imsitumeang

Archive for September, 2010|Monthly archive page

Konsentrasi Membangun Terganggu

In Uncategorized on f 29, 10 at 4:30 am

Semakin banyak teriakan, protes, atau keluhan, kapan kita bisa berkonsentrasi melaksanakan agenda pembangunan? Konsentrasi kita terus terganggu setelah kegaduhan oleh tarik-menarik kepentingan politik.

Teriakan, protes, atau keluhan yang menggugat semakin banyak belakangan ini seiring hiruk-pikuk yang menghebohkan, seperti kasus Gayus Tambunan dan mafia hukum, rekening gendut jenderal polisi, dana aspirasi partai politik dan parlemen, hingga pergantian kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri), ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa agung, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Wacana demi wacana ternyata menyita ruang publik disertai resonansi yang tinggi. Silang pendapat atau saling bersilat lidah mengisi ruang publik. Terkesan, wacana dan silang pendapat mengalahkan deru mesin pembangunan. Ya, wacana tentang pembangunan dikalahkan, bahkan melemah, di tengah ingar-bingar kegaduhan perpolitikan yang menjauh dari kepentingan rakyat sehari-hari.

Manuver elite cenderung tidak menjawab tuntutan kebutuhan rakyat, tetapi sering melenceng oleh tarik-menarik kepentingan politik. Sekalipun beberapa persoalan tertentu berhasil diterang-benderangkan, berkat tuntutan publik, kita tidak serta merta menjadikannya sebagai prioritas penyelesaian.

Celakanya, perhatian dan fokus kita untuk melanjutkan pembangunan justru kian kedodoran. Sensitivitas tidak menguat terhadap isu-isu krusial, seperti kemiskinan, pengangguran, ekologi, pendidikan, korupsi, dan infrastruktur. Persoalan kita berputar-putar di situ-situ saja.

Sangat terkesan, kaum elite dan rakyat memilih jalan sendiri-sendiri. Kaum elite di pemerintahan dan parlemen asyik dengan urusannya, sementara rakyat bergulat dengan persoalan sehari-harinya. Posisi rakyat tidak hanya tertekan akibat perilaku kaum elit di pemerintahan dan parlemen, lebih-lebih yang korup, tetapi mereka harus menghadapi kekuatan pasar dan perubahan zaman, termasuk dampak perubahan iklim.

Semacam diskoneksitas yang mengancam sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi yang dituntut untuk menjaga keutuhan serta kemajuan bangsa dan negara. Sungguh dikhawatirkan jika rakyat dibiarkan bergulat dengan persoalannya sendiri, sementara kaum elit di pemerintahan dan parlemen kehilangan konsentrasi melaksanakan agenda pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan kecerdasan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Setiap proses pembangunan tidak hanya membutuhkan perhatian dan fokus, tetapi juga sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi.

Jangan-jangan kaum elite dan rakyat memilih jalan sendiri-sendiri karena karena tidak ada lagi sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi. Lebih jauh ada yang berspekulasi, rakyat bergulat dengan persoalan sehari-harinya karena eksekutif dan legislatif tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Jika asumsinya begitu, ingar-bingar kegaduhan perpolitikan terkait kevakuman dalam bidang pembangunan. Selama energi konsentrasi kaum elite dan rakyat diarahkan ke agenda pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dan kecerdasan, ingar-bingar kegaduhan perpolitikan dengan sendirinya akan terdesak jauh ke belakang.

Iklan

Duit Menumpuk di Bank

In Uncategorized on f 29, 10 at 3:54 am

Dana yang menggunung di bank tanpa tersalurkan menandakan ada yang salah dalam sistem perekonomian kita. Solusi seluruhnya tidak bisa diharapkan dari sektor perbankan. Langkah konkrit Pemerintah untuk membenahi karut-marut sektor industri dan infrastruktur adalah kuncinya.

Data terakhir Bank Indonesia (BI) membuat mata terbelakak. Betapa tidak, angka undisbursed loan per bulan April 2010 yang lalu bernilai Rp 474 triliun atau menaik 76% dari tahun sebelumnya. Berarti, kendati bank memberikan komitmen untuk mengucurkan pinjaman, ternyata debitor tak tertarik mencairkannya. Hingga akhir Juni 2010, angkanya masih di atas Rp 400 triliun.

