imsitumeang

Archive for Desember, 2013|Monthly archive page

Takluk di Bawah Tekanan Freeport dan Newmont

In Uncategorized on f 27, 13 at 10:10 am

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) resmi berlaku tanggal 12 Januari 2014. Beleid itu akan mengubah pengelolaan tambang mineral di negeri ini. Ketika resmi berlaku, salah satu konsekuensinya adalah larangan ekspor mineral mentah, yang tentunya membuat para pengusaha kehilangan keuntungan besarnya. Jika dulu mereka masih bisa mengambil keuntungan yang besar hanya dengan mengekspor mineral mentah tanpa proses pengolahan, kini mereka harus gigit jari.

Pemerintah pun, melalui beleid itu, menginginkan agar mineral mentah sepenuhnya dimurnikan di dalam negeri. Tetapi, tempat pemurnian (smelter) itu tidak banyak ada di Indonesia. Maka, UU Minerba mewajibkan setiap perusahaan tambang mineral untuk membangun smelter. Kontan saja para pelaku industri tambang mineral kelabakan. Sejumlah perusahaan tambang mineral tidak menyukai beleid ini. Mereka terhentak, lantaran Pemerintah hendak tegas-tegas memberlakukan larangan: smelter dapat dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, yang terpenting biji mineral diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Tenggat waktunya tanggal 12 Januari 2014 itu.

Mereka kemudian berusaha menekan Pemerintah dengan mengancam akan hengkang dari Indonesia jika UU Minerba benar benar berlaku. Dua perusahaan asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, merupakan pihak yang paling lantang. Mereka membandel. Keduanya meminta Pemerintah memberikan dispensasi agar mereka masih diizinkan melakukan ekspor mineral mentah, sembari memberikan komitmen untuk membangun smelter. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto, meminta semacam dispensasi karena feasibility study di Jawa Timur (Gresik dan Tuban) dan Papua akan selesai awal tahun depan. Pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun smelter.

Sementara itu, Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto, menyatakan, pihaknya tidak akan membangun smelter lantaran Newmont hanya berpengalaman di bidang penambangan, sedangkan smelter sudah ranah industri. Intinya, mereka merasa bukan ahli di bidang itu. Newmont bersedia melaksanakan larangan ekspor tersebut. Untuk mewujudkan komitmen itu, Newmont menggandeng perusahaan smelting dengan perjanjian penjualan bersyarat (conditional sales purchase agreement/CPSA) konsentrat tembaga.

Bak memakan buah simalakama, sikap Pemerintah melunak dan hendak mengabulkan dispensasi yang diajukan kedua perusahaan itu. Rencana Pemerintah melarang ekspor bahan mentah di awal tahun 2014 tidak akan berlaku sepenuhnya. Pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memayungi pemberian relaksasi bagi perusahaan yang berkomitmen untuk membangun smelter agar tetap bisa mengekspor bahan mentah. Pemerintah kemudian melempar bola panas, pembahasan ini berlanjut ke meja Komisi VII Dewan Perwaakilan Rakyat (DPR).

Usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana menjelaskan keputusan bulat Komisi VII DPR dan Pemerintah, bahwa tidak boleh ada lagi ekspor bahan mineral mentah setelah UU Minerba berlaku. Namun demikian, kedua perusahaan itu masih saja membandel. Mereka tak patah arang. Tak sekadar mengeluh, Freeport dan Newmont mempunyai beberapa argumen agar tetap memperoleh dispensasi. Akal-akalan mereka seperti melobi Pemerintah, mengurangi produksi, memecat karyawan, selain tak mau membangun smelter dan terus meminta keringanan.

