imsitumeang

Setelah Menonton Debat

In Uncategorized on f 17, 17 at 10:00 am

Setelah kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan ketentuan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melaksanakan debat terbuka antarcalon yang kesatu. Acara debat paling banyak tiga kali yang disiarkan langsung atau disiarankan tunda melalui lembaga penyiaran publik.

Publik DKI Jakarta disuguhi debat yang bermutu tanggal 13 Januari 2017. Setelah debat, pendapat publik pun terbelah. Sebagian berpendapat, pasangan calon yang kinclong saat berdebat akan mudah merebut kursi gubernur dan wakil gubernur, sebagian berpendapat sebaliknya. Tentu saja ada yang mengambil jalan tengah: setuju dengan catatan atau tidak setuju dengan catatan.

Pemilih di DKI Jakarta tergolong tipe rasional. Mereka mempertimbangkan faktor visi, misi, dan program. Pemilih yang menetapkan pilihannya tanpa menelaah visi, misi, dan program kandidat adalah tipe irasional karena pilihannya tidak dapat dicerna rasio serta tidak dapat diungkap dalam konsep logis (ilogis). Pemilih rasional belum menetapkan pilihannya hingga detik terakhir dalam bilik suara, sehingga mereka akan terus menerus menelaah visi, misi, dan program kandidat. Jika cocok, dia mantap memutuskan pilihannya.

Pemilih yang menentukan pilihannya itu sekitar 50% yang mungkin bertambah menjelang pencoblosan suara. Mungkinkah pemilih irasional berubah pilihan? Mungkin! Sekitar 80% pemilih mungkin mengubah pilihannya. Hanya persoalan waktu seorang pemilih memantapkan pilihannya.

Pemilih irasional sulit mengubah pilihannya karena rata-rata mereka menetapkan pilihannya jauh-jauh hari. Berbagai alasan melatarinya, dari kesukaan atau ketidaksukaan kepada figur tertentu, keterpukauan kepada figur tertentu, kecocokan terhadap visi, misi, dan program pasangan calon tertentu, ke kecocokan primordialisme dengan kandidat tertentu. Berbagai alasan tersebut wajar.

Saat debat merupakan kesempatan bagi pasangan calon untuk meraup suara dari sisa suara pemilih rasional. Suara pemilih rasional ini suara kelas menengah, seperti pekerja dan kaum profesional lainnya, serta suara pemilih pemula yang kritis. Tiga kali debat menjadi ajang pertarungan hidup-mati antarkandidat merebut suara mereka.

Tapi, tingkat partisipasi kelas menengah masih fluktuatif. Mungkin tidak melampaui 70% tingkat partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Bila setiap pemilih menentukan pilihannya, setiap kandidat harus berusaha ekstra untuk memengaruhi setiap pemilik suara agar memilihnya. Pemilih bisa saja mengganti pilihannya pascadebat jika laku dan ucapan kandidat kurang atau tidak berkenan baginya. Perilaku dan ucapan kandidat adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan pilihan. Nah, santun dalam berlaku dan berucap saat berdebat dan di luar waktu berdebat menjadi kunci penentu.

Debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2017 itu berhasil melegakan dunia perpolitikan. Animo masyarakat untuk menontonnya sangat tinggi dan semangat untuk membicarakan hasil debat ini juga sangat tinggi. Publik DKI Jakarta dan bahkan publik di luar provinsi ini antusias untuk menonton tiga pasangan calon memperdebatkan kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Melegakan, karena partisipasi publik yang tercipta itu berkat ketertarikan mereka terhadap gelaran politik lokal ini. Sebuah indikator yang baik. Fakta yang cukup membuktikan bahwa masyarakat mempedulikan visi, misi, dan program pasangan calon. Masyarakat tidak apatis. Ramainya obrolan setelah acara itu, baik bernada positif maupun negatif, juga sebuah indikator yang baik. Berarti masyarakat terpengaruh debat kandidat.

Jika debat tak menjadi bahan pembicaraan, berarti acara itu hambar. Parahnya, jika debat malah menjadi bahan olok-olokan. Syukurlah, ketiga pasangan calon bisa menghibur masyarakat dalam menyampaikan visi, misi, dan program mereka.

Mungkin sebagian pihak pesimistis bahwa debat tidak bermanfaat, hanya tontonan belaka dalam suasana politik lokal yang persaingannya panas. Pandangan tersebut mungkin benar karena memang sebagian pemilih menentukan pilihannya sejak jauh-jauh hari.

Namun, jangan beranggapan bahwa pilihan tak mungkin berubah setelah pemilih menonton para kandidat beradu argumentasi. Pilihan berubah jika pembandingnya bagus. Misalnya, jika awalnya seorang pemilih menyukai kandidat karena kecerdasan dan pesonanya, bisa saja akhirnya dia berubah pilihan karena calonnya itu tidak cerdas-cerdas amat. Dia kalah berdebat dengan calon lain. Atau, justru makin meyakini pilihannya karena calonnya brilian menyampaikan visi, misi, dan programnya ketimbang kandidat lain. Atau, seorang pemilih menyukai kandidat karena pengalaman, namun kandidat lain mampu mengkritisi kinerjanya sembari menawarkan solusi yang manusiawi, maka bisa saja pilihannya berubah. Banyak alasan seorang pemilih berubah pilihan.

Perubahan pilihan dilakukan pemilih rasional. Jika alasan mereka terpatahkan atau bahkan realitanya berseberangan dengan visi, misi, dan program yang disampaikan saat debat, pemilih rasional mungkin beralih ke calon lain yang mendekati standar pilihannya. Publik yang makin matang akan memperbanyak jumlah pemilih rasional. Setiap kandidat tentu mengharapkan suara mereka yang berubah pilihan setelah menonton debat. Setiap pasangan calon harus berupaya meyakinkan mereka melalui ide-ide yang cemerlang dan langkah-langkah terobosan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) tahun 2017 dilaksanakan serentak tanggal 15 Februari 2017 sesuai dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016. 101 daerah menyelenggarakan pemilukada tahun ini, yaitu tujuh provinsi melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di antaranya DKI Jakarta, 18 kota melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 76 kabupaten melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Bakal pasangan calon yang mendaftar dan bertarung di 101 daerah tersebut awalnya berjumlah 337 pasangan calon atau 674 orang. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon baik oleh KPU provinsi, KPU kota, maupun KPU kabupaten tanggal 24 Oktober 2016, yang memenuhi syarat akhirnya berjumlah 306 pasangan calon sedangkan 36 pasangan calon tidak memenuhi syarat. Ke-306 pasangan calon terdiri atas 24 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 50 pasangan calon walikota dan wakil walikota, serta 232 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jumlah tersebut mungkin bertambah jika 31 pasangan calon yang tidak memenuhi syarat itu mengajukan sengketa pencalonan dan dinyatakan menang.

Harapan kita, pemilukada tahun 2017 menjadi pertarungan visi, misi, dan program antarcalon, kendati pertarungan tersebut memperebutkan kekuasaan. Mengutip Niccolò Machiavelli, “het doel heilight de middeled”, bahwa tujuan itu menghalalkan semua cara atau usaha. Siapa yang menjadi jawara atau pemenang pertarungan di masing-masing daerah, mari kita menunggu hasilnya. Apapun hasilnya, pemilukada yang berintegritas adalah cita-cita atau dambaan kita. Semoga dalam pemilukada DKI Jakarta dan 100 pemilukada lainnya para pemilih rasional bisa berperan. Mereka memang acapkali menjadi penentu!

Pariwisata yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

In Uncategorized on f 27, 16 at 7:44 am

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir bulan Desember 2016 diproyeksikan akan melampaui target 12 juta. Bulan November diestimasikan 1,3 juta, dan bulan Desember 1,5 juta. Bulan Oktober, November, dan Desember 2016 adalah peak seasons yang pertumbuhannya meninggi hingga dua digit.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis dalam jumpa pers akhir tahun 2016 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (21/12/2016), bahwa kebijakan pengembangan kepariwisataan on the track sehingga target pariwisata optimistis akan tercapai, yaitu kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (produk domestik bruto/PDB) nasional 11%, menghasilkan devisa Rp 172 triliun, menyerap tenaga kerja 11,8 juta (langsung, tidak langsung, dan ikutan); serta kunjungan wisman berjumlah 12 juta dan wisatawan nusantara (wisnus) 260 juta. Maka, capaian kinerja pariwisata tahun 2016 semakin menguatkan optimisme kita untuk meraih sejumlah target tahun 2017 hingga 2019.

