan komunisme. Perang Dingin berakhir seiring ambruknya Uni Soviet. Perubahan besar menerjang semua negara Eropa Timur, tanpa terkecuali. Dunia pun terkesima. Gelombangnya menggulung ibarat tsunami setelah Tembok Berlin dirobohkan tahun 1989.

Bagaimana Timur Tengah? Timur Tengah tidak memiliki pusat gravitasi politik seperti Tembok Berlin. Kairo bukan Berlin. Tunis, ibukota Tunisia, berbeda dengan Berlin. Juga Sana’a, ibukota Yaman.

Kendati banyak perbedaan, tuntutan reformasi dan demokratisasi di beberapa negara Timur Tengah sekeras beberapa negara Eropa Timur akhir. Gemuruh seruannya sungguh mengusik dan menggetarkan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah yang umumnya tidak demokratis pemerintahannya.

Apalagi, kaum demonstran tidak hanya menuntut reformasi dan demokratisasi, tetapi juga pengunduran diri pemimpin-pemimpin yang otoriter dan korup. Persoalan berikutnya tentu saja menyangkut pemindahan kekuasaan yang memberi kesempatan bagi demokratisasi, termasuk penghargaan hak asasi manusia.

Tidak sedikit pula yang mencemaskan kemungkinan militer atau kaum ekstremis membajak gerakan rakyat di Mesir atau negara-negara tetangganya. Mereka ingin mengambil alih kekuasaan. Jika terjadi maka demokratisasi sulit dilaksanakan. Persoalan lebih pelik dan krisis akan berkepanjangan.

Gerakan rakyat yang didukung kelompok dan partai oposisi—baik di Tunisia maupun Mesir—berhasil mendorong kelompok dan partai oposisi di negara-negara lainnya. Jangan sampai rakyat Mesir tidak kompak menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak dan jangan sampai rakyat Mesir diadu domba sehingga terbagi menjadi pendukung dan penentang Mubarak.

Kenyataan yang kontras dengan gerakan di Eropa Timur yang memiliki latar belakang budaya, sosial, mentalitas, dan persoalan yang berbeda. Atas pertimbangan itu, apa yang cocok di Eropa Timur belum tentu cocok di Timur Tengah. Tetapi, Mesir selama ini dianggap sebagai “mercusuar” Dunia Arab, termasuk di bidang politik.

Bangsa-bangsa Timur Tengah diharapkan menemukan caranya masing-masing menuju demokratisasi. Tantangan mendesaknya adalah pergolakan di Mesir dan negara-negara tetangganya saat ini jangan dibiarkan berlarut-larut dan memburuk, yang berisiko dan menyebabkan pertumpahan darah yang lebih banyak.

Sejak semula dikhawatirkan bahwa gerakan rakyat menuntut pengunduran Mubarak menular ke negara-negara lain di Dunia Arab. Apa yang terjadi di Mesir juga sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan serupa di Tunisia. Rakyat Tunisia berhasil memaksa Presiden Ben Ali meninggalkan negerinya.

Tidak mustahil kalau pergolakan itu menggetarkan pemimpin otokratik yang selama ini erat memegang kekuasaannya dan cenderung “meredam” oposisi. Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang berkuasa sejak tahun 1978 mulai merasakan akibatnya. Karena itu, ia buru-buru menyatakan tidak nyalon lagi pada Pemilu 2013 dan anaknya yang semula disiapkan sebagai penggantinya pun tidak mencalonkan diri.

Raja Yordania Abdullah II juga mengambil langkah antisipatif. Sejak 12 tahun silam menggantikan ayahnya, ia delapan kali membongkar pemerintahan. Tapi, pergolakan di Tunisia, dan terutama di Mesir, telah mendorongnya untuk sekali lagi membongkar pemerintahan dan menjanjikan reformasi politik dan ekonomi.

Sebelumnya, penguasa Suriah, Bashir al-Assad, menyatakan, “Inilah saatnya untuk reformasi”. Tindakannya dilakukan setelah beredar seruan “hari perlawanan” terhadap Bashir lewat Facebook dan Twitter yang terlarang di negeri itu. Otoritas Palestina juga menyatakan akan menggelar pemilu lokal.

