imsitumeang

Archive for Juni, 2015|Monthly archive page

Keselamatan Pemudik Lebaran

In Uncategorized on f 30, 15 at 6:44 am

Di tengah perekonomian yang lesu, prosesi mudik bakal tetap semarak. Kementerian Perhubungan (Kemhub) memprediksi penumpang angkutan lebaran tahun 2015 berjumlah 20.002.724 orang yang pulang kampung atau bertumbuh 1,96% ketimbang tahun 2014 yang berjumlah 19.618.530 orang.

Rinciannya, jumlah penumpang yang menggunakan moda jalan 4.918.964 orang (tahun 2014: 5.231.389) atau bertumbuh -5,97%, penyeberangan 3.747.762 orang (tahun 2014: 3.618.245) atau bertumbuh 3,58%, kereta api 5.531.868 orang (tahun 2014: 5.096.472) atau bertumbuh 8,54%, laut 1.677.515 orang (tahun 2014: 1.628.655) atau bertumbuh 3,00%, dan udara 4.126.615 orang (tahun 2014: 4.043.769) atau bertumbuh 2,05%. Jumlah penumpang melonjak. Cuma moda jalan yang menurun.

Namun, jumlah penumpang yang menggunakan moda mobil pribadi dan sepeda motor justru bertambah. Pemerintah memprediksi jumlah penumpang yang menggunakan moda mobil pribadi 1.686.369 orang (tahun 2014: 1.593.918) atau bertumbuh 5,80%, sedangkan sepeda motor 2.022.343 orang (tahun 2014: 1.876.460) atau bertumbuh 7,77%.

Mudik menjadi momentum menggairahkan perekonomian karena terjadi mekanisme konsumsi. Bukankah konsumsi yang menggerakkan perekonomian kita? Untuk Lebaran kali ini, Bank Indonesia memprediksi kebutuhan uang tunai mencapai Rp 125 triliun.

Mudik memang ajang silaturahim sekaligus berbagi rezeki. Bukan dalam arti sempit berbagi rezeki kepada sanak saudara, melainkan berbagi rezeki dalam arti luas, yaitu menggeliatkan perekonomian di daerah.

Uang yang mengalir ke daerah, bergerak bersama pemudik. Mudik menjadi proses mengalir dana dan sumberdaya materi lainnya dari kota ke desa. Kesempatan bagi daerah untuk memperoleh pemasukan nonpendapatan asli daerah (PAD). Perantau bekerja di kota, menabung, dan membelanjakannya saat Lebaran.

Tak hanya cerita manis di balik drama mudik. Dari tahun ke tahun, mudik masih saja menyisakan kisah pilu. Kecelakaan membayangi mudik. Tahun lalu, 515 orang meninggal dalam perjalanan, akumulasi dari H-7 ke H+3.

Menangani arus mudik tentu saja pekerjaan yang berat. Tapi, arus mudik merupakan kegiatan rutin, acara tahunan. Pemerintah semestinya mampu mengantisipasinya. Persiapan harus matang karena moda transportasi yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor tercatat mengalami kecelakaan yang banyak. Sarana dan prasarana selama mudik harus lengkap.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi parameter utama. Mengapa? Karena lalu lintas dan angkutan jalan berperan strategis mendukung integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Apalagi, pemerintah wajib menjamin penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkabupaten/kota antarprovinsi serta lintas negara. Pemerintah provinsi wajib menjamin jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam wilayah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota wajib menjamin dalam wilayah kabupaten/kota.

Selain menjamin, pemerintah (dan/atau pemerintah daerah) bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Pemerintah (dan/atau pemerintah daerah) wajib menjamin penyediaan jasa angkutan umum yang penyediaan jasa angkutan umum tersebut ialah badan hukum seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), dan koperasi.

Oleh karena itu, kita mendukung pemberikan subsidi untuk angkutan umum guna memenuhi kebutuhan angkutan yang aman, nyaman, dan murah. Angkutan penumpang umum trayek tertentu yang bertarif kelas ekonomi disubsidi berdasarkan faktor finansial dan faktor keterhubungan. Subsidi angkutan umum diberikan berdasarkan selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum, atau biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

Miris membaca dan menonton kabar ratusan orang meninggal di jalan saban mudik Lebaran.

Pemerintahan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla memang berupaya untuk mempercepat persiapan sarana dan prasarana mudik. Tol Cikopo-Palimanan mengurai benang kusut kemacetan di jalur pantura, yang selama ini selalu terjadi. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membenahi pelayanan terhadap pemudik. Musim mudik tidak hanya , termasuk masalah infrastruktur jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 260 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436H), pemerintah membentuk Tim Koordinasi ini yang dikordinasikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, yang terdiri atas tim koordinasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemerintah juga membentuk Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2015 (1436H) di Gedung Kemhub, Jakarta, yang bertugas tanggal 2 Juli 2015 (H-15) pukul 00.00 WIB hingga tanggal 27 Juli 2015 (H+9) pukul 24.00 WIB. Jadi, masa operasi lebih lama ketimbang tahun sebelumnya yang H-7 sampai H+7 agar pengendalian arus mudik dan arus balik Lebaran menjadi baik.

