imsitumeang

Mengapa Tidak Menjadi Terpidana yang Dipenjara?

In Uncategorized on f 24, 16 at 6:20 am

Suasana politik hari-hari ini menjadi ujian bagi bangsa ini. Para pendiri bangsa menyetujui konsensus kebinnekaan sebagai jawaban untuk menyatukan seluruh elemen negeri yang majemuk atau beragam dalam bingkai kebangsaan. Menaati konsensus dalam konteks kebangsaan adalah mutlak. Sikap menghormati kebinnekaan dalam bingkai kebangsaan bukan perjuangan yang mudah. Terjadi pertaruhan.

Setelah ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui unggahan resmi laman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merusak harmoni sekaligus menggerogoti fondasi kebinnekaan, maka ikhtiar umat Islam yang menuntut tanggung jawab calon gubernur DKI Jakarta itu merupakan hak konstitusional. Para pendemo tanggal 4 November 2016 dan waktu-waktu berikutnya bukan pihak yang salah memaknai kebhinnekaan, apalagi memaksakan pahamnya yang benar. Kewajiban konstitusional pemerintah, termasuk kepolisian, untuk mengawal demo sekaligus memastikan aspirasinya tersampaikan.

Sikap pendemo dan negara bukan persoalan kalah menang. Ungkapan ‘negara tak boleh kalah’ adalah jargon yang klise, apalagi jargon ‘aksi bela Pancasila’, ‘aksi bela NKRI’, ‘parade Bhinneka Tunggal Ika’, hingga ‘Tolerun atau Tolerance Run’. ‘Aksi bela Islam’ bukan upaya perongrongan terhadap Pancasila dan NKRI. Tudingan terhadap para pendemo makin tidak tidak relevan jika Pemerintah menuding mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kepolisian jangan mematikan kepercayaan publik terhadap hukum, serta mengesankan bahwa hukum hanya alat kekuasaan untuk memberangus atau menindas seperti anasir Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Muhammad Tito Karnavian yang menuduh pihak-pihak tertentu tengah memanfaatkan suasana politik saat ini untuk menjatuhkan pemerintah alias makar. Kendati sebatas deteksi dini, isu makar itu dimunculkan di tengah polarisasi masyarakat yang makin nyata.

Kita menghargai upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus menerus menggalang pertemuan dengan elite-elite untuk menurunkan tensi politik yang kian memanas. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Presiden mengingatkan betapa pentingnya menguatkan semangat pluralisme sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Gaya politik ala Jokowi itu menyejukkan meski masih bersama kalangan elite. Sepatutnya Jokowi melanjutkan upaya itu dengan menjalin komunikasi politik yang cair dengan rakyat.

Namun, sasaran komunikasi politik Jokowi tidak tepat. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya, justru melarang warganya membawa simbol-simbol organisasi selama demo itu. Demikian pula, tika tepat jika Jokowi menemui Prabowo Subianto. Tindakan Jokowi salah karena enggan menerima para pendemo, terkesan menghindar karena mencari-cari kesibukan lain yang tidak mendesak. Mengapa Jokowi terkesan melindungi Basuki? Pertanyaan itu akan terjawab suatu ketika nanti.

Mengapa Ahok harus dipenjara? Kasus yang menimpa Ahok bukan yang pertama. Kasus serupa juga menimpa orang-orang sebelumnya. Terhadap mereka, hukum ditegakkan. Pasal dan ayat dalam kitab hukum pidana tidak mengharuskan pengadilan untuk menyidangkan niat Ahok. Kalimat yang menista adalah fakta yang tidak mungkin dihilangkan atau direkayasa dalam bentuk apa pun. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri memang menetapkan gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut sebagai tersangka tanpa penahanan. Keputusan tersebut membuktikan bahwa hukum di Tanah Air masih tegak. Polisi menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

Namun, penersangkaan Ahok tetap menyisakan pro-kontra, karena dia tidak menjadi terpidana yang dipenjara. Padahal, ucapan Ahok adalah pemicu aksi 4 November 2016 yang menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang mengganggu stabilitas nasional. Kata-kata sinis “dibohongin pakai…” memenuhi kriteria penistaan agama. Ahok yang tak kunjung ditahan justru menimbulkan masalah yang rumit. Terbukti Ahok kembali dilaporkan karena menuduh pengunjuk rasa menerima bayaran. Ahok berurusan dengan hukum, tidak lain tidak bukan, karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Seperti peribahasa: siapa menabur angin akan menuai badai. Ahok yang seorang pemimpin dan figur publik harus menerima risiko atas perilakunya.

