imsitumeang

Archive for Februari, 2012|Monthly archive page

Partai Demokrat di Tengah Pusaran

In Uncategorized on f 28, 12 at 9:47 am

Ibaratan kapal besar yang dihantam badai berkepanjangan, Partai Demokrat sedang di tengah pusaran masalah. Partai penguasa (the ruling party) itu, kini tengah menghadapi hantaman badai berkepanjangan. Yang mencemaskan, kaptennya justru terlilit masalah. Apakah kapal besar itu bisa selamat, sangat tergantung awak lainnya. Bukan tidak mungkin partai ini gagal mengembalikan citranya yang anjlok.

M Nazaruddin yang awalnya mengguncang Partai Demokrat. Dugaan keterlibatan mantan Bendahara Umum Dewan Pimpian Pusat (DPP) Partai Demokrat itu dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring Sport City, Palembang, yang berusaha ditutup-tutupi sebagian besar elite Partai Demokrat, justru makin memojokkan partai itu. Partai Demokrat pun menjadi bulan-bulanan, setelah Nazaruddin serta beberapa saksi menarik-narik beberapa elite Partai Demokrat.

Tidak hanya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, tetapi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun terlilit persoalan. Nama-nama mereka kerap dikait-kaitkan dengan kasus suap wisma atlet, bahkan juga sering disebut-sebut saksi kasus wisma atlet di pengadilan. Masalah makin rumit karena elite Partai Demokrat terpecah. Ada yang semangat membela mereka, ada pula yang mengusulkan pelengseran Anas.

Masalah Partai Demokrat tidak karuan akibat ulah pengurusnya yang bak pendekar mabuk dalam serial cerita silat Cina, yang menyepak ke sana ke mari, memukul kiri kanan, tanpa mempedulikan apakah yang terkena hantaman lawan atau kawan. Perilaku mereka bukannya mengangkat citra Partai Demokrat, justru makin menjatuhkan pamor Partai Demokrat di mata rakyat.

Apa boleh buat, benang telah kusut, layang-layang yang sedang di udara makin berat terbangnya, terancam menukik ke bumi. Untuk menyelamatkan Partai Demokrat, petinggi di partai itu harus berupaya keras membersihkan namanya dari segala penyakit atau benalu. Kembali, ibarat kapal besar yang sedang di tengah pusaran masalah maka kapal besar itu bakal karam. Saatnya mengurangi muatan. Muatan apa pun harus rela dibuang, demi keselamatan kapal besar itu.

Jangan ragu. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat bersama jajarannya harus bersikap tegas. Jika betul beberapa elite partai itu terlibat kasus wisma atlet, juga kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Bogor, maka solusi satu-satunya ialah menggusur mereka. Jika ragu, partai itu kehilangan kepercayaan.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat mengonsolidasikan partai. Tindakan ragu-ragu seperti menyiapkan calon pengganti ketua umum tanpa menindak beberapa elitenya yang betul-betul bersalah malah memosisikan Partai Demokrat sebagai sasaran opini jelek dan negatif bahwa Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat berusaha menutup-nutupi keburukan yang ada. Jangan mempengaruhi hukum, tetapi Partai Demokrat mendukung penegakannya, meski harus mengorbankan pengurus.

Iklan

Indonesia Negara Otopilot

In Uncategorized on f 28, 12 at 7:55 am

Di lokasi strategis Jakarta terpajang spanduk-spanduk bertuliskan “Indonesia Negeri Autopilot”. Istilah autopilot (otopilot) dalam konteks perkembangan sebuah negeri bernama Indonesia bukan bermaksud puja-puji tapi sindiran. Sasarannya jelas: pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Memang begitu faktanya. Enak betul menjadi pemerintah. Sepertinya tak repot-repot mengatur negara. Ibarat pesawat yang terbang otopilot, Indonesia hidup otomatis tanpa pemerintahan. Negeri otopilot bermakna sebuah negeri yang rakyatnya bergerak tanpa bimbingan atau berjuang tanpa arahan.

Contohnya ekonomi yang bertumbuh 6,3% tahun 2011. Pemerintah tidur-tidur saja pun persentase pertumbuhan teraih dengan sendirinya. Tanpa perbaikan infrastruktur yang signifikan, toh Indonesia tetap bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi 8% tercapai jika Indonesia memiliki pilot alias pemimpin.