Tsunami demokrasi tengah melanda Timur Tengah. Dan, gelpmbang “Era Baru” cepat atau lambat segera menggulung ibarat tsunami kendati bentuknya belum begitu jelas. Namun, pemimpin-pemimpin di Timur Tengah akan tersingkir jika tidak mengakomodasi tuntutan rakyatnya dan mengambil langkah antisipatif.

Rembetan Gejolak di Dunia Arab

In Uncategorized on f 2, 11 at 12:48 pm

Akhir pergolakan negara-negara Arab di Timur Tengah sangat tergantung banyak faktor. Sudan dipasti terpecah dua negara. Pertanyaannya, apakah rezim Bashir juga bakal ditumbangkan? Ben Ali meninggalkan kekuasaannya di Tunisia. Kini, Husni Mubarak sedang bertahan.

Pergolakan di Aljazair untuk sementara bisa diredam. Tetapi, rembetan gejolak dari Tunisi mulai terasa di Yaman dan Yordania. Kita menunggu apa yang bakal terjadi di Libya dan Suriah.

Lama dikritik absennya demokrasi di negara-negara Arab. Sebagian negeri-negeri di sana dipimpin penguasa otoriter, sebagian lagi dipimpin raja dalam sistem monarki absolut. Menariknya, yang bergolak adalah negara-negara yang menghapus sistem monarki, sedangkan Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, yang berbentuk monarki absolut, tanpa gejolak.

Terdapat faktor utama yang sama di antara negara-negara yang bergolak, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Juga ada faktor ketidakmampuan pemimpin negara-negara tersebut mengelola kepentingan negara-negara Barat.

Pasca-peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, negara-negara Barat menggelontorkan program deradikalisasi Islam dan demokratisasi untuk sejumlah negara dan kawasan. Memang diperlukan penelitian seberapa kuat relasi antara program tersebut dan pergolakan saat ini.

Kita bersepakat bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik yang ada kini. Karenanya, keharusan menerapkannya adalah keniscayaan. Tapi, demokrasi juga mengandung beberapa varian. Banyak negara digolongkan demokratis yang menerapkan sistem monarki konstitusional.

Ada negara seperti Singapura yang tak bisa digolongkan demokratis tapi perkembangannya baik. Kita juga menemukan ‘negara’ diskriminatif dan ekspansif seperti Israel yang jarang diusik, bahkan selalu disokong negara-negara Barat–yang menganggap dirinya sebagai penentu atau penilai maju mundurnya demokrasi di setiap negara.

Karenanya, isu demokrasi selalu kontradiksi dengan realitasnya. Praktiknya ada faktor kehidupan sosial, kepemimpinan politik, situasi kondisi geopolitik, dan sumberdaya alamnya. Makanya, mengapa Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab bisa adem dan terhindar tekanan demokratisasi yang didesak dunia internasional.

Selebihnya adalah ketidakmampuan penguasa mengelola daya dukung di dalam negerinya. Mubarak berupaya untuk bertahan karena masih didukung militer, keadaan yang tidak dimiliki Ben Ali.

Selain itu, negara-negara Barat belum yakin bahwa penguasa yang menggantikannya bisa mengendalikan kekuatan politik yang anti-Barat seperti Ikhwanul Muslimin. Faktor ini yang dulunya tak dimiliki Saddam Hussein sebagai penguasa Irak, sehingga kendati kokoh berkuasa ia bisa diinvasi pasukan multilateral yang dipimpin Amerika Serikat.

Sedangkan, penguasa Aljazair dikaruniai keuntungan lain karena menjadi alternatif pemasok gas ke Eropa selain Rusia. Jika negeri di Afrika bagian utara juga bergolak, Eropa akan menderita karena lonjakan harga gas dan pasokannya terancam, karena kawasan Aljazair dilewati pipa-pipa gas.

Hingga kini, kita sulit memprediksi hasil pergolakan di negara-negara Arab seperti kita tak bisa mengekspektasi bagaimana Saddam atau Ben Ali ditumbangkan. Bisa jadi akan muncul keseimbangan baru yang lebih demokratis. Utamanya melunak sikapnya terhadap kepentingan Barat dan tidak mengganggu eksistensi Israel.

Kita berharap negara-negara tersebut bisa melakukan reformasi yang demokratis tanpa kehilangan integritas dan visi. Sehingga, kesejahteraan rakyatnya terpenuhi.