Pemerintah menetapkan sejumlah target pariwisata tahun 2017, yakni kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional 13%, menghasilkan devisa Rp 200  triliun, menyerap tenaga kerja 12 juta; kunjungan wisman berjumlah 15 juta dan wisnus 265 juta; serta indek daya saing destinasi prioritas kepariwisataan Indonesia yang mengacu ke standar global Travel and Tourism Competitive Index  (TTCI) World Economic Forum (WEF) dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) di ranking 40. Posisi saat ini di ranking 50 dunia.

Sedangkan sejumlah target pariwisata 2019, yakni kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional 15%; menghasilkan devisa Rp 280  triliun, menyerap tenaga kerja 12,6 juta; kunjungan wisman berjumlah 20 juta, wisnus 275 juta; serta indek daya saing di ranking 30 dunia.

Pemerintah berharap pertumbuhan sektor pariwisata dipercepat atau diakselerasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam program pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah fokus pada sektor infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata, dan pemerintah menetapkan pariwisata sebagai leading sector karena pertumbuhannya positif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kemenpar memiliki tiga program prioritas yang diimplementasikan tahun 2017, yakni digital tourism, homestay (pondok wisata), dan konektivitas udara. Untuk meningkatkan kunjungan wisman yang signifikan, digital tourism menjadi strategi yang harus dilakukan dalam merebut pasar global, khususnya 12 pasar fokus yang tersebar di 26 negara.

Dalam program digital tourism, diluncurkan Indonesia Tourism Exchange (ITX) sebagai digital market place platform dalam pasar digital yang mempertemukan buyers dan sellers, Jadi, travel agent, akomodasi, dan atraksi sebagai ekosistem pariwisata bertransaksi dalam pasar digital tersebut. Kemenpar berharap tahun 2017 pasar digital bisa beroperasi 100% dan semua industri pariwisata go digital.

Selain itu, diluncurkan War Room M-17 di Gedung Sapta Pesona sebagai pusat pemantauan yang berbasis digital. Dalam War Room M-17, tersedia 16 layar touch screen untuk memantau empat aktivitas utama, yakni pergerakan angka-angka pemasaran mancanegara dan pemasaran nusantara, tampilan big data yang berisi keluhan, kritikan, saran, dan testimoni, baik negatif maupun positif. Pusat pemantauan ini menampilkan real-time update pergerakan wisman dan wisnus, termasuk strategi menghadapi kompetitor, yakni Malaysia sebagai common enemy dan Thailand sebagai musuh profesional pariwisata Indonesia. Selain itu, tampilan indikator positif-negatif indek daya saing.

Dalam program homestay sebagai ‘desa wisata’ dimulai tahun 2017 untuk mendukung percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas kepariwisataan Indonesia sebagai ‘Bali Baru’, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Kepulauan Maluku).

Kemenpar menyelenggarakan sayembara desain homestay. Karya pemenang sayembara dijadikan model homestay di 10 destinasi prioritas. Pemilihan model homestay itu sebagai upaya mengembalikan arsitektur tradisional daerah tersebut. Tahun 2017 ditargetkan pembangunan 20.000 unit homestay; tahun 2018, 30.000 unit homestay; dan tahun 2019, 50.000 unit homestay. Sebagai quick wins, tahun 2017 dibangun 1.000 unit homestay di 10 destinasi prioritas, di antaranya Mandalika dan Borobudur masing-masing 110 unit homestay. Quick wins tersebut diharapkan memiliki berdaya ungkit (key leverage) dalam upaya Kemenpar memperbaiki busines process produk utama (core business), karena hasilnya dapat terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Program konektivitas udara sangat startegis karena 75% kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara. Kapasitas kursi pesawat (seat capacity) yang cukup menjadi kunci mencapai sejumlah target tahun 2017 hingga 2019. Kapasitas kursi pesawat maskapai penerbangan (airlines) Indonesia dan asing saat ini yang berjumlah 19,5 juta hanya cukup untuk menenuhi target kunjungan 12 juta wisman tahun 2016. Untuk memenuhi target kunjungan 15 juta wisman tahun 2017, dibutuhkan tambahan 4 juta kursi; target 18 juta wisman tahun 2018, dibutuhkan tambahan 3,5 juta kursi, sedangkan target 20 juta wisman tahun 2019, dibutuhkan tambahan 3 juta kursi atau menjadi 10,5 juta kursi pesawat.

