imsitumeang

Sekolah Lima Hari

In Uncategorized on f 21, 17 at 7:57 am

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari sekolah. PPK akan diterapkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah atas. Esensi PPK berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya dalam kurikulum tahun 2013, satu fondasi tujuannya ialah pembentukan karakter. Sehingga, PPK jangan dianggap baru. Pelaksanaan PPK, diserahkan kepada guru di sekolah dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap sekolah dibebaskan kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi sekolah tersebut dan sumber daya sekolah tersebut. Dengan PPK, siswa tidak hanya mengejar nilai akademis. Pendidikan menyangkut olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Keseimbangan keempat aspek menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter.

Karenanya, PPK diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan intrakurikuler merupakan mata pelajaran umum yang biasa diterima siswa. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat, dan keagamaan.

Porsi pembagiannya, pendidikan karakter 70 persen sedangkan pelajaran umum 30 persen. Sumber belajar kegiatan PPK tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Satu contohnya mengunjungi musem atau objek belajar lainnya atau mengundang sumber belajar ke sekolah. Target PPK ialah menciptakan generasi emas tahun 2045. Anak-anak diharapkan mempunyai kekuatan karakter dan literasi. Kebijakan delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari kerja jangan dianggap bahwa siswa belajar pelajaran konvensional seluruhnya. Tetapi, pendidikan karakter diselipkan di dalamnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat 9.800 sekolah yang menerapkan kebijakan PPK di Jakarta. Kemdikbud mencatat 230.000 sekolah di Tanah Air. Mari perhatikan, di sekolah yang melaksanakannya karakter siswa jauh lebih baik dari yang belum. Prestasi siswa makin bagus.

Program delapan jam belajar selama lima hari bisa diterapkan di setiap sekolah, terutama di kota-kota. Sebab, rata-rata sekolah di kota-kota memenuhi tiga syarat yang harus dimiliki sekolah untuk menerapkan program tersebut. Kesatu, sekolah memiliki sumber daya manusia atau guru yang mumpuni. Guru melaporkan kegiatan selama delapan jam dalam sehari karena terintegrasi dengan kegiatan lain, yaitu komunitas rumah dan komunitas masyarakat. Kedua, sekolah memiliki metode yang variatif agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak membosankan. Format belajar delapan jam sehari dikemas menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Ketiga, sarana dan prasananya memadai. Tidak harus mewah, tapi dengan kreativitas dan inovasi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Lagi pula, program tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga KBM bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Relatif bisa karena syarat kesatu bisa dipenuhi, yaitu gurunya kreatif dan inovatif, serta metodenya banyak dikembangkan. Selain itu, masyarakatnya banyak yang mempedulikan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di kota-kota seperti Medan, Jakarta, dan Yogyakarta tidak seperti di daerah-daerah terpencil, terbelakang, dan tertinggal.

Kita berharap Presiden Joko Widodo tidak membatalkan program sekolah lima jam per hari dan lima hari per pekan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Program ini penting untuk pendidikan karakter anak. Kita mendukung langkah Presiden yang mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menjadi peraturan presiden. Namun, peraturan presiden yang disusun tidak bertentangan dengan substansi peraturan menteri. Seyogyanya penggantian permendikbud menjadi perpres untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diputuskan Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

Kita meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud adalaha ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga kebijakannya dalam jalur yang taat asas dan konstitusional.

Kita berharap Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung Mendikbud karena kebijakan pendidikan karakter adalah komitmen pemerintahan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla. Lagi pula, kebijakan pendidikan di Indonesia harus lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kebijakan Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian revitalisasi pendidikan nasional untuk menghadapi era persaingan global.

Kita pun menganggap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memiliki dasar aturan serta pertimbangan yang kuat sebagai satu cara melaksanakan kebijakan Presiden. Apalagi, Muhadjir tidak memutuskan sepihak program Penguatan Pendidikan Karakter. Program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari per pekan dan delapan jam per hari itu sudah disetujui rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka tanggal 3 Februari 2017. Jadi, Presiden menyetujui usulan Mendikbud untuk menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, agar Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan sebagai hari libur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari sepekan dan delapan jam per hari. Apabila Presiden hendak menyusun perpres untuk menggantikan permen, maka perpres itu harus tetap mengacu ke hasil rapat kabinet terbatas yang sudah disepakati. Muhadjir jangan dianggap jalan sendirian.

