imsitumeang

Rumah DP Nol Rupiah Wujud Janji Anies-Sandi

In Uncategorized on f 20, 18 at 3:24 pm

Uang muka atau down payment (DP) nol rupiah untuk membeli rumah pertama menjadi janji kampanye pasangan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi). Sontak saja isu ini menyebabkan pro-kontra. Terjadi perdebatan sengit. Kalangan kontra menilai ide DP nol rupiah ini tidak mungkin. Tidak sedikit pihak pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot), terutama fans berat Basuki alias Ahoker, yang memviralkan isu ini sebagai janji manis belaka. DP nol rupiah benar-benar diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan.

Tak ketinggalan, ekonom, politisi, hingga regulator mengucapkan sikap pesimisnya dalam mengupas tuntas syarat kepemilikan properti  berikut bunga banknya. Bahwa DP nol rupiah hanya memberatkan perbankan, melanggar ketentuan rasio loan-to-value (LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia, dan masyarakat bawah bakalan tidak bisa menikmatinya. Kalangan kontra menilai DP nol rumah cuma gimik (gimmick) atau gerak-gerik tipu daya Anies untuk meraup suara.

Tetapi, kalangan pro menilai, kebijakan apa pun bisa saja dikeluarkan seorang Gubernur terpilih untuk membahagiakan warganya, tidak terkecuali DP nol rupiah. Asalkan, program itu  dilaksanakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Cukup mencari celah aturan seraya memberikan insentif dan disinsentif, Gubernur bisa mengeluarkan kebijakan yang merakyat. Ide ini dinilai mustahil direalisasikan tetapi telanjur memikat masyarakat.

Ternyata untuk merealisasikan janji itu tidak harus mengubah aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup memanfaatkan program kredit perumahan rakyat (KPR) bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyubsidi DP satu persen sebagai syarat program FLPP yang dikeluarkan pemerintah pusat. Anies-Sandi tetap fokus pada DP nol rupiah bahwa bank tetap mendapatkan uang muka hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Target penerima manfaat program ini adalah warga kelas menengah ke bawah berpenghasilan total rumah tangga hingga sekitar Rp 7 juta per bulan yang belum memiliki properti. Termasuk pekerja informal yang kesulitan mendapatkan fasilitas kredit karena penghasilannya tidak tetap tidak seperti pekerja formal.

Bagaimana ilustrasi skemanya? Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) adalah Rp 350 juta. Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen atau Rp 53 juta. Jumlah itu tentu saja memberatkan. Nah, konsumen tidak harus memenuhi DP tersebut, namun ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan konsumen melunasi dalam cicilannya. Beragam skema disediakan untuk memastikan keterjangkauan masyarakat seperti skema sewa-beli dalam jangka panjang (30 tahun atau lebih), subsidi bunga (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan subsidi bunga), subsidi uang muka (bukan hanya ditanggung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan subsidi uang muka, dan memperpanjang masa tenor (waktu cicilan) kredit kepemilikan rumah dari 20 tahun ke 30 tahun.

Siapa pun warga Jakarta yang berpenghasilan rendah akan gerah. Begitu tingginya DP rumah yang tidak mungkin terjangkau  masyarakat lapisan bawah. Tetapi, Anies-Sandi ingin mewujudkannya. Jika berbagai skema itu berlaku maka potensi masyarakat untuk mengakses kredit rumah bersubsidi atau non bersubsidi akan semakin banyak di saat masyarakat kecil seperti petani, nelayan, buruh, atau banyak pelaku usaha yang masih kesulitan mengakses perbankan. Sasaran prioritas penerima manfaat hanya warga Jakarta dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menghindari “warga Jakarta dadakan”, yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Wajar saja warga Jakarta gembira menyaksikan gubernurnya meletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya bersama PT Totalindo Eka Persada mengerjakan proyek ini. Meskipun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Anies mengingatkan pelaksana proyek untuk menjaga mutu bangunan.

Hunian vertikal ini dibangun di atas lahan 1,4 hektar. Membangun satu menara dari rencana dua menara menjadi tahap pertama pembangunan Klapa Village. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 1,5  tahun ke depan. Tetapi, Anies mendorong pelaksana proyek untuk menyelesaikannya lebih cepat. Biaya pembangunannya Rp 200 miliar untuk pembangunan tahap pertama dan Rp 200 miliar untuk tahap kedua. Total biaya pembangunan dua tower Rp 400 miliar.

