imsitumeang

Archive for Maret, 2011|Monthly archive page

Intervensi Barat di Libya

In Uncategorized on f 30, 11 at 12:50 pm

Krisis Libya kian memburuk. Bangsa Libya terpecah antara kelompok pendukung dan penentang Moammar Khadafy. Khadafy merekayasa perpecahan untuk mempertahankan kekuasaannya yang diguncang oleh gerakan protes rakyat.

Awalnya, ia memerintahkan pasukannya menghadapi kaum demonstran. Represif. Tembakan brutal pasukannya yang menewaskan ratusan orang, mungkin lebih 1.000 orang, ternyata gagal meredam gelombang demonstrasi. Ia pun terdesak.

Bukannya mundur, Khadafy justru menggalang kekuatan kelompok pendukungnya untuk dibenturkan dengan kelompok penentangnya. Akhirnya, bangsa Libya terpecah-pecah yang memicu perang saudara. Perang saudara yang ganas. Khadafy mengerahkan rudal, tank, senjata, dan jet tempur. Pembunuhan dilakukan tentara Libya dan tentara bayaran Libya.

Pemimpin dunia mengecam aksi brutal Khadafy, karena demi mempertahankan kekuasaannya, ia sampai hati membunuh rakyatnya. Ia mempertahankan kekuasaannya agar tak tumbang, seperti penguasa di Tunisia dan Mesir. Rupa-rupanya kekuasaan lebih penting bagi Khadafy ketimbang kepentingan rakyatnya.

Upaya Khadafy diperkirakan gagal, karena kelompok penentangnya tidak menakuti intimidasi represif Khadafy. Kejatuhannya tinggal menunggu waktu. Jangan-jangan nasib Khadafy jauh lebih buruk ketimbang akhir riwayat penguasa Tunisia dan Mesir. Khadafy bisa saja menghadapi pengadilan rakyat di tengah kekacauan.

Perkembangan di Libya menjadi keprihatinan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan sanksi. Kali ini, semua anggota DK PBB bersatu pendapatnya, tanpa abstain. China dan Rusia yang kasus-kasus lainnya kerap berbeda pendapat, misalnya, tanpa ragu-ragu mendukung sanksi.

Selain itu, DK PBB membekukan aset-aset pemimpin Libya dan melarang 16 pemimpin Libya, termasuk Khadafy, dan sejumlah anggota keluarganya meninggalkan Libya. DK PBB menerapkan embargo senjata terhadap Libya dan melarang setiap negara anggota PBB mengirimkan tentara bayaran ke Libya.

DK PBB meminta Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court) untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk selama pergolakan. Rusia dan China, yang bukan anggota ICC, mendukungnya. Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, juga mendukungnya.

Sanksi terhadap Khadafy adalah pas. Memang begitu seharusnya. Tindakan tegas DK PBB tidak lain menghentikan berlanjutnya pembunuhan yang dilakukan tentara Libya dan tentara bayaran Libya.

Barat pun mengirim kapal perang ke dekat wilayah Libya di Laut Tengah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang lebih memburuk. Yang dipertanyakan, apakah operasi sekadar menegakkan zona larangan terbang, melumpuhkan angkatan udara Khadafy, atau menggulingkan Khadafy. Kalau tujuannya menggulingkan kolonel yang berkuasa lebih 41 tahun, urusan bisa lama.

Resolusi 1973 DK PBB ditanggapi pro-kontra. Ada negara yang marah, karena pelaksanaannya menyimpang. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, misalnya, Resolusi 1973 “cacat dan keliru”. Ia menyebut aksi koalisi militer Barat, yang dimotori Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, bak “seruan Perang Salib di Zaman Pertengahan”.

Resolusi yang disetujui oleh Liga Arab memberi kewenangan “mengambil semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi rakyat Libya dari tentara pro-Khadafy. DK PBB menyatakan bahwa tindakan rezim Khadafy terhadap rakyatnya—yang disebut Pemerintah Libya sebagai pemberontak—terkategori “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Karenanya, harus dihentikan.

Dari 15 negara anggota DK PBB, 10 negara di antaranya mendukung resolusi tersebut. Tidak satu pun yang menentang. Tetapi, lima negara—yakni Brasil, China, Jerman, India, dan Rusia—abstain.

Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan resolusi. Berbekal resolusi, koalisi militer mengerahkan kekuatan untuk menghentikan gerakan pendukung Khadafy. Penggunaan kekuatan militer itulah—apalagi banyak berjatuhan korban jiwa—yang mendorong sikap penentangan, bahkan pengecaman, terhadap aksi koalisi militer. Bahkan, Liga Arab yang awalnya mendukung sanksi, akhirnya mengecam.

Negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang tergabung koalisi militer, memiliki kemampuan militer yang lebih jika menyerang Khadafy, seperti Presiden George Walker Bush yang menyerang Saddam Hussein di Irak. Tapi, kecil kemungkinan mereka melancarkan aksi militer gaya cowboy Bush, kecuali perkembangan lebih memburuk.

Koalisi militer mudah menyerang Libya ketimbang Afganistan, karena wilayah geografisnya berbatasan dengan Laut Tengah. Kekuatan militer hanya satu faktor yang ditimbang Barat. Setelah lama terperangkap di Irak dan Afganistan, pemimpin Barat lebih banyak menimbang konsekuensi terlibat konflik yang baru.

Faktor lain yang ditimbang adalah pandangan dunia Arab bahwa krisis Libya hanya urusan internal dunia Arab dan kekuatan asing jangan mencampurinya. Liga Arab pun menyatakan, pemimpin Libya harus menghentikan kekerasan, menghormati “hak sah” rakyat. Lalu, Liga Arab menangguhkan partisipasi Libya, karena kekejaman aparat keamanan Khadafy terhadap rakyat yang memprotes kekuasaannya.

Perkembangan Libya memasuki tahap kritis. Perang saudara mencapai skala yang penuh. Maka, Barat termotivasi turun tangan. Pertimbangan lainnya, Libya adalah salah satu pemasok minyak yang penting di dunia, karena menghasilkan kurang lebih 1,6 juta barel minyak per hari. Sekarang saja dunia merasakan dampak geger politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, yaitu harga minyak yang terus membubung.

Jadi, di satu sisi masuk akal kalau negara-negara Arab menginginkan penyelesaian urusan internal mereka. Namun, di lain sisi masuk akal juga kalau negara-negara Barat, yang banyak bergantung minyak, berkepentingan agar konflik tidak berlarut-larut di Libya.

Berbagai desakan disampaikan kepada Khadafy, tetapi ia tidak menggubrisnya. Khadafy juga tidak menggubris resolusi DK PBB. Dengan dalih menjaga pelaksanaan zona larangan terbang, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris melancarkan serangan ke Libya. Intervensi militer bertujuan untuk memastikan pesawat Libya tidak terbang lagi dalam misi menyerang penentang Khadafy.

Tindakan Khadafy patut dikecam tapi sikapnya tidak mempedulikan desakan internasional agar segera menghentikan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri. Kebrutalan pasukan Khadafy tidak boleh dibiarkan. Bagaimana caranya? Sekalipun tidak gampang memilih cara terbaik, opsi militer mengandung potensi memperburuk keadaan.

Apa pun alasannya, penggunaan aksi militer, lebih-lebih yang bersifat intervensi, merupakan opsi terburuk. Penggunaan kekuatan militer senantiasa mengundang korban jiwa dan kerugian harta yang tidak sedikit. Tetap menjadi pertanyaan, apakah serangan ke Libya menghentikan keganasan pasukan Khadafy? Dalam reaksinya, Khadafy menyatakan tidak mau tunduk terhadap tekanan Barat, antara lain ia mempersenjatai pendukungnya.

Perlawanan Khadafy membuat perkembangan di Libya bertambah runyam. Khadafy, yang enggan kehilangan kekuasaan, memerintahkan pasukan pendukung dan tentara sewaannya menyerang kaum penentang dari udara, darat, dan laut.

Tapi, gelombang serangan Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris pastinya diikuti gelombang berikutnya. Sementara intervensi militer gagal di Irak dan Afganistan. Menjadi pertanyaan sejauh mana intervensi militer menyelesaikan krisis Libya. Persoalan Libya justru bertambah rumit. Menjatuhkan Khadafy hanya mengakibatkan perpecahan di negeri tersebut.

Iklan

Pemimpin yang Narsistik

In Uncategorized on f 25, 11 at 8:59 am

APA akibatnya jika sebuah negara dikelola seorang pemimpin yang narsistik alias penganut narsisme? Mengerikan! Marilah kita membayangkan, seorang pemimpin yang kegemarannya hanya mematut-matut penampilan dan kesibukannya hanya menyedot-nyedot perhatian ketimbang bersibuk-sibuk membaiki performa kepresidenan beserta kabinetnya.

Menjadi kebutuhan psikologis bila pemimpin membutuhkan narsisme tapi sedikit saja. Tentunya, pemimpin harus merasa bahwa penampilannya nyaman bagi pribadinya dan orang-orang sekitarnya, percaya diri, dan bekerja sebaik-baiknya. Tetapi narsisme jangan kebablasan. Narsisme harus dikendalikan.

Keinginan agar bisa lama berkuasa, misalnya, adalah narsisme yang bablas. Sang pemimpin yang terlalu mencintai tahta menjadikan dirinya pusat kekuasaan, menyebabkan ia ogah berbagi kekuasaan. Apalagi ia menolak jika konstitusi membatasi kekuasaannya atau syahwat kekuasaannya dibatasi, sehingga ia terpaksa diturunkan oleh rakyatnya.

Presiden Mesir Hosni Mubarak contoh mutakhirnya. Tapi agaknya bukan yang terakhir, karena riwayat beberapa pemimpin tidak membikin jera mereka. Jelasnya, Mubarak tidak mengambil hikmah kejatuhan Presiden Soeharto dan Ferdinand Edralín Marcos.

Ringkasnya, pemimpin harus keluar dari “keegoan”. Narsisme harus berganti menjadi altruisme, yaitu pemimpin berkuasa bagi kepentingan orang lain. Bukan pribadi tapi umum. Salah satu kualitas altruisme adalah tanpa pamrih. Memberi tanpa meminta, berkorban tanpa imbalan.

Kiranya, pemimpin altruistis semakin langka di negeri kita. Bahkan, sistem politik sengaja membunuhnya. Sekarang tidak ada anak bangsa yang menjadi pemimpin tanpa jual beli. Kekuasaan diraih melalui politik transaksi dan politik uang. Hampir tak tersisa jabatan melalui pemilihan umum tanpa “investasi”, entah berbentuk barang ataupun jasa.

Akibatnya, korupsi menjadi penyakit penyelenggara negara. Seperti anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan gubernur/bupati/walikota yang menjabat melalui pemilihan umum.

Lainnya, penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaannya. Seperti bupati/walikota “menjual” formasi bagi calon pegawai negeri sipil berharga minimal Rp100 juta. Mereka melakukannya agar cepat mengembalikan modalnya yang jor-joran ketika pemilihan umum. Makanya, adalah bijak menimbang kembali usulan agar kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Kita harus menumbuhkembangkan kesadaran warga agar tidak memilih pemimpin yang narsistik. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki kinerja lebih produktif, suasana dan iklim lebih kondusif, komitmen lebih kuat, dan keputusan lebih cepat, tegas, tepat, adil, dan jujur.

Pemimpin harus mengambil peranan karena tangan mereka menentukan arah sejarah bangsa. Di tangan para pemimpin tersebut diputuskan hajat hidup seluruh penduduk.

Keputusan yang lebih cepat, tegas, tepat, adil, dan jujur untuk kepentingan umum bisa menyebabkan kehidupan kita menjadi lebih sehat. Sebaliknya, keputusan yang lebih lambat, ragu, salah, zalim, dan bohong untuk kepentingan pribadi disertai tindakan korup dan sempit justru menyebabkan kehidupan kita menjadi lebih sakit.

Para pemimpin di pemerintahan, mulai presiden/wakil presiden beserta menteri-menterinya, gubernur, bupati/walikota, camat, hingga kepala desa/lurah dan seluruh aparat birokrasinya hendaknya memprioritaskan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi, termasuk keluarga, kongsi, atau koalisi, dalam setiap keputusannya.

Semoga para pemimpin diberi kekuatan dan kesadaran betapa krusial tanggung jawab mereka. Mereka datang dan pergi tapi Indonesia hanya bergerak di tempat, sementara bangsa lain mengagumkan kemajuannya.

Kesalahan terbesar bangsa ini adalah enggan mempelajari masa lalu. Pembeda antara orang pintar dan orang bodoh: orang pintar setiap hari melakukan kesalahan yang baru tapi orang bodoh setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun melakukan kesalahan yang sama. Pemimpin yang narsistik tergolong orang bodoh!