imsitumeang

Selamat Bekerja Anies-Sandi!

In Uncategorized on f 31, 17 at 9:35 am

Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, setelah mengucapkan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies dan Sandi resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota. Gubernur yang digantikan, Djarot Syaiful Hidayat, absen di Istana Negara dan Balai Kota, karena bersama keluarganya liburan ke Labuan Badjo, Nusa Tenggara Timur, tepat di hari pelantikan. Serah terima jabatan gubernur dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Saefullah, kepada Anies.

Saat pelantikan Anies-Sandi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, partai pengusung mereka, mampu mencuri perhatian. Saat prosesi salam-salaman untuk mengucapkan selamat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menarik Prabowo yang berdiri jauh di belakang agar bisa cepat menyalami Anies-Sandi.

Anies dan Sandi tiba di kompleks Istana Kepresidenan pukul 15.00 WIB. Sempat tergelincir saat menaiki tangga Istana Merdeka, Anies dan Sandi memulai prosesi pelantikan setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan surat pelantikan. Mereka pun menuju Istana Negara yang dihadiri 300-an undangan.

Anies-Sandi memenangkan kancah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah berlaga dalam dua putaran. Di putaran kedua, Anies-Sandi mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Perolehan suara mereka 57,96 persen, Ahok-Djarot hanya 42,04 persen suara.

Anies sebagai gubernur menerima gaji pokok Rp 3 juta per bulan, sedangkan Sandi sebagai wakil gubernur akan menerima gaji pokok Rp 2,4 juta per bulan. Lalu, tunjangan jabatan gubernur Rp 5,4 juta per bulan dan tunjangan jabatan wakil gubernur Rp 4,32 juta per bulan. Jadi, gaji pokok plus tunjangan jabatan gubernur hanya Rp 8,4 juta per bulan dan wakil gubernur hanya Rp 6,72 juta per bulan. Gaji hanya senilai itu?

Eits, jangan salah! Mereka juga menerima tunjangan operasional 0,13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yakni Rp 35 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berapa tunjangan operasional mereka? Antara Rp 4-4,5 miliar per bulan. Jadi, tunjangan operasional mereka melebihi gaji pokok plus tunjangan jabatan.

Berpa gaji Ahok? Dia pernah mem-posting slip gaji Ahok selaku wakil gubernur dan gubernurnya Joko Widodo alias Jokowi. Slip gaji Februari 2013 atau tiga tahun lalu yang diterima Jokowi setelah dikurangi pajak adalah Rp 3.448.500, sedangkan Ahok menerima Rp 2.810.100.

Selain gaji, mereka menerima tunjangan jabatan setelah dikurangi pajak. Gubernur menerima Rp 5.130.000 dan wakil gubernur menerima Rp 4.104.000.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pernah menjabarkan gaji dan tunjangan tahun 2012. Mengejutkan! Gaji Gubernur DKI Jakarta 10 kali lipat gaji Presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemasukan kepala daerah dan wakilnya dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Rincian pendapatan Gubernur DKI Jakarta versi Fitra menyebutkan gaji pokok gubernur Rp 3.000.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu, tunjangan jabatan Rp 5.400.000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara. Total gaji dan tujangan jabatan Rp 8.400.000 per bulan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2012, anggaran gaji gubernur dan wakil gubernur setahun Rp 17,6 miliar, gaji gubernur sebulan Rp 743.400.000 dan gaji wakil gubernur sebulan Rp 741.700.000. Jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 11,825 trilun maka tunjangan operasional gubernur (0,15 persen PAD) atau Rp 17, 737 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika penerimaan pajak provinsi di atas Rp 7,5 triliun, maka gubernur berhak mendapat insentif 10 kali gaji pokok dan tunjangan.

Tercatat penerimaan pajak DKI Jakarta Rp 14, 8 triliun.
Maka insentif gubernur adalah 10 x gaji dan tunjangan Rp 84.000.000 pertahun. Total insentif gubernur selama lima tahun menjabat Rp 420.000.000.

