imsitumeang

Archive for Oktober, 2013|Monthly archive page

Politik Dinasti Sang Gubernur

In Uncategorized on f 17, 13 at 3:49 am

Setelah sekian lama kita menerapkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), akhir-akhir ini mulai terungkap satu per satu cerita nyata kisah politik dinasti di beberapa wilayah. Banyak pihak yang terkaget-kaget. Semuanya berawal dari pemilukada. Memang di beberapa wilayah, pemilukada mirip arisan keluarga. Suami-istri bergiliran menjabat sebagai bupati/walikota atau wakilnya, mertua/menantu dan ipar ikut bertukar posisi, adik/kakak serta bapak/ibu-anak pun tak mau ketinggalan untuk memimpin daerah. Jika pencalonannya terhambat di satu wilayah, kerabat yang bersangkutan nyalon di wilayah lain, bisa juga di wilayah tetangga.

Di Banten, politik kekerabatan bahkan menular hingga ke jabatan legislasi dan birokrasi. Praktis, di wilayah Banten berkuasa anggota keluarga sang Gubernur: Ratu Atut Chosiyah. Pilarnya terletak pada struktur politiknya dengan Partai Golkar serta jaringan tradisionalnya dengan jawara dan ulama. Sebelas tahun berkuasa, Atut sukses menarik gerbong politik dan bisnis keluarganya. Bersamaan dengan naiknya klan Atut, makin semarak pula bisnis anggota keluarga itu di semua sektor.

Wilayah Provinsi Banten terdiri atas empat kabupaten, yakni Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Lebak, serta empat kota, yakni Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Tak kurang dari empat orang keluarga besar Atut menjadi bupati atau walikota, dari Atut sendiri, adik, adik tiri, ipar, ke ibu tiri, dan empat kerabatnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walikota Tangerang Selatan saat ini dijabat iparnya, Airin Rachmi Diany. Dia adalah istri Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan, adik Atut. Lalu, Tubagus Haerul Jaman, adik tirinya, terpilih sebagai Walikota Serang. Berikutnya, Ratu Tatu Chasanah, adik kandungnya, adalah anggota DPRD Banten yang kemudian terpilih sebagai Wakil Bupati Serang. Terakhir Heryani, ibu tirinya, isteri kelima Chasan, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang. Keempat pemulukada ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi mereka yang menang.

Menantu Atut, Adde Rossi Khoirunisa menjadi Wakil Ketua DPRD Serang. Istri Andika Hazrumy, anak kesatu Atut, ini juga mendaftar sebagai calon anggota DPRD Banten dari Partai Golkar. Suami Atut, Hikmat Tomet, menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hikmat yang dari Partai Golkar meraih 96.446 suara dalam Pemilu 2009 daerah pemilihan (dapil) Banten II. Sedangkan Andika adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten. Pada Pemilu 2014 mendatang, dia nyalon sebagai calon anggota DPR dapil Banten I. Andiara Aprilia Hikmat, anak bungsunya, mendaftar sebagai calon anggota DPD asal Banten menggantikan posisi aanya.

Politik dinasti ini berawal dari sang abah, Tubagus Chasan Sochib. Sang jawara Banten ini pernah berujar “Sayalah gubernur jenderal” setelah dia mengantarkan pasangan calon Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001. Nama Chasan berkibar lewat CV Sinar Ciomas yang berdiri tahun 1970-an. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan. Chasan memiliki banyak istri. Jumlah istri dan anaknya bukan “angka pasti”. Dia meninggal tanggal 30 Juni 2011. Namun, pamor mereka belum luntur karena keluarga besarnya menduduki banyak posisi penting di pemerintahan dan bisnis.

Konstitusi tentu saja tak melarang sama sekali setiap orang dari trah atau klan mana pun mencalonkan dirinya. Sebagai aturan derivatif, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang pemilihan umum kepala daerah menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan politik. Tapi, merebaknya politik dinasti di banyak wilayah benar-benar sangat mencemaskan. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat, setidaknya 57 kepala daerah membangun politik dinasti.

