imsitumeang

Archive for Oktober, 2012|Monthly archive page

Tiga Tahun Pemerintahan Yudhoyono-Boediono

In Uncategorized on f 25, 12 at 1:32 am

Tanggal 20 Oktober 2012 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Berarti masa pengabdian mereka tersisa dua tahun. Unjuk rasa sporadis terjadi di sejumlah lokasi.

Pasangan Yudhoyono-Boediono terpilih untuk periode kedua setelah perolehan suara mereka mayoritas atau 60,80 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Gencar mengampanyekan antikorupsi turut mendongkrak perolehan suara Yudhoyono-Boediono meraih mandat rakyat. Seiring waktu, popularitas mereka pun naik dan turun.

Jajak pendapat Kompas (15/10) terhadap kinerja 36 bulan pemerintahan Yudhoyono-Boediono ternyata menghasilkan 51,6 persen responden menilai baik citra Yudhoyono dan 41,4 persen responden menilai buruk.

Sebaliknya, elektabilitas Partai Demokrat di posisi 10,3 persen. Kecenderungannya turun. Citra Yudhoyono di posisi terendah (40 persen) selama 24 bulan masa pemerintahannya. Masyarakat menyoroti dua kementerian Yudhoyono karena kasus korupsi. Saat yang sama (24 bulan), elektabilitas Partai Demokrat di posisi 9,9 persen.

Peningkatan citra Yudhoyono selama 36 bulan pemerintahannya terkait pidato mengenai kontroversi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pidato yang tegas atau di luar ekspektasi publik yang menduga pidato Yudhoyono bakal normatif, seperti biasanya, terbukti mampu mendongkrak citra Yudhoyono. Apakah pidatonya terlaksana atau tidak, kita harus sabar menunggunya.

Publik berharap sisa dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono meninggalkan makna mirip masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie yang singkat tetapi mewariskan fondasi liberalisasi politik dan kemerdekaan pers atau Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri yang mengakui Konghucu sebagai agama dan Imlek sebagai hari libur nasional.

Pemberantasan korupsi bisa menjadi warisan Yudhoyono jika Presiden memberikan dukungan penuh dan nyata mengungkap kasus-kasusnya, termasuk di lingkaran pemerintahannya atau di internal partainya. Publik berharap sisa dua tahun pemerintahannya, pemerintah harus lebih hadir.

Kita mendukung instruksi Yudhoyono agar menteri bekerja giat melayani masyarakat. Kinerja mereka biasa-biasa saja dan tidak selalu hadir ketika publik membutuhkannya. Padahal, masyarakat membutuhkan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang asyik menikmati kekuasaan.

Apalagi, degradasi terus menggerus wibawa pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan cara terbaik untuk menemukan solusi persoalan mereka. Masyarakat pun bertindak sendiri dan itu memperburuk keadaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi wibawanya. Kewibawaan meniscayakan satunya kata dan laku. Bila komitmen pemberantasan korupsi terucap, pemerintah harus melaksanakannya. Bila komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat terikrar, pemerintah pun harus menunaikannya. Celakanya, rezim ini tak jua melakukannya.

Buta dan tuli yang dialami pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa terobati andaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) betul-betul berperan. Jika DPR dan DPD ikutan buta dan tuli, lengkaplah penderitaan rakyat. Siapa pun, jika menuntut pemerintah memperbaiki kinerjanya, juga menuntut optimalisasi peran DPR dan DPD. Perubahan urung terjadi jika pemerintah, DPR, serta DPD, malah kongkalikong.

Iklan

Saatnya Bekerja, Bekerja, dan Bekerja

In Uncategorized on f 16, 12 at 5:25 am

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Senin (15/10), resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode 2012-2017. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang dipimpinan Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, menobatkan pasangan ini melalui pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi serta serah terima jabatan dan penandatanganan memori jabatan yang diserahkan Gubernur dan Wakil Gubernur terdulu, Fauzi Bowo – Prijanto, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terkini Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta, memutuskan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) memperoleh 2.472.130 suara (53,82 persen) dan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memperoleh 2.120.815 suara (46,18 persen). Partisipasi politik warga Jakarta di putaran kedua meningkat ketimbang di putaran kesatu karena jumlah suara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) di putaran kesatu 2.555.207 (39 persen), sedangkan di putaran kedua 2.349.657 (36 persen).