Muhadjir tidak mungkin bermain-main dengan pendidikan, karena berakibat terhadap masa depan sebuah generasi bangsa. Masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla tertuang dalam Nawa Cita. Satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan menekankan pendidikan kewarganegaraan yang terabaikan selama ini. Setelah Muhadjir menjabat menteri, penataan kurikulum dimulai.

Muhadjir menerbitkan peraturan menteri tentang hari sekolah. Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin-Jumat. Jam sekolah menjadi delapan jam tiap hari. Keputusan lima hari sekolah itu sontak menuai pro-kontra. Pihak kontra menuding program itu tidak beda dengan sekolah penuh waktu yang merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik. Mereka seakan-akan dipasung di sekolah, apalagi diberi materi pelajaran nonstop selama delapan jam.

Bisa saja sebuah kebijakan baru disambut apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu yang kurang selama ini sehingga kepala daerah pun ikut-ikutan menolak kebijakan pusat tersebut. Muhadjir mengakui kesalahpahaman terhadap konsep delapan jam proses belajar mengajar di sekolah. Padahal, yang dimaksud proses belajar delapan jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.

Muhadjir memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%, sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menjadi kebutuhan sangat mendesak karena para siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik. Saatnya negara, melalui pendidikan, menanamkan nilai kepada anak didik, seperti jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong, mencintai tanah air, dan budi pekerti. Dalam konteks ini penambahan bahan ajar itu tidak hanya dilakukan dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, misalnya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

Praktik ajar sehari-hari tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal. Karenanya, kebijakan sekolah Senin-Jumat tetap memberikan ruang kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut, juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut. Penguatan pendidikan karakter sejatinya berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.

Penataan kembali kurikulum pendidikan hendaknya tetap dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi. Penguatan karakter itu menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tenteram. Tenteram karena melalui pendidikan seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok.

Kita mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017. Sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi program PPK. Organisasi seperti Muhammadiyah sebaiknya melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolah maupun pendidikan diniyah dan madrasahnya.

Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah ini kendati akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya. Dampaknya tentu saja akan menyentuh aspek manajerial, finansial, dan kurikuler di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terhadap aspek manajerial, kebijakan baru ini akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah. Apalagi, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah persyarikatan. Terutama konsekuensi bebannya.

Terhadap aspek finansial, tentu saja implikasi diterapkannya kebijakan baru adalah biaya penyelenggaraan sekolah lima hari. Contohnya, untuk mendidik cara makan yang baik dan benar, dengan kebijakan baru ini maka sekolah harus menyiapkan makan siang. Kalau siswa makan di kantin, tidak terdapat unsur edukatifnya. Persoalan di lapangan masih terus berkembang. Tetapi tidak berarti sekolah Muhammadiyah menaikkan biaya pendidikan.

Terhadap aspek kurikuler, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru siswanya memiliki prestasi yang bagus. Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, kita memahami bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi. Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansi. Kita berharap, semua pihak akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita semestinya mendukung kebijakan sekolah lima hari

Ahok Bukan Fenomena

In Uncategorized on f 30, 17 at 3:15 am

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus gubernur nonaktif DKI Jakarta mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera memberhentikan Ahok setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian itu dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyampaikan keputusan rapat paripurna pemberhentikan itu kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Kemdagri menyampaikan keputusan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Keputusan DPRD DKI Jakarta mendasari penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian tetap Ahok. Keppres juga menjadi rujukan pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif menggantikan Basuki. Jabatan wakil gubernur yang kosong ditinggalkan Djarot tidak akan diisi lantaran sisa masa jabatan kurang 18 bulan. Pengaturannya dalam Pasal 65 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengunduran diri Ahok dilakukan sehari pascakeputusannya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun perkara penodaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok urung mengajukan banding. Sebagai gubernur nonaktif, Ahok juga mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Mendagri.

