imsitumeang

Wacana Pemindahan Ibukota Negara

In Uncategorized on f 11, 17 at 8:30 am

Wacana pemindahan ibukota negara kembali berdengung. Tetapi, orang kerap lupa, Jakarta adalah ibukota negara sekaligus pusat pemerintahan, bahkan pusat bisnis. Pertanyaannya, wacana tersebut memindahkan ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis, atau sekaligus? Pemerintah memastikan hanya pusat pemerintahan yang berpindah.

Kalau kebutuhannya adalah efektivitas dan efisiensi pemerintahan untuk pelayanan publik, yang berpindah cukup pusat pemerintahan. Rujukannya kasus pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sementara ibukota negara tetap di Kuala Lumpur.

Di mana lokasinya? Pemerintah memastikan di luar Jawa. Tujuannya mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Misalnya, Jawa masih berkontribusi 58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Jika lokasinya di Kalimantan, jelas bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Pemerintah menimbang Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah, agar letak pusat pemerintahan benar-benar di tengah-tengah atau Indonesia sentris. Bahkan, wacana pemindahan pusat pemerintahan (tidak sekadar ibukota negara) ke Palangkaraya diperbincangkan di Istana Merdeka.

Betulkah Sukarno menggagas perpindahan ibukota negara ke Palangkaraya? Sukarno memang pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya tahun 1957. Namun, menyimpulkan Sukarno ingin menjadikannya sebagai lokasi baru ibukota negara sungguh tidak tepat. Sukarno ingin membagi beban Jakarta sebagai “ibukota politik” yang menjadi “wajah muka Indonesia” ke daerah lain. Palangkaraya adalah contoh “wajah muka Indonesia”—-sebutan Sukarno untuk Jakarta, bukan sekadar memindahkan ibukota negara.

Toh akhirnya Sukarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibukota negara. Bagi Sukarno, tak ada kota lain yang mempunyai identitas seperti Jakarta sebagai wadah tumbuhnya kembangnya nasionalisme di Indonesia. Jakarta adalah pusat nasionalisme di Indonesia: Proklamasi! Ibukota politik tak bisa tergantikan. Sukarno tak mendapati kota lain di Indonesia yang mempunyai identitas khas seperti Jakarta.

Buktinya, Jakarta bersolek! Di era Sukarno bermunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), Kompleks MPR, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal. Proyek-proyek mercusuar yang unsur-unsurnya mewakili ornamen suku-suku bangsa dan kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kantor-kantor pemerintahan pun merebak.

Sukarno tidak ingin menghilangkan jejak Batavia demi sejarah panjang dan lama Jakarta. Dia menggunakan konsep modern sembari menanamkan nilai-nilai baru. Tidak mentah-mentah meniru simbol-simbol sejarah Indonesia, Sukarno justru memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

Rentetan semuanya ialah Sukarno mengeluarkan peraturan presiden mengenai megapolitan era 1960-an. Konsep megapolitan Sukarno menjangkau hingga Purwakarta di Jawa Barat. Tata ruang di sekeliling Jakarta antara lain hutan dan kebun sebagai ruang hijau. Porsinya 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru serta 30 persen ruang abu-abu. Ruang hijau untuk tanaman, ruang biru sebagai perairan (danau), dan abu-abu sebagai aspal, beton, atau bangunan.

Rencana megapolitan yang mencakup Jakarta dan sekitarnya tersebut ditemukan di Gedung Pola–berganti nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. Ide Soekarno dikaji Dewan Perancang Nasional sebagai cikal-bakal Bappenas yang dipimpin seorang “pemimpi”, yakni Mohammad Yamin. Dia adalah sastrawan dan sejarahwan. Mimpi Sukarno mengenai reorientasi tata ruang Indonesia terkisah di Gedung Pola.