Penyediaan angkutan mudik gratis akan menekan kecelakaan. Namun, upaya itu belum signifikan karena banyak pemudik menggunakan sepeda motor, bahkan diprediksi bertambah.

Selain itu, kerja keras seluruh instansi dibutuhkan terutama polisi lalu lintas yang mengatur arus mudik dan arus balik Lebaran. Begitu pula, Kemhub harus mengecek kesiapan jalan dan angkutan umum, manajemen operasional lalu lintas dan pengendalian lalu lintas, serta kendaraan bermotor dan pengemudinya. Jajaran Kemhub jangan hanya memantau dari kantor melalui layar monitor tapi ikut ke lapangan.

Kebijakan lainnya yang mendukung operasi angkutan Lebaran yaitu melarang angkutan berat untuk beroperasi sejak H-5 hingga H +3, kecuali pengangkut bahan pangan, ternak, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Semua pihak yang terkait harus meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan penegakan hukum agar penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini bisa baik. Kemhub selaku koordinator pelaksana angkutan Lebaran bersama instansi lainnya mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas lintas sektoral. Negara memang harus memastikan pemudik selamat di perjalanan, bukan kecelakaan yang mencabut nyawa mereka.

Iklan

Jangan Menyepelekan Pangan!

In Uncategorized on f 22, 15 at 8:07 am

Ironis. Sumberdaya pertanian dan perikanan yang melimpah tak kunjung menjadikan bangsa Indonesia memiliki kedaulatan pangan. Bahkan, misalnya, lahan sawah yang diproduksi sekitar 46% petani, tapi dikuasai tangan-tangan jahat pemburu rente. Makanya, saban menjelang bulan puasa dan hari raya, selain akhir dan awal tahun, harga pangan selalu membubung hingga tak terjangkau rakyat. Beragam jenis bahan pangan di depan mata, tapi rakyat tak memiliki kemampuan untuk membelinya.

Situasi yang mirip terjadi di tengah masyarakat dalam hari-hari menjelang bulan puasa. Pemerintah tidak bisa mengendalikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging, dan cabai. Pemerintah memang berusaha untuk memenangi pertempuran melawan pemburu rente, tapi hingga kini jejak kemenangan belum berbekas. Para pemain sektor pangan masih leluasa memainkan stok, distribusi, bahkan mengutak-atik harga. Tugas pemerintah tak mudah karena harus melawan spekulan, termasuk penimbun barang kebutuhan pokok.

Tidak mungkin dimungkiri masalah mendesak saat ini ialah menjinakkan inflasi. Jika faktor musiman, inflasi dipastikan naik di bulan Juni hingga Juli karena Ramadan dan Idul Fitri. Cukup sulit menahan laju inflasi di dua bulan tersebut. Lazim terjadi harga bahan pangan akan membubung tinggi mengikuti permintaan yang juga tinggi. Apalagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Mei 2015 mencapai 0,5% atau tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Inflasi dipicu kenaikan harga bahan makanan. Namun, kondisi itu bukan berarti pemerintah pasrah dan membiarkan inflasi melonjak karena alasan siklus tahunan itu.

Selama ini, harus diakui, pemerintah menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar. Harga barang kebutuhan pokok sepenuhnya ditentukan pasar karena negara hampir tak mempunyai instrumen untuk mengaturnya, kecuali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Semestinya, dalam mengendalikan harga barang kebutuhan pokok, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan setidaknya 14 jenis barang kebutuhan pokok, yaitu hasil pertanian seperti beras, kedelai, tempe, cabai, dan bawang; hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu; dan hasil peternakan/perikanan seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.

Undang-undang itu pun belakangan tak terbukti efektif karena sampai saat ini belum pernah ada penimbun pangan yang diproses hukum. Padahal, dalam kondisi infrastruktur jalan/jembatan dan pelabuhan serta perlogistikan yang tak mumpuni, mekanisme pasar hanya menjadi lapangan rumput yang nyaman bagi praktik spekulasi dan penimbunan. Waktu-waktu menjelang Ramadan dan Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk membuktikan betapa terengah-engahnya pemeritnah mengurusi pangan.

Jurus pemerintah untuk mengendalikan harga pangan mirip ungkapan ‘biar lambat asal selamat’. Gerakan ‘siput’ yang sesungguhnya bumerang bagi pemerintah. Pernyataan pemerintah bahwa produksi pangan aman, bahkan bertambah, sulit dipercaya karena harga yang merangkak naik. Instabilitas harga selalu menjadi momok bagi kondisi ekonomi atau sosial-politik. Harga yang tetap tinggi menyebabkan daya beli masyarakat, yang merupakan ‘bahan bakar’ laju roda perekonomian, tergerus. Sejarah mencatat gejolak harga pangan yang kerap berimbas serius ke urusan sosial-politik.

Harga pangan yang gampang dipermainkan menandakan pemerintah yang kurang memperhatikan sektor pangan yang berhubungan dengan hajat hidup orang kebanyakan. Di negara mana pun di kolong langit ini, hal ihwal yang menyangkut hajat hidup orang kebanyakan jangan luput dari pengawasan pemerintah. Tangan negara melalui pemerintah harus memegang tali kendali, bekerja, guna memastikan harga barang kebutuhan pokok itu tidak menjadi permainan pemburu rente.