Alasan pengunduran diri Ahok kuat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya Pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Status Ahok sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta setelah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 memvonisnya bersalah dengan pidana dua tahun penjara disertai penahanan. Ahok sempat menyatakan banding, tetapi belakangan urung dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa dua Depok setelah sempat mampir di Cipinang. Ia menjadi tahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kita mengapresiasi majelis hakim yang tanpa tekanan, intervensi, dan campur tangan kendati Ahok patut dihukum lebih tiga tahun penjara karena posisinya sebagai pejabat publik ibukota negara. Independensi hakim memang menjamin terwujudnya keadilan. Tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan. Prinsip itu berlaku di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Majelis hakim mampu membuktikan mereka tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun. Dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim membuang kekhawatiran para pendukung Ahok (Ahoker). Dalam sidang tanggal 9 Mei 2017, majelis hakim mengagendakan pembacaan vonis.

Mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran kembali digelar. Aksi itu bernama 55, mengacu ke waktu pelaksanaannya 5 Mei (5/5) yang diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa Ahok.

Konstitusi kita melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi dengan tertib dan damai tanpa melanggar koridor hukum. Pengerahan massa besar-besaran untuk menuntut majelis hakim bukan sekadar penyampaian aspirasi melainkan juga pengungkapan pikiran dan perasaan umat Islam.

Sejumlah kalangan juga mengemukakan pikiran, perasaan, dan aspirasi yang mirip. Mereka menilai aksi besar-besaran tersebut bukan tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap independensi majelis hakim. Toh cukup banyak keputusan majelis hakim terdahulu yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi dalam menyelesaian perkara yang sama.

Alasan saksi yang meringankan Ahok bahwa dia tidak melakukan penodaan karena tidak menginjak, merobek, atau meludahi Al Quran bisa dimentahkan oleh yurisprudensi untuk kasus serupa yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus Rusgiani, seorang ibu rumah tangga di Bali yang dihukum penjara 14 bulan setelah menghina agama Hindu dengan menyatakan Canang (tempat sesaji upacara agama Hindu) itu jijik dan kotor. Sebab menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Kendati Rusgiani mengaku pernyataan itu spontan di hadapan tiga orang temannya tanpa bermaksud untuk menghina, dia tetap dihukum penjara 14 bulan.

Begitupun kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1991 di DKI Jakarta yang dipidana penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghina Islam dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW di bawah Soeharto, kasus Alexander Aan tahun 2012 di Sumatera Barat yang dipidana Pengadilan Negeri Padang karena membuat tulisan dan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Untuk kasus yang sama sebelumnya, keputusan majelis hakim terhadap kasus yang sedang diperkarakan tidak harus sama dengan kasus sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahkan, karena keputusan kepolisian dan kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Permadi yang pernah ditangkap dan dipenjara tahun 1994 gara-gara menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diktator, menuntut agar Ahok ditahan. Ahok seharusnya ditahan seperti dialami Arswendo, Lia Eden, Rusgiani, dan Ahmad Musadeq. Pengalaman Permadi, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus-kasus ini menjadi yurisprudensi dalam kasus penistaan agama, termasuk kasus Ahok, sehingga tidak mungkin majelis hakim kesulitan membuat keputusan. Cukup mempelajari putusan majelis hakim terdahulu. Putusan-putusan majelis hakim terdahulu itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum untuk diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Ahok. Bukan karena mob justice.

Kita berterimakasih, majelis hakim tidak terpengaruh intervensi dalam bentuk apa pun yang ingin memengaruhi independensi mereka. Majelis hakim tidak tertipu air mata Ahok yang membacakan nota keberatan dalam persidangan. Targetnya: menutupi tingkah angkara murka dan meraih simpati publik. Namun, mukmin yang cerdas tak terkecoh air mata buaya Ahok yang hanya menipu (alkhida’) dan tadhlil (menggiring opini sesat).

Kita mengapresiasi sikap Mahkammah Agung (MA) yang menemui perwakilan pengunjuk rasa, bahwa MA menjamin vonis tanpa intervensi. MA pun menjamin putusan majelis hakim berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Posisi independen seperti itu benar-benar ditempuh majelis hakim.

Kita mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati vonis. Ahoker jangan membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya menyebut para penuntut Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, dan kaum intoleran. Mereka ingin menyelesaikan perkara Ahok dengan pendekatan hukum yang adil. Bukan mob justice dengan tekanan dan paksaan massa besar-besaran.

Umat Islam hanya memperkarakan satu orang yang kebetulan berlatar minoritas, yaitu kristen dan Cina. Dan, tidak bermaksud untuk mencampakkan negeri ini dari peradaban, karena tindakan penodaan tersebut fatal dalam alam demokrasi.