Jadi, pendapatan Gubernur DKI Jakarta per tahun adalah gaji + tunjangan + insentif pajak Rp 184.800.000. Total selama lima tahun Rp 924.000.000.

Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jika PAD DKI Jakarta tahun 2011 Rp 17,8 trilun maka tunjangan operasional maksimal 0,15 persen PAD Rp 26,7 miliar. Dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun 2012 Rp 17,6 miliar.

Iklan

Simpang Susun Semanggi Akan Mengurai Kemacetan Jakarta?

In Uncategorized on f 24, 17 at 10:17 am

Jalan layang (flyover) di samping Jembatan Semanggi itu sepanjang 1600 m (1,6 kilometer) yang mengelilingi bundaran Jembatan Semanggi. Nilainya 360 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan soft launching uji coba tanggal 29 Juli 2017 hingga 16 Agustus 2017.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jalan layang dilakukan tanggal 8 April 2016. Konsep pembangunannya untuk menyederhanakan kawasan Semanggi dengan membuat akses yang bisa belok ke arah kanan, terutama dari arah Senayan ke Cawang, dan sebaliknya dari arah Grogol ke Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Presiden Joko Widodo mengawal jalannya pembangunan Simpang Susun Semanggi, karena menyakini akan mampu mengurangi 30-40 persen kemacetan di ibu kota negara ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan keyakinannya bahwa Simpang Susun Semanggi bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan penggantinya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, juga memiliki keyakinan yang sama.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad menjelaskan, lalu lintas di Jembatan Semanggi macet karena kondisi weaving (pertemuan antara jalur cepat dan lambat) sehingga kendaraan yang mau ke kiri dan kanan saling berbenturan. Pertemuan ruas yang dipisahkan dengan jalan layang itu adalah arus dari ruas jalan Gatot Subroto dan jalan Sudirman di kolong bundaran Jembatan Semanggi.

Weaving menjadi masalah saat volume kendaraan meningkat. Sebab, weaving terjadi, jarak antarkendaraan harus terjaga agar tak terjadi kemacetan. Dengan demikian, pembangunan SSS diharapkan sebagai solusi pemisahan arus pertemuan antara jalur cepat dan lambat tersebut.

Selain itu, jalan layang dibangun untuk mengantisipasi benturan antara jalur cepat dan lambat. Pembuatan jalur langsung (direct ramp) arah Bundaran HI-Cawang untuk menghilangkan weaving arah Timur-Selatan dan arah Blok M-Slipi untuk menghilangkan weaving arah Utara-Selatan. Cukup dua ramp, diharapkan jalur jalan tanpa benturan.

Keindahan Simpang Susun Semanggi tak terlepas dari Jembatan Semanggi di bawahnya buah tangan Ir Sutami. Dibangun tahun 1961, Presiden Soekarno meresmikannya tahun 1962. Bentuknya yang ikonik mirip daun semanggi, nama lokal (Jawa) tumbuhan Marsileaceae, yang menjadikan Jembatan Semanggi sebagai ikon Jakarta selain Monumen Nasional (Monas). Jembatan Semanggi bersama Gelora Bung Karno merupakan proyek prestise Bung Karno menyambut Asian Games tahun 1962.

Soekarno menunjuk Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum sekitar dua tahun setelah peresmian. Jejak karyanya tak hanya Jembatan Semanggi, tetapi juga kubah Gedung Nusantara berwarna hijau. Soeharto menamai Bendungan Karangkates tahun 1981 dengan nama Prof Dr Ir Sutami.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal Samad bahkan menyebut Jembatan Semanggi sebagai karya konstruksi sipil yang fenomenal di Indonesia, karena struktur konstruksi jembatan sepanjang 60 meter tanpa penyangga. Berkat penerapan teknologi prestressed concrete, Jembatan Semanggi masih tetap kokoh hingga berumur 55 tahun.

