imsitumeang

KPK Jangan Terjebak Seremoni

In Uncategorized on f 25, 09 at 11:44 pm

Kamis, 26 Februari 2009

 

Boleh saja Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar deklarasi antikorupsi bagi 38 partai politik peserta pemilihan umum. Salah satu tugas lembaga ini memang mencegah korupsi, kejahatan yang telah merusak sendi kehidupan negara kita. Tapi jangan lupa, cara paling efektif melenyapkan korupsi tetaplah dengan memberantasnya secara langsung.

Deklarasi itu antara lain berisi tekad mewujudkan kehidupan politik yang bebas korupsi dan menjadikan Indonesia negeri yang bersih dari kejahatan ini. Partai-partai juga berjanji berperan serta secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Tak ada partai yang menolak, semua bersedia meneken deklarasi yang disiapkan oleh KPK. Bahkan seremoni ini dimanfaatkan betul oleh para politikus untuk menunjukkan kepada publik bahwa partainya peduli dan berkomitmen memerangi korupsi. Masalahnya, sebagian masyarakat mulai sinis terhadap deklarasi semacam ini lantaran perilaku para politikus sehari-hari justru menggambarkan hal yang sebaliknya.

Kalau sekadar deklarasi, enteng saja bagi para politikus menandatanganinya. Bukankah janji serupa juga kerap dilontarkan dalam kampanye pemilu, dan mereka tak perlu betul-betul menepatinya? Para politikus yang kebetulan menjadi anggota legislatif juga telah disumpah tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Tapi, nyatanya, kejahatan ini tetap merajalela di kalangan wakil rakyat.

Sikap partai selama ini juga membuat orang ragu terhadap komitmen mereka. Beberapa partai, lewat para kadernya, bahkan pernah mengancam untuk membubarkan KPK. Banyak pula partai yang bersikap lunak terhadap kadernya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Jangankan memberi sanksi, partai-partai itu malah masih memasang mereka dalam daftar calon legislator.

KPK sebenarnya juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu mengajari para politikus mengenai masalah korupsi, karena mereka tidaklah bodoh. Dalam acara itu, misalnya, pimpinan KPK mengingatkan pula kader partai agar menghindari suap politik dalam pemilu. Polisi akan mengusut jika ada calon legislator yang menebar uang bagi pemilih. KPK baru turun tangan bila suap politik ini menggunakan duit negara.

Para politikus jelas sudah memahami hal ini karena telah diatur jelas dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pemberantasan Korupsi. Apalagi aturan-aturan itu pun dibuat oleh para kader partai politik yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jangan sampai juga publik menilai, seremoni itu hanya untuk menutupi kelemahan KPK sendiri. Ada kesan, lembaga ini mulai mengendurkan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan tokoh partai. Banyak kasus yang tidak diusut hingga tuntas, seperti aliran dana Bank Indonesia ke para anggota DPR. Pengakuan Agus Condro mengenai dugaan suap dalam pemilihan Gubernur BI pun dibiarkan menguap.

Padahal, bila kasus korupsi itu dibongkar tuntas, langkah ini akan membuat politikus lain berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan serupa. Cara ini jauh lebih efektif dibanding kampanye antikorupsi atau menggelar deklarasi setiap hari tapi tak ada koruptor yang dijebloskan ke penjara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: