imsitumeang

Jokowi ke Barus

In Uncategorized on f 24, 17 at 10:37 am

Senang bercampur bangga, Presiden Joko Widodo kembali menjejakkan kakinya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, sejak Kamis (23/3/2017) malam. Jokowi meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus.

Jokowi, panggilan populer Joko Widodo, bertolak menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, setelah melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kepulauan Riau.

Presiden ketujuh dan istrinya, Iriana, ke Barus dari Batam, Kamis, menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 milik Sekretariat Negara. Setiba di Tapanuli Tengah, Jokowi dan rombongan bermalam.

Keesokan, Jumat (24/3), Jokowi kunjungan kerja di Kecamata Barus. Di sana, pria kelahiran Surakarta (Jawa Tengah), 21Juni 1961, ini meresmikan tugu nol kilometer masuknya Islam ke Nusantara.

Peresmiam dilakukan di tengah acara Silaturahmi Nasional Jami’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI). Silatnas JBMI terselenggara tanggal 24-25 Maret 2017.

Sebelumnya, perwakilan JBMI menemui Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (15/3/2017). Ketua Umum JBMI Albiner Sitompul menyebut tema silatnas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tahun ini “Indonesia Martangiang” atau Indonesia Berdoa. Tema Indonesia Martangiang sebagai harapan agar terhadap perbedaan kita tetap memelihara kebersamaan menuju Indonesia Gemilang.

Ditemani Akbar Tandjung, Jokowi sempat mengunjungi SMA Negeri 1 (Plus) Matauli, Jumat (24/3/2017). Tiba di SMA Negeri 1 (Plus) Matauli, Presiden disambut Akbar dan istrinya, Krisnina Maharani alias Nina Akbar Tandjung. Presiden dan istri sempat berkeliling melihat sekolah dan berfoto bersama siswa berprestasi serta guru-guru.

Akbar termasuk pendiri, pembina, dan pelindung SMA Negeri 1 (Plus) Matauli. Dia mendirikannya bersama Jenderal Purnawirawan Feisal Tanjung, Masdulhak Simatupang, Rinto Harahap, Zarlons Zaghlul Pasaribu, Mesri Pasaribu, dan Chuzairin Pasaribu.

SMA Negeri 1 (Plus) Matauli Pandan adalah sekolah negeri yang pengelolaannya bekerjasama dengan Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli), berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara dan Yayasan Maju Tapian Nauli tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum Nomor 835/I05/A/94.1/03/PKS/III/1994.

Turut mendampingi Presiden berkunjung ke sekolah adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Setelah meninjau SMA Negeri 1 Matauli, Pandan, Jokowi bertolak ke Kawasan Objek Wisata Religi Pemakaman Mahligai, Barus. Jokowi menuju lokasi menggunakan helikopter VVIP Super Puma miliki TNI AU.

Setelah melihat kawasan objek wisata religi, Jokowi ke Lapangan Merdeka, Barus. Di lokasi itu, Jokowi menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebelum menunaikan shalat Jumat di Kecamatan Barus, Presiden meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Kelurahan Pasar Baru Gerigis, Kecamatan Barus.

Barus atau juga dikenal dengan nama Fansur, abad ke-1-17 M adalah kota emporium yang menjadi pusat peradaban. Sejarah tersebut menjadikan Barus sebagai kota tertua di Indonesia. Pelayar-pelayar seperti Marcopollo pernah menjejakkan kakinya di Barus. Pedagang-pedagang Persia dan bahkan seluruh penjuru dunia juga ke kota ini di masa kejayaannya.

Di masa itu, kegiatan di kota kebanyakan berdagang. Komoditi paling dominan adalah rempah-rempah, komoditi paling dicari di zaman itu. Sedangkan barang dagangan dibawa penduduk lokal turun dari gunung untuk dijual ke pedagang luar negeri.

Komuditi kota ini yang paling terkenal hingga kini adalah kapur barus. Disebut-sebut, mayat Raja Fir’aun diawetkan menggunakan bahan rempah-rempah bernama kapur barus.