Pertambahan kredit yang menganggur jelas jauh lebih cepat dari pertambahan jumlah pinjaman yang dikucurkan bank. Total kredit yang disalurkan bank hanya Rp 106 triliun atau pertumbuhannya kurang 20% setahun terakhir. Angka tersebut menyimpulkan bahwa banyak pengusaha yang ragu untuk memanfaatkan kredit bank. Dampaknya, roda ekonomi tak bergerak selincah yang diharapkan.

Jika berpaling sejenak ke belakang, fenomena ini bukan yang baru. Biang keroknya belum berubah. Bunga bank yang tinggi salah satunya. Bunga pinjaman, yang kini anteng di kisaran 14-17%, dianggap kelewat tinggi. Akibatnya, meski komitmen bank untuk mengucurkan kredit dikantongi, pengusaha tak mencairkannya dan berharap bunga tersebut turun. Pilihan lainnya, mereka beralih ke bank-bank di luar negeri, yang menawarkan bunga jauh lebih rendah.

Ketidakpastian perekonomian dunia sebagai imbas krisis Yunani juga memperkuat alasan pengusaha menunda pencairan kredit. Tapi, jika angka undisbursed loan di sektor infrastruktur hingga 40% maka tak adil jika menyalahkan faktor bunga dan ketidakpastian perekonomian dunia sebagai penyebab. Fenomena mandeknya proyek-proyek jalan tol membuktikannya.

Pencairan kredit untuk proyek jalan tol terganjal berbagai hambatan investasi, seperti urusan pembebasan tanah. Berbelitnya tetek-bengek perizinan di proyek infrastruktur juga kerap memperumit persoalan. Faktor-faktor tersebut membuat pengusaha terpaksa menunda niatnya mencairkan kredit. Sebab, mereka tak mau beban bunga kreditnya terus bertambah, sementara laba yang diharapkan tak kunjung dinikmati.

Gambaran kenyataan ini menjelaskan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Kemudahan berinvestasi, pemangkasan biaya tinggi, pemberantasan praktik pungli, dan pembenahan infrastruktur di dalam negeri menjadi persyaratan yang sejak dulu dituntut investor domestik dan asing.

Tanpa itu semua, kita sulit berharap investasi akan membaik seperti yang diangan-angankan. Investor akan memilih membiakkan duitnya di bank untuk mendulang untung ketimbang bertaruh lewat proyek investasi yang dibiayai kredit bank.

Manuver Polisi dan Jaksa

In Uncategorized on f 21, 10 at 2:20 am

Polisi dan jaksa bermanuver! Bukan peristiwa biasa menjelang pergantian pucuk pimpinan kepolisian dan kejaksaan.

Sungguh tidak elok manuver jenderal-jenderal polisi yang merasa bakal terpilih sebagai calon pengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian adalah institusi yang tidak terikat kepentingan siapa pun, karenanya mereka harus netral. Bila mereka merasa bakal terpilih jika membentuk kelompok pendukung atau berafiliasi dengan kelompok tertentu berarti mereka memosisikan dirinya sebagai bagian kelompok itu. Setidaknya mereka terikat utang budi bila kelak terpilih sebagai pucuk pimpinan kepolisian.

Kasak-kusuk terlihat dan terasa menjelang pergantian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bulan Oktober nanti yang makin dekat. Para kandidat mulai rajin menyambangi petinggi partai politik, ada pula yang tiba-tiba bertandang ke kantor penggiat hak asasi manusia. Yang lainnya gencar melobi petinggi media massa. Tujuannya apa lagi kalau bukan demi menggalang dukungan.

Penggalangan dukungan seperti ini membuktikan bahwa petinggi kepolisian belum berhasil untuk melepaskan dirinya dari kekuatan di luar institusinya. Dukungan Presiden, yang berhak untuk memilih calon Kapolri, pun dianggap belum cukup. Mereka belum merasa aman tanpa dukungan partai politik, tokoh publik, organisasi massa, bahkan makelar jabatan.