Kita mewanti-wanti Tito agar tak meremehkan kasus ini. Tidak hanya sibuk menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus pencemaran nama, penghasutan, dan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) — entah siapa yang dicemarkan, siapa yang dihasut, dan SARA apa yang terhasut. Pro-kontra yang tiada habisnya tentu saja hanya menguras energi. Rakyat akan menjadi korban ketika kekisruhan atau gonjang-ganjing tidak segera selesai. Guncangan akibat perbedaan sikap politik yang terjadi tidak hanya di ibukota negara.

Pihak-pihak yang pro-kontra terlanjur terbelah ekstrem. Pembela Ahok jangan memperluas kasus Ahok ke persoalan lain seperti menyangkut-pautkannya dengan isu etnik Cina dan agama Kristen. Kasus Ahok bukan isu SARA karena masih banyak pemimpin yang beretnik Cina atau beragama Kristen yang dihormati karena ucapan dan tindak-tanduknya. Jangan mendramatisasi kasus Ahok sebagai rencana mengudeta pemerintahan yang sah. Kita makin matang berdemokrasi karena menyepakati pemilu sebagai satu-satunya cara melakukan pergantian kepemimpinan.

Begitu pun pihak yang anti-Ahok, jangan memperluas isu Ahok di luar kerangka penegakan hukum. Tetaplah fokus mengawal keberlanjutan proses hukum kasus Ahok, bukan memproduksi isu-isu lain seperti memunculkan gerakan #RushMoney2511.

Bila saling percaya masih sulit terbentuk karena perbedaan kepentingan politik, semua pihak hendaknya berhati-hati atau mewaspadai kekuatan yang mencoba memecah belah dan mengadu domba bangsa seperti diingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Isyarat tersebut dikembangkan media-media asing. Beberapa media terkemuka mengerangkakan dinamika pemilukada DKI Jakarta sebagai “pertarungan SARA”. Media-media asing memberitakan tujuan demo untuk mengkriminalkan seorang Basuki yang Cina dan Kristen. Terjadi framing yang membelokkan maksud.

Membangun kerukunan di antara anak bangsa tidak mudah seperti ucapan founding father  Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Tapi perjalanan sejarah bangsa ini meneguhkan tekad semua anak bangsa: Indonesia final! Bangsa ini sejak dulu mempunyai akar kukuh dalam urusan tenggang rasa. Kalau tidak, bangsa ini tidak cuma terpolarisasi, tapi juga tertelan huru-hara zaman.

Umat Islam sebagai elemen mayoritas bangsa ini setia bertenggang rasa tanpa basa-basi melalui praktik toleransi. Umat Islam tak berpura-pura bertepa selira. Sebagai pemimpin, Ahok semestinya mempunyai etika dan moral, kecerdasan emosional, dan memahami betul bahwa ucapan dan tindak tanduknya akan bersinggungan dengan publik. Apalagi menyangkut isu sensitif. Merajut kembali saling percaya tidak mudah, tapi fondasi nation state Indonesia yang terbentuk adalah saling percaya itu.

Unjuk Rasa yang Bermartabat

In Uncategorized on f 7, 16 at 9:39 am

Di bawah naungan langit certah, jutaan massa berunjuk rasa di Jakarta sehabis shalat Jumat (4/11). Menyebut dirinya sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), mereka memadati Masjid Istiqlal sejak pagi hari. Massa berbagai organisasi longmarch memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Mereka berbaris rapi sembari mengibarkan panji-panji Islam. Sebagian mereka dari luar Jakarta. Massa di arah lainnya juga bergerak ke arah yang sama. Misalnya, warga Muhammadiyah bergerak dari jalan Menteng Raya. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Amien Rais menyampaikan khutbah Jumat di Masjid At Taqwa dalam kompleks kantor PP Muhammadiyah sebelum aksi damai.

Peristiwa ini bukan aksi massa biasa. Mereka menuntut keadilan demi tegaknya kemuliaan agama dan supremasi hukum. Umat Islam menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipenjara karena tudingan Ahok kepada Alquran sebagai alat untuk membohongi umat Islam dalam memilih pemimpin. Ahok menyatakannya saat mempresentasi program budidaya perikananPemprov DKI Jakarta yang menggandeng Sekolah Tinggi Perikanan di Kepulauan Seribu tanggal 30 September 2016, “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat Almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.”

Kasus penistaan itu memunculkan ukhuwah di antara umat Islam. Takbir dan shalawat mengalun. Bendera merah putih mengiringi ayunan tangan dan langkah kaki mereka. Tanpa emosi yang meledak-ledak. Mereka menolak penistaan terhadap kitab suci Alquran. Aksi yang sama juga terjadi di berberbagai daerah. Mengutip ucapan Amien, Allah menggerakkan hati umat Islam memperjuangkan agamanya tanpa koordinator yang kharismatik.

Masyarakat spontan menyalurkan beragam donasi, baik makanan minuman maupun uang. Tokoh Tionghoa Jaya Suprana menyumbang makanan minuman untuk demonstran yang menginap di Masjid Istiqlal. Dapur umum juga menyediakan makanan minuman. Relawan bersiaga memberikan bantuan kesehatan. Relawan lainnya memungut sampah dan membagikan air. GNPF MUI dimotori tokoh-tokoh seperti Bachtiar Nasir, Muhammad Arifin Ilham, dan Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq. Juga bergabung Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym, Rhoma Irama, Muhammad Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ratna Sarumpaet, Lily Chodidjah Wahid, dan Sukmawati Soekarnoputri.

Umat Islam menepis kekhawatiran yang berembus menjelang hari aksi, bahwa unjuk rasa anarki dan pelabelan mereka sebagai kelompok garis keras. Sejak awal, aksi damai ini diprovokasi dan digembosi sejumlah pihak yang tengah panik dan bingung karena gagal membersihkan “noda hitam” Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam beragam cara—melempar isu-isu yang menyesatkan seperti ditunggangi dan dibiayai aktor politik, dimotivasi sentimen anti-Cina dan anti-Kristen yang memecah belah persatuan bangsa.

Umat Islam mencintai negerinya, tak mungkin bertindak ricuh. Mereka juga mencintai agamanya. Karena itu, mereka menentang penistaan terhadap kitab sucinya. Gerakan massa sebagai respons atas penistaan. Umat Islam menuntut keadilan terhadap pelaku penistaan. Jadi, desakan agar pemerintah menegakkan hukum. Umat Islam menghendaki kehidupan dalam kebhinnekaan yang bermartabat.

Merujuk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Chairman of the Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Muhammad Din Syamsuddin, pihak-pihak tertentu jangan memanaskan suasana bahwa unjuk rasa itu mengganggu kebersamaan dan menggoyahkan kemajemukan. Hidup dalam negara yang menjaga dan memelihara keberagaman agar semua kalangan menghormati satu sama lain. Hidup tanpa penistaan atas agama yang dianut warga lainnya.

Sayangnya, niat massa untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terwujud. Presiden meninggalkan Istana Merdeka beberapa jam sebelum massa mendekati Istana Negara. Padahal, mereka ingin menyampaikan aspirasinya. Aparat keamanan berjaga sebelum massa terkonsentrasi. Kawat berduri terpasang di sepanjang jalan Medan Merdeka Utara. Konsentrasi massa terbesar di sekitar Masjid Istiqlal. Menjelang shalat Jumat, massa terkonsentrasi di sejumlah titik sejak jalan Medan Merdeka Selatan hingga jalan Medan Merdeka Barat.

Presiden menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, untuk meninjau perkembangan pembangunan kereta. Jokowi semestinya menemui massa itu karena mereka adalah rakyatnya sendiri, bukan musuh. Padahal, Jokowi dikabarkan dijadwalkan tidak ke luar kantor. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden menegaskan tidak meninggalkan Ibukota Negara saat demonstrasi.