Jembatan Semanggi pada masanya menggunakan teknologi beton yang ter-update. Zaman Soeharto, Jembatan Semanggi dikembangkan, sehingga memiliki jalan tol dalam kota. Nah, zaman Joko Widodo, Jembatan Semanggi direvitalisasi menjadi Simpang Susun Semanggi yang didesain Jodi Firmasyah, ahli jembatan ITB yang merancang Jembatan Barelang sebagai ikon Pulau Batam.

Kehadiran Simpang Susun Semanggi merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan ibukota negara. Sebagai kota metropolitan, Jakarta mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan tanpa diimbangi pertumbuhan ruas jalan.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mendata, pertumbuhan ruas jalan kurang 1 persen. Sementara, pertumbuhan kendaraan tahun 2014 mencapai 7 persen, tahun 2015 bertambah 5,2 persen, dan hingga Juli 2016 mengalami pertumbuhan hingga 2,7 persen.

Kemacetan sepanjang hari yang menjadi momok bagi pengguna kendaraan yang mendorong Kementerian PUPR bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan studi komprehensif guna menilai performa ruas-ruas jalan arteri nasional se-Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, yaitu kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya). Satu objeknya persimpangan Jembatan Semanggi. Nama hasil studi komprehensif tersebut adalah MARIP (Metropolitan Arterial Road Improvement Project, 2011-2012).

Basuki mengaku, rencana pembangunan Simpang Susun Semanggi bukan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi rencana pemerintah pusat berdasarkan kajian tersebut. Karena pemerintah pusat tidak kunjung merealisasikan rencana itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih.

Lima skema mengatasi kemacetan, dari penambahan flyover di kedua sisi jalan Gatot Subroto ke pelebaran kolong jalur lambat, untuk memotong (short cut) ke ramp Semanggi di depannnya. Skema-skema itu bertujuan untuk mengatasi pertemuan arus lalu lintas yang bersilangan, baik di jalan Gatot Subroto, jalan Sudirman, maupun kolong Jembatan Semanggi.

Seiring penyerahan wewenang penyelenggaraan ruas jalan nasional dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Basuki mengajukan pengambilalihan penanganan proyek Simpang Susun Semanggi. Simpang Susun Semanggi diyakini sebagai opsi mengatasi keruwetan arus lalu lintas di Jembatan Semanggi dan sekitarnya.

Karena keputusan yang berani dan cepat, skema penyelesaian the best option adalah membangun dua ramp (elevated road) untuk pergerakan lalu lintas belok kanan dari ruas arteri Slipi-Senayan dan dari ruas arteri Pancoran-Bundaran HI

Dua jalur Simpang Susun Semanggi tak hanya melayang, tetapi juga melengkung (curvely). Dua ide pembentukan struktur beton gelagar pun bermunculan. Tim perancang struktur lulusan ITB yang dipimpin Djodi mengajukan tantangan kepada dunia konstruksi sipil Indonesia. Jembatan layang ini menghilangkan pertemuan antara pengendara dari arah jalan Gatot Subroto dan dari arah jalan Sudirman di kolong Jembatan Semanggi. Sehingga, jembatan layang ini terdiri atas dua ruas: satu ruas bagi kendaraan dari arah Cawang ke ke Bundaran Hotel Indonesia, dan satu ruas lainnya untuk kendaraan dari arah Slipi ke Blok M.

Proyek Simpang Susun Semanggi bernilai Rp 345 miliar ini merupakan kewajiban PT Mitra Panca Persada (anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company) yang mengajukan izin Koefisien Lantai Bangunan (KLB). PT Mitra Panca Persada juga menggelontorkan Rp 219 miliar untuk pembangunan infrastruktur di lokasi lain.

Pembangunan jalan layang Semanggi menggunakan kompensasi KLB PT Mitra Panca Persada karena perusahaan tersebut akan membangun gedung di Jakarta dan ingin menaikkan KLB bangunannya. Pembangunan gedung tersebut membutuhkan biaya Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar. Sementara untuk membangun jalan layang dibutuhkan Rp 500 miliar. Total biaya itu sudah lengkap dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

Perusahaan yang berkantor di jalan Sudirman ini yang membiayai pembangunan jalan layang. Dulu, kompensasi KLB berbentuk uang yang disetorkan ke kas daerah. Kini, setelah tahun lalu (2015), Ahok menerbitkan peraturan yang menyatakan kompensasi bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur.