Cara seperti ini berbahaya karena beberapa alasan. Kesatu, melestarikan tradisi bahwa untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi maka mereka harus membentuk kelompok pendukung atau berafiliasi dengan kelompok tertentu. Tidak hanya kelompok pendukung di internal kepolisian, juga di eksternal. Yang terjadi kemudian, politisasi ke dalam maupun ke luar.

Kedua, mengacaukan mekanisme meritokrasi berdasarkan kompetensi dan profesionalitas. Kompetensi dan profesionalitas tidak menjadi faktor utama tapi justru dukungan karena koneksi yang dianggap faktor utama. Makanya, seorang polisi yang profesional tapi menjaga jarak dari kelompok pendukung atau tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu akan tersingkir dari bursa pencalonan. Padahal, justru polisi yang bebas dari kepentingan pihak mana pun yang dibutuhkan masyarakat.

Tak kurang berbahaya adalah “tawar-menawar”. Kandidat yang membutuhkan dukungan menjanjikan imbalan kepada pendukungnya yang dibayar setelah terpilih. Kemudian, gampang ditebak: ketika polisi bekerja, terjadi konflik kepentingan yang mengacaukan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang menegakkan hukum.

Presiden harus menegaskan bahwa ia tak terpengaruh oleh manuver tersebut. Penegasan ini dibutuhkan. Tapi penting lagi adalah mempertanggungjawaban kepada publik nama calon yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa pun calonnya, dia harus memiliki rekam jejak yang baik, antara lain komitmen dan konsistensi menegakkan hukum yang sungguh teruji.

Dia harus tegas tidak hanya menjaga ketertiban hukum di masyarakat tapi juga menjaga kebersihan organisasinya. Artinya, dibutuhkan figur Kapolri yang tidak hanya berani menindak ke luar tapi juga ke dalam organisasinya. Jika Kapolri yang baru mampu menunaikannya, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian perlahan-lahan akan kembali bangkit.

Demikian pula dengan manuver Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Manuver mereka hanya menguatkan opini bahwa kejaksaan termasuk salah satu institusi yang sulit direformasi. Untuk apa mereka mendesakkan keinginan agar Jaksa Agung (Jagung) pengganti Hendarman Supandji harus berasal dari jaksa karier jika menyadari kejaksaan membutuhkan perubahan. Berkali-kali terbukti, Jaksa Agung dari internal kejaksaan sulit membersihkan institusinya.

Organisasi jaksa itu mengklaim aspirasi tersebut mewakili suara 8.479 jaksa se-Indonesia. Juru bicara PJI, Chuck Suryosumpeno, yang menggelar konferensi pers di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu, mengatakan akan meneruskan harapan mereka kepada Presiden.

Langkah mereka segendang sepenarian dengan sikap petinggi kejaksaan. Sebelumnya, Hendarman menyodorkan delapan calon penggantinya kepada Presiden untuk diseleksi dan diajukan ke DPR. Semua kandidat yang disodorkan dari internal kejaksaan.

Keinginan PJI tersebut ganjil karena tanpa argumen yang logis. Mereka tidak menjawab pertanyaan publik: apakah reformasi kejaksaan akan berhasil jika tetap dipimpin figur internal? Padahal, isu sentral ini harus menjadi pertimbangan untuk menentukan calon Jagung.

Harus diakui, kejaksaan bersama kepolisian adalah institusi penegak hukum yang belum berhasil untuk mereformasi dirinya. Jargon “satu dan tak terpisahkan” institusi ini justru disalahgunakan untuk menutup-nutupi penyelewengan dan praktik tak sehat lainnya yang dilakukan para jaksa. Dalam keadaan seperti ini, kita sulit mengharapkan kejaksaan sanggup memerangi korupsi. Ibaratnya, sapu yang kotor tak bisa membersihkan lantai yang kotor.