Kedatangan pedagang-pedagang Persia sekaligus membawa pengaruh agama Islam ke Nusantara untuk pertama kalinya. Berikutnya, kedatangan pedagang-pedagang Eropa juga sekaligus membawa pengaruh agama Kristen ke Nusantara. Tetapi, agama Islam yang mendominasi.

Peninggalan-peninggalan bersejarah, seperti kuburan berukuran raksasa, batu nisan bertuliskan tulisan Persia kuno, dan artefak-artefak lainnya masih banyak ditemui di kota ini.

Barus masa kini tidak semasyur masa dulu. Sekarang, pemandangan di kota ini tak lebih seperti kota yang terlupakan, sebuah kota kuno, bahkan kota mati, yang jauh tertinggal dari daerah-daerah di sekitarnya seperti Kota Sibolga dan Kota Padangsidempuan.

Lautnya tidak sedalam dulu. Sangkin dangkalnya, kapal berukuran besar tak bisa bersandar di pelabuhan kota ini. Jangankan itu, bekas-bekas pelabuhannya pun tidak terlihat. Demikian pula, rempah-rempah yang dulu sangat diunggulkan sudah tak ada. Kegiatan perdagangan di kota ini mati suri.

Keunggulan kota ini yang bisa dioptimalkan adalah wisata sejarah, wisata bahari, dan wisata alam. Selain itu, perikanan, pertanian, dan perkebunan juga bisa dikembangkan.

Indonesia, sepertinya, baru menyadari keistimewaan kota ini. Di masa Jokowi, dia merespon cepat harapan perwakilan JBMI.

Dua kali tercatat Jokowi ke Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tanggal 20 Agustus 2016, Jokowi meresmikan dimulainya perluasan Pelabuhan Sambas, Kota Sibolga. Jokowi menyatakan, perluasan Pelabuhan Sambas diperkirakan rampung akhir 2017. Dia memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan agar mengembangkannya tiga kali lipat. Dia juga menyingung pengembangan Bandara Dr Ferdinan Lumbantobing, Pinangsori. Ke depan, dia berharap Kota Sibolga menjadi lokasi pengembangan industri perikanan seperti cold storage dan pengalengan ikan.

Diharapkan, kedatangan Jokowi dan peresmian tugu titik nol masuknya Islam di Nusantara ini bisa berdampak positif yang signifikan bagi perkembangan sektor wisata di Barus, khususnya, serta Sibolga dan Tapanuli Tengah. Jadi, membangun kota Barus yang tertidur lama.

Barus sebagai titik nol masuknya Islam di Nusantara memiliki nilai jual, mengingat jumlah umat Islam yang sangat besar di Republik ini Wisata sejarah berikut pengembangan ilmu penelitian di Barus sangat dibutuhkan sekarang ini, mengingat lemahnya pengenalan dan literasi kita tentang sejarah dan peradaban bangsa Indonesia, terkhusus sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Banyak orang meyakini kota Barus menyimpan banyak misteri, rahasia, dan fakta sejarah.

Selamat datang! Kami mengucapkan “selamat datang” kepada Jokowi di Kota Bertuah Kota Barus Tercinta, kota yang dipenuhi timbunan sejarah peradaban Islam di Nusantara.

 

Memilih Pemimpin Daerah yang Layak

In Uncategorized on f 17, 17 at 8:32 am

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 di tujuh provinsi, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 76 kabupaten, dan 18 kota dilaksanakan tanggal 15  Februari 2017. Presiden memutuskan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai libur nasional guna memberikan kesempatan bagi warga menggunakan hak pilihnya. Pilkada merupakan pemilihan tingkat lokal yang digelar di masing-masing daerah yang menyelenggarakannya. Pemilih hanya bisa memberikan hak suaranya di daerah yang menyelenggarakannya.