KLB adalah presentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan di kawasan tersebut. Di Jakarta, ketinggian bangunan memang dibatasi menyesuaikan dengan kawasan sekitarnya yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Bila pemilik bangunan ingin menambah lantai bangunannnya, maka dia harus membayar kompensasi.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal Samad mengatakan pembangunan jalan layang tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Melainkan kewajiban pengembang, yaitu PT Mitra Panca Persada.

Basuki mengalihkan kewajiban pengembang itu untuk membangun dua jalan layang di samping jalan “8 Semanggi”. Dia mengeluarkan Peraturan Gubernur agar pihak swasta yang kelebihan KLB harus menggantinya dalam bentuk membangun infrastruktur.

Ahok mengatakan, jika pihak Pemprov DKI Jakarta yang membangun jalan layang itu akan menelan anggaran hingga Rp 600 miliar. Tetapi, jika pihak swasta membangun jalan layang itu hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Tak hanya itu, pihak swasta juga mengerjakan proyek yang lebih cepat dibandingkan Dinas Jasa Marga DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku juga menyampaikan rencana ini kepada pengembang lain, di antaranya Agung Sedayu Group. Pembangunan jalan layang oleh pihak swasta lebih baik daripada pemerintah meminjam dana ke lembaga donor asing seperti JICA (Japan International Cooperation Agency).

Yusmada mengatakan, mekanisme pembayaran sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan. Dana pengembang (PT Mitra Panca Persada) diserahkan ke PT Wijaya Karya (Persero) selaku kontraktor.

Pekerjaan konstruksi digarap PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika selaku pemenang lelang. Perseroan mengikat kontrak konstruksi bersama PT Mitra Panca Persada untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perseroan selaku pihak
pertama, sedangkan PT Mitra Panca Persada selaku pihak kedua.

Dalam Prospektus Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, nama proyeknya adalah Jembatan Semanggi Jakarta. Nilai kontraknya (dalam ribuan
Rupiah) Rp 313.698.401. PT Mitra Panca Persada sebagai pemberi kerja. Masa pelaksanaannya mulai tanggal 7 Maret 2016 dan selesai tanggal 7 Maret 2018, tetapi dalam jangka waktunya dalam perjanjian adalah tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 6 September 2017.

Dalam surat perjanjian pekerjaan konstruksi pengembangan Simpang Susun Semanggi yang diteken tanggal 16 Maret 2016, PT Mitra Panca Persada menetapkan PT Wijaya Karya (Persero) sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan Simpang Susun Semanggi bekerja sama dengan konsultan asing yang memiliki pengalaman sejenis, yaitu YWL Engineering Pte Ltd yang beralamat di 230 Orchard Road, Singapura. Nilai kontraknya Rp 345.067.000.000,- termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.

Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero), antara lain sebagai pihak yang bertanggung jawab dari waktu ke waktu untuk pemesanan, pengawasan, monitoring penerimaan material besi dan beton, bertanggun jawab terhadap kualitas dan pengetesan material besi dan beton yang dikirim ke lokasi pekerjaan, menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PT Mitra Panca Persada, melaporkan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PT Mitra Panca Persada, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau daru lapangan dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam perjanjian, memberikan keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PT Mitra Panca Persada, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang ditetapkan dalam perjanjian, dan mengambil langkah-langkah yang
cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PT Wijaya Karya (Persero).

PT Wijaya Karya (Persero) yang menggarap Detail Engineering Design (DED), persiapan dan pergeseran loop, pelaksanaan konstruksi struktur atas dan bawah, serta pekerjaan lain seperti drainase, marka, mechanical electrical (ME), dan lanskap.

Berbeda dengan proyek konvensional lain yang umumnya memiliki tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, proyek Simpang Susun Semanggi mengintegrasikan rancang-bangun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun. Pekerjaan proyek selama 540 hari kalender yang terdiri atas 60 hari perencanaan dan 480 hari pelaksanaan.