Tambahan 4 juta kursi untuk memenuhi target kunjungan 15 juta wisman tahun 2017, Kemenpar memiliki strategi: 3A (Airlines—Airport & Air Navigation—Authorities). Kemenpar menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understading/MoU) dengan maskapai penerbangan Indonesia dan asing, yaitu PT Angkasa Pura I & II dan AirNav Indonesia dalam upaya menambah direct flight (penerbangan langsung) berjadwal melalui pembukaan rute baru, extra flight, maupun flight baru serta  pemberian incentive airport charge dan pengalokasian prioritas slot di sejumlah bandar udara di Indonesia, serta promosi bersama dalam mewujudkan partnership action program untuk mendukung pemenuhan target tahun 2019.

Daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global saat ini memang mengalami perbaikan, dari ranking 70 ke 50 dunia. Kita berusaha menuju ke ranking 30 dunia tahun 2019. Untuk mencapai ranking 30 dunia, kita harus memperbaiki kelemahan pariwisata seperti infrastruktur pariwisata, infrastruktur telekomunikasi informasi-komunikasi (ICT), health and hygiene, dan aksesibilitas, khususnya konektivitas udara, kapasitas kursi pesawat, dan penerbangan langsung berjadwal. Laporan TTCI WEF tahun lalu menyebutkan sejumlah indikator kelemahan pariwisata Indonesia.

Sejumlah indikator dalam laporan TTCI WEF itu dijadikan sebagai indeks daya saing dalam Anugerah Indeks Daya Saing 10 Destinasi Prioritas Kepariwisataan Indonesia, antara lain  policy support (prioritas pariwisata, keterbukaan regional, daya saing harga, environment sustainability); tourism enabler (lingkungan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan, tenaga kerja, teknologi informasi-komunikasi/ICT); infrastructure (infrastruktur di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan darat, termasuk infrastruktur layanan pariwisata); dan natural & cultural resources (sumber daya alam dan sumber daya budaya). UNWTO menetapkan pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (sustainable and responsible tourism).

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan survei terhadap 10 destinasi prioritas yang menghasilkan sejumlah rekomendasi, yaitu mengembangkan iconic moment spot fotografi untuk pengabadian momen unik di daerah wisata; memperbanyak festival berwujud signature event mengikutsertakan wisatawan dalam meningkatkan repeat visit; mengembangkan wisata malam; menyediakan sentra usaha kecil menengah (UKM) dalam memproduksi souvenir (cenderamata), mengembangkan informasi aktivitas di daerah wisata, memperbaiki infrastruktur bandar udara, dan menyiapkan ICT.

Selanjutnya, ditetapkan lima pemenang yang dipilih dari 10 destinasi prioritas yang diserahkan di ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, tanggal 8 Desember 2016. Penerima penghargaan kategori Indeks Destinasi Tertinggi Kesatu adalah Borobudur; Indeks Destinasi Tertinggi Kedua adalah Wakatobi; Indeks Destinasi Tertinggi Ketiga adalah Tanjung Kelayang; sedangkan kategori Destinasi yang Menjanjikan adalah Tanjung Kelayang; dan Destinasi Terfavorit adalah Labuan Bajo. Pemberian penghargaan indeks daya saing sebagai upaya mendorong terwujudnya 10 destinasi prioritas sebagai ‘Bali Baru’ yang berkelas dunia (world class destination).

Keberhasilan Indonesia meraih 12 penghargaan World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016 makin menguatkan posisi Indonesia sebagai destinasi wisata halal kelas dunia. Indonesia ingin mencapai target 5 juta wisman muslim serta meningkatkan indeks daya saing kepariwisataan Global Muslim Travel Index (GMTI) yang saat ini di ranking 4 menjadi ranking 1 tahun 2019. Pada WHTA 2015, Indonesia pertama kalinya ikut dan meraih tiga award; sedangkan pada WHTA 2016, menyabet 12 award dari 16 kategori yang dilombakan.