Bagi warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya serta mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemilihannya masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 7.108.589 yang tersebar di Jakarta Pusat (44 kelurahan dan 8 kecamatan), Jakarta Utara (31 kelurahan dan 6 kecamatan), Jakarta Barat (56 kelurahan dan 8 kecamatan), Jakarta Selatan, Jakarta Timur (65 kelurahan dan 10 kecamatan), serta Kepulauan Seribu (6 kelurahan dan 2 kecamatan). Jumlah kecamatan 44, jumlah kelurahan 267. TPS di DKI Jakarta berjumlah 13.023 TPS. Jakarta Timur memiliki jumlah TPS terbanyak. Sebaran DPT beserta TPS-nya: Jakarta Pusat, jumlah pemilih 791.06 dan jumlah TPS 1.713; Jakarta Utara, jumlah pemilih 1.165.078 dan jumlah TPS 2.587; Jakarta Barat jumlah 1.503.434 dan jumlah TPS 3.331; Jakarta Selatan, jumlah pemilih 1.511.035 dan jumlah TPS 3.223; Jakarta Timur, jumlah pemilih 1.996.747 jumlah TPS 4.162; dan Kepulauan Seribu jumlah pemilih 16.335 dan jumlah TPS 43.

Sebelumnya, pasangan calon menawarkan visi, misi, dan program dan/atau informasi lainnya agar pemilih DKI Jakarta mengenal sekaligus meyakini pilihannya. Dalam beberapa kali debat publik, pasangan calon nomor 1 (satu) Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN); pasangan calon nomor 2 (dua) Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), dan Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem); serta pasangan calon nomor 3 (tiga) Anies Rasyid Baswedan – Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengerahkan segala daya dan upaya untuk memikat hati pemilih. Bahwa mereka yang siap dan mampu, sehingga layak dipilih.

Berbeda dengan rapat umum yang kental aroma show of force karena yang hadir hanya pendukung pasangan calon, debat publik berpengaruh terhadap konstituen. Debat publik menyasar pemilih rasional. Lewat debat publik, pasangan calon juga berkesempatan untuk memikat sekaligus memantapkan hati pemilih yang masih bimbang. Hasil survei menunjukkan bahwa keandalan selama debat publik mampu mengubah konstelasi. Elektabilitas ketiga pasangan kandidat berubah. Jika sebelumnya Agus – Sylvi mendominasi hasil jajak pendapat, situasi pun berbalik. Keterpilihan Anies – Sandi menunjukkan kenaikan yang signifikan. Basuki – Djarot yang sempat tercecer juga beranjak naik. Mereka yang mampu merebut panggung lewat tawaran visi, misi, dan program yang hebat bisa menarik simpati publik.

Setelah tahapan kampanye, masa tenang tanggal 11-14 Februari 2017. Namanya masa tenang. Tapi, periode ini paling rawan dalam seluruh tahapan. Tidak saja rawan karena pasangan calon dan partai pendukungnya terus berusaha untuk menuai kemenangan menempuh berbagai siasat di saat-saat akhir sebelum pencoblosan. Sudah jamak dilakukan, tak jarang rambu-rambu dilanggar, bahkan ditabrak. Namun, masa tenang boleh dimanfaatkan masyarakat untuk menggelar aksi atau demonstrasi yang menekankan betapa pentingnya memilih calon pemimpin daerah yang jujur, bersih, dan berkinerja. Memiliki integritas dan kredibilitas!

Selama tiga hari itu pula pemilik hak suara membulatkan hatinya untuk menjadi pemilih rasional. Pemilih rasional bisa saja mempertimbangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, selain integritas dan kredibilitas, serta visi, misi, dan program pasangan kandidat sebagai referensi. Menyelisik rekam jejak pasangan calon menjadi acuan memilih pemimpin di 101 daerah. Sejak tahun 1999 hingga 2016, 357 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus hukum, kebanyakan kasus korupsi. Menjaga kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam koridor demokrasi yang sehat.

Hasil exit pool dan quick count menyimpulkan Agus – Sylvi gagal masuk putaran kedua. Aturan pemenang pilkada DKI Jakarta harus memenuhi 50%+1, karena DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang tidak dibentuk kabupaten/kota. Perlakuan khusus juga berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tanpa pilgub, tapi diserahkan kepada raja kraton. Setelah jagoannya gagal, sejumlah relawan Agus – Sylvi menyeberang untuk mendukung pasangan calon Anies – Sandi dalam putaran kedua. Meskipun dulu berbeda dukungan, kini semuanya memiliki satu tujuan: memenangkan Anies – Sandi.