Pengembang menyediakan rancangan, Dinas Bina Marga membuat kriteria desain. Setelah desain selesai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta izin Kementerian PUPR. Pembangunan jalan layang tambahan di Jembatan Semanggi dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan urusan administrasi dan perizinan dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jadi, Dinas Bina Marga bukan perancang, hanya menerima barang jadi berupa Jalan Layang Semanggi Interchange yang mengurai kemacetan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan Simpang Susun Semanggi rampung tahun 2017 agar menunjang penyelenggaraan Asian Games tahun 2018.

Setelah Presiden Joko Widodo meresmikannya, pemerhati kebijakan pembangunan akan membuktikan sejumlah keraguan: kebijakan diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengalihkan kewajiban nilai kompensasi pengembang atas pelampauan nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS) mengkritik cara Basuki yang menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) atau dana kontribusi tambahan dalam membangun Jakarta. Salah contoh proyek yang dibangun menggunakan dana kontribusi tambahan tersebut adalah Simpang Susun Semanggi.

Tetapi, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono alias Soni menjawab kritik Fahri. Menurutnya, kebijakan Ahok menggunakan dana CSR dan dan kontribusi tambahan untuk pembangunan Jakarta tak salah. Soni malah menganggap kebijakan tersebut bagus karena melibatkan banyak perusahaan dan masyarakat, sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Sejumlah pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengeritik langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan DPRD terhadap LKPJ tahun 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, jalan Kebon Sirih, Jumat (29/04/2016), yang membangun Simpang Susun Semanggi tanpa menggunakan APBD. Anggota DPRD DKI Jakarta F-PKS Dite Abimanyu, misalnya, menilai, seharusnya kompensasi pelampauan nilai KLB dialokasikan untuk pembangunan yang mampu mengendalikan kemacetan seperti electronic road pricing (ERP), light rail transportasion (LRT), serta park and ride.

Ketua Organisasi Pengemudi Seluruh Indonesia (OPSI) Peter Yan juga menilai pembangunan Simpang Susun Semanggi hanya sia-sia karena tidak mengantisipasi kemacetan Ibu kota.

Kita berharap, pembangunan Simpang Susun Semanggi bukan bom waktu. Tidak macet hanya satu dua tahun. Sehabis itu, kemacetan kembali menjadi masalah. Kemacetan akan terjadi seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan. Pemprov DKI Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan Simpang Susun Semanggi untuk mengantisipasi kemacetan. Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji sejumlah langkah lanjutan agar kemacetan tak terulang.

Untuk jangka pendek (3-5 tahun) Simpang Susun Semanggi akan melegakan kondisi lalu lintas setempat, tapi untuk jangka panjang (lebih 5 tahun) Pemprov DKI Jakarta harus fokus ke reformasi angkutan umum. Beberapa kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan seperti pembatasan keluar masuk kendaraan dari luar kota ke dalam kota Jakarta serta pembangunan moda transportasi massal berbasis rel di Jabodetabek. Reformasi angkutan umum dinilai sebagai kebijakan yang lebih baik untuk jangka panjang penyelesaian masalah kemacetan.

Basuki telah menanggapinya. Dia mengatakan, sebanyak apa pun pemerintah membangun jalan baru, pasti akan dipenuhi kendaraan setelah beberapa tahun kemudian. Namun, pertambahan jumlah kendaraan bukan berarti tidak boleh membangun jalan baru kendati menggunakan dana kompensasi pelampauan nilai KLB.

Menolak Presidential Threshold

In Uncategorized on f 4, 17 at 3:02 am

Kita menyarankan partai-partai penolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional untuk meminta fatwa atau pendapat hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Meniru langkah hukum Yusril Ihza Mahendra, dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB).

Fatwa tersebut akan mampu menjawab pertanyaan apakah putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden serentak tahun 2019 sehingga presidential threshold berapapun persentasenya, 10%, 15%, atau 20%, menjadi inkonstitusional.