Putusan pengadilan harus dihormati, begitu prinsip dalam negara hukum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dianggap benar. Saat bersamaan, hak Ahok mencari kebenaran dan keadilan substantif yang juga harus dihormati. Tetapi, kita bersyukur Ahok urung mengajukan banding. Jika tidak, Ahoker bisa semakin awur-awuran.

Karena begitu banyak yurisprudensi, kita jangan terkejut atas vonis ultra petita yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Kita justru terkejut atas tuntutan jaksa yang dibawah rasa keadilan. Kita pun jangan terkejut karena majelis hakim memerintahkan penahanan Ahok. Kita justru terheran-heran kok Ahok tidak ditahan selama menjadi tersangka maupun terdakwa kendati yang bersangkutan kooperatif.

Hakim berpendapat lain. Hakim beralasan, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentu saja berdasarkan keyakinannya yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Toh, hukum masih memberi ruang bagi terdakwa mencari kebenaran dan keadilan di tingkat banding hingga kasasi.

Jadi, Ahoker jangan terkejut sampai mulut ternganga dan mata terbelalak, putusan majelis hakim tetap harus dihormati. Silakan penyidik atau penuntut umum atau hakim mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan seperti tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Ahok memang mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Beramai-ramai Ahoker mengumpulkan kartu tanda penduduk sebagai jaminan. Bahkan, Djarot selaku Plt Gubernur DKI Jakarta ikut menjadi panjamin. Namun, disetujui atau ditolak permohonan penangguhan penahanan Ahok itu tergantung pertimbangan majelis hakim di tingkat banding. Kita berharap agar majelis hakim yang dibentuk nanti bisa membantu Ahok untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Ahok bukan fenomena, para Ahoker saja yang menyebutnya fenomena. Mayoritas warga Jakarta tidak mencatat prestasi Ahok. Wajar saja ia kalah. Cuma segelintir pencintanya yang mengirim papan bunga ke Balai Kota. Mayoritas warga Jakarta malah curiga papan bunga itu kiriman perusahaan pengembang yang akan kehilangan triliunan rupiah setelah kekalahan Ahok. Cuma segelintir Ahoker yang berbondong-bondong ke Rumah Tahanan Cipinang ketika Ahok ditahan di sana. Dan, cuma segelintir Ahoker di beberapa kota yang menyalakan lilin di malam hari. Kita mengingatkan para pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok mematuhi hukum.

Babak berikutnya, sejumlah kasus korupsi diduga kuat dilakukan Ahok sebagai aktor utamanya. Terhadap dugaan korupsi itu, yang bersangkutan harus segera diadili. Sejak tanggal 14 November 2014, setelah Ahok diumumkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, dia melakukan banyak tindakan kontroversial. Bukan hanya penodaan agama yang divonis, tetapi juga indikasi korupsi Ahok harus diusut. Di samping itu, tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Tidak terlalu mengada-ada jika kita menyebut Ahok sebagai aktor utama oligarki penguasa-pengusaha. Mengapa? Sebab Ahok beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya seperti memberi lahan gusuran atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Hanya kurang tiga tahun sebagai gubernur, beberapa proyek infrastruktur dibiayai tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui skema non-budgeter.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur yang dibiayai tanpa dana APBD sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel seperti kasus penggusuran warga Kalijodo, penggunaan dana kompensasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, penggunaan dana kompensasi proyek jembatan susun Semanggi, pengembangan Taman BMW, pembelian lahan di Cengkareng Barat, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kebijakan Ahok amat gawat!

Media massa tertentu, juga kelakuan Ahoker di media sosial, terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Membangun citra Ahok sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, dan profesional.

Jangan menitipkan mimpi dan angan kepada Ahok seorang. Berlebihan jika Ahoker merasa patah arang, kehilangan asa, bahkan takut menatap masa depan keberagaman. Pergantian pemimpin daerah dengan segala dinamikanya, termasuk proses hukum terhadap Ahok serta aksi massa besar-besaran yang menyertainya, sangat wajar. Aksi simpati buat Ahok hanya sia-sia belaka, bukan ikhtiar merawat Indonesia.

Warga DKI Jakarta Enggan Gaduh!