Menghitung implikasinya, pemindahan pusat pemerintahan tidak serumit pemindahan ibukota negara. Lokasinya tidak harus jauh. Ide pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol menarik. Mirip dengan pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jarak Putrajaya dan Kuala Lumpur hanya sepelemparan batu.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol terakhir kali mencuat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Istilah “Greater Jakarta” dimunculkan ketika itu. Konsep tersebut kelanjutan wacana megapolitan yang diangkat Sukarno sekitar era 1960-an. Jauh sebelumnya, ide serupa juga dilansir awal era 1900-an sebagai wujud implementasi desentralisasi Indonesia.

Sayang, Sukarno hanya memerintah selama kurun waktu 1959-1965, sehingga ide itu tidak sempat terwujud. Tetapi gubernur-gubernur DKI Jakarta tetap menghidupkan wacana itu sejak Ali Sadikin hingga Sutiyoso, dan Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan ke Susilo. Susilo menerima ide tetapi disimplifikasi menjadi pemindahan ibukota negara. Tidak menggunakan konpsep megapolitan.

Di era Joko Widodo, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan anggaran kajian pemindahan ibukota dalam RAPBN tahun 2018. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah memulai kajian rencana pemindahan ibukota negara tahun 2018. Bappenas membentuk tim yang mengkaji kelayakan daerah-daerah yang berpotensi sebagai ibukota.

Kajian meliputi lokasi, dana, hingga tata kota. Pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara gampang karena harus menyiapkan infrastruktur yang menunjang kegiatan pusat pemerintahan seperti jalan/jembatan, gedung, transportasi, akomodasi, air, hingga listrik. Tanpa kajian matang, pemindahan pusat pemerintahan justru menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan di kisaran 10 tahun, merujuk ke praktik 20-an negara yang melakukannya. Jika anggaran infrastruktur Rp 250-300 triliun, Pemerintah akan mengalokasikan Rp 20 triliun saja untuk calon lokasi.

Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak. Kepemilikannya harus 100 persen Pemerintah. Jadi, Pemerintah tidak perlu membebaskan tanah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku, pihaknya telah mempersiapkan 300.000 hektar lahan untuk lokasi ibukota.

Pemerintah mencontoh kasus pemindahan ibukota negara Brasil. Tanggal 21 April 1960, pemerintah Brasil meresmikan Brasilia sebagai pusat pemerintahan menggantikan Rio de Janeiro. Kini Brasilia menjadi lokasi institusi pemerintah federal termasuk kongres, presiden, dan mahkamah agung. Kota ini juga lokasi kedutaan besar negara-negara sahabat Brasil.

Pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi lokasi. Namun Pemerintah masih enggan gamblang membuka opsi-opsi kepada publik. Jika hasil kajian merekomendasikan kota lain, maka kantor pemerintahan saja yang berpindah. Di sana akan dibangun kantor Presiden serta kantor kementerian/lembaga. Perangkat pemerintahan juga berpindah. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

Daya dukung menjadi faktor vitalitas sebuah kota. Jika daya dukung sudah terlampaui, Jakarta seperti balon yang siap meletus. Beban kota yang berusia 490 tahun ini sudah melewati daya dukungnya. Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis, daya tarik Jakarta tidak mampu disaingi kota lain. Jakarta terlalu menggiurkan…

Sekolah Lima Hari

In Uncategorized on f 21, 17 at 7:57 am

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari sekolah. PPK akan diterapkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah atas. Esensi PPK berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya dalam kurikulum tahun 2013, satu fondasi tujuannya ialah pembentukan karakter. Sehingga, PPK jangan dianggap baru. Pelaksanaan PPK, diserahkan kepada guru di sekolah dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap sekolah dibebaskan kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi sekolah tersebut dan sumber daya sekolah tersebut. Dengan PPK, siswa tidak hanya mengejar nilai akademis. Pendidikan menyangkut olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Keseimbangan keempat aspek menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter.

Karenanya, PPK diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan intrakurikuler merupakan mata pelajaran umum yang biasa diterima siswa. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat, dan keagamaan.