Sikap mereka, misalnya, Freeport menilai pelaksanaan hilirisasi justru akan memaksa mereka mengurangi kapasitas produksi menjadi 40 persen saja. Alhasil, 100.000 pekerja bakal dirumahkan. Ancaman serupa juga dilontarkan Newmont. Jumlah pekerja yang bakal dipecat 30.000 orang. Menanggapi sikap kedua perusahaan itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan jalan tengah, yaitu Pemerintah tidak melarang ekspor mentah setelah UU Minerba berlaku efektif, tetapi Freeport dan Newmont bisa dikenai sanksi dengan pemberian bea keluar yang tinggi. Hitung-hitungan Kadin Indonesia, langkah ini justru menguntungkan Pemerintah karena potensi penerimaan bea keluar dari kedua perusahaan itu saja sudah mencapai USD 280 juta.

Pemerintah beberapa kali menampilkan gestur menyerah lewat pernyataan para pejabat terkait, misalnya Jero Wacik. Sebelum pergantian tahun, Wakil Presiden Boediono bakal menggelar rapat bersama menteri-menteri bidang perekonomian ihwal strategi hilirisasi. Tak kurang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meminta saran pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra guna mencari celah revisi UU Minerba. Intinya, Pemerintah sudah melunak jika memang itu satu-satunya cara supaya hilirisasi diterima oleh para pemain tambang mineral besar.

Menteri Koordinator Perekonomian, Muhammad Hatta Rajasa, tidak mau memaksa Freeport dan Newmont untuk mengimplementasikan UU Minerba. Dia malah menjelaskan, poin yang menimbulkan kerancuan dalam UU Minerba adalah masalah pemurnian yang memang tidak diatur berapa persen harus dilakukan. Namun, Freeport dan Newmont mengklaim, pihaknya sudah melakukan pemurnian hingga 95 persen, sehingga mutunya tidak jauh berbeda dari produk smelter. Hatta enggan gegabah menyetop ekspor bahan mentah Freeport dan Newmont. Dalam aturan yang sedang dirumuskan itu, definisi bahan mentah adalah ore. Adapun produksi Freeport dan Newmont yang sudah berupa konsentrat tembaga atau emas (95 persen dimurnikan), tetap boleh diekspor.

Kita patut curiga, pelulusan permohonan dispensasi ini bisa semacam siasat menjadikan kedua perusahaan sebagai ATM (anjungan tunai mandiri) bagi Pemerintah, partai peserta pemilu, atau anggota DPR. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor energi, hampir seluruhnya didominasi oleh perusahaan asing. Imbal baliknya ke negara, di antaranya royalti dan divestasi, sangatlah kecil. Mayoritas hasil energi bumi pertiwi dibawa lari ke luar negeri. Gambaran kasarnya, jika pihak Indonesia memang mendapat bagi hasil yang proporsional maka Pemerintah mempunyai cukup dana untuk membiayai pembangunan.

Karena itulah Pemerintah mengajukan renegosiasi kontrak karya (KK) melalui UU 4/2009. Perkembangannya, mayoritas perusahaan di bidang tambang mineral disebut-sebut telah menyepakati klausul renegosiasi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP). Total yang sepakat sudah lebih separuh atau 34-35 KK. Ada enam syarat dalam klausul renegosiasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu luasan wilayah pertambangan, pengakhiran kontrak dan kelanjutan operasi, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dalam negeri.

Namun tidak demikian dengan Freeport dan Newmont. Meski sudah lebih separuh KK yang sepakat, Tim Renegosiasi mencatat, kedua perusahaan ini masih belum menyanggupi untuk memenuhi enam syarat itu. Bagi Pemerintah, Freeport dan Newmont sudah menunjukkan niat baik membangun smelter. Namun, ihwal pemberian izin khusus, itu persoalan lain. Sikap Pemerintah ibarat karpet merah untuk Freeport dan Newmont.

Kondisi ini makin menegaskan kuatnya dominasi perusahaan asing di Indonesia. Kedua perusahaan ini masih ngotot meminta dispensasi pada Pemerintah untuk mengizinkan mereka mengekspor bahan mentah pada tahun 2014. Mereka keberatan jika harus membangun pabrik pengolahan bahan tambang mineral di Indonesia. Alasannya, pengolahan bahan tambang mineral di dalam negeri tidak menguntungkan, bahkan cenderung merugikan perusahaan. Bukannya mendesak, Pemerintah justru membela Freeport dan Newmont. Pemerintah telah mengaku lamban dalam menyiapkan infrastruktur atau dasar hukum kebijakan tersebut.