Para jaksa tak boleh melupakan misi utama memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana ditekankan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Melalui reformasi, kejaksaan harus diarahkan untuk menegakkan hukum. Karenanya, semangat undang-undang ini membuka kemungkinan figur Jagung bukan jaksa karier. Bahkan, tidak disyaratkan ia harus pegawai negeri sipil seperti jaksa biasa.

Misi utama itu yang semestinya menjadi patokan Presiden untuk menentukan kandidat Jagung. Jika di antara calon internal kejaksaan tak ada yang layak dan mampu membersihkan institusinya, Presiden harus berani mengajukan calon eksternal.

Aspirasi PJI pun tidak relevan karena kejaksaan bukan organisasi semacam partai politik yang pemilihan ketuanya berdasarkan suara anggota-anggotanya. Kejaksaan adalah institusi Pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan penuntutan dan wewenang lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Figur yang memimpin kejaksaan ditentukan Presiden dan DPR.

Sikap sebagian polisi dan jaksa yang bermanuver menjelang pergantian pucuk pimpinan kepolisian dan kejaksaan jelas-jelas membuktikan bahwa kepolisian dan kejaksaan memerlukan pembenahan yang serius dan segera.

Keteguhan Sikap Seorang Obama

In Uncategorized on f 3, 10 at 2:24 pm

Barack Hussein Obama, Presiden ke-44 Amerika Serikat, melakoni yang bisa diungkap dengan frasa Obama seorang versus mayoritas rakyatnya. Ia menempuh resiko kehilangan popularitas: menolak aspirasi masyarakat yang berkeberatan jika rencana pembangunan Cordova House sebagai pusat kegiatan Islam dekat Ground Zero, New York. Baru kali ini presiden keturunan Afrika-Amerika Serikat yang pertama itu menghadapi mayoritas rakyatnya—sebagian mungkin pendukungnya.

Obama berpendapat bahwa umat (minoritas) muslim berhak menunaikan ibadahnya seperti umat beragama lain di Negeri Abang Sam ini. Ia sekubu dengan Walikota New York Michael Bloomberg, yang mengatakan “akan menjadi hari yang menyedihkan untuk Amerika” jika penentang memblokir rencana tersebut berikut masjid di atas tanah pribadi setinggi 13 lantai, yang diurus menurut prosedur hukum lokal, yang posisinya tidak jauh dari lokasi lokasi reruntuhan gedung World Trade Center (WTC) di kawasan Manhattan akibat serangan teroris 11 September 2001.

Rencana pembangunan itu juga ditentang politikus konservatif. Sejumlah politikus Partai Republik yang menentang bertekad menggunakan isu ini untuk merebut mayoritas kursi Kongres dari Partai Demokrat dalam pemilihan parlemen Amerika Serikat, November nanti. Mereka keberatan lokasinya, yang hanya dua blok jauhnya dari lokasi reruntuhan dan rencana tersebut hanya melukai perasaan keluarga ribuan korban.

Di tengah perdebatan, warga muslim, kristiani, Yahudi, dan kelompok-kelompok sipil Amerika Serikat berkoalisi atas nama New York Neighbors for American Values. Mereka mendukung sepenuhnya mendukung rencana tersebut, karena perdebatan itu menimbulkan ketakutan dan perpecahan. Koalisi yang terdiri atas sekitar 40 kelompok sipil dan agama tersebut berjuang menegakkan kebebasan sesuai konstitusi Amerika Serikat. “Kita tidak diserang oleh dunia muslim,” Donna O’Connor berteriak selaku juru bicara kelompok September 11th Families for Peaceful Tomorrows.

Dari kejauhan, kita mengagumi keteguhan sikap Obama mempertahankan nilai-nilai prinsipiil yaitu kebebasan beragama, kendati karenanya ia menempuh resiko. Padahal, belum lama berselang Obama yang menjabat sejak 20 Januari 2009 menggantikan George Walker Bush itu meluncurkan kebijakan yang populis setelah mengegolkan undang-undang reformasi kesehatan. Ia juga dipuji lantaran memaksa British Petroleum (BP) membersihkan tumpahan minyak mereka di Teluk Meksiko.