Kecemasan muncul bukan hanya karena politik dinasti akan membelokkan demokrasi ke arah oligarki. Menguatnya nepotisme juga akan menguras sumberdaya ekonomi daerah, dari yang dihajatkan untuk kesejahteraan rakyat ke kesejahteraan elit. Kroniisme hanya tinggal waktu. Pelaku nepotisme dan kroniisme dalam lingkaran kekuasaan bersekongkol menggasak anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Korupsi akan merajalela.

Contoh praktek nepotisme dan kroniisme yang koruptif terjadi pada Wawan. Dia kesohor sebagai “gubernur jenderal” di Banten yang mengatur seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Banten. Dialah operator dinasti Atut. Wawan diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menyuap Ketua MK Mohammad Akil Mochtar untuk mengatur putusan sengketa pemilukada di Lebak. Dalam kasus ini, Atut dicegah ke luar negeri.

Dugaan kasus korupsi yang dilakukan keturunan abah Chasan ini terentang dari penggunaan anggaran hibah dan bantuan sosial ke proyek infrastruktur. Atut beserta kerabatnya menguasai 175 proyek di Banten dalam rentang waktu tahun 2010-2013. Total nilainya Rp 1,148 triliun! Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Anggaran (Mata) Banten, tercatat 175 proyek itu dikuasai 10 perusahaan keluarga Atut dan 24 perusahaan berafiliasi dengan keluarga Atut. Nilai penyimpangan anggaran hibah dan bantuan sosial ditaksir mencapai Rp 380 miliar, belum termasuk beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti menggarap proyek pembangunan gedung DPRD Banten tahun anggaran 2004-2006 bernilai Rp 93 miliar melalui PT Sinar Ciomas Raya Utama yang pemegang sahamnya ialah Atut bersama Wawan. BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas hibah dan bantuan sosial, serta proyek di Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012.

Muara upaya Atut membangun politik dinasti adalah memperkuat bisnis di Banten. Banyak jalan ditempuh untuk meraih aneka proyek daerah/negara, seperti grup perusahaan beramai-ramai mengikuti sebuah lelang atau tender, mendirikan perusahaan boneka hanya untuk meramaikan sebuah tender, menyerahkan pengerjaan proyek dari perusahaan keluarga Atut ke perusahaan lain (subkontrak), dan meminta “calon pengantin”, istilah bagi pemenang sebuah lelang, untuk menyetorkan fee sekitar 20 persen. Kebanyakan proyek diperoleh dengan modus semacam arisan. Berarti, perusahaan yang mengikuti tender adalah perusahaan keluarga Atut atau kroninya. KPK terus membongkar jejaring kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarga Atut dan kroninya.

Banyak ketertinggalan di Banten selama dipimpin oleh Atut. Ketertinggalan ini mengherankan mengingat pendapatan daerah yang hampir Rp 5 triliun—jauh di bawah angka saat provinsi ini berdiri yang hanya Rp 400 miliar. Peningkatan APBD Banten ini tergolong luar biasa. Namun, nyaris tidak berarti mengingat angka kemiskinan di Banten yang masih tinggi karena angkanya 600 ribuan jiwa. Angka pengangguran juga yang tak kunjung menurun dari 30 persen dan angka kematian bayi dan ibu hamil yang masih tinggi, yaitu 32 persen.

Bagi masyarakat Banten, Atut bukan gubernur yang memiliki kepemimpinan yang baik. Dia hanya perempuan biasa yang pesolek. Dia lebih mempedulikan citra dirinya ketimbang sukses tugasnya selaku gubernur yang memajukan wilayah Banten. Secara alamiah, Banten mampu maju tanpa keterlibatan pemerintah provinsi karena posisi geografisnya yang bersebelahan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta di letaknya di jalur perlintasan dari/ke pulau Sumatera serta jalur pantai utara (pantura) Jawa.