Contoh lainnya, pemerintah membiarkan pertumbuhan ekonomi itu mengurangi kemiskinan dengan sendirinya. Alhasil kemiskinan cuma berkurang 0,13%, jauh jika dibandingkan dengan patokan pemerintah, yakni 1% tiap tahun.

Pemerintah juga tak berupaya menegakkan hukum ketika terjadi konflik tanah. Tak mengherankan bila jumlah konflik agraria memesat, yaitu dari 22 kasus dan 5 orang korban tewas tahun 2010 ke 120 kasus dan 18 orang korban tewas tahun 2011.

Begitulah, pesawat otopilot yang terbang terlalu lama tidak selalu mulus landing dan take off. Di udara juga bisa terjatuh karena kehabisan bahan bakar, misalnya. Negara yang terlampau sering tanpa pemerintahan pun terjatuh karena rakyat habis kesabaran.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil alih kemudi negara untuk mengantarkan rakyat ke tujuan, yakni negara yang adil dan sejahtera.

Tanggapan miring pemerintah lantas terlontar karena menilai istilah itu menimbulkan mispersepsi di tengah rakyat bahwa Indonesia bak bergerak atau berjuang tanpa kontribusi pemerintah. Tak satupun negara tanpa pemimpin. Dan, pemimpin Indonesia bekerja demi kepentingan rakyatnya.

Misalnya, Financial Reform Institute (FRI) menyebut tulisan spanduk itu sensasi dan provokasi mereka berpikiran picik dan kebelet berkuasa. FRI menunjukkan fakta indeks kemiskinan menurun dari 2,08 persen di bulan Maret 2011 ke 2,05 persen di bulan September 2011, indeks ekonomi 6,5 persen tahun 2011 atau tertinggi di ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), dan indeks inflasi 3,7 persen atau terendah di kawasan Asia Pasifik. Banyak lembaga internasional memprediksinya bertahan.

Jangan lupa, prestasi Indonesia yang meraih kembali peringkat Fitch’s Rating dan Moody’s Rating setelah menunggu selama 14 tahun. Pemeringkatan itu setara investment grade atau negara yang layak menjadi lokasi berinvestasi. Keduanya menyatakan ekonomi Indonesia sanggup bertahan terhadap guncangan sebagaimana tahun 2008.

Menurut pemerintah, fakta ekonomi tersebut membuktikan bahwa menyebut Indonesia negeri otopilot merupakan pemutarbalikan. Tujuannya buruk, yakni memperlemah citra Indonesia. Pemerintahan Soeharto menghabiskan waktu 30 tahun untuk meraihnya, sementara pemerintahan Yudhoyono hanya 7 tahun.

Boleh saja penilaian Moody dan Fitch menjadi senjata pemerintah untuk menjawab tudingan bahwa negeri ini bukan otopilot. Tapi jangan lengah, sebab tantangan yang dihadapi tetap berat. Ingat, penurunan peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia versi Bank Dunia tahun 2011 menjadi 129 dari 183 negara di dunia merupakan penurunan dibanding tahun 2010, yakni di posisi 126.

Yudhoyono dan jajarannya jangan lupa diri, merasa sukses di bidang ekonomi. Yakinlah, investor tidak akan berebutan untuk menggelontorkan dananya ke wilayah Indonesia selagi di Tanah Air masih berkeliaran mafia (anggaran, hukum), koruptor atau pencoleng uang dan aset negara, keamanan tak kondusif, upah tenaga kerja yang kurang, dan belum lengkapnya sektor pendukung.

Jika Mengabaikan Tuntutan Warga

In Uncategorized on f 3, 12 at 12:46 pm

Tindakan anarkis menjadi pilihan warga untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Merusak aset negara sebagai wujud pelampiasan kemarahan pun marak. Tidak sekadar merusak pagar seperti di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, warga juga membakar kantor atau gedung pemerintah seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1).

Ribuan pengunjuk rasa membakar Kantor Bupati Bima dan beberapa gedung pemerintah sekitarnya di Sumbawa atas penolakan Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010. SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengekplorasi pertambangan emas di 24.980 hektar lahan Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu.

Belakangan setelah 15 ribuan warga membakar kantor bupati dan gedung pemerintah sekitarnya di Jalan Soekarno-Hatta, Bupati Bima resmi mencabut SK, Sabtu (28/1) 02.00 WITA. Surat itu mencabut tiga SK yang dikeluarkan, yaitu SK Kuasa Pertambangan (KP), SK perpanjangan IUP dalam SK Nomor 188 Tahun 2010, dan SK penghentian sementara kegiatan pertambangan.