Menara pertama terdiri atas 20 lantai. Total 703 unit (rumah), yaitu 513 unit bertipe 36 meter persegi (m²) yang memiliki dua kamar dan 190 unit bertipe 21 m² yang memiliki satu kamar. Harga per unit tipe 36 ditetapkan Rp 320 juta, sementara tipe 21 Rp 185 juta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema pembiayaan berbasis syariah untuk rumah DP nol rupiah ini. Berikutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) DKI Jakarta yang mengatur unit-unit rumah DP nol rupiah bisa terwujud di DKI Jakarta. Mirip housing developing board di Singapura.

Program DP nol rupiah ini memang tidak menjanjikan keuntungan finansial kepada pengembang tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang memberikan insentif kepada mereka seperti kemudahan perizinan. Selama ini masalah perizinan merupakan keluhan utama pengembang. Tercatat 12 perusahaan properti Real Estate Indonesia (REI) menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah groundbreaking, begitu banyak tawaran pengembang yang membuktikan bahwa program ini bisa dilaksanakan dan keterlibatan banyak pengembang yang menawarkan itu menunjukkan program ini visible.

Anies-Sandi tidak berhenti kendati program ini diragukan dan diremehkan, bahkan figur Anies diledek, diolok, dan dihujat habis-habisan. Mereka membuktikannya. Mereka termotivasi alasan bahwa memiliki rumah adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada rakyatnya. Melalui program DP nol rupiah, pasangan ini ingin sekali memenuhi hak asasi warga Jakarta, terutama yang berpenghasilan rendah (kecil atau kurang), untuk memiliki tempat tinggal. Program ini sejalan dengan program pemerintah pusat, sebab warga Jakarta yang berpenghasilan rendah berkesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang harganya terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Program hunian down payment nol rupiah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di ibukota negara ini. Selama ini warga Jakarta yang mampu mengakses kredit kepemilikan rumah hanya berpenghasilan baik. Sedangkan warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah hanya mampu mengakses kredit kepemilikan kendaraan roda dua. Kondisi ini semakin memperbesar kesenjangan antara warga yang berpenghasilan baik dan warga yang tergolong warga berpenghasilan kecil atau kurang. Nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan baik, misalnya rumah, terus meningkat, sedangkan nilai aset yang dimiliki warga berpenghasilan kecil malah menurun.

Sungguh mulia program rumah DP nol rupiah ini. Kebijakan mereka sangat nyata untuk membantu warga Jakarta. Pembangun rumah DP nol rupiah di Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa mengurangi signifikan ‘backlock’ perumahan yang diinginkan warga Jakarta yang mencapai 300 ribu. Perekonomian Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya selalu dibayangi peningkatan jumlah penduduk yang mayoritas berpenghasilan kurang dan bekerja di sektor informal. Mereka tanpa perlindungan negara. Padahal, setiap pekerja berhak untuk memiliki kesejahteraan dan masa depan yang cerah.

Rusunami DP nol rupiah di Pondok Kelapa ini memang program pertama Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye. Setelah itu, Anies melanjutkan pembangunan rumah susun lainnya dan bahkan mengubah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rusunami DP nol rupiah. Program kontroversial ini akhirnya bisa mulai berjalan. Rakyat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah tidak harus pusing tujuh keliling memikirkan DP rumah. Anies-Sandi mewujudkan hunian yang humanis, berarti lokasinya tidak terlalu jauh, dan transportasinya tersedia. Hunian yang humanis itu dibungkus dalam transit oriented development (TOD).

Anies-Sandi adalah model kepemimpinan transformatif yang memberikan inspirasi. Mereka terpanggil. Janji merupakan komitmen yang harus diwujudkan. Anies-Sandi tak ingin janji kampanyenya yang tidak terwujud dalam kurun masa bakti mereka hingga tahun 2022 nanti. “Kami menyebutnya janji, bukan program. Kenapa? Karena janji harus dilunasi,” begitu ucapan Anies setelah meluncurkan pembangunan hunian vertikal down payment nol rupiah. Konsep pasangan ini adalah membahagiakan warga. Maju kotanya dan bahagia warganya. Pro-kontra biasa saja, asalkan tanpa caci-maki. Mereka tetap bersikap santun dan membangun.