Melalui transisi politik yang aman dan damai, setelah Mendagri menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta karena problem administrasi, kita berharap daerah lain mencontoh proses demokrasi elektoral di Jakarta. Jakarta memang memberikan contoh bagaimana proses demokrasi elektoral. Kita mengapresiasi kematangan berdemokrasi warga Jakarta, terutama penyikapan mereka atas isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menyerang Jokowi dan Basuki, pendukung Jokowi-Basuki yang tidak arak-arakan merayakan kemenangan, dan kelegowoan Foke-Nara menerima kekalahan tanpa memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fauzi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto justru mengenalkan Jokowi-Basuki kepada jajaran pemerintah provinsi.

Kita juga mengapiresiasi pemangkasan anggaran pelantikan Jokowi-Basuki yang awalnya Rp 1,05 miliar akhirnya hanya Rp 499.407.000 untuk mengakomodir desakan sejumlah pihak seperti elemen masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang menganggapnya terlalu mahal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2012 mengalokasikan anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 sebesar Rp 1,05 miliar. Nilainya memang terlalu besar sehingga pelantikan terkesan hanya foya-foya. Transisi politik yang baik dan layak menjadi contoh, termasuk contoh bagi elit di panggung nasional.

Namun, demokrasi elektoral yang mulus tersebut belum cukup. Warga Jakarta berharap demokrasi elektoral menjadi demokrasi substansial yang bermakna. Ekspektasi mereka yang begitu tinggi, seperti dukungan media sosial yang begitu besar, seketika bisa berubah menjadi kekecewaan karena slogan Jokowi-Basuki “Jakarta baru” tidak segera terwujud. Mengelola ekspektasi warga Jakarta yang begitu tinggi bukan perkara gampang di tengah kompleksitas persoalan ibukota.

Pasca-pelantikan, Jokowi-Basuki harus bergegas. Saatnya mereka bekerja, bekerja, dan bekerja, bukan berwacana, berwacana, dan berwacana untuk mewujudkan “Jakarta baru”. Membangun komunikasi politik yang harmonis bersama DPRD DKI Jakarta merupakan keniscayaan karena status quo menguasai komposisinya, tapi jauh lebih niscaya jika Jokowi-Basuki membangun komunikasi politik yang harmonis bersama seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Janji mereka masih tercatat dan warga Jakarta, baik kaum urban, marjinal, pedagang, maupun intelektual, pengusaha, dan kaum melek teknologi, senantiasa menagihnya. Di bilik suara, warga Jakarta memutuskan siapa pasangan yang layak dan pantas memimpin ibukota dalam lima tahun ke depan.

Selanjutnya, pasangan mantan Walikota Solo dan mantan Bupati Belitung Timur ini harus berjuang untuk menyelesaikan karut-marut persoalan Jakarta seperti macet, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, dan pelayanan. Hampir semua pemimpin Jakarta pasca-Ali Sadikin tidak sanggup menjawab karena Jakarta merupakan wilayah ibukota negara yang warganya heterogen di tengah kompleksitas persoalan. Jokowi-Basuki tentunya harus memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika mulai mengurai karut-marut persoalan itu.

Hikmahnya ialah salah satu barometer terpilihnya seorang pemimpin ialah kepercayaan (trust) masyarakat. Terhadap incumbent Foke, tingkat kepercayaan masyarakat terbilang kecil, tapi terhadap Jokowi terbilang besar yang menyebabkan Jokowi-Basuki lebih unggul. Jokowi berhasil memimpin Solo, begitupun Basuki yang berhasil memimpin Belitung Timur. Belum tentu mereka mampu memimpin di Jakarta, tapi berkat pengalaman masing-masing maka warga Jakarta menaruh harapan. Semestinya Jokowi-Basuki memelihara dan merawat dukungan warga Jakarta tersebut sebagai perwujudan kekuasaan untuk warga Jakarta, bukan sebaliknya.