Kendati kepolisian membantahnya, pencabutan itu atas desakan warga. Pemerintah hanya beralasan, Bupati Bima mencabutnya karena mempertimbangkan rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta stabilitas daerah.

Unjuk rasa yang berbuntut pembakaran juga menuntut pembebasan 56 orang warga yang ditahan aparat kepolisian karena memblokade jalan Pelabuhan Sape, 19-24 Desember 2011. Aksi diwarnai bentrokan antara warga dan aparat serta tembakan aparat kepada tiga pengunjuk rasa. Tuntutannya ialah pencabutan IUP PT SMN.

Persoalan menjadi rumit karena penegak hukum gagap menuntaskan kasus itu hingga sekarang. Huru-hara sebetulnya bisa dicegah jika pejabat pemerintah cepat merespons gejolak. Keadaan memanas setelah pemerintah daerah enggan menanggapi protes warga. Warga kian kesal lantaran pemerintah daerah tak kunjung tegas.

Ferry dikabarkan tidak di Bima, sedangkan pegawai yang panik menghadapi emosi warga justru meninggalkan kantor Bupati. Di tengah kekosongan ini, massa bertindak anarkistis. Kemarahan warga dilampiaskan dengan membakar kantor bupati dan gedung pemerintah di sekitarnya. Aksi seperti itu jelas tidak benar. Massa tidak hanya berunjuk rasa, tapi membuat kerusuhan.

Argumen aparat bahwa provokator memicu aksi ini bisa benar. Tapi, jika betul, provokasi tak bisa bertindak bila pejabat tidak mengabaikan tuntutan warga. Agar cooling-down, seharusnya jauh-jauh hari Bupati berkomunikasi intensif bersama warga guna membahas solusinya. Setelah pencabutan, pemerintah daerah bersama kepolisian menyosialisasikannya agar sebagian besar warga mengetahuinya.

Kalau IUP merugikan warga, Bupati semestinya segera mencabut SK. Setidaknya moratorium atau pembekuan sementara sambil sungguh-sungguh mengkajinya. Sayangnya pemerintah daerah alpa. Bupati ragu mencabut permanen SK demi alasan harus mengkonsultasikannya ke Jakarta agar memiliki kekuatan hukum. Sepertinya dia terlanjur menerima “sangu” sebagai kompensasi izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan, IUP merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah pusat tak bisa cuci tangan. Salah ucapan Menteri Koordinator bidang Perekonomian M Hatta Rajasa bahwa Bupati Bima bisa langsung mencabut izin eksplorasi PT SMN tanpa intervensi pemerintah pusat dan aturan tidak mengatur pemerintah pusat bisa mencabut izin yang diterbitkan kepala daerah. Apalagi, Bupati Bima ketika mengeluarkan izin PT SMN tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat.

Benar bahwa penerbitan dan pencabutan IUP menjadi kewenangan kepala daerah sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kerap tak terlibat dalam penerbitan izin dan tidak dapat memerintahkan pencabutan izin kepada kepala daerah. Pemerintah pusat seharusnya memonitor izin usaha pertambangan yang baru, khususnya di daerah yang dilanda konflik.

Kepala daerah tidak bisa seenaknya menerbitkan izin tanpa mengkoordinasikannya dengan pemerintah pusat. Apalagi tercatat 6.000 izin bermasalah karena tumpang tindih. Pemerintah harus berinisiatif untuk memperbaiki rumuskan kewenangan semacam itu tanpa menghilangkan esensi otonomi daerah dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Begitu pula pengusutan kasus penembakan tiga warga. Jakarta mengendalikan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dan bertanggung jawab membongkar tragedi kemanusiaan ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasinya berjenjang dari tingkat pusat yang disebut Markas Besar (Mabes) Polri ke tingkat kewilayahan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Tujuan Akhir Pembuangan Limbah B3

In Uncategorized on f 3, 12 at 12:27 pm

Pihak bea cukai menahan 113 kontainer berkapasitas 20 feet yang berisi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari Inggris dan Belanda di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 10 Januari 2012. Pemegang izin impornya ialah PT Hwang Hook Steel (HHS) yang beralamat di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten. Bergerak di bidang impor logam bekas, PT HHS mendatangkan limbah metal yang diolah menjadi berbagai jenis barang.