Selain Anies-Sandi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tergolong model kepemimpinan transformatif yang tidak haus kekuasaan. Dibujuk-bujuk untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur, dia menolak. Dibujuk lagi, Risma tetap menolak. Dia bersikukuh tidak mau menjadi calon wakil gubernur karena ingin mewujudkan mimpinya sebagai walikota Surabaya.

Di tengah situasi ketika kaum elit berburu kekuasaan, seperti diberitakan calon gubernur berburu rekomendasi partai, bahkan disebut-sebut harus membayar “mahar” miliaran rupiah, Anies-Sandi dan Risma bisa menjadi teladan. Pilihan mereka terasa anomali di tengah perburuan kekuasaan. Di antara mereka yang berburu kekuasaan itu, seorang elit partai bersedia dicalonkan sebagai calon gubernur di provinsi lain, dengan alasan penugasan partai, setelah gagal terpilih di Jakarta. Atau, tidak seperti seorang presiden yang berkeluh kesah karena kondisi perekonomian Indonesia yang tidak kunjung meroket sebagaimana janjinya sewaktu berkampanye.

Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang menginspirasi agar terus maju atau bergerak untuk mengejar kemajuan bangsanya. Pemimpin yang tidak hanya berburu kekuasaan dan menikmati singgasana, tetapi tidak memahami cara memanfaatkan kekuasaannya. Alih-alih berdarma untuk bangsanya, sang pemimpin malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya, partainya, atau kelompoknya. Bangsa ini merindukan pemimpin yang memiliki kejujuran dan komitmen. Pemimpin yang tak membutuhkan publisitas, tetapi tulus berbuat nyata.

Iklan

Setelah APBD DKI Jakarta Disahkan

In Uncategorized on f 30, 17 at 8:11 am

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rp 77.117.365.231.898,- dihadapan pimpinan/anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palunya.

Setelah Raperda APBD DKI Jakarta disetujui menjadi Perda APBD DKI Jakarta maka Gubernur DKI Jakarta menintindaklanjutinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Diharapkan, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno selama lima tahun ke depan memperhatikan penggunaan anggaran, termasuk aspirasi yang disuarakan DPRD DKI Jakarta.

Rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI Jakarta menjadi Perda APBD DKI Jakarta adalah buah kerja keras dan kerja cerdas antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila kedua pihak tidak bekerja sama, pengesahan bisa tertunda. Harus juga diapresiasi masukan warga sebagai manfaat transparansi.

Saat penyampaian Raperda APBD DKI Jakarta, Anies menyampaikan total RAPBD Rp 77.117.365.231.898,-. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta diselesaikan dua hari sebelumnya (Selasa, 28/11/2017). Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program. Pembahasan RAPBD DKI Jakarta ditetapkan dari Rp 77,110 triliun ke Rp 77,117 triliun setelah beberapa pos dievaluasi karena dinilai tidak wajar, termasuk anggaran renovasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta dan anggaran kunjungan kerja pimpinan/anggota Dewan.

Nilai RAPBD setelah pembahasan mengalami kenaikan Rp 6,5 miliar. Tahun lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 menjadi Perda APBD DKI Jakarta berjumlah Rp 70.191.958.203.554,-.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengevaluasi APBD DKI Jakarta tersebut. Mata anggaran yang dievaluasi adalah biaya rapat DPRD DKI Jakarta. Selain itu, biaya perjalanan dinas pimpinan/anggota Dewan dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran itu dirasionalkan, karena peningkatannya relatif signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Kemdagri juga mengevaluasi bantuan keuangan untuk partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Dana bantuan itu dianggarkan Rp 17,7 miliar. Kemdagri mencoret dana bantuan Rp 4.000 per suara (dalam APBD-Perubahan 2017) dan merekomendasikan jumlahnya ke angka lama, yakni Rp 410 per suara (dalam APBD 2017). Kemendagri beralasan, dana partai belum dilandasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyatakan kenaikan dana bantuan.