Selama pencoblosan, KPU DKI Jakarta melakukan monitoring ke sejumlah TPS yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Penyelenggara pemungutan suara melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih Pindah Memilih (DPPh), dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk warga yang masuk DPT, waktu pemilihan di TPS dari pukul 07.00 ke pukul 13.00. Warga yang tidak masuk DPT menggunakan hak suaranya melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP dan Surat Keterangan (Suket) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta yang berlaku satu jam sebelum penutupan pemungutan suara.

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00, kecuali masih terdapat antrian pengguna hak pilih untuk mencoblos. Jika hingga pukul 13.00 masih terdapat antrian pemilih, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melayani mereka sampai semua pemilih menggunakan hak pilihnya. KPU DKI Jakarta membutuhkan waktu dua pekan untuk menetapkan hasil pilkada, hanya satu putaran atau dua putaran.

Hasil resmi pilkada DKI Jakarta ditentukan berdasarkan perhitungan serta rekapitulasi secara manual dan berjenjang. Setelah semua TPS selesai melakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara, semua dokumen yang dimasukkan ke dalam kotak suara dikirim ke kecamatan. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi tanggal 16-22 Februari 2017 di tingkat kecamatan selama sepekan, tanggal 22-25 Februari 2017 rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, dilanjutkan tanggal 25-27 Februari 2017 rekapitulasi di tingkat provinsi.

Setelah hasil pilkada ditetapkan, akan diketahui pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50 persen. Pasangan calon yang memperoleh lebih 50 persen ditetapkan sebagai calon terpilih dan dipastikan hanya satu putaran. Kalau tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih 50 persen maka akan dipastikan putaran kedua yang pesertanya adalah pasangan calon kesatu dan kedua yang memperoleh suara terbanyak.

Jika Pilkada DKI Jakarta harus dilakukan dua putaran, maka pada putaran kedua itu KPU DKI Jakarta menggelar satu kali debat. Tahapan kampanye masih dijadwalkan, tapi berbeda dengan tahapan kampanye pada putaran kesatu. Jika di tahapan kampanye putaran kesatu selama empat bulan, atribut kampanye dipasang, pasangan calon blusukan, kemudian rapat umum. Nah, pada putaran kedua, kampanyenya tidak begitu, karena pemilih dianggap sudah mengetahui visi misi dan program pasangan calon. Jadi, kampanye putaran kedua hanya penajaman.

Pemerintah daerah turut andil mendukung kesuksesan pelaksanaan pilkada. Pemerintah daerah memberikan dukungan fasilitasi seperti penginformasian kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya, pendanaan kegiatan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, dan pendistribusian logistik. Pemerintah daerah membentuk desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota yang memantau pelaksanaan, menginventarisasi dan mengantisipasi masalah, memberikan saran penyelesaian masalah, serta melaporkan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang disampaikan kepada menteri dalam negeri, dan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan desk pilkada provinsi dan kabupaten/kota dalam menyinergikan tugas penyelenggaraan pilkada.

Kita memang harus terus berupaya untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Caranya antara lain membuka akses informasi. Sistem informasi pemilih yang digunakan dalam pemilu tahun 2014, baik Pemilu DPR/DPD maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden, misalnya, mengelola data pemilih agar akurat, lengkap, dan mutakhir. Pemilih bisa mengecek data mereka dalam DPT dan TPS. Sistem informasi pemilih juga menjelaskan tahapan pilkada dari pencalonan ke laporan keuangan. Sistem ini mampu meningkatkan partisipasi karena masyarakat bisa memonitor hasil perolehan suara. Alhasil, kecurangan rekapitulasi bisa dikurangi.

