imsitumeang

Archive for Mei, 2011|Monthly archive page

Subsidi BBM yang Mencekik

In Uncategorized on f 18, 11 at 10:55 am

Pemerintah tercekik politik anggaran buatannya. Karena mementingkan popularitas dan pencitraan ketimbang rasionalitas, pemerintah terjerat anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak.

Pemantik lonjakan subsidi ialah harga minyak dunia yang tinggi di kisaran US$ 100/barel. Sejak awal Mei lalu, harga pertamax Rp 9.050/liter atau dua kali lipat harga premium yang Rp 4.500. Akibatnya, pengendara yang mengonsumsi BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi. Beban anggaran pun bertambah.

Tetapi, pemerintah bergeming. Pemerintah memilih berbagai opsi masalah BBM yang telah dicoba, termasuk menaikkan harga BBM.

Pemerintah bertindak seolah-olah menaikkan harga BBM bukan persoalan, berapa pun biaya yang dikeluarkan untuk menyubsidi BBM maka pemerintah melakukannya. Sebab, pemerintah menganggap subsidi satu-satunya cara membantu perekonomian rakyat.

Padahal, anggaran subsidi tersebut habis terbakar di jalan raya, terutama oleh kendaraan pribadi. Lebih bermanfaat dan menguntungkan perekonomian kita apabila subsidi BBM dikurangi dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan transportasi.

Apakah pemerintah tidak berpikir bahwa transportasi yang massal, lancar, nyaman, dan aman mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan mereka beralih ke kendaraan umum.

Tidak rasional jika pemerintah menyubsidi harga BBM terus-menerus atau tanpa batas dan membiarkan rakyat tidak mengetahui bahwa kenaikan harga minyak mencekik anggaran negara. Pembodohan jika pemerintah membiarkan mereka memboroskan BBM yang didominasi energi fosil, yang tidak terbarukan dan bakal habis. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat untuk membatasi dan berhemat menggunakan BBM.

Sembari melakukan berbagai tindakan tersebut, pemerintah harus konsisten mengembangkan energi alternatif yang didominasi energi nonfosil, yang terbarukan dan tidak habis, serta menjamin tersedianya sejak hulu hingga hilir. Persoalannya, sejak kita mengalami krisis BBM, tidak terdengar dan terlihat program pemerintah mengembangkan energi alternatif.

Tanpa menafikan ledakan tabung gas di beberapa lokasi, pemerintah sukses mengonversi penggunaan BBM dari minyak tanah ke elpiji. Seharusnya, pemerintah juga bisa mengonversi penggunaan energi dari fosil ke nonfosil. Apalagi, penjuru Nusantara mengandung kekayaan sumber energi yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif.

Era minyak yang murah, berakhir. Kenyataan yang harus dihadapi. Tetapi, pemerintah jangan bunuh diri, karena mementingkan popularitas dan pencitraan ketimbang rasionalitas. Akibatnya, pemerintah tercekik politik anggaran buatannya.

Iklan

Realisasi Anggaran Belanja Negara yang Seret

In Uncategorized on f 18, 11 at 10:29 am

Penyerapan anggaran belanja negara masih seret. Penyerapan hanya sekitar 36% kendati periode tahun anggarannya memasuki bulan keenam. Misalnya, 10 kementerian/lembaga (K/L) kuartal I tahun 2011 mencatat penyerapan yang rendah atau rata-rata 3,5%. Padahal, 10 kementerian tersebut mendapat belanja modal terbesar, yaitu Rp 111,6 triliun atau 82% total anggaran belanja modal dalam APBN 2011 yang mencapai Rp 138 triliun.

Ke-10 kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan.

Kinerja tersebut termasuk lamban dibanding performa tahun anggaran silam. Beberapa alasannya, antara lain kabinet yang masih baru, sistem anggaran yang baru, dan pemegang kuasa anggaran yang juga baru. Faktor sesungguhnya yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal adalah tender dan pelaksanaannya terutama jika proyek fisik. Demikian penilaian Kementerian Keuangan.

Seharusnya, penyerapan anggaran bukan masalah. Karena, setelah tahun anggaran dimulai, sistem dan mekanisme penganggaran otomatis bekerja karena anggaran berdasarkan program yang bakal dilaksanakan. Bukan sebaliknya, anggaran mencari program.

Kelambanan penyerapan anggaran membuktikan kapasitas kabinet yang minim. Mengatasinya, kabinet memerlukan spirit get things done. Persoalannya, spirit itu sangat kurang dimiliki kabinet sekarang. Padahal, kapasitas kabinet yang terbatas dapat diatasi berkat spirit get things done. Kini, hampir delapan bulan kabinet terbentuk tetapi kinerjanya belum signifikan. Hanya wacana. Program kabinet sebelumnya pun tidak segera dieksekusi, malah kembali diwacanakan tanpa selesai. Padahal, atasan menteri-menteri kabinet adalah presiden yang sama.

Program “heroik” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, debottlenecking alias membuka “sumbatan” atau masalah perekonomian, justru tak lagi terdengar. Rapat kerja kabinet antara menteri dan gubernur di Istana Cipanas, Jawa Barat, serta rapat kerja kabinet plus gubernur yang diperluas di Tampaksiring, Bali, juga tak jelas implementasinya. Padahal, acara demi acara tersebut melahirkan agenda yang ambisius.

Tugas pemimpin antara lain menetapkan tujuan, kemudian menjaganya agar terlaksana sesuai target. Tantangan kepemimpinan presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan ialah menerobos kebuntuan dibantu anggota kabinet yang mengimplementasikan programnya, get things done. Membuka “sumbatan” perekonomian terutama proyek fisik yang dibiayai anggaran belanja negara.

Kita memprihatinkan kelambanan penyerapan anggaran belanja negara yang masih seret. Kendati digenjot semester berikutnya, kita merasa cemas, terutama menyangkut kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Apalagi, anggaran belanja negara meningkat dari tahun ke tahun. Jika tahun 2004 hanya sekitar Rp 400 triliun, kini Rp 1.126 triliun, atau bertambah hampir tiga kali lipat. Korelasinya adalah apakah lonjakan anggaran belanja negara mengurangi pengangguran dan kemiskinan? Bagaimana pengalokasian dan penggunaan uang sebanyak itu?

Anggaran belanja negara tahun 2011 dilengkapi indikator kinerja mulai dari penyediaan 3,2 juta tenaga kerja hingga ke penurunan kemiskinan antara 11,5-12,5%. Mereka yang seharusnya menjadi target utama realisasi anggaran belanja negara.

Kita berharap, anggaran belanja negara menjadi salah satu instrumen mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Jika tidak, realisasi anggaran belanja negara tahun 2011 bukan perkembangan riil di Indonesia.