Kemudian, Kemendagri mengevaluasi anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 28 miliar untuk TGUPP dalam APBD DKI Jakarta untuk menunjang kinerja 74 tim yang membantu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan ke dalam dana operasional gubernur, bukan menggunakan pos khusus. Jadi, menggunakan jatah gubernur. Selain itu, anggaran TGUPP disesuaikan kebutuhan.

Kemdagri mengevaluasi anggaran TGUPP dimasukkan ke dalam dana operasional gubernur karena TGUPP bertugas untuk membantu gubernur. Apabila tidak satu tim, dana TGUPP bisa dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing sesuai kebutuhannya. Contohnya, kalau membutuhkan ahli tata kota, ditumpangkan ke Dinas Tata Kota. Jadi, ke dalam kegiatan. Untuk isu ini, Anies-Sandi sebaiknya mengikuti.

Kemendagri merampungkan evaluasianya dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengeluarkan surat keputusan (SK) yang berisi rekomendasi Kemendagri terhadap APBD DKI Jakarta tahun 2018.

Hebatnya, setelah disahkan, APBD DKI Jakarta ramai diisukan media, terutama media sosial. Padahal, anggaran itu ditetapkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, seperti dana bantuan keuangan untuk partai. Saat itu, dana bantuan dari Rp 1,8 miliar ke Rp 17,7 miliar yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat, tanggal terakhir pemerintahan sebelum Anies-Sandi bertugas. Keputusan gubernur itu dalam pos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Rincian dalam APBD-Perubahan 2017 itu terbaca di laman apbd.jakarta.go.id. Misalnya, DPW Partai Nasdem menerima Rp 824.468.000,-, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Rp 1.040.636.000,-, DPW Partai Keadilan Sejahtera Rp 1.697.600.000,-, DPW PDI-P Rp 4.927.372.000,-, DPD Partai Golkar Rp 1.504.884.000,-, DPD Partai Gerindra Rp 2.369.888.000,-, DPD Partai Demokrat Rp 1.443.716.000,-, DPW Partai Amanat Nasional Rp 691.136.000,-, DPW Partai Persatuan Pembangunan Rp 1.808.896.000,-, dan DPD Partai Hanura Rp 1.428.028.000,-.

Dua hari seusai meneken Perda APBD-Perubahan 2017 sebagai hasil pembahasan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masa jabatan Djarot selaku Gubernur DKI Jakarta pun berakhir. Djarot tidak sempat membuat aturan turunan perda yang ditandatanganinya.

Gubernur berikutnya terpaksa meneken aturan turunan tersebut. Tanggal 27 Oktober 2017, Anies menandatangani keputusan gubernur (kepgub) yang berisi rincian bantuan keuangan untuk partai. Kepgub yang diteken Anies mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Kepgub tersebut, yakni Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain, dan Pemerintah, serta Partai Politik pada Perubahan APBD 2017.

Jelas, Anies-Sandi tidak berinisiatif menaikkan dana bantuan itu. Anies memerintahkan jajarannya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

Karena revisi Kemdagri, Anies menyurati DPRD DKI Jakarta untuk merevisi bantuan keuangan. Acuannya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dana bantuan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Sumarsono memastikan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 belum diteken Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, seharusnya Anies-Sandi menunggu revisi.

Aneh jika Kemdagri mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan dana bantuan itu. Berarti, pusat tidak mengetahui kebijakan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Juga aneh jika pusat mempertanyakan jumlah dana bantuan yang melebihi angka yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 itu, dana bantuan untuk partasi di tingkat nasional hanya naik dari Rp 108 ke Rp 1.000 per suara. Sementara, untuk dana bantuan partai di tingkat provinsi menjadi Rp 1.500 per suara, dan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi Rp 2.000 per suara. Sedangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan menjadi Rp 4.000 per suara.

Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta mengajukan dana bantuan Rp 1.200 per suara dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2018. Kemudian, pimpinan/anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta ditambah dalam forum rapat Banggar DPRD Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan penambahan tersebut karena keputusan tingkat nasional bahwa dana bantuan dinaikkan. Lagipula, penambahan biaya untuk partai itu karena kemampuan keuangan DKI Jakarta yang memadai.

Rapat paripurna sempat dihujani interupsi sejumlah fraksi. Meski begitu, perbedaan pendapat mesti diapresiasi.

