imsitumeang

Archive for April, 2010|Monthly archive page

Rekening Penyelenggara Negara

In Uncategorized on f 19, 10 at 2:52 am

REKENING bank kini menjadi modus kejahatan penyelenggara negara. Dilakukan meluas, sistematis, dan terencana.

Tetapi, secanggih-canggihnya kejahatan, bau busuknya tercium jua. Bau busuk itu yang kini diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tak tanggung-tanggung, 1.100 rekening bank atas nama pribadi yang mencurigakan.

Hebatnya, hanya 25 rekening bank yang dilaporkan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 25 rekening bank itu, 15 di antaranya dimiliki pegawai pajak dan 10 lainnya dimiliki pegawai bea cukai.

Sejauh ini, dua kasus pegawai pajak yang ditindaklanjuti, yaitu Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie. Rekening bank Gayus yang mencurigakan karena bernilai Rp 28 miliar dan rekening Bahasyim yang bernilai lebih besar, Rp 64 miliar.

Mengapa hanya dua rekening bank yang diusut? Apakah PPATK hanya tukang monitor dan tukang lapor?

Agaknya demikian. Agar terdengar gagah, ibarat sepak bola, PPATK hanya sebagai gelandang, yang mengumpan bola matang ke mulut gawang. Di mulut gawang seharusnya yang berdiri bebas adalah Mabes Polri, Kejagung, dan KPK untuk mengeksekusinya.

Sangat disayangkan, mereka sebagai institusi penegak hukum enggan mengusut rekening bank penyelenggara negara yang diduga hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang (money laudring). Alih-alih menghabisi koruptor, aparat malah menjadikan penyelenggara negara bermasalah itu sebagai “Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”.

Institusi penegak hukum tidak hanya memperlambat pengusutan rekening bank yang dimiliki aparatur negara. Penertiban rekening liar yang dimiliki instansi pemerintah pun tanpa kemajuan berarti. Sejak dibuka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007, penertiban rekening liar di bawah komando Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan bisa dituntaskan tahun 2011.

Hingga bulan Juni 2009, Tim Penertiban Rekening Pemerintah menertibkan 40.284 rekening bank yang bermasalah di kementerian/lembaga bernilai Rp 13,94 miliar dan US$ 774,99 juta.

Dari jumlah rekening bank yang ditertibkan itu, KPK menginvestigasi 260 rekening bank bernilai Rp 314,23 miliar dan US$ 11,02 juta yang berindikasi penyimpangan atau diduga memenuhi unsur pidana korupsi. Tetapi, investigasi nyaris tak terdengar kelanjutannya.

Sangat benderang, penggunaan rekening bank yang liar tersebut melanggar hukum. Pejabat tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan tanpa menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apalagi, tanpa persetujuan bendahara negara, atau Menteri Keuangan, sebagaimana diamanatkan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sempurna sudah kejahatan rekening bank untuk menjarah uang negara yang dilakukan meluas, sistematis, dan terencana oleh individu dan institusi. Uang negara yang semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat malah menguap triliunan rupiah setiap tahun tanpa berbekas.

Iklan

Para Buronan yang Menikmati ‘Surga’ Singapura

In Uncategorized on f 1, 10 at 7:28 am

Keseriusan penegak hukum memburu Gayus Halomoan Tambunan (makelar kasus pajak Rp 25 miliar) hingga ke Singapura seharusnya juga terhadap buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan koruptor kakap lainnya yang melarikan diri ke luar negeri. Para buronan menikmati ‘surga’ di tempat pelarian.

Sedikitnya, ada 18 buronan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka tengah mengurus status kewarganegaraan di tempat pelarian. Buronan pengemplang dana BLBI, misalnya, melakukan berbagai cara agar tak bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia.

Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang dibentuk tahun 2002 dan dikomando Kejagung menengarai, ada beberapa buronan BLBI yang mengganti kewarganegaraannya dengan warga negara Amerika Serikat (AS). Sebelum perubahan status buron itu, TPK harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar permohonan permanent resident ditolak Pemerintah negara bersangkutan.

