imsitumeang

Archive for Juli, 2011|Monthly archive page

Posisi Sulit Yudhoyono

In Uncategorized on f 13, 11 at 3:14 am

Susilo Bambang Yudhoyono sungguh sulit memosisikan dirinya, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia dan kapan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pidatonya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7) malam, membuktikan segalanya. Tidak hanya sekali ia berpidato tentang organisasi partainya atau petinggi partainya tersangkut kasus.

Idealnya, seorang presiden tidak lagi merangkap menjadi pimpinan partai agar terhindari dari ambiguitas kepentingan. Maksudnya, dia harus fokus bekerja demi negara dan rakyatnya, bukan demi golongan dan konstituennya. Jika tidak, terpecah perhatian seorang presiden yang juga pimpinan partai. Yudhoyono pun terpaksa berpidato, kendati lokasinya di kediaman pribadi, menyangkut kasus korupsi petinggi partainya. Ia tidak memosisikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Kita berharap Yudhoyono berposisi yang adil sama atau setara menanggapi kasus-kasus korupsi, tidak hanya yang melibatkan petinggi partainya juga petinggi partai lain. Sayangnya, dalam pidatonya di Puri Cikeas itu ia justru menanggapi isu-isu yang mengungkap karut-marut internal dan eksternal Partai Demokrat. Jadi, kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Celakanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Kementerian Luar Negeri (kemlu) bertindak sendiri-sendiri. Kita berharap, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono bersikap cepat dan tegas menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, khususnya elit Partai Demokrat yang dituding eks bendahara umum partainya, Muhammad Nazaruddin, menerima uang suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Entah yang bernama Anas Urbaningrum, sang ketua umum; Andi Mallarangeng, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat; Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau Angelina Sondakh, anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (F-PD DPR) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan pelaksana tugas ketua; Mirwan Amir, anggota F-PD DPR yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR; atau Ketua F-PD DPR Mohammad Jafar Hafsah. Entah petinggi partai lain.

Sebaliknya, Yudhoyono berpidato tentang persoalan yang mendera partainya, seperti memastikan rencana Partai Demokrat menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas), bukan kongres luar biasa (KLB); atau Anas akan mengudetanya, yang sesungguhnya perkara internal partai.

Yudhoyono juga berpidato tentang perkara eksternal partai. Ia menyalahkan pemberitaan pers yang mengutip konten short message service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) Nazaruddin atau keluh kesah Marzuki Alie, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kalimatnya, konten pesan itu kabur sumbernya. Pernyataan itu bagaikan memercik air di dulang tepercik wajah sendiri. Bukankah Yudhoyono akhir Mei silam menanggapi SMS gelap yang berisi tudingan terhadap dirinya dan Partai Demokrat? Dulu, di awal-awal masa baktinya sebagai presiden bersama wakil presiden M Jusuf Kalla, sebelum mengambil keputusan Yudhoyono mempertimbangkan informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui SMS. Kenapa sekarang Yudhoyono menyalahkan media massa yang mengutip SMS Nazaruddin sebagai sumber pemberitaannya? OC Kaligis, lawyer Nazaruddin, juga menggunakan SMS yang berisi testimoni Nazaruddin. Mengapa SMS atau BBM hanya boleh digunakan jika isinya menyenangkan Yudhoyono dan Partai Demokrat saja?

Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa (the rulling party). Korupsi yang diduga pelakunya adalah elite partai jangan ditanggapi enteng dan mengalihkan masalahnya ke perkara internal dan eksternal partai, apalagi menyalahkan sumber pemberitaan pers. Semuanya berpokok di persoalan bahwa Yudhoyono sungguh sulit memosisikan dirinya, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia dan kapan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jika seseorang terpilih sebagai presiden, atau gubernur, bupati, walikota, atau diangkat menjadi menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, maka yang bersangkutan harus melepaskan dirinya dari kepengurusan partai. Jika tidak, dia sulit terhindari dari ambiguitas kepentingan, antara kepentingan negara atau golongan!