Padahal, presiden kesatu, Sukarno, telah menyampaikan pidatonya yang menggugah bahwa pangan menyangkut hidup mati bangsa Indonesia. ”…sebelum kita bercita-cita apa pun, perut harus kenyang. Mana mungkin kita pintar bila perut kita lapar? Mana mungkin kita bersatu bila perut kita keroncongan?” Manusia memang tidak hanya hidup untuk makan. Ya, kritik yang tepat buat mereka yang sudah kenyang dan tak berkekurangan. Tapi, kritik itu sama sekali tak berlaku bagi mereka yang lapar…”

Bung Karno mengingatkannya ketika dia meletakkan batu pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Baranangsiang, Bogor, tanggal 27 April 1952, cikal bakal Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus mengawali babak pendidikan tinggi pertanian di Indonesia sejak kemerdekaannya. Pertanian yang dimaksud termasuk peternakan dan perikanan.

Pangan memang masalah fundamental. Meski bangsa Indonesia seumur jagung, pemimpinnya memiliki kesadaran untuk meletakkan dasar pembangunan di bidang pertanian. Masih di tengah suasana pergolakan, Sukarno menyadari bahwa ketersediaan pangan bagi rakyatnya adalah keniscayaan.

Tak lama berselang, Pemerintah membangun Waduk Jatiluhur, jalan dan jembatan, serta mendirikan pabrik pupuk. Juga menambah balai benih dan kebun bibit. Pemerintah meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendirian Balai Pendidikan Masyarakat Desa.

Gagasan Bung Karno membuktikan visinya. Dia berobsesi untuk menciptakan kemandirian penyediaan pangan. Dia bertekad! Visinya diterjemahkan menjadi konsep kebijakan nasional.

Tidak bermaksud untuk melupakan cacat cela pemerintahan Orde Baru, sejak awal Soeharto menaruh perhatian terhadap penyediaan pangan. Bahkan, merupakan kebijakan utamanya.

Pemerintah merumuskan strategi menciptakan ketahanan pangan dan melaksanakannya konsisten. Jika di sana-sini terjadi pemaksaaan, semisal keharusan menanam padi dan benih unggul, kita tidak memungkirinya. Ekses semacam itu persoalan lain.

Tapi keinginan pemerintahan Orde Baru mengimplementasikan kebijakannya terbukti berhasil. Apalagi, keberhasilan memproduksi padi juga beserta kebijakan lainnya. Rakyat tidak cukup hanya makan nasi tanpa gizi, maka kebijakan pemerintah adalah meningkatkan produksi susu, daging, ayam, dan sebagainya. Program bimbingan massal (bimas) dan intensifikasi massal (inmas) begitu populer di awal pemerintahan Orde Baru.

Krisis pangan memang sempat terjadi beberapa kali seperti tahun 1972-1973, tapi selalu teratasi. Lalu, Pemerintah mendirikan koperasi unit desa (KUD), memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga ketersediaan pangan, hingga menerapkan langkah khusus pengendalian pembangunan yang terpusat di bahwa koordinasi Presiden Soeharto.

Hasilnya, tahun 1984 Indonesia meraih prestasi sebagai negara berswasembada beras. Bahkan, Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengadopsi program bimas sebagai percontohan untuk berbagai kawasan yang kekurangan pangan. Petani dan penyuluh pertanian Indonesia pun melatih petani dan mengembangkan pusat pelatihan pertanian di sejumlah negara.

Tentu saja bukan sekadar kisah masa lalu. Keruntuhan rezim Orde Baru, Soeharto seabgai pilar utamanya, kemudian melahirkan era reformasi yang justru meruntuhkan fondasi ketahanan pangan, terutama beras. Kendati pemerintahan Orde Baru belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani dan usahanya, setidaknya persoalan ketersediaan pangan, khususnya beras, tidak menimbulkan gejolak seperti sekarang.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, keberhasilan kebijakan pangan di masa lalu merupakan contoh perhatian pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Kompleksitas permasalahan kini dan nanti tentu saja berbeda tantangannya ketimbang masa lalu. Konsep dan strateginya pun berbeda, sesuai skala persoalan dan tantangan. Jumlah penduduk yang bertambah, iklim yang berubah, alih-fungsi lahan pertanian yang cenderung meningkat, dan aspek-aspek nonteknis lainnya harus diperhatikan.

Masalah pangan memang membutuhkan perhatian ekstra. Jika bangsa Indonesia masih ingin survive di sektor pangan, yang harus dilakukan adalah merumuskan kebijakan di bidang pembangunan pangan. Kebijakan pangan yang kuat hanya dilahirkan oleh pemimpin yang memiliki visi karena kebijakan pangan tak menyangkut pangan semata tapi terkait erat sektor-sektor lain. Sayangnya, melewati enam bulan pemerintahannya, data kebutuhan pangan bangsa Indonesia dalam road map kedaulatan pangan belum juga diselesaikan.