Tak cuma berganti kewarganegaraan, buronan juga menggunakan teknik lain agar asetnya tidak terendus. Modus terbarunya, mengalihkan kepemilikan aset ke pihak lain yang kemudian dipindahtangankan ke pihak yang lain, dan seterusnya. TPK juga harus menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menelusuri perpindahan aset guna menelusuri aliran dana yang digondol para buronan.

Mencegah perubahan status kewarganegaraan, Kejagung harus mengirimkan salinan hukum guna menegaskan bahwa orang tersebut adalah buronan. Juga berkoordinasi melalui mekanisme Star Initiative atau Forum Kerjasama Penegak Hukum guna menelusuri aliran dana di luar negeri.

Jangan dikira selesai kasus yang melibatkan banyak obligor. Belum. Upaya selalu terbuka untuk menuntaskan kasus seperti megaskandal BLBI. Pengusutan kasus tidak boleh berhenti. Kejagung misalnya, belum menutup buku kasus-kasus mereka. Jika mereka diburu dan ditangkap, seluruh aset yang dibawa kabur harus dikembalikan ke Indonesia.

Catatan saja, salah satu buronan yang diduga kini menetap di Singapura adalah Djoko Tjandra, kasus cessie Bank Bali yang divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Lainnya, yang ke luar negeri via Singapura adalah Anggoro Widjojo (kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu/SKRT Kementerian Kehutanan yang berpotensi merugikan negara Rp 13 miliar) yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq (kasus Bank Century), dua pemilik Bank Century sekaligus saksi kunci kasus Bank Century yang kini “Wanted” atau buronan Interpol. Keduanya kini di London, Inggris.

Dan, jangan dilupakan Edi Tansil (kasus ekspor fiktif. Ke China lewat Singapura). Ia melarikan diri dari penjara Cipinang, 4 Mei 1996, saat dihukum 20 tahun penjara karena menggelapkan uang US$ 565 juta (sekitar Rp 1,5 triliun dengan kurs saat itu) yang didapatnya dari kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group.

Dua buronan kasus BLBI Rp 1,5 triliun yang terpidana seumur hidup Bambang Sotrisno dan Adrian Kiki Ariawan. Keduanya singgah di Singapura sebelum Bambang ke Hongkong dan Adrian ke Australia. Lalu, Maria Pauline Lumowa (kasus pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun) yang ke Belanda lewat Singapura.

Robert Dale Kutchen (kasus Karaha Bodas Company, tersangka korupsi. Ke Amerika Serikat lewat Singapura), Anton Gunadi (kasus illegal logging di Kalimantan Selatan), Samadikun Hartono (kasus BLBI), Sudjiono Timan (kasus PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI, terpidana 15 tahun).

Ada juga nama-nama tersangka kasus Bank Global, Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim yang bersembunyi di  Singapura; Eko Edi Putranto, Sherny Kojongian (keduanya buronan kasus BLBI Bank Harapan Sentosa, terpidana 20 tahun) yang diduga bersembunyi di Singapura dan Australia.

Buron korupsi lain yang bersembunyi di Singapura adalah Nader Taher, buronan kasus kredit macet Bank Mandiri; Agus Anwar, tersangka BLBI Bank Pelita. Sedangkan Marimutu Sinivasan, tersangka kasus Bank Mualamat, ke India lewat Singapura.

Juga yang terseret kasus korupsi tetapi belum ditetapkan tersangka. Mereka kini bersembunyi di Singapura, di antaranya, Atang Latief (kasus BLBI Bank Bira), Lydia Mochtar sebagai tersangka kasus penipuan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang terlibat kasus BLBI Bank Tamara, dan Sjamsul Nursalim yang perkaranya di-SP3 Kejagung atas kasus korupsi BLBI Bank Dagang Negara.

Singapura, dikenal sebagai surganya para buronan. Banyak buronan asal Indonesia yang menetap atau sekadar mampir di negeri ‘Singa Merlion’ ini selepas kabur dari sini. Yang kini menjadi pertanyaan, jika penjemputan Gayus dilakukan singkat, mengapa tidak terhadap buronan lainnya?

Siapa pun dan ke mana pun, mereka harus dikejar. Memburu mereka harus diutamakan jika tidak bangsa ini tak lagi ditertawakan karena kasus-kasus besar yang satu per satu bermunculan tanpa penuntasan.