Kita sangat menyayangkan situasi kondisi damai sejak pagi hingga petang ternoda oleh kericuhan yang dilakukan sekelompok orang yang bergabung tiba-tiba dari arah samping demonstran. Tiba-tiba terdengar suara tembakan menggelegar di atas langit Jakarta tepat di depan Istana Negara. Mobil Barracuda menyemburkan cahaya ke atas langit dan menukik mengkilat keemasan. Nyala keemasan membentuk kabut merah. Blush… Asap menyebar menyergap hidung dan mata. Door… duug… door… duug susul menyusul tembakan terdengar berdebam.

Takbir menggema di hamparan jalan Medan Merdeka Barat yang selemparan batu dari Istana Negara. Polisi memegang pentungan dan perisainya merangsek maju. Lampu–lampu mobil baja itu berkelap-kelip. Gemuruh riuh di sana-sini. Brrmmm… mobil water cannon menderung menyemburkan ribuan kubik air tak henti-hentinya.

Kericuhan diperkirakan karena ketidakpastian Jokowi menemui massa yang menuntut penegakkan hukum atas penistaan agama yang dilakukan Ahok.  Massa panik karena tembakan gas air mata. “Jangan tembak kami, jangan tembak kami,” massa berteriak. Massa berusaha menutup hidung dan mengucek mata. Tapi, suara-suara itu terkalahkan oleh gelegar yang memenuhi awan. Korban berjatuhan. Mengapa polisi menembak ke arah massa? Mereka di antaranya tokoh-tokoh Islam seperti Bachtiar Nasir, Muhammad Arifin Ilham, Habib Rizieq Shihab, dan lainnya. Ya Rabb… Mengapa mereka ditembaki?

Allahu Akbar… Allahu Akbar… Kalimat takbir, tahlil, dan tahmid terlafal. Bahkan sempat melafalkan kalimat tauhid Lailahailallah… lailahailallha… lailahailallah… Air mata pun berderai. Beberapa peserta aksi bertumbangan, mual, muntah, dan batuk.  Tiba-tiba ketukan mikrophone  menggelegar. Terdengar himbauan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Muhammad Tito Karnavian. Mereka menenangkan suasana di tengah tembakan yang terus terjadi. Hentikan tembakan… Bukannya mereda, suara tembakan justru menggelegar. Himbauannya mereka tak digubris.

Massa menarik diri. Sebagian beristirahat di Masjid Istiqlal, sebagian menuju gedung MPR/DPR/DPD untuk menginap. Ketika suasana di sekitar Istana Negara mulai sepi, Jokowi memberi pernyataan. Dia berterimakasih kepada kiai, habaib, dan ustadz atas aksi damai yang tertib, juga berterimakasih kepada aparat yang mengawal aksi damai. Namun, dia menuduh Aksi Bela Islam seusai shalat Isya’ itu ditunggangi aktor politik. Kita meminta aparat keamanan menindak tegas para provokator dan pericuh yang memiliki tujuan di luar aspirasi peserta aksi damai.

Sayangnya, seharian umat Islam berdemo, Jokowi tidak bersedia menemui mereka. Perwakilan umat Islam yang bernegosiasi, Bachtiar Natsir dan kawan-kawan, didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana tiga kali keluar masuk Istana Merdeka. Alhamdulillah, selepas negoisasi antara GNPF MUI dan Pemerintah yang diwakili Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla—umat Islam menarik diri karena tawaran Pemerintah yang berjanji memproses Ahok dalam waktu dua pekan.

Jika Jokowi lugas menyikapi tuntutan umat Islam, unjuk rasa itu tidak akan bergejolak. Umat Islam menuntut ketegasan Jokowi untuk memproses hukum Ahok.

Memilih Figur Berintegritas dalam Pemilukada DKI Jakarta

In Uncategorized on f 28, 16 at 4:25 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengundi pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang berlaga dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Agus Yudhoyono Harimurti – Sylviana Murni sebagai pasangan cagub – cawagub nomor satu (1), Basuki Tjahaja Purnama –  Djarot Syaiful Hidayat sebagai pasangan cagub – cawagub nomor dua (2), dan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan cagub – cawagub nomor tiga (3).