Jawaban MK sangat penting karena menyangkut konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang menentukan arah bangsa dan negara lima tahun ke depan. Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden konstitusional, bangsa dan negara ini akan selamat. Sebaliknya, jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden inkonstitusional, maka bangsa dan negara ini akan hancur lebur karena pemimpinnya tidak memiliki legitimasi untuk memutar roda pemerintahan.

Kalau saja keterpilihan presiden/wakil presiden inkonstitusional, setiap orang bisa membangkang ke Pemerintah. Ibarat seorang laki-laki yang tidak memenuhi syarat sebagai imam tapi memaksakan dirinya memimpin shalat, makmum tidak berkewajiban untuk mengikuti si iman. Makmum boleh shalat sendiri tanpa imam. Tata cara makmum “mengikuti imam” (mutâba’atul imâm) saat shalat berjamaah membutuhkan penjelasan karena makmum harus mengikuti gerakan imam, tanpa mendahuluinya, atau membarenginya, atau telat mengikutinya.

Berbeda dengan Mahkamah Agung (MA), MK memang tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Karena itu, penyelesaian kontroversi presidential threshold bukan meminta fatwa hakim MK, melainkan ijtihad menggunakan filsafat, teori, dan logika hukum. Kalau partai-partai penolak presidential threshold menempuh ketiga jalur itu, kesimpulannya akan sama, yakni jika pelaksanaan kedua pemilu serentak pada hari yang sama, presidential threshold tidak relevan.

Kalau pimpinan/anggota DPR belum terbentuk karena pelaksanaan pemilunya (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD) serentak dengan pelaksanaan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada hari yang sama, bagaimana tata cara menetapkan partai atau gabungan partai yang melewati ambang batas 10%, 15%, atau 20% kursi DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna sejak Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017) pagi. Empat fraksi DPR memilih opsi B (presidential threshold 0%), walk out. Ratusan pimpinan/anggota Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan sebelum pengesahan RUU Pemilu. Sisanya, enam fraksi DPR memilih opsi A, yaitu presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

Partai-partai pendukung presidential threshold seperti PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan Partai NasDem bersikukuh untuk menggunakan presidential threshold hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, yang telah digunakan dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014. Dalam UU Pemilu yang disahkan, presidential threshold ditetapkan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014. Jadi, Pemilu 2019 mengulang dua pemilu sebelumnya (2009 dan 2014) yang menetapkan syarat pencalonan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Dengan demikian, dibutuhkan “barisan koalisi” untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Argumen partai-partai pendukung presidential threshold 20% bukan logika hukum, apalagi menggunakan filsafat dan teori hukum. Tanpa latar konstitusi sama sekali. Cuma logika politik guna menjegal calon lain di luar kepentingan mereka. Mereka mengutip ucapan Joko Widodo, bahwa karena Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 menggunakan presidential threshold 20%, kok mau 0% untuk pemilu tahun 2019? “Kapan kita maju?” begitu kira-kira ucapan Joko Widodo.

Omongan Presiden tersebut jelas tidak memunyai dasar logika politik, karena presidential threshold 20% tidak memengaruhi kemajuan suatu bangsa dan negara. Joko Widodo adalah presiden pertama yang keterpilihannya memenuhi syarat pencalonan presidential threshold 20%. Apakah Anda merasakan kemajuan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi?

Kalau menggunakan logika demokrasi, apakah presidential threshold 20% berhasil memajukan demokrasi Indonesia? Presidential threshold 0% justru akan membuka kesempatan yang sama kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pemerintah sependapat dengan para partai pendukung. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat, presidential threshold 20% bertujuan agar Presiden terpilih memiliki dukungan kuat di DPR. Kalau saja partai-partai pendukung hanya memiliki 20% kursi di DPR, sedangkan partai-partai penolak 80%, berarti presidential threshold 20% percuma saja kan?

Kita tentu masih mengingat janji-janji manis kampanye Joko Widodo yang tidak membagi-bagi kursi kepada partai-partai pendukung dalam penyusunan kabinet. Apa yang terjadi? Dia malah merangkul pentolan partai-partai dan menunjuk mereka sebagai menteri sembari membentuk “barisan koalisi”. Pembuktian tak terbantah bahwa presidential threshold 20% memang percuma.