Ancaman pemecatan para karyawan dianggap sangat menakutkan, ketimbang sikap Pemeritnah yang memaksa korporasi tambang mineral memurnikan bahan mentah di dalam negeri. Untuk jangka pendek, beleid ini memang akan sangat mengurangi pendapatan negara. Pemerintah menyatakan, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebanyak USD 4 miliar atau setara Rp 47,8 triliun tahun depan. Namun, untuk jangka panjang akan sangat memberikan manfaat yang besar. Karena, ternyata Indonesia mengekspor processing juga. Datanya menunjukkan USD 5 miliar processing, selain yang unprocessing sebanyak USD 4 miliar. Harga bahan bahan tambang mineral yang sudah diproses jelas akan naik, apalagi jika pasokan dunia berkurang.

Pemerintah terlihat tidak konsisten. Padahal, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013, sebagai peraturan pelaksanaan UU 4/2009, seluruh proses hilirisasi tambang mineral dilaksanakan di dalam negeri dan tak boleh sebagian diproses sambil diekspor ke luar negeri. Pemerintah masih bisa dipengaruhi para pengusaha raksasa dan seolah-olah tidak memikirkan kepentingan negara. Walaupun Presiden harus berdiri di antara kepentingan pengusaha dan kepentingan negara, namun dia tidak boleh disetir oleh kepentingan pengusaha semata.

Freeport dan Newmont harus patuh dan taat kepada undang-undang. Freeport sudah lama menguras sumberdaya alam di Indonesia tetapi minim memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Papua. Indonesia negara berdaulat, pengelolaan sumberdaya alam dalam konstitusi adalah untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam kontrak karyanya saja porsi kontraktor masih terlalu besar, sedangkan royalti ke negara terlalu kecil. Mereka menikmati “kebodohan” kontrak karya itu selama berpuluh-puluh tahun.

Saat ini pun, Freeport masih saja mengakali untuk tidak melaksanakan UU Minerba itu. Smelter itu semestinya dibangun di wilayah pertambangan dan Freeport menggandeng perusahaan penyedia instalasi pemurnian untuk mengolah konsentrat tembaga dan emas dari wilayah tambang Grasberg, Papua. Pembangunan smelter merupakan wujud konkrit pengusaha tambang mineral untuk membangun Indonesia sebagai negara industri. Fokusnya pada smelter tembaga, emas, aluminium, nikel, besi, juga smelter uranium. Pembangunan smelter tak terpisahkan dari proses hilirisasi sebagai upaya ketahanan energi dan tambang secara nasional. Banyak keuntungan Indonesia saat melaksanakan UU Minerba, salah satunya adalah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Iklan

Dinasti Politik Atut yang Korup

In Uncategorized on f 23, 13 at 10:55 am

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Lebak yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar (nonaktif). Sudah sejak lama Banten identik dengan dinasti politik. Ia menyusul adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang duluan menjadi tersangka. Atut juga bakal jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Banten.

Ia menggoreskan catatan buruk sebagai gubernur perempuan pertama yang berstatus tersangka korupsi. Banyak kalangan menyambut gembira penetapan sang ratu, sebagian warga Banten bahkan sujud syukur dan cukur rambut. Meski bukan satu-satunya di Indonesia, dinasti politik di provinsi pecahan Jawa Barat ini begitu kuat. Baik dari sisi jumlah jabatan politik strategis [gubernur, bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, dan anggota Dewan, baik di tingkat lokal (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) maupun di tingkat nasional (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)] yang dikuasai satu keluarga ini, maupun dari sisi pengaruh keluarga Atut di wilayah Banten.