Kasus korupsi di Banten jelas-jelas mengisahkan betapa bahaya dan jahat kekuasaan yang bertumpuk dalam satu keluarga. Dari satu wilayah saja, negara merugi ratusan miliar rupiah. Entah berapa puluh dan bahkan berapa ratus triliun uang yang ludes guna memperkaya 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik. Praktek penyelewenangan APBD yang berpokok pada kekerabatan ini harus diakhiri. Politik dinasti yang menjadi penyebab utama maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa Orde Baru tak boleh kembali.

Politik dinasti termasuk salah satu kluster masalah yang alot selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilukada, selain mekanisme pemilukada, penyelesaian sengketa, dan disertakan atau tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan usulan yang layak didukung. RUU Pemilukada versi Pemerintah menyebutkan bahwa warga negara yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur dan bupati/walikota adalah yang tidak mempunyai ikatan perkawinan atau garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/walikota yang menjabat, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. Dalam RUU ini kerabat dekat gubernur dan bupati/walikota tak boleh mengikuti pemilukada di provinsi dan kabupaten/kota yang sama. Namun mereka tetap boleh nyalon di wilayah lain.

Dalam RUU ini, Pemerintah juga mengusulkan agar bupati/walikota dipilih tak langsung. Sebagai penggantinya, Pemerintah ingin agar kepala daerah dipilih DPRD kabupaten/kota seperti masa Orde Baru, sedangkan wakilnya ditunjuk bupati/walikota terpilih dengan persetujuan pemerintah pusat. Usulan itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemilukada serta mencegah konflik horizontal dan vertikal. Mahalnya ongkos demokrasi dalam pemilukada menjadi alasan Pemerintah untuk menata ulang pelaksanaannya agar bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Sedangkan untuk gubernur tidak berubah, Pemerintah mengusulkan dipilih langsung seperti terselenggara selama ini. Alasannya, demi penguatan posisi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi sekaligus menunjang sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara provinsi sebagai wilayah otonom yang merupakan locus otonomi daerah dan kabupaten/kota sebagai wilayah administratif yang merupakan bagian provinsi sebagai daerah otonom. Gubernur yang legimated tentu saja memiliki daya bargaining yang kuat ketimbang bupati/walikota yang dipilih oleh DPRD.

Pertimbangan usulan Pemerintah ini berdasarkan pengalaman empirik dan implikasi negatif pemilukada sekarang ini. Pemilukada langsung tidak berkorelasi terhadap perwujudan desentralisasi. Masalah moral, etika, dan norma yang cenderung terabaikan dalam pelaksanannya ternyata merusak penyelenggaraan pemilukada.

Solusi lain ialah menyelenggarakan pemilukada serentak. Bila pemilu anggota dewan perwakilan (provinsi dan kabupaten/kota) serta pemilu gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan bersamaan, siapa pun, termasuk inkumben dan anggota keluarganya, memiliki peluang terbatas ketika mencalonkan dirinya. Mereka harus memilih salah satu jabatan: jabatan di lembaga legislatif atau eksekutif.

Ihwal pemilukada serentak dalam RUU ini, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Nantinya hanya akan digelar dua kali pemilukada dalam lima tahun. Contohnya, tahun 2015 akan digelar pemilukada serentak di 244 daerah. Sisanya, tahun 2018 akan digelar pemilukada serentak di 300 daerah. Begitu seterusnya, sehingga hanya akan digelar dua kali pemilukada dalam lima tahun, tidak seperti sekarang yang hampir tiap hari pemilukada.

Hanya dengan cara-cara inilah, para kepala daerah berikut suami/istri, mertua/menantu, ipar, adik/kakak, bapak/ibu, dan anaknya tak lagi lelusa menggangsir sumberdaya daerah dan membajak demokrasi untuk kesejahteraan diri dan kerabatnya. Mereka tidak lagi menganggap pemilukada semata-mata ajang perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tanpa visi dan misi yang jelas dan tegas hanya menciptakan politik dinasti. Pengesahan RUU Pemilukada ditargetkan akhir tahun 2013.

Iklan

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.