Namun, bagi lulusan Universitas Columbia dan Sekolah Hukum Universitas Harvard ini, popularitas bukan persoalan harus selalu harus dibela mati-matian. Menurut lelaki kelahiran Honolulu, Hawaii, 4 Agustus 1961, yang sejak awal kampanyenya menawarkan “perubahan” itu, cara pandang mayoritas rakyatnya yang syakwasangka terhadap Islam (malahan Islamofobia) harus dikoreksi.

Jika 44% koresponden jajak pendapat yang dimuat Time menganggap bahwa membangun masjid tak jauh dari Ground Zero sebagai pelecehan terhadap korban peristiwa 11/9 berarti mereka mempercayai Islam dan teror yang menewaskan 2.600 orang itu sebagai perkara tak terpisah. Sebagian responden juga mempercayai bahwa Islam mendorong aksi kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Akhirnya, 61% koresponden menolak rencana itu—yang disimpulkan Time sebagai Islamofobia.

Ketidaktahuan yang cenderung syakwasangka ini hendak diluruskan anak pasangan Barack Hussein Obama, Sr, seorang Kenya dari Nyang’oma Kogelo, Distrik Siaya, Kenya, dan Ann Dunham, seorang Amerika Serikat dari Wichita, Kansas. Tak ayal, kekecewaan kebanyakan rakyat Amerika Serikat yang setahun lalu memilihnya pun membubung. Setelah pernyataan dukungannya, bertambah banyak warga Amerika Serikat yang mempercayai ia seorang muslim.

Jajak pendapat yang dikumpulkan Pew Forum on Religion and Public Life membuktikan 18% warga Amerika Serikat meyakini Obama seorang muslim. Angka tersebut menaik dari jajak pendapat sebelumnya, Maret 2009, yang hanya 11%. Bahkan, 43% responden mengaku tidak mengetahui agama yang dianut Obama.

Gedung Putih menegaskan bahwa Obama seorang Kristen. Penegasan yang disampaikan menyusul polling tersebut. “Presiden sudah jelas seorang Kristen. Dia berdoa setiap hari. Dia berkomunikasi dengan penasihat agamanya setiap hari,” juru bicara Gedung Putih Bill Burton menepis dugaan itu. Tentu saja isu ini tak menguntungkannya.

Obama pun berkali-kali menegaskan bahwa yang dilakukannya hanya membela nilai-nilai Amerika Serikat. Karena itu, berbeda dengan pendapat penentang rencana itu, Obama justru menolak mengaitkan teror 11/9 dengan muslim Amerika Serikat. Bersama Walikota Bloomberg, ia membedakan muslim di Amerika Serikat dengan teroris sebagai musuh bersama yang mengancam Amerika Serikat hingga kini.

Berkat keyakinannya, diam-diam Obama yang diketahui masih memahami dan berbicara bahasa Indonesia secara sederhana ini mengirimkan pesan khusus yang luhur: Amerika Serikat juga tanah air bagi minoritas muslim di sana. Mereka pun mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti umat beragama lainnya untuk mempertahankan Amerika Serikat.

Dalam pidato kemenangannya di depan ratusan ribu pendukungnya di Taman Grant di Chicago, Obama menyatakan bahwa “perubahan telah tiba di Amerika.” Presiden yang disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat tanggal 20 Januari 2009 ini membuktikan konsistensinya.

Memindahkan Ibukota Negara

In Uncategorized on f 2, 10 at 1:01 pm

JAKARTA ibukota yang sarat beban. Jakarta kewalahan menanggungnya akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya saat menginjak usia ke-483. Sedikitnya tiga masalah yang rutin menghantui Jakarta: banjir yang rutin, lalu lintas yang macet, dan ruang terbuka yang minim.

Banjir menjadi momok karena sungai, situ, dan tanah di ibukota tak lagi menampung curahan air hujan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hanya mengeruk alur sungai atau membeton kanal-kanalnya serta membebankan alirannya ke kanal-kanal sungai. Pemerintah Provinsi gagal memperluas ruang serapan air, padahal tata kelola air yang tambal sulam justru menjadikan persoalan banjir tak selesai.