Cicak Versus Buaya Jilid II

In Uncategorized on f 10, 12 at 11:19 am

Tahun 2012 ini kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi ujian terberat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Entah berapa kali serangan balik koruptor ke KPK. Sejak tahun 2009 melalui kriminalisasi pimpinannya Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, kemudian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang materinya serba menumpulkan tugas dan wewenang KPK.

Terakhir, kasus simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang ternyata menjadikan sesama aparat penegak hukum melakukan tindakan yang merugikan pemberantasan korupsi. Kendati Mabes Polri tidak mengakuinya, penarikan 20 orang penyidik mereka yang bekerja di KPK justru menimbulkan pertanyaan; mengapa Mabes Polri menariknya ketika KPK mengusut kasus di kepolisian? Persoalan KPK versus Polri mengulangi kasus cicak versus buaya tahun 2009. Cicak dimaksud ialah warga CiCaK = Cinta Indonesia Cinta KPK.

Dari rangkaian peristiwa, yang menyebabkan kemarahan masyarakat, selain karena kepongahan dan kengototan Polri melalui pernyataan pejabat-pejabatnya, ialah sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama gonjang-ganjing kasus simulator. Masyarakat menunggu kepemimpinan dan ketegasannya perihal arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sikapnya membatasi kekuasaannya dan mengesankan dirinya merestui pembangkangan hukum aparat Polri.

Kehendak mayoritas warga ialah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa hambatan merujuk visi dan misinya. Visi KPK ialah menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Guna mewujudkan visinya maka misi KPK ialah melakukan koordinasi terhadap instansi berwewenang, melakukan supervisi terhadap instansi berwewenang; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; melakukan pencegahan; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kita menuntut komitmen penyelenggaraan negara yang bersih dan seluruh aparatnya, terutama aparat penegak hukum, memegang teguh dan bertindak jujur. Karenanya, kita menuntut Yudhoyono agar menunjukkan sikap kepemimpinan dan ketegasannya sebagai wujud komitmen memberantas korupsi di Indonesia antara lain memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi penyidik KPK beserta keluarganya serta menindak pelakunya, dan mencopot Kepala Polri Timur Pradopo beserta jajarannya yang terlibat.

Kita juga menuntut Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan (persiapan) penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Mirip tuntutan sejumlah non-governmental organization (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen tanggal 30 September 2012, kita mendesak DPR untuk tidak melanjutkan (persiapan) penyusunan RUU KPK dan (bersama Pemerintah) mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR, dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Undang-Undang memang tidak mengatur eksplisit kemungkinan menarik rancangan undang-undang dari Prolegnas. Namun, tidak berarti satu rancangan undang-undang atau lebih tidak bisa dikeluarkan dari perencanaan legislasi nasional.

Desain perencanaan legislasi nasional melalui Prolegnas sesungguhnya fleksibel sebagaimana praktik selama ini. Mulai dari bongkar-pasang atau pertukaran antara satu rancangan undang-undang dan RUU lainnya untuk dijadikan prioritas atau tidak hingga ke tuntas tidak tuntas pembahasan suatu rancangan undang-undang meskipun termasuk daftar Prolegnas prioritas tahunan atau Prolegnas lima tahunan. Kejadian demi kejadian tersebut menjadi preseden yang berulang-ulang dan baik Pemerintah maupun DPR saling memakluminya.

Konkritnya, jika memang Yudhoyono tidak menyetujui pengusulan RUU KPK, tindak lanjutnya ialah apabila DPR tetap mengusulkan RUU KPK dan mengajukannya kepada Presiden, maka Presiden seharusnya tidak mengeluarkan atau menerbitkan surat presiden (surpres) yang dulu bernama amanat presiden (ampres) sebagai syarat formal mulai pembahasan suatu RUU bersama DPR (dan DPD). Jadi, Presiden sebenarnya memiliki “hak veto” terhadap RUU yang diusulkan dan diajukan DPR.

Argumentasi lainnya, Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama (oleh DPR dan Pemerintah), maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPR masa itu. Maknanya, level “persetujuan bersama” sangat memungkinkan fleksibilitas yang berarti bisa saja ada satu pihak tidak setuju, apalagi di level perencanaan legislasi nasional. Bagi DPR, sangat beralasan untuk menghentikan penyusunan RUU KPK dan bersama Pemerintah mengeluarkannya dari Prolegnas.