Porsi pembagiannya, pendidikan karakter 70 persen sedangkan pelajaran umum 30 persen. Sumber belajar kegiatan PPK tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Satu contohnya mengunjungi musem atau objek belajar lainnya atau mengundang sumber belajar ke sekolah. Target PPK ialah menciptakan generasi emas tahun 2045. Anak-anak diharapkan mempunyai kekuatan karakter dan literasi. Kebijakan delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari kerja jangan dianggap bahwa siswa belajar pelajaran konvensional seluruhnya. Tetapi, pendidikan karakter diselipkan di dalamnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat 9.800 sekolah yang menerapkan kebijakan PPK di Jakarta. Kemdikbud mencatat 230.000 sekolah di Tanah Air. Mari perhatikan, di sekolah yang melaksanakannya karakter siswa jauh lebih baik dari yang belum. Prestasi siswa makin bagus.

Program delapan jam belajar selama lima hari bisa diterapkan di setiap sekolah, terutama di kota-kota. Sebab, rata-rata sekolah di kota-kota memenuhi tiga syarat yang harus dimiliki sekolah untuk menerapkan program tersebut. Kesatu, sekolah memiliki sumber daya manusia atau guru yang mumpuni. Guru melaporkan kegiatan selama delapan jam dalam sehari karena terintegrasi dengan kegiatan lain, yaitu komunitas rumah dan komunitas masyarakat. Kedua, sekolah memiliki metode yang variatif agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak membosankan. Format belajar delapan jam sehari dikemas menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Ketiga, sarana dan prasananya memadai. Tidak harus mewah, tapi dengan kreativitas dan inovasi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Lagi pula, program tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga KBM bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Relatif bisa karena syarat kesatu bisa dipenuhi, yaitu gurunya kreatif dan inovatif, serta metodenya banyak dikembangkan. Selain itu, masyarakatnya banyak yang mempedulikan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di kota-kota seperti Medan, Jakarta, dan Yogyakarta tidak seperti di daerah-daerah terpencil, terbelakang, dan tertinggal.

Kita berharap Presiden Joko Widodo tidak membatalkan program sekolah lima jam per hari dan lima hari per pekan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Program ini penting untuk pendidikan karakter anak. Kita mendukung langkah Presiden yang mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menjadi peraturan presiden. Namun, peraturan presiden yang disusun tidak bertentangan dengan substansi peraturan menteri. Seyogyanya penggantian permendikbud menjadi perpres untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diputuskan Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

Kita meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud adalaha ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga kebijakannya dalam jalur yang taat asas dan konstitusional.

Kita berharap Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung Mendikbud karena kebijakan pendidikan karakter adalah komitmen pemerintahan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla. Lagi pula, kebijakan pendidikan di Indonesia harus lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kebijakan Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian revitalisasi pendidikan nasional untuk menghadapi era persaingan global.

Kita pun menganggap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memiliki dasar aturan serta pertimbangan yang kuat sebagai satu cara melaksanakan kebijakan Presiden. Apalagi, Muhadjir tidak memutuskan sepihak program Penguatan Pendidikan Karakter. Program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari per pekan dan delapan jam per hari itu sudah disetujui rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka tanggal 3 Februari 2017. Jadi, Presiden menyetujui usulan Mendikbud untuk menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, agar Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan sebagai hari libur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari sepekan dan delapan jam per hari. Apabila Presiden hendak menyusun perpres untuk menggantikan permen, maka perpres itu harus tetap mengacu ke hasil rapat kabinet terbatas yang sudah disepakati. Muhadjir jangan dianggap jalan sendirian.

Muhadjir tidak mungkin bermain-main dengan pendidikan, karena berakibat terhadap masa depan sebuah generasi bangsa. Masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla tertuang dalam Nawa Cita. Satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan menekankan pendidikan kewarganegaraan yang terabaikan selama ini. Setelah Muhadjir menjabat menteri, penataan kurikulum dimulai.

Muhadjir menerbitkan peraturan menteri tentang hari sekolah. Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin-Jumat. Jam sekolah menjadi delapan jam tiap hari. Keputusan lima hari sekolah itu sontak menuai pro-kontra. Pihak kontra menuding program itu tidak beda dengan sekolah penuh waktu yang merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik. Mereka seakan-akan dipasung di sekolah, apalagi diberi materi pelajaran nonstop selama delapan jam.

Bisa saja sebuah kebijakan baru disambut apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu yang kurang selama ini sehingga kepala daerah pun ikut-ikutan menolak kebijakan pusat tersebut. Muhadjir mengakui kesalahpahaman terhadap konsep delapan jam proses belajar mengajar di sekolah. Padahal, yang dimaksud proses belajar delapan jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.

Muhadjir memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%, sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menjadi kebutuhan sangat mendesak karena para siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik. Saatnya negara, melalui pendidikan, menanamkan nilai kepada anak didik, seperti jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong, mencintai tanah air, dan budi pekerti. Dalam konteks ini penambahan bahan ajar itu tidak hanya dilakukan dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, misalnya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

Praktik ajar sehari-hari tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal. Karenanya, kebijakan sekolah Senin-Jumat tetap memberikan ruang kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut, juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut. Penguatan pendidikan karakter sejatinya berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.

Penataan kembali kurikulum pendidikan hendaknya tetap dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi. Penguatan karakter itu menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tenteram. Tenteram karena melalui pendidikan seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok.

Kita mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017. Sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi program PPK. Organisasi seperti Muhammadiyah sebaiknya melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolah maupun pendidikan diniyah dan madrasahnya.

Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah ini kendati akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya. Dampaknya tentu saja akan menyentuh aspek manajerial, finansial, dan kurikuler di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terhadap aspek manajerial, kebijakan baru ini akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah. Apalagi, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah persyarikatan. Terutama konsekuensi bebannya.

Terhadap aspek finansial, tentu saja implikasi diterapkannya kebijakan baru adalah biaya penyelenggaraan sekolah lima hari. Contohnya, untuk mendidik cara makan yang baik dan benar, dengan kebijakan baru ini maka sekolah harus menyiapkan makan siang. Kalau siswa makan di kantin, tidak terdapat unsur edukatifnya. Persoalan di lapangan masih terus berkembang. Tetapi tidak berarti sekolah Muhammadiyah menaikkan biaya pendidikan.

Terhadap aspek kurikuler, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru siswanya memiliki prestasi yang bagus. Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, kita memahami bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi. Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansi. Kita berharap, semua pihak akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita semestinya mendukung kebijakan sekolah lima hari

Ahok Bukan Fenomena

In Uncategorized on f 30, 17 at 3:15 am

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus gubernur nonaktif DKI Jakarta mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera memberhentikan Ahok setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian itu dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyampaikan keputusan rapat paripurna pemberhentikan itu kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Kemdagri menyampaikan keputusan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Keputusan DPRD DKI Jakarta mendasari penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian tetap Ahok. Keppres juga menjadi rujukan pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif menggantikan Basuki. Jabatan wakil gubernur yang kosong ditinggalkan Djarot tidak akan diisi lantaran sisa masa jabatan kurang 18 bulan. Pengaturannya dalam Pasal 65 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengunduran diri Ahok dilakukan sehari pascakeputusannya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun perkara penodaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok urung mengajukan banding. Sebagai gubernur nonaktif, Ahok juga mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Mendagri.

Alasan pengunduran diri Ahok kuat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya Pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Status Ahok sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta setelah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 memvonisnya bersalah dengan pidana dua tahun penjara disertai penahanan. Ahok sempat menyatakan banding, tetapi belakangan urung dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa dua Depok setelah sempat mampir di Cipinang. Ia menjadi tahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kita mengapresiasi majelis hakim yang tanpa tekanan, intervensi, dan campur tangan kendati Ahok patut dihukum lebih tiga tahun penjara karena posisinya sebagai pejabat publik ibukota negara. Independensi hakim memang menjamin terwujudnya keadilan. Tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan. Prinsip itu berlaku di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Majelis hakim mampu membuktikan mereka tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun. Dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim membuang kekhawatiran para pendukung Ahok (Ahoker). Dalam sidang tanggal 9 Mei 2017, majelis hakim mengagendakan pembacaan vonis.

Mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran kembali digelar. Aksi itu bernama 55, mengacu ke waktu pelaksanaannya 5 Mei (5/5) yang diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa Ahok.

Konstitusi kita melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi dengan tertib dan damai tanpa melanggar koridor hukum. Pengerahan massa besar-besaran untuk menuntut majelis hakim bukan sekadar penyampaian aspirasi melainkan juga pengungkapan pikiran dan perasaan umat Islam.

Sejumlah kalangan juga mengemukakan pikiran, perasaan, dan aspirasi yang mirip. Mereka menilai aksi besar-besaran tersebut bukan tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap independensi majelis hakim. Toh cukup banyak keputusan majelis hakim terdahulu yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi dalam menyelesaian perkara yang sama.

Alasan saksi yang meringankan Ahok bahwa dia tidak melakukan penodaan karena tidak menginjak, merobek, atau meludahi Al Quran bisa dimentahkan oleh yurisprudensi untuk kasus serupa yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus Rusgiani, seorang ibu rumah tangga di Bali yang dihukum penjara 14 bulan setelah menghina agama Hindu dengan menyatakan Canang (tempat sesaji upacara agama Hindu) itu jijik dan kotor. Sebab menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Kendati Rusgiani mengaku pernyataan itu spontan di hadapan tiga orang temannya tanpa bermaksud untuk menghina, dia tetap dihukum penjara 14 bulan.

Begitupun kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1991 di DKI Jakarta yang dipidana penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghina Islam dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW di bawah Soeharto, kasus Alexander Aan tahun 2012 di Sumatera Barat yang dipidana Pengadilan Negeri Padang karena membuat tulisan dan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Untuk kasus yang sama sebelumnya, keputusan majelis hakim terhadap kasus yang sedang diperkarakan tidak harus sama dengan kasus sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahkan, karena keputusan kepolisian dan kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Permadi yang pernah ditangkap dan dipenjara tahun 1994 gara-gara menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diktator, menuntut agar Ahok ditahan. Ahok seharusnya ditahan seperti dialami Arswendo, Lia Eden, Rusgiani, dan Ahmad Musadeq. Pengalaman Permadi, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus-kasus ini menjadi yurisprudensi dalam kasus penistaan agama, termasuk kasus Ahok, sehingga tidak mungkin majelis hakim kesulitan membuat keputusan. Cukup mempelajari putusan majelis hakim terdahulu. Putusan-putusan majelis hakim terdahulu itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum untuk diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Ahok. Bukan karena mob justice.

Kita berterimakasih, majelis hakim tidak terpengaruh intervensi dalam bentuk apa pun yang ingin memengaruhi independensi mereka. Majelis hakim tidak tertipu air mata Ahok yang membacakan nota keberatan dalam persidangan. Targetnya: menutupi tingkah angkara murka dan meraih simpati publik. Namun, mukmin yang cerdas tak terkecoh air mata buaya Ahok yang hanya menipu (alkhida’) dan tadhlil (menggiring opini sesat).

Kita mengapresiasi sikap Mahkammah Agung (MA) yang menemui perwakilan pengunjuk rasa, bahwa MA menjamin vonis tanpa intervensi. MA pun menjamin putusan majelis hakim berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Posisi independen seperti itu benar-benar ditempuh majelis hakim.

Kita mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati vonis. Ahoker jangan membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya menyebut para penuntut Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, dan kaum intoleran. Mereka ingin menyelesaikan perkara Ahok dengan pendekatan hukum yang adil. Bukan mob justice dengan tekanan dan paksaan massa besar-besaran.

Umat Islam hanya memperkarakan satu orang yang kebetulan berlatar minoritas, yaitu kristen dan Cina. Dan, tidak bermaksud untuk mencampakkan negeri ini dari peradaban, karena tindakan penodaan tersebut fatal dalam alam demokrasi.