Kemenangan ini mendongkrak level 3C (confidence, credible, dan calibration) Indonesia menuju standar global di antaranya memenuhi target 5 juta wisman muslim tahun 2019. Indonesia saat ini tengah mengejar ketertinggalannya dari negara kompetitor seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang tahun 2015 meraih kunjungan wisman muslim masing-masing 6,1 juta, 4,8 juta, dan 3,6 juta, sedangkan Indonesia 2,2 juta wisman muslim. GMTI Malaysia saat ini di ranking 1, mengalahkan Thailand dan Singapura.

Kemenangan di ajang WHTA 2016 justru awal mula membangun ekosistem baru wisata halal yang akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target 20 juta wisman tahun 2019. Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) menjelaskan, para pemenang WHTA 2016 adalah para pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN) 2016 yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Kemenpar bersama TP3H selama bulan April-Agustus 2016. Prestasi tahun 2016 ini harus dipertahankan. Tahun 2017, kita ingin sapu bersih semua kategori.

Pengumuman WHTA 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), tanggal 24 Oktober – 25 November 2016, dilansir melalui website resmi http://itwabudhabi.com/halal-awards/2016-winners.html tanggal 7 Desember 2016 pukul 21.30 WIB. Penghargaan yang diterima Indonesia adalah World’s Best Airline for Halal Travellers (Garuda Indonesia); World’s Best Airport for Halal Travellers (Sultan Iskandar Muda Internasional Airport, Aceh); World’s Best Family Friendly Hotel (The Rhadana Kuta, Bali); World’s Most Luxurious Family Friendly Hotel (The Trans Luxury Bandung, Jawa Barat); World’s Best Halal Beach Resort (Novotel Lombok Resort and Villas, Nusa Tenggara Barat); World’s Best Halal Tour Operator (ERO Tours Sumatera Barat); World’s Best Halal Travel Website (www.wonderfullomboksumbawa.com); World’s Best Halal Honeymoon Destination (Sembalun Valley Region, Nusa Tenggara Barat); World’s Best Hajj & Umrah Operator (ESQ Tours and Travel); World’s Best Halal Destination (Sumatera Barat); World’s Best Halal Culinary (Sumatera Barat); dan World’s Best Halal Cultural Destination (Aceh).

Kita memang harus mengkalibrasi (calibration) atau mengukur setiap program/kegiatan pariwisata agar sesuai standar dunia. Kemenangan demi kemenangan ini akan meningkatkan confidence dan credibility bangsa Indonesia di mata dunia. Karena di era cultural industry atau creative industry—era setelah agriculture, manufacture, dan information-communication technology versi Alfin Toffler dalam “The Thirth Wave”—Indonesia berpotensi sebagai pemenang. Pariwisata termasuk creative industry, dan di pariwisata Indonesia bisa menjadi pemenang.

Aksi 212

In Uncategorized on f 5, 16 at 11:54 am

Jutaan umat Islam mengikuti aksi 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Medan Merdeka, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016. Mereka menuntut penegakan hukum kasus penistaan agama dan penahanan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mereka shalat Jumat dan doa.

Aksi massa terbesar dalam sejarah negara ini tertib dan khidmat. Jika estimasi okupasinya sekitar 200.000 meter persegi, maka jumlah massanya sekitar 500.000 orang. Namun jumlahnya melebih Aksi Bela Islam edisi II hari Jumat, 4 November 2016. Kalau jumlah massa demo 411 sekitar 1,5 juta, peserta aksi 212 bisa lebih 3 juta orang.

Tidak ketinggalan, mereka menuntut pemerintah, terutama lembaga penegak hukum, agar menghadirkan pengadilan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu. Dalam penanganan kasus-kasus penistaan agama di masa dulu, pelakunya ditangkap sebelum dinyatakan sebagai tersangka.

Aksi ini menepis prediksi sebagian kalangan yang khawatir demo ini bakal rusuh. Bahkan, aksi 212 menepis tudingan makar. Persoalan serius agar aparat jangan gampang melabel aksi massa, apalagi aksi 212 dimotori para ulama.