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno membacakan penetapan nomor ketiga pasangan calon dalam keputusan KPU DKI Jakarta nomor 57/KPU-Prov-010/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dalam rapat pleno KPU DKI Jakarta yang mengundi nomor pasangan calon di Hall D2 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10). Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Dahliah Umar menyampaikan, pengambilan nomor dihadiri pasangan calon, partai pengusung, tim kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, pers, dan tokoh.

Ketua KPU DKI Jakarta menghimbau pasangan cagub – cawagub serta partai pengusung, tim kampanye, dan pendukung masing-masing menjaga agar pemilukada DKI Jakarta terselenggara demokratis.

Sebelumnya, Senin (24/10) di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, rapat pleno KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat kepesertaan pemilukada DKI Jakarta. Dahlian menyatakan, Basuki – Djarot menyerahkan surat pencutian mereka selama tanggal 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017. Begitu pun Agus menyerahkan surat pengundurannya sebagai prajurit.

Ketiga pasangan calon melewati tahapan demi tahapan sejak pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi (21-23 September 2016), tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Mintohardjo (24 September 2016), dan tes psikologi di Badan Narkotika Nasional (BNN) (25 September 2016), serta menyerahkan perbaikan dokumen (1-4 Oktober 2016). Hasil verifikasinya Agus – Sylvi, Basuki – Djarot, dan Anies – Sandi memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat, ketiga pasangan calon terikat seluruh peraturan KPU, termasuk pengamanan dan pengawalan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Dengan demikian, ketiga pasangan calon memperoleh lampu hijau untuk berlaga dalam pemilukada tahun 2017. Setiap pasangan calon beserta timnya masing-masing wajib mematuhi rambu-rambu selama masa kampanye. Ketiga pasangan calon mengerahkan segala daya upaya untuk menarik simpati pemilih. Banyak caranya, tetapi tidak semuanya halal. Sejumlah aturan membatasi gerak-gerik mereka.

Kampanye adalah masa mengenalkan pasangan calon kepada calon pemilih, terutama menonjolkan kelebihan kandidat untuk menarik sebanyak-banyaknya suara pemilih. Tidak jarang di masa kampanye itu terjadi serang menyerang antarkubu (kampanye positif dan kampanye negatif) untuk melemahkan dukungan pemilih kepada kubu rival sekaligus menguatkan dukungan pemilih kepada kubunya seperti mengritik kinerja petahana dan menuntut kasus penghinaan agama. Serang menyerang antarkubu sah-sah saja asalkan sesuai fakta dan bukan tudingan beraroma fitnah yang mengarah kepada kampanye hitam. Kampanye hitam hanya menciptakan atmosfer demokrasi yang sakit karena berakibat pertengkaran dan kekacauan.

Menghindari suasana panas karena kampanye hitam, kita mengingatkan setiap kubu agar melakukan kampanye positif dan kampanye negatif yang menenggang etika dan moral. Sebagai hajatan demokrasi, pemilukada adalah pesta yang menggembirakan. Bukan perang yang menakutkan. Segenap warga ibukota sepatutnya menyambut sukacita. Perbedaan pilihan bukan alasan untuk memutus tali silaturahim, bukan untuk berpecah belah. Seperti imbauan Muhammad Jusuf Kalla, boleh mengajak tapi tanpa paksaan.

Diperkirakan 7,4 juta jiwa warga ibukota sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta 2017 berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Jumlah itu melebihi DPT DKI Jakarta dalam pemilu tahun 2014 yang berjumlah 7 juta jiwa. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyerahkan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. KPU Pusat mendistribusikannya ke semua KPU daerah, termasuk KPU DKI Jakarta. Kemudian, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data pemilih mulai tanggal 18 Agustus 2016 hingga 6 Januari 2017.

Kita harus membulatkan tekad dan meluruskan niat untuk mewujudkan pemilukada yang damai. Bersama-sama menggairahkan partisipasi warga ibukota untuk memilih pemimpin yang sopan dan santun. Kesuksesan pemilukada DKI Jakarta semakin mendewasakan bangsa kita dalam berdemokrasi. Figur gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pun berintegritas. Bukankah daerah-daerah yang berkembang justru memesatkan negeri kita menuju negara maju?