In Uncategorized on f 25, 17 at 10:48 am

Saya tidak memilih Ahok karena banyak bukti-bukti yang tidak memantaskannya memimpin DKI Jakarta. Kepemimpinannya hanya membawa malapetaka bagi kita. Begitu kira-kira ucapan M Din Syamsuddin yang memiral dalam WhatsApp Messenger sebelum hari pencoblosan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua menyisakan dua pasangan calon (paslon), yaitu Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat (Basuki-Djarot) dan Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Sahaluddin Uno (Anies-Sandi). Menjelang hari “H”, pertarungan kedua paslon semakin sengit.

Banyak kalangan mengibaratkan putaran kedua mirip duel “el clasico” antara Barcelona dan Real Madrid. Pertarungan yang klasik, berat, dan menantang bagi kedua paslon. Seru!

Anies-Sandi yang sempat diragukan, belakangan elektabilitasnya terus menanjak hingga melewati petahana. Hingga akhir masa kampanye, tujuh lembaga survei mengumumkan risetnya, enam di antaranya menunjukkan kemenangan Anies-Sandi. Publik DKI Jakarta mengingin perubahan!

Jika pemilihan dilaksanakan hari ini, Anies-Sandi mengungguli Basuki-Djarot: 52-54% versus 41-43%. Sisanya, 3-5% belum menentukan pilihan.

Elektabilitas Anies-Sandi dipengaruhi oleh peralihan suara pemilih Agus-Sylvi. Diperkirakan 80% pemilih Agus-Sylvi mengalihkan suaranya kepada Anies-Sandi. Suara Agus-Sylvi yang beralih ke Basuki-Djarot hanya 20%.

Temuan lainnya, 48% responden menginginkan pemimpin baru, hanya 44% yang menginginkan petahana tetap berkuasa. Namun, 55% responden menginginkan pemimpin baru melanjutkan arah kebijakan petahana, berbanding dengan 35% yang menginginkan arah kebijakan berbeda.

Warga DKI Jakarta memutuskan pemenangnya. Mereka tidak memilih DKI Jakarta yang gaduh. Jakarta yang terbelah. Seperti ucapan Prabowo Subianto, kendati sejumlah lembaga survei mengabarkan kemenangan Anies-Sandi, bukan kemenangan itu yang menggugahnya. Dia menangkap pesan: kerinduan warga untuk berubah. Harapan warga untuk mempunyai pemimpin baru. Dan, umat beragama membutuhkan pemimpin yang menghormati keyakinan mereka.

Kita memang jenuh jika DKI Jakarta gaduh. Kita bosan. Kita kecewa, kegaduhan terjadi karena ulah satu orang. Kita menginginkan Jakarta yang bersatu. Mewujudkan kemakmuran mensyarakatkan DKI Jakarta yang stabil. Rakyat menginginkan DKI Jakarta yang  berkeadilan.

Warga DKI Jakarta bisa mencapai harapannya. Untuk itu, warga harus mengajak keluarga, kerabat, tetangga, dan sahabat untuk mewujudkannya. Jangan golput (“golongan putih”). Satu suara pemilih sungguh menentukan. Perubahan tak akan terjadi jika banyak warga memilih diam.

Kecurangan adalah musuh kita. Kita menolak kecurangan. Kita tak tak sudi dicurangi. Warga menolak pembagian paket-paket sembako.

Warga mengakhiri DKI Jakarta yang gaduh, terbelah, di bawah gubernur dan wakil gubernur lama. Kita membutuh Anies-Sandi untuk Jakarta yang bersatu.

Keputusan warga ibukota negara itu sungguh melegakan. Anies-Sandi menang di enam wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan, Anies-Sandi memperoleh 3.240.332 suara (57,95%) dan Ahok-Djarot memperoleh 2.351.245 suara (42,05%). Terhitung 5.591.577 suara di 13.034 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pemilih laki-laki  3.581.147 orang, dan pemilih perempuan 3.588.584 orang. Keseluruhannya berjumlah 7.257.649 orang. Tapi, yang menggunakan hak pilih 2.707.197 laki-laki, dan 2.865.286 perempuan. Jumlah totalnya 5.661.655 suara.

Kabar menggembirakan, 78,0% partisipasi pemilih pada putaran kedua. Yang tidak memilih 22,0%. Berdasarkan jenis kelamin, kaum laki-laki 75,6% yang memilih, dan yang tidak memilih 24,4%. Sementara, kaum perempuan 79,8% yang memilih, dan yang tidak memilih 20,8%.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pemegang “the power of money” berusaha untuk bermain. Jika zaman dulu mereka yang mayoritas non-Muslim hanya berkiprah dalam bidang ekonomi, termasuk perdagangan atau bisnis, maka zaman kini mereka mulai mendiktekan ambisinya dalam bidang politik.