Dalam ukuran waktu, sebenarnya jaringan keluarga Atut belumlah lama, baru satu dasawarsa atau sekitar delapan tahun. Tetapi, pengaruh sang ayah, Tubagus Chasan Sochib, sudah telanjur tertanam kuat di Banten. Pengusaha yang dikenal juga sebagai jawara dan memimpin kaum jawara ini namanya menembus batas-batas Provinsi Banten. Pengaruh Chasan inilah yang kemudian menjadi embrio dinasti Atut. Wilayah yang tidak dikuasai dinasti Atut adalah bupati Tangerang, walikota Tangerang, dan bupati Lebak. KPK pun akhirnya menyisir persoalan korupsi lain yang juga terkuak dan melibatkan Atut dan dinastinya. Diperkirakan, dinasti politik ini akan roboh dan pengaruh keluarga Chasan pun akan sirna.

Di wilayah atau daerah lain, hubungan kekerabatan yang memegang jabatan politik strategis juga lumayan banyak. Ada bupati dan walikota yang sudah lengser kemudian mengajukan istri dan anaknya sebagai pengganti dan kemudian terpilih dalam pemilukada. Ada pula gubernur yang memiliki adik, kakak, atau kerabat lain menjadi bupati atau walikota di wilayah kekuasaannya. Dinasti politik di Banten menjadi sorotan tajam karena ukuran dan intensi pengaruhnya sulit ditandingi dinasti politik di daerah lain. Tak cuma di level lokal, jabatan politik strategis di level nasional pun tak lepas dari unsur hubungan kekerabatan. Meskipun skala pengaruhnya tidak sedahsyat di Banten.

Mengapa kita begitu antipati dengan dinasti politik? Tak lain karena dinasti politik selalu terkait praktik abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Penguasaan posisi penting dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta dari uang negara. Modusnya sederhana sekali, membobol anggaran dengan memberikan proyek kepada kroninya. Maka tidak mengherankan, seorang kepala daerah yang korup tidak malu hidup bermewah-mewah di tengah penderitaan rakyatnya. Rupanya benih-benih korupsi juga sudah ditebar Chasan meski masih sebatas cerita dan rumor orang-orang yang pernah berhubungan dengan ayah Atut itu.

Bagi pejabat jenis ini, kursi kekuasaan hanya ajang memupuk harta, memperluas pengaruh, dan pasti melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Sebenarnya dinasti politik tidak selamanya buruk bila dibarengi integritas keluarga dinasti itu dengan mengelola kekuasaannya untuk memakmurkan daerah. Bukan memakmurkan diri sendiri. Sayang, integritas tidak bisa dibentuk kesadaran pribadi pemimpin. Zaman kerajaan dahulu rakyat memang senang dipimpin oleh keluarga istana atau kraton karena memang kekuasaan raja atau sultannya turun-temurun.

Kalaupun ada pergantian dinasti, tidak lebih karena konflik elite di sekitar dinasti itu sendiri atau pemberontakan yang dipimpin elite yang tidak lain juga sempalan dinasti itu atau dinasti yang ditumbangkan sebelumnya. Tentu saja politik dinasti di era demokrasi sekarang jauh berbeda. Ruang gerak dinasti politik sekarang sebenarnya sudah dibatasi aturan. Namun, dinasti politik yang korup ternyata masih mampu melanggengkan kekuasaan melalui pemilu atau pemilukada.

Rakyat boleh benci karena korupnya dinasti itu, tapi mereka pun tak sanggup menumbangkan dukungan suara kepada dinasti itu, bahkan melalui pemilu sekalipun. Artinya ada yang suka juga kepada dinasti itu. Apa yang terjadi di Banten adalah cerminan situasi itu. Meski tidak menyapu bersih semua wilayah Banten, keluarga Atut mampu mengontrol posisi penting itu untuk menancapkan pengaruhnya. Namun, dinasti ini lupa bahwa hegemoni mereka telah menyolidkan akar rumput dan sejumlah elite oposisi di wilayah itu untuk menyatukan kekuatan.