Selamat Bekerja Anies-Sandi!

In Uncategorized on f 31, 17 at 9:35 am

Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, setelah mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies dan Sandi resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota. Gubernur yang digantikan, Djarot Syaiful Hidayat, absen di Istana Negara dan Balai Kota, karena bersama keluarganya liburan ke Labuan Badjo, Nusa Tenggara Timur, tepat di hari pelantikan. Serah terima jabatan gubernur dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Saefullah, kepada Anies.

Saat pelantikan Anies-Sandi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, partai pengusung mereka, mampu mencuri perhatian. Saat prosesi salam-salaman untuk mengucapkan selamat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menarik Prabowo yang berdiri jauh di belakang agar bisa cepat menyalami Anies-Sandi.

Anies dan Sandi tiba di kompleks Istana Kepresidenan pukul 15.00 WIB. Sempat tergelincir saat menaiki tangga Istana Merdeka, Anies dan Sandi memulai prosesi pelantikan setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan surat pelantikan. Mereka pun menuju Istana Negara yang dihadiri 300-an undangan.

Anies-Sandi memenangkan kancah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah berlaga dalam dua putaran. Di putaran kedua, Anies-Sandi mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Perolehan suara mereka 57,96 persen, Ahok-Djarot hanya 42,04 persen suara.

Anies sebagai gubernur menerima gaji pokok Rp 3 juta per bulan, sedangkan Sandi sebagai wakil gubernur akan menerima gaji pokok Rp 2,4 juta per bulan. Lalu, tunjangan jabatan gubernur Rp 5,4 juta per bulan dan tunjangan jabatan wakil gubernur Rp 4,32 juta per bulan. Jadi, gaji pokok plus tunjangan jabatan gubernur hanya Rp 8,4 juta per bulan dan wakil gubernur hanya Rp 6,72 juta per bulan. Gaji hanya senilai itu?

Eits, jangan salah! Mereka juga menerima tunjangan operasional 0,13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yakni Rp 35 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berapa tunjangan operasional mereka? Antara Rp 4-4,5 miliar per bulan. Jadi, tunjangan operasional mereka melebihi gaji pokok plus tunjangan jabatan.

Berpa gaji Ahok? Dia pernah mem-posting slip gaji Ahok selaku wakil gubernur dan gubernurnya Joko Widodo alias Jokowi. Slip gaji Februari 2013 atau tiga tahun lalu yang diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah Rp 3.448.500, sedangkan Ahok menerima Rp 2.810.100.

Selain gaji, mereka menerima tunjangan jabatan setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima Rp 5.130.000 dan wakil gubernur menerima Rp 4.104.000.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah menjabarkan gaji dan tunjangan tahun 2012. Mengejutkan! Gaji Gubernur DKI Jakarta 10 kali lipat gaji Presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemasukan kepala daerah dan wakilnya dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Rincian pendapatan Gubernur DKI Jakarta versi Fitra menyebutkan gaji pokok gubernur Rp 3.000.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu, tunjangan jabatan Rp 5.400.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara. Total gaji dan tujangan jabatan Rp 8.400.000 per bulan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2012, anggaran gaji gubernur dan wakil gubernur setahun Rp 17,6 miliar, gaji gubernur sebulan Rp 743.400.000 dan gaji wakil gubernur sebulan Rp 741.700.000. Jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 11,825 trilun maka tunjangan operasional gubernur (0,15 persen PAD) atau Rp 17, 737 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika penerimaan pajak provinsi di atas Rp 7,5 triliun, maka gubernur berhak mendapat insentif 10 kali gaji pokok dan tunjangan.

Tercatat penerimaan pajak DKI Jakarta Rp 14, 8 triliun.
Maka insentif gubernur adalah 10 x gaji dan tunjangan Rp 84.000.000 pertahun. Total insentif gubernur selama lima tahun menjabat Rp 420.000.000.

Jadi, pendapatan Gubernur DKI Jakarta per tahun adalah gaji + tunjangan + insentif pajak Rp 184.800.000. Total selama lima tahun Rp 924.000.000.

Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 17,8 trilun maka tunjangan operasional maksimal 0,15 persen PAD Rp 26,7 miliar. Dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2012 Rp 17,6 miliar.