Memilih pemimpin daerah mestinya bermartabat yang menjamin keadilan. Bukan semata memastikan setiap warga negara memenuhi syarat sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, tapi jauh lebih penting lagi, hak pilih disalurkan sesuai kehendak pemilih tanpa intervensi, iming-iming, atau intimidasi. Kegembiraan mencoblos sepatutnya dirayakan sebagai pesta demokrasi. Pemilih menentukan siapa di antara 310 pasangan calon yang berkontestasi itu layak menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari jumlah itu, 242 pasangan calon diusung partai dan 68 pasangan calon menempuh jalur perorangan. Semoga rakyat kian cerdas dan bijak menggunakan hak pilihnya.

Setelah Menonton Debat

In Uncategorized on f 17, 17 at 10:00 am

Setelah kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan ketentuan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melaksanakan debat terbuka antarcalon yang kesatu. Acara debat paling banyak tiga kali yang disiarkan langsung atau disiarankan tunda melalui lembaga penyiaran publik.

Publik DKI Jakarta disuguhi debat yang bermutu tanggal 13 Januari 2017. Setelah debat, pendapat publik pun terbelah. Sebagian berpendapat, pasangan calon yang kinclong saat berdebat akan mudah merebut kursi gubernur dan wakil gubernur, sebagian berpendapat sebaliknya. Tentu saja ada yang mengambil jalan tengah: setuju dengan catatan atau tidak setuju dengan catatan.

Pemilih di DKI Jakarta tergolong tipe rasional. Mereka mempertimbangkan faktor visi, misi, dan program. Pemilih yang menetapkan pilihannya tanpa menelaah visi, misi, dan program kandidat adalah tipe irasional karena pilihannya tidak dapat dicerna rasio serta tidak dapat diungkap dalam konsep logis (ilogis). Pemilih rasional belum menetapkan pilihannya hingga detik terakhir dalam bilik suara, sehingga mereka akan terus menerus menelaah visi, misi, dan program kandidat. Jika cocok, dia mantap memutuskan pilihannya.

Pemilih yang menentukan pilihannya itu sekitar 50% yang mungkin bertambah menjelang pencoblosan suara. Mungkinkah pemilih irasional berubah pilihan? Mungkin! Sekitar 80% pemilih mungkin mengubah pilihannya. Hanya persoalan waktu seorang pemilih memantapkan pilihannya.

Pemilih irasional sulit mengubah pilihannya karena rata-rata mereka menetapkan pilihannya jauh-jauh hari. Berbagai alasan melatarinya, dari kesukaan atau ketidaksukaan kepada figur tertentu, keterpukauan kepada figur tertentu, kecocokan terhadap visi, misi, dan program pasangan calon tertentu, ke kecocokan primordialisme dengan kandidat tertentu. Berbagai alasan tersebut wajar.

Saat debat merupakan kesempatan bagi pasangan calon untuk meraup suara dari sisa suara pemilih rasional. Suara pemilih rasional ini suara kelas menengah, seperti pekerja dan kaum profesional lainnya, serta suara pemilih pemula yang kritis. Tiga kali debat menjadi ajang pertarungan hidup-mati antarkandidat merebut suara mereka.

Tapi, tingkat partisipasi kelas menengah masih fluktuatif. Mungkin tidak melampaui 70% tingkat partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012.

Bila setiap pemilih menentukan pilihannya, setiap kandidat harus berusaha ekstra untuk memengaruhi setiap pemilik suara agar memilihnya. Pemilih bisa saja mengganti pilihannya pascadebat jika laku dan ucapan kandidat kurang atau tidak berkenan baginya. Perilaku dan ucapan kandidat adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan pilihan. Nah, santun dalam berlaku dan berucap saat berdebat dan di luar waktu berdebat menjadi kunci penentu.

Debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2017 itu berhasil melegakan dunia perpolitikan. Animo masyarakat untuk menontonnya sangat tinggi dan semangat untuk membicarakan hasil debat ini juga sangat tinggi. Publik DKI Jakarta dan bahkan publik di luar provinsi ini antusias untuk menonton tiga pasangan calon memperdebatkan kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Melegakan, karena partisipasi publik yang tercipta itu berkat ketertarikan mereka terhadap gelaran politik lokal ini. Sebuah indikator yang baik. Fakta yang cukup membuktikan bahwa masyarakat mempedulikan visi, misi, dan program pasangan calon. Masyarakat tidak apatis. Ramainya obrolan setelah acara itu, baik bernada positif maupun negatif, juga sebuah indikator yang baik. Berarti masyarakat terpengaruh debat kandidat.