Terlihat dari reaksi masyarakat Banten yang bersuka-cita setelah penetapan Atut sebagai tersangka. Sebuah momentum yang mereka menunggunya lama demi menyongsong era baru Banten yang makmur dan sejahtera tentunya. Hingga detik ini kita masih sulit menemukan contoh dinasti politik yang dicintai rakyatnya. Hampir semua dinasti berkonotasi negatif kendati tidak semua buruk. Bisa jadi ada hubungan kekerabatan oleh pejabat politik strategis yang justru menyinergikan upaya untuk menyejahterakan rakyat di wilayahnya. Artinya rakyat akan happy dipimpin oleh dinasti itu.

Betapa pun kuatnya seorang penguasa, pasti ada jalan yang membuat ia tersandung. Atut selama ini tak tersentuh kendati aroma penyimpangan kekuasaannya begitu menyengat tercium sejak lama. Namun, itu belum cukup. Kasus sengketa pemilukada dan alat kesehatan hanyalah secuil dari sebongkah perkara korupsi yang diduga melibatkan Atut dan dinastinya. Masih banyak dugaan patgulipat perampokan uang negara di Banten. Sebut saja kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dan hibah puluhan miliar rupiah.

Kita patut mengapreasi KPK yang terus menerus menempatkan keberanian pada derajat yang tinggi ketimbang ketakutan. Kita pun patut mengapresiasi KPK yang tak kenal lelah berpacu dengan kasus korupsi yang bermunculan meski penindakan kian masif dilakukan. KPK ibarat the lone ranger di tengah belantara kasus di negeri ini. KPK telah menguak lebar-lebar pintu indikasi keterlibatan Atut dan keluarganya dalam korupsi. Pintu itu selama ini tak mampu dibuka oleh kejaksaan dan kepolisian. Karena itu, KPK pantang untuk tidak masuk ke dalam. Inilah saatnya KPK bersih-bersih Banten hingga tuntas. Akibat korupsi, Banten bukan wilayah yang nyaman bagi warganya.

Ketika dinasti Atut hidup bergelimang harta dan kuasa, sebagian besar rakyat Banten justru hidup papa. Pada bulan Maret 2013, kemiskinan di provinsi ujung barat Pulau Jawa itu tercatat 656.243 orang, naik jika dibandingkan pada bulan Maret 2012 yang sebanyak 652.776 orang. Kasus Atut sekaligus pemandu arah untuk membongkar kasus-kasus korupsi di daerah lain, terutama yang kental dengan dinasti politik. Ada keterpautan amat kuat antara dinasti dan korupsi, sebab untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, mereka cenderung menempuh segala cara.

Kita tidak ingin uang rakyat yang semestinya semata-mata demi kesejahteraan rakyat justru diolah dengan segala tipu muslihat demi memenuhi syahwat kekuasaan dan nafsu bermewah-mewah. Jika dinasti Atut akan roboh dan mungkin akan hancur, maka itu memang kontras dengan sejarah Banten Lama ketika masih menjadi negara berdaulat dengan nama Kesultanan Banten. Tepat 200 tahun lalu, yaitu tahun 1813, Kesultanan Banten dibubarkan penguasa Inggris karena raja terakhirnya menolak keinginan kolonial itu. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa tersebut merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten.

Untuk memberangus perilaku busuk itulah kita menumpukan asa kepada KPK dan berharap penegak hukum lainnya lekas bangkit memerangi korupsi. Fenomena yang terjadi di Banten adalah pelajaran bagi kita semua bahwa dinasti politik akan sangat mudah berubah menjadi dinasti rente yang korup. Upaya untuk mencegahnya perundang-undangan yang revisinya kelak mengatur pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan segera setelah ia menjadi tersangka dalam kasus korupsi, bukan terdakwa. Buat apa menonaktifkan pejabat politik nan korup setelah sang pejabat dinyatakan sebagai terdakwa?