Limbah dipasok WR Fibers Inc, supplier scrap metal, plastic scrap, dan waste paper yang beralamat di Valley Vista Dr, Diamond Bar, California, Amerika Serikat. Barang tidak dikirim via pelabuhan Amerika Serikat tetapi Pelabuhan Rotterdam, Belanda, dan Pelabuhan Felixstowe, Inggris. Rinciannya, 24 kontainer dari Rotterdam dan 89 kontainer dari Felixstowe. Ternyata dokumennya fiktif. Di antara potongan logam yang diimpor, terdapat bahan berbahaya selain sampah kayu, plastik, ban bekas, yaitu cairan hitam seperti aspal dan serbuk.

Ketibaan limbah B3 memperkuat dugaan bahwa Indonesia menjadi negara tujuan akhir pembuangan limbah B3 negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Mafia internasional yang mengoordinirnya. Memiliki pelabuhan samudera berjumlah 2.000 yang terlalui jalur pelayaran internasional, posisi Indonesia menjadi rentan sebagai tujuan akhir pembuangan limbah B3.

Kendati Indonesia meratifikasi Konvensi Basel, perjanjian internasional untuk mengurangi perpindahan limbah B3 antarnegara, banyak negara maju yang mengakalinya. Maklum, bisnis ini bernilai besar. Perkiraan perdagangan limbah B3 di kawasan negara Asia bernilai jutaan dollar Amerika Serikat setiap bulan. Tarif pengolahan limbah, khususnya limbah B3, di negara maju bernilai US$ 5.000-10.000 per ton.

Tidak mengherankan jika banyak negara maju keberatan mengelola sampah itu di wilayah mereka. Ongkosnya lebih murah jika mereka membuang ke negara berkembang atau miskin. Ongkos membuang limbah B3 hanya US$ 50-100 per ton.

Greenpeace tahun 1010 mencatat, jaringan mafia pembuangan limbah B3 di Italia beranggotakan 26 perusahaan. Mereka mengontrol peredaran 3.000 ton limbah B3 per hari. Total bernilai US$ 4,8 juta. Sindikat ini menempuh banyak cara mengakali Konvensi Basel seperti memalsukan data pengapalan limbah atau membuangnya diam-diam di lokasi tersembunyi.

Jepang, misalnya, dikritik habis-habisan karena mengakali konvensi. Mereka memperdagangkan limbah berselubung kerjasama ekonomi dengan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (IJEPA) tanggal 20 Agustus 2007.

Perjanjian itu memuat kesepakatan perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi khusus buat Jepang. Masalahnya, daftar barang yang termasuk kesepakatan ialah limbah B3 seperti limbah bekas reaktor nuklir yang mengandung uranium, limbah kimia, dan limbah rumah sakit.

Aktivitas mafia internasional yang mengoordinir limbah B3 biasanya meningkat setiap menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia. Mungkin mereka mempelajari situasi kondisi politik kita. Belanda merupakan pengirim limbah B3 terbesar via Singapura.

Masalahnya, jaringan itu berpindah ke beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, dan Singapura. Amerika Serikat juga pengirim limbah B3. Mengantisipasinya, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 520/MPP/Kep/8/2003 melarang impor limbah B3. Peraturan itu mampu menangkal sedikit kenakalan negara maju mengakali Konvensi Basel.

Impor limbah B3 jelas berdampak terhadap lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, mereka menyelidiki dugaan pencemaran timah hitam logam bekas berkadar tinggi di Tegal yang terkenal sebagai pusat kerajian besi. Air tanah di satu kecamatan tercemar timah hitam. Kementerian menemukan dua keluarga yang anak-anaknya cacat. Darah mereka mengandung timah hitam berkadar tinggi.

Pemerintah jangan mengampuni perusahaan yang mengantongi izin impor limbah non-B3 Kementerian Perdagangan serta Kementerian Lingkungan Hidup tetapi dokumennya fiktif. Mereka melanggar antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU 10/1995 tentang Kepabeanan.

Wajar jika pemerintah geram kepada Inggris dan Belanda yang meratifikasi Konvensi Basel sebagai acuan ekspor-impor. Sejauh ini pemerintah menyurati Kedutaan Besar Inggris dan Belanda yang isinya meminta kejelasan outward manifest limbah B3. Sayangnya, Konvensi Basel tidak memuat sanksi kendati perdagangan limbah B3 ilegal tergolong tindak pidana yang merusak lingkungan.