Iklan

Biaya Mahal di Sekolah Negeri

In Uncategorized on f 11, 11 at 10:56 am

Juli menjadi bulan terberat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping karena harga kebutuhan pokok yang meroket, mereka harus menyediakan dana berjumlah banyak untuk membayar uang sekolah bagi anak-anak mereka. Para orangtua mengeluhkan sulit dan mahalnya pendidikan di sekolah negeri di Tanah Air ini kendati nilai akademis anak mereka memenuhi syarat.

Yang sungguh mengenaskan, oknum-oknum guru dan kepala sekolah, utamanya di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), tanpa malu-malu mematok uang berjumlah banyak. Jual beli kursi pun terjadi. Kepandaian tidak penting asalkan ada segepok pitih maka si anak dijamin diterima di sekolah itu.

Sejak sebelum kelulusan, praktik kotor marak terjadi. Tidak sedikit orang tua ditawari nilai evaluasi yang bagus untuk putra-putrinya disertai imbalan jasa. Anak yang bodoh dan bernilai jelek, berkat sogokan jutaan rupiah bisa bernilai bagus, misalnya, untuk tingkat sekolah dasar (SD).

Anak yang pandai dan bernilai bagus tapi ogah “bermain kotor” hanya bisa menangis. Mental mereka terguncang akibat praktik kotor yang dilakukan oknum-oknum guru dan kepala sekolah yang seharusnya mendidik generasi bangsa masa depan. Orang tua yang jujur menolak tawaran “menyuap” agar anaknya bernilai bagus.

Oknum-oknum guru SMP juga terang-terangan mematok sejak Rp 5 juta hingga Rp 20 juta. Jumlahnya tergantung status sekolah apakah favorit atau tidak. Guru-guru tidak menjunjung etika dan moral. Oknum-oknum guru dan kepala sekolah hanya mementingkan materi demi kepuasan nafsunya, sehingga program sekolah gratis untuk SMP dan SD hanya utopia. Bualan kaum politisi di siang bolong.

Tidak hanya SMP dan SD, biaya di SMA dan perguruan tinggi negeri (PTN) juga bertambah mahal. Banyak orangtua terkejut karena setelah anaknya diterima di universitas atau institut negeri, ternyata biaya yang harus dibayar sangat mahal. Jangan-jangan, mahasiswa yang bisa kuliah di PTN mayoritas berlatar keluarga mampu. Celakanya, alokasi dan jumlah unit cost yang ditentukan PTN tidak transparan penggunaannya.

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan kita. Praktik kotor dunia pendidikan akan melahirkan dan menumbuhkan generasi bangsa yang berpikir sempit dan instan. Mereka tidak harus belajar untuk diterima sekolah favorit. Tidak harus meluangkan waktu untuk persiapan ujian jika nilai evaluasi bisa dikatrol dengan uang. Mereka pun tidak harus bermental hebat untuk menatap masa depannya, karena semuanya bisa diatur, tentunya dengan uang.

Kelakukan oknum-oknum guru dan kepala sekolah tersebut merusak mental generasi bangsa. Anak yang pandai harus menerima kenyataan tidak bisa bersekolah di SD, SMP, SMA favorit karena tidak sanggup menyiapkan uang. Motivasi mereka hancur karena kelakuan oknum-oknum guru dan kepala sekolah serta para orangtua yang tidak jujur.

Yang terjadi kelak, kita melahirkan generasi bangsa yang koruptif, kolusif, nepotis, dan tidak jujur. Generasi bangsa yang selalu menyelesaikan masalah dengan cingcai dan cara-cara instan lainnya, bersikap cengeng jika menghadapi orang-orang yang pandai dan baik. Pelajaran agama sama sekali tidak berbekas di generasi bangsa seperti ini. Kita semakin terpuruk ke jurang kehancuran yang dahsyat.

Kita tidak menuduh semua pendidik bermain kotor. Tidak semua sekolah membuat aturan main yang menjijikkan. Masih banyak oknum guru dan kepala sekolah yang menjunjung etika dan moral. Mereka yang harus diapresiasi, karena mereka garda kemajuan. Mereka layak disebut “guru bangsa” yang patut digugu.

Kita berharap Pemerintah (Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional) menindak kasus-kasus yang menyebalkan ini. Kita menolak jika Pemerintah menyatakan tidak ada temuan seperti itu. Semua komponen bangsa harus memperbaiki dunia pendidikan yang bobrok tersebut.