Jika debat tak menjadi bahan pembicaraan, berarti acara itu hambar. Parahnya, jika debat malah menjadi bahan olok-olokan. Syukurlah, ketiga pasangan calon bisa menghibur masyarakat dalam menyampaikan visi, misi, dan program mereka.

Mungkin sebagian pihak pesimistis bahwa debat tidak bermanfaat, hanya tontonan belaka dalam suasana politik lokal yang persaingannya panas. Pandangan tersebut mungkin benar karena memang sebagian pemilih menentukan pilihannya sejak jauh-jauh hari.

Namun, jangan beranggapan bahwa pilihan tak mungkin berubah setelah pemilih menonton para kandidat beradu argumentasi. Pilihan berubah jika pembandingnya bagus. Misalnya, jika awalnya seorang pemilih menyukai kandidat karena kecerdasan dan pesonanya, bisa saja akhirnya dia berubah pilihan karena calonnya itu tidak cerdas-cerdas amat. Dia kalah berdebat dengan calon lain. Atau, justru makin meyakini pilihannya karena calonnya brilian menyampaikan visi, misi, dan programnya ketimbang kandidat lain. Atau, seorang pemilih menyukai kandidat karena pengalaman, namun kandidat lain mampu mengkritisi kinerjanya sembari menawarkan solusi yang manusiawi, maka bisa saja pilihannya berubah. Banyak alasan seorang pemilih berubah pilihan.

Perubahan pilihan dilakukan pemilih rasional. Jika alasan mereka terpatahkan atau bahkan realitanya berseberangan dengan visi, misi, dan program yang disampaikan saat debat, pemilih rasional mungkin beralih ke calon lain yang mendekati standar pilihannya. Publik yang makin matang akan memperbanyak jumlah pemilih rasional. Setiap kandidat tentu mengharapkan suara mereka yang berubah pilihan setelah menonton debat. Setiap pasangan calon harus berupaya meyakinkan mereka melalui ide-ide yang cemerlang dan langkah-langkah terobosan.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) tahun 2017 dilaksanakan serentak tanggal 15 Februari 2017 sesuai dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016. 101 daerah menyelenggarakan pemilukada tahun ini, yaitu tujuh provinsi melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di antaranya DKI Jakarta, 18 kota melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 76 kabupaten melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Bakal pasangan calon yang mendaftar dan bertarung di 101 daerah tersebut awalnya berjumlah 337 pasangan calon atau 674 orang. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon baik oleh KPU provinsi, KPU kota, maupun KPU kabupaten tanggal 24 Oktober 2016, yang memenuhi syarat akhirnya berjumlah 306 pasangan calon sedangkan 36 pasangan calon tidak memenuhi syarat. Ke-306 pasangan calon terdiri atas 24 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 50 pasangan calon walikota dan wakil walikota, serta 232 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Jumlah tersebut mungkin bertambah jika 31 pasangan calon yang tidak memenuhi syarat itu mengajukan sengketa pencalonan dan dinyatakan menang.

Harapan kita, pemilukada tahun 2017 menjadi pertarungan visi, misi, dan program antarcalon, kendati pertarungan tersebut memperebutkan kekuasaan. Mengutip Niccolò Machiavelli, “het doel heilight de middeled”, bahwa tujuan itu menghalalkan semua cara atau usaha. Siapa yang menjadi jawara atau pemenang pertarungan di masing-masing daerah, mari kita menunggu hasilnya. Apapun hasilnya, pemilukada yang berintegritas adalah cita-cita atau dambaan kita. Semoga dalam pemilukada DKI Jakarta dan 100 pemilukada lainnya para pemilih rasional bisa berperan. Mereka memang acapkali menjadi penentu!