Kemacetan menambah beban Jakarta. Lalu lintas yang tak bergerak adalah menu sehari-hari bagi pengendara. Pertambahan jumlah kendaraan (motor, mobil) yang melebihi kapasitas jalan. Akibatnya, asap kendaraan memperburuk kualitas udara dan memosisikan Jakarta sebagai ibukota terpolusi ketiga di dunia menyusul Meksiko dan Bangkok.

Luas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta gagal mencapai persentase yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang menyebutkan, setiap provinsi idealnya memiliki ruang terbuka hijau seluas 30% dari total wilayahnya. Tapi kini hanya 9,6% yang di bawah target yang dicanangkan Pemerintah Provinsi, yakni 14% dari total 657 km² luas wilayahnya.

Alhasil, beberapa julukan yang tidak enak ditujukan ke Jakarta. Ada yang menyebutnya kota stroke, yang pembuluh darahnya menyempit ke otak, bahkan pecah. Ada yang mengucapnya kota usus buntu yang terinfeksi sehingga harus disembelih. Semua julukan menandakan betapa sarat beban Jakarta sebagai ibukota negara. Penyakitnya komplikasi.

Jelaslah, Jakarta mengandung beragam masalah. Julukan-julukan itu dahulu ditujukan ke Bangkok, ibukota Thailand. Sekarang, menjadi gelar ibukota negara Republik Indonesia yang berulang tahun kemerdekaan yang ke-65. Celakanya semua ditanggung tanpa malu, apalagi perasaan bersalah, bahkan membiarkan.

Tentu saja elite negara tidak merasakannya. Sebab, mereka lancar melewati lalu lintas setelah menggusur penggendara lainnya dari jalan-jalan. Mereka tidak merasa terdesak untuk memperbaiki transportasi berikut layanannya agar murah dan aman dinikmati warganya.

Jakarta juga krisis air bersih. Umumnya warga menyedot air tanah karena perusahaan air minur yang dimiliki pemerintah provinsi tidak menyediakan air bersih.

Jakarta pun diliputi udara kotor. Sangat terasa sebagian akibat buangan kendaraan yang disemburkan melalui knalpot.

Daftar penyakit tersebut panjang, sehingga disimpulkan bahwa Jakarta tidak lagi layak menjadi ibukota negara. Jakarta tidak memiliki daya dukung untuk memikul beban yang sarat, baik sebagai ibukota negara dan ibukota provinsi sekaligus maupun sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan negara sekaligus.

Jadi, memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan negara ke kota lain sangat cocok. Mengapa harus di Pulau Jawa? Palangkaraya di Kalimantan atau Makassar di Sulawesi patut dipertimbangkan.

Bahkan, lebih radikal lagi, yaitu mendistribusikan pusat-pusat kekuasaan negara ke berbagai kota. Jangan dibiarkan menumpuk di satu kota saja.

Misalnya, Mahkamah Agung dipindah ke kota kecil, sehingga putusan hakimnya terpantau siapa saja yang mondar-mandir ke kantornya. Demikian pula Mahkamah Konstitusi dipindah ke kota kecil lainnya, sehingga putusan hakimnya mengawal konstitusi. Bisa dipertimbangkan Bukittinggi untuk Mahkamah Agung dan Batu untuk Mahkamah Konstitusi.

Semuanya pemancing kreativitas. Menyebut satu atau dua kota kecil sebagai contoh hanya hendak menunjukkan betapa luas Tanah Air kita. Nusantara yang kaya raya beserta bentang alam yang memungkinan sebagai solusi untuk terbebas dari siksaan ibukota negara yang berpenyakit komplikasi.

Relokasi pusat-pusat kekuasaan berdampak ikutan, yaitu meredistribusi pusat-pusat pertumbuhan. Jakarta kelak hanya ibukota DKI Jakarta dan pusat bisnis, sehingga ia terbebas dari penyakit stroke dan infeksi usus buntu yang berkepanjangan.

Bila beberapa masalah tak terselesaikan, Jakarta menjadi ibukota yang kurang layak dihuni.