Kondisi tersebut menggerakkan perlawanan masif umat Islam. Kita menolak Ahok bukan karena dia Kristiani atau Tionghoa. Bukan pula karena kita mendukung Anies-Sandi. Kerukunan antaragama dan antarsuku yang susah payah terajut, cuma dalam waktu sekejap rusak karena Ahok.

Kita menolak Ahok karena hati nurani meyakinkan bahwa dia bukan pemimpin yang cocok bagi masyarakat DKI Jakarta, apalagi Indonesia. Kiprahnya selama memimpin DKI Jakarta terlalu hiruk pikuk. Tidak memuaskan: Basuki tidak berkinerja, kebijakannya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel. Dia melanggar aturan, melebihi kewenangan, dan mencampuradukkan urusan.

Dia minim prestasi. Jika berprestasi, selama kepemimpinannya DKI Jakarta memperoleh penghargaan apa? Prestasinya cuma opini yang dibentuk pers pendukungnya, tidak mewartakan kejelekan dan keburukannya. Keberhasilan yang diberitakan bukan murni prestasinya. Sesungguhnya hasil pembangunan itu dirintis sejak masa Gubernur Joko Widodo, bahkan Gubernur Fauzi Bowo, dan Gubernur Sutiyoso.

Dia patut diduga melakukan korupsi dan kolusi untuk kasus Rumah Sakit Sumber Waras, reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta, dana kompensasi Jembatan Simpang Susun Semanggi, atau pembangunan yang menggunakan dana non-APBD DKI Jakarta. Entah mengapa KPK tidak berdaya untuk menyeretnya seperti para tersangka yang diduga menerima suap berjumlah kecil. “Kekuatan besar” membelanya. Pemangku amanah sebagai penentu kebijakan tidak bekerja menggunakan hati nurani.

Begitu rasio saya menyimpulkan, Ahok bukan pemimpin mumpuni, yang bekerja untuk rakyat. Dia patut diduga bekerja untuk pengusaha (besar). Ahok adalah problem maker, bukan problem solver. Pembuat gaduh!

Kita menolak opini yang menyebutkan responden memilih Anies-Sandi karena kesamaan agama (Islam). Padahal, hampir satu pun lembaga survei membantah bahwa pemilih beragama Kristen dan Katolik solid mendukung Ahok-Djarok. Kasat mata kita menyaksikan, karena kesamaan agama (Kristen dan Katolik, bahkan Konghuchu) yang menyebabkan Anies-Sandi hampir tak memperoleh suara. Perbedaan agama yang menjauhkan pemilih Kristen, Katolik, dan Konghuchu untuk tidak menjatuhkan pilihannya kepada Anies-Sandi yang mengenakan peci sejak putaran kesatu.

Lalu, kenapa pemilih Anies-Sandi yang disebut memilih karena kesatuan agama? Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan, di segmen pemilih  non-muslim, Ahok-Djarot unggul mutlak. Paslon ini memperoleh 91,3%. Sementara, Anies-Sandi hanya memperoleh 5.7%. Di segmen pemilih Muslim, populasi terbesar, Anies-Sandi hanya memperoleh 56,6%, sedangkan pasangan Ahok-Djarot memperoleh 37,2%. Jadi, pemilih minoritas solid mendukung Ahok-Djarot (di atas 90%), ketimbang pemilih Muslim yang mendukung Anies-Sandi (di bawah 60%). Walaupun acapkali diberitakan terjadi mobilisasi pemilih Muslim, hasil survei justru membuktikan pemilih non-Muslim yang solid berkubu ke Ahok-Djarot.

Akhirnya, Ahok-Djarot dikalahkan people power, tidak melalui demo di jalan-jalan, tapi di kotak-kotak suara. Warga tidak memilih Ahok karena memang banyak bukti-bukti yang tidak cukup memantaskannya untuk memimpin DKI Jakarta. Benar banget… Mau Anies menang, mau Ahok kalah… Mau Anies nggak kalah, mau Ahok nggak menang… Kita harus legowo, tersenyum…