Perdebatan presidential threshold sempat menghangat menjelang finalisasi UU Pemilu. Lalu, dimunculkan usulan kompromi alias jalan tengah: tetap menggunakan presidential threshold tapi kisarannya 10% dan menggunakan persentase hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Jika Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 menggunakan presidential threshold, berapapun persentasenya, maka ketentuan itu inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Pasal tersebut jelas dan tegas, tanpa multitafsir.

Sebelum pelaksanaan pemilu serentak, partai atau gabungan partai peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa mempertimbangkan jumlah kursi partai-partai pengusung hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pengujian ketentuan presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi adalah mencari jawaban pasti: apakah penggunaan presidential threshold dalam pemilu serentak nanti konstitusional atau inkonstitusional. Yusril, misalnya, melakukan judicial review yang fokus ke ketentuan presidential threshold 20%. Dia memunyai legal standing karena partainya memutuskan untuk mendukung Yusril ke bursa pencalonan presiden tahun 2019.

Presidential threshold 20% hanya penghambat untuk mewujudkan keinginan kader PBB yang mendorongnya berkiprah dalam proses pencalonan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019. Hambatan itu bukan saja terhadap pribadinya, melainkan juga terhadap calon lain seperti Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra atau Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial diusung Partai Demokrat.

Kita menduga, presidential threshold 20% sengaja didesain agar pemilu mendatang hanya memunculkan calon tunggal: Jokowi. Jokowi diperkirakan didukung PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Sementara Prabowo Subianto diduga didukung Partai Gerindra, PAN, dan PKS yang pas-pasan mencapai 20%. Begitu pun, Partai Demokrat juga akan disulitkan untuk memenuhi 20%. PBB tentu akan lebih disulitkan.

Jadi presidential threshold 20% harus dilawan untuk menggagalkan calon tunggal Jokowi. Calon tunggal bukan saja tidak akan sehat bagi perkembangan demokrasi, melainkan juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Karena, UUD 1945 mengisyaratkan jumlah pasangan calon presiden/wakil presiden lebih sepasang.

Perlawanan terhadap presidential threshold ke MK adalah jalan konstitusional terakhir yang bisa ditempuh semua pihak penolak presidential threshold 20%. Tiada jalan konstitusional lain yang bisa dilewati setelah fraksi-fraksi DPR penentang presidential threshold 20% kalah suara.

Karena itu, kita berharap MK akan bersikap negarawan yang benar-benar obyektif dan akademik menangani perkara yang sarat kepentingan politik yang sangat besar ini. Kita berharap MK memutus permohonan sebelum bulan Oktober tahun 2017 menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2019. Kalau MK terlambat atau sengaja melambat-lambatkan putusan, meskipun permohonan dikabulkan, maka putusan itu belum tentu bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019.

Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah pilihan terbaik untuk menyalurkan ketidakpuasan kita terhadap UU Pemilu. Tentu saja akan menghabiskan tenaga dan menyita waktu. Gugatan itu bukan penghalang tahapan pemilu yang sudah di depan mata. Begitu palu hakim diketuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa cepat bekerja.

Pemilu 2019 menjadi pertaruhan. Apakah UU Pemilu akan mampu meningkatkan mutu pemilu serentak tahun 2019? Lebih dari itu, apakah UU Pemilu sanggup mengonsolidasikan demokrasi, atau Indonesia tetap berada di masa transisi demokrasi, atau malah mengalami kemunduran demokrasi?

Demokrasi di Republik tercinta ini tak boleh mundur ke belakang. Mari bersama-sama kita memastikan pelaksanaan UU Pemilu sebagai undang-undang yang visioner yang berperspektif kebangsaan dan kenegaraan. Kita menolak UU Pemilu sekadar aturan yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Mestinya undang-undang ini memiliki magnitudo yang mengerek perbaikan sistem demokrasi.