Vonis Angie Sebagai Yurisprudensi

In Uncategorized on f 17, 13 at 10:05 am

Putusan Mahkamah Agung (MA) membuat Angelina Sondakh alias Angie menjadi depresi. Tak ada senyum bahagianya seperti tatkala seusai pembacaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, tanggal 10 Januari 2013. Putusan MA memperberat hukumannya. Vonis kasasi MA terhadap politisi Partai Demokrat ini menjadi 12 tahun, semula hanya 4 tahun 6 bulan. Putusan ini dikeluarkan tanggal 20 November 2013.

Apalagi, selain hukuman penjara 12 tahun, dalam putusan kasasi hakim mewajibkan mantan Puteri Indonesia ini mengembalikan uang suap Rp12,58 miliar dan USD2,350 juta yang diterimanya. Jika tidak dibayar, harus diganti dengan hukuman lima tahun. Angie menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Vonis memberatkan itu diputuskan dalam sidang kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Mohammad Askin. Trio hakim agung ini membanduli Angie dengan hukuman yang lebih berat di tingkat kasasi karena terbukti melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor karena aktif meminta uang (fee) dari sejumlah proyek di Kempora dan Kemdiknas. Angie juga bersalah karena aktif menggiring anggaran.

Ada faktor Artidjo dalam vonis Angie dan para koruptor lain. Lagi-lagi lelaki kelahiran Situbondo tanggal 22 Mei 1948 ini membuat publik tercengang. Dialah hakim agung yang ditakuti para koruptor dengan putusan-putusan yang memberatkan para terdakwa dibandingkan dengan putusan di pengadilan tingkat pertama dan banding. Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artidjo. Dialah hakim agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya dia rombak dan tetap dengan argumen hukum yang kuat.

Dia, misalnya, memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari 5 tahun ke 10 tahun. Dia juga memperberat hukuman Gayus Halomoan P Tambunan dari 10 tahun ke 12 tahun, membatalkan vonis bebas Bupati Subang (nonaktif) Eep Hidayat dan Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono, serta memperberat hukuman Muhammad Nazaruddin dari 4 tahun 10 bulan ke 7 tahun penjara.

Putusan MA ini patut diapresiasi. Putusan MA ini diharapkan memberikan efek jera bagi para koruptor yang masih berani menggarong uang negara. Putusan Artidjo atas Angie mencerminkan ketajaman kepekaan dan keadilan sosial. Apalagi, vonis diputuskan di tengah-tengah pusaran pemikiran hukum para penegak hukum yang masih bermazhab ultrakonservatif positivistik, berani bermain-main, dan tandus roh keadilannya, seperti tecermin rendahnya beberapa vonis terdakwa korupsi.

Hakim harusnya memiliki common sense yang sama dengan masyarakat. Keberanian para hakim agung ini harus dijadikan yurisprudensi ketika hakim lain memutuskan kasus korupsi. Aparat penegak hukum selama ini masih terbukti tidak sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Banyak sekali kasus korupsi yang dihukum ringan, bahkan tidak sedikit yang dibebaskan.

Yang kontroversi adalah hakim agung MA dalam sidang peninjauan kembali (PK) yang membebaskan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Putusan PK ini membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp369 miliar kepada dia karena terbukti mengkorupsi uang negara di BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 120 miliar dan USD 98,7 juta.

Permohonan PK melanggar prosedur karena dia tidak hadir dan statusnya dalam daftar pencarian orang (DPO). PK justru diajukan istrinya yang mengklaim sebagai ahli waris dengan didampingi kuasa hukumnya. Putusan bebas Sudjiono ini satu dari sekian banyak contoh putusan aparat penegak hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Apalagi, banyak kasus putusan ringan atau bebas dimain-mainkan para oknum penegak hukum.

Tanpa rasa bersalah mereka ‘main mata’ dengan para koruptor dengan imbalan yang tidak sedikit. Tudingan ini bukan tanpa bukti. Banyak para hakim tertangkap tangan sedang ‘bertransaksi’ dengan para terdakwa korupsi. Misalnya, aksi tangkap tangan KPK yang memergoki hakim adhoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaung yang menerima suap atas perkara korupsi yang dilakukan oleh oknum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan M Yaeni.

Belum lama ini, kita juga dikagetkan dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Akil Mochtar. Penangkapan Akil merupakan bukti bobroknya dunia peradilan. Karena itu, wajar kalau banyak kalangan yang meminta dia dihukum seberat-beratnya, bahkan tidak sedikit yang meminta dia diganjar hukuman mati.

Dengan kehadiran KPK, banyak koruptor yang diseret ke meja hijau. Namun, KPK hanya bergerak sendirian. Entah di mana Kejaksaan dan Kepolisian. Bagaimana kinerja mereka? Kenyataan itu ternyata tidak membuat efek jera yang lain untuk menggarong uang negara. Korupsi tetap tinggi. Data yang dirilis Transparancy International Indonesia (TII) menyebutkan Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012, Indonesia memperoleh skor 32 pada urutan ke-118 dari 176 negara.

Indonesia sejajar posisinya dengan negara Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), posisi Indonesia di peringkat ke-6 dari delapan negara, atau di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, serta di atas Vietnam, dan Myanmar.

Skor itu membuktikan Indonesia masih belum dapat keluar dari kubangan korupsi. Hukuman yang ringan menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya korupsi di negeri ini. Karena itu, pikiran keadilan progresif Artidjo dalam upaya bangsa memberantas korupsi harus terus menerus digemakan agar menjadi yurisprudensi dan diikuti hakim-hakim yang lain.

Artidjo betul-betul menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Dia tidak sedang beretorika untuk memberantas korupsi. Artidjo membuktikan melalui putusan-putusannya. Dia mewakili korps jubah hitam itu menggunakan palunya menjawab kegelisahan bangsa yang belum juga berhasil memenangi perang terhadap korupsi. Artidjo tidak sedang membaca teks pasal demi pasal dan ayat demi ayat kemudian mengaitkannya dengan teori pembuktian. Dia justru mengaitkannya dengan rasa keadilan publik yang terkoyak moyak dengan perbuatan korupsi.

Begilah corak keadilan progresif ala Artidjo yang selayaknya dijadikan panutan! Skuadnya harus diperkuat. Hakim berpikiran progresif yang mampu menangkap kegeraman bangsa harus diberi kedudukan yang layak untuk ikut berperan serta menolong bangsa memberantas korupsi dan extraordinary crime lainnya. Hakim progresif itu harus disebar di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Terlebih lagi praktik korupsi di negeri kita telanjur merajalela. Tanpa hukuman berat, praktik korupsi sulit diharapkan bisa surut.

Kita membutuhkan para penegak hukum berani memberikan hukuman berat, bahkan hukuman mati para koruptor. Bangsa ini membutuhkan hakim berpikiran progresif ala Artidjo, bukan hakim yang menjadikan vonisnya sebagai ajang “jual beli”. Penegak hukum yang korup pantas dihukum mati. Kita harus belajar banyak dari Cina yang berani menghukum mati para pejabatnya yang korup. Vonis Artidjo mempunyai dua semangat, yakni semangat membuat jera koruptor dan semangat memiskinkan koruptor. Dengan begitu, para koruptor yang lain akan sungkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Karena bagaimana pun korupsi telah menyebabkan banyak kesengsaraan bagi rakyat di negeri ini. Korupsi bukan saja berwatak extraordinary crime, melainkan juga kejahatan luar biasa yang membunuh rakyat pelan-pelan karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial mereka. Korupsi juga telah menjadi penghambat kemajuan negara ini sehingga Indonesia semakin teringgal jauh dengan negara-negara lain. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, semestinya mengungkap tuntas semua kasus korupsi. Tak ada ampun bagi koruptor.