Dan, tanpa diduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla tiba-tiba ikut bergabung. Umat Islam mengapresiasi kesediaan keduanya berbaur dengan massa kendati pidato Jokowi di depan massa itu terasa hambar. Memang Jokowi selayaknya menemui rakyatnya yang ingin mengadu kepadanya.

Jokowi tidak mengulangi sikapnya terhadap demo 411 yang memanen kritikan karena enggan menemui umat Islam. Sikap Jokowi yang pergi meninjau proyek infrastruktur di Cengkareng melukai hati para ulama dan umat Islam yang ingin bertamu ke Istana Merdeka. Banyak pemimpin umat yang terkena gas air mata karena tembakan polisi.

Keengganan Jokowi menemui rakyat yang mendatangi istananya dalam aksi 411 menimbulkan citra buruk. Mengapa pemerintah menaruh curiga terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa keluar tuduhan makar atau kudeta? Tudingan yang kelewatan dan menyakitkan.

Pemahaman konseptual dan pengalaman empirik menerangkan terang benderang, pihak yang mempunyai agenda makar tidak mungkin serampangan. Mereka harus melakukan persiapan matang dalam segala aspek, termasuk mengonsolidasikan dukungan parlemen dan militer. Dalam konteks dinamika kebangsaan, potensi makar itu sangat kecil. Demo menyinggung Jokowi karena kecurigaan terhadap mantan walikota Solo tersebut melindungi Ahok.

Ingat, aksi massa ini tak akan selesai selama aparat hukum masih bermain-main selama menangani kasus Ahok. Pemerintah harus benar-benar memenuhi tuntutan aksi massa ini (411 dan 212). Jokowi jangan membiarkan massa mencari keadilan menggunakan caranya sendiri yang tentu saja kontraproduktif. Jangan membiarkan masyarakat melakukan pengadilan jalanan karena hukum yang culas.

Pengistimewaan terhadap Ahok yang notabene mantan pasangan Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta bakal menjadi preseden buruk penegakan hukum. Indonesia akan terus menerus tersandera dari demo ke demo. Jangan karena ingin melindungi satu orang, seluruh bangsa menjadi korbannya.

Keadilan adalah kata kunci karena penegakan hukum masih jauh panggang dari api. Persepsi tersebut terverifikasi setelah Kejaksaan Agung membiarkan Ahok melenggang kangkung tanpa penahanan. Padahal, seperti kasus lain yang dilimpahkan Polri, Kejagung selalu menahan si tersangka atau seseorang yang berkas perkaranya P-21. Tersangka hanya bisa keluar tahanan atau menjadi tahanan kota karena jaminan. Namun, yang bersangkutan sudah ditahan.

Fakta-fakta tentu saja menyinggung rasa keadilan masyarakat. Asas-asas hukum pidana seperti imparsial, fair and just, impersonal, dan equality before the law tidak bermakna apa-apa. Dalam kasus penistaan agama atau dugaan korupsi lain, aparat penegak hukum bertindak garang, termasuk terhadap gubernur, menteri, atau tokoh lainnya.

Ahok kok masih mendapat previlese? Siapakah Ahok sehingga penegak hukum kehilangan taringnya? Siapakah Ahok sehingga proses hukum terhadapnya membawa Indonesia di ambang pertarungan SARA dan perpecahan NKRI? Siapakah Ahok sehingga dia bisa menjadi puzzle dalam rezim ini?

Kasus Ahok bukan masalah etnis Cina dan agama Kristen, tapi semata-mata masalah penegakan hukum tanpa diskriminasi. Jangan membelokkan masalah hukum Ahok dengan isu-isu toleransi antaretnis dan antaragama, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan negara kesatuan. Tentu saja tidak relevan.

Belakangan memang seperti saling tanding aksi. Suatu aksi dibalas aksi yang lain. Adu tanding aksi justru bisa menajamkan perbedaan yang berarti menajamkan perbedaan identitas. Misalnya, peserta Aksi Bela Islam III menggunakan pakaian putih, sementara peserta aksi Kita Indonesia menyindir aksi sebelumnya: Indonesia beragam warna.

Jokowi harus mencari cara untuk menurunkan tensi. Sumber masalahnya cuma seorang: Ahok!