Putusan pengadilan harus dihormati, begitu prinsip dalam negara hukum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dianggap benar. Saat bersamaan, hak Ahok mencari kebenaran dan keadilan substantif yang juga harus dihormati. Tetapi, kita bersyukur Ahok urung mengajukan banding. Jika tidak, Ahoker bisa semakin awur-awuran.

Karena begitu banyak yurisprudensi, kita jangan terkejut atas vonis ultra petita yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Kita justru terkejut atas tuntutan jaksa yang dibawah rasa keadilan. Kita pun jangan terkejut karena majelis hakim memerintahkan penahanan Ahok. Kita justru terheran-heran kok Ahok tidak ditahan selama menjadi tersangka maupun terdakwa kendati yang bersangkutan kooperatif.

Hakim berpendapat lain. Hakim beralasan, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentu saja berdasarkan keyakinannya yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Toh, hukum masih memberi ruang bagi terdakwa mencari kebenaran dan keadilan di tingkat banding hingga kasasi.

Jadi, Ahoker jangan terkejut sampai mulut ternganga dan mata terbelalak, putusan majelis hakim tetap harus dihormati. Silakan penyidik atau penuntut umum atau hakim mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan seperti tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Ahok memang mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Beramai-ramai Ahoker mengumpulkan kartu tanda penduduk sebagai jaminan. Bahkan, Djarot selaku Plt Gubernur DKI Jakarta ikut menjadi panjamin. Namun, disetujui atau ditolak permohonan penangguhan penahanan Ahok itu tergantung pertimbangan majelis hakim di tingkat banding. Kita berharap agar majelis hakim yang dibentuk nanti bisa membantu Ahok untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Ahok bukan fenomena, para Ahoker saja yang menyebutnya fenomena. Mayoritas warga Jakarta tidak mencatat prestasi Ahok. Wajar saja ia kalah. Cuma segelintir pencintanya yang mengirim papan bunga ke Balai Kota. Mayoritas warga Jakarta malah curiga papan bunga itu kiriman perusahaan pengembang yang akan kehilangan triliunan rupiah setelah kekalahan Ahok. Cuma segelintir Ahoker yang berbondong-bondong ke Rumah Tahanan Cipinang ketika Ahok ditahan di sana. Dan, cuma segelintir Ahoker di beberapa kota yang menyalakan lilin di malam hari. Kita mengingatkan para pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok mematuhi hukum.

Babak berikutnya, sejumlah kasus korupsi diduga kuat dilakukan Ahok sebagai aktor utamanya. Terhadap dugaan korupsi itu, yang bersangkutan harus segera diadili. Sejak tanggal 14 November 2014, setelah Ahok diumumkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, dia melakukan banyak tindakan kontroversial. Bukan hanya penodaan agama yang divonis, tetapi juga indikasi korupsi Ahok harus diusut. Di samping itu, tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Tidak terlalu mengada-ada jika kita menyebut Ahok sebagai aktor utama oligarki penguasa-pengusaha. Mengapa? Sebab Ahok beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya seperti memberi lahan gusuran atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Hanya kurang tiga tahun sebagai gubernur, beberapa proyek infrastruktur dibiayai tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui skema non-budgeter.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur yang dibiayai tanpa dana APBD sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel seperti kasus penggusuran warga Kalijodo, penggunaan dana kompensasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, penggunaan dana kompensasi proyek jembatan susun Semanggi, pengembangan Taman BMW, pembelian lahan di Cengkareng Barat, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kebijakan Ahok amat gawat!

Media massa tertentu, juga kelakuan Ahoker di media sosial, terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Membangun citra Ahok sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, dan profesional.

Jangan menitipkan mimpi dan angan kepada Ahok seorang. Berlebihan jika Ahoker merasa patah arang, kehilangan asa, bahkan takut menatap masa depan keberagaman. Pergantian pemimpin daerah dengan segala dinamikanya, termasuk proses hukum terhadap Ahok serta aksi massa besar-besaran yang menyertainya, sangat wajar. Aksi simpati buat Ahok hanya sia-sia belaka, bukan ikhtiar merawat Indonesia.