imsitumeang

Archive for Januari, 2012|Monthly archive page

Mempercepat Pembangunan di Papua

In Uncategorized on f 31, 12 at 1:50 am

Papua (juga Papua Barat) merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang final. Dunia mengakuinya. Maka apapun yang terjadi di sana adalah masalah dalam negeri.

Mengatasi ketertinggalan Papua, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Perpres 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Pendekatan kesejahteraan yang layak didukung semua pihak agar Papua tidak bergejolak lagi, jika masyarakatnya sejahtera.

Persoalan Papua mencuat kembali setelah banyak gangguan keamanan diduga kelakuan kelompok separatis Papua. Gangguan yang meresahkan masyarakat, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua. Banyak pihak menilai masalah akhir-akhir ini akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta belum meratanya pembangunan hingga pelosok Papua.

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua menganggap bahwa gejolak di Papua akibat pemerintah pusat belum optimal memperhatikan orang asli Papua kendati terlaksana otonomi khusus (otsus). Jakarta diminta arif bijaksana menyelesaikan persoalan Papua. Pemerintah pusat belum menjadikan empat bidang sebagai prioritas pembangunan di Papua, yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur. Sehingga, orang asli Papua menyatakan ketidakpuasannya.

Presiden menjawab masalah Papua melalui perpres unit kerja yang timnya dipimpin mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pertahanan Nasional Bambang Darmono. Tim melakukan komunikasi konstruktif, juga mengevaluasi dana otsus Papua yang diduga banyak diselewengkan. Tahun 2012, dana otsus Papua dianggarkan Rp 3,83 triliun dan Papua Barat Rp 1,64 triliun. Tahun 2012 dialokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Rp 571,4 miliar dan Papua Barat Rp 428,6 miliar.

Kendati pembentukan Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) terlambat, unit kerja ini masih bisa menyelesaikan persoalan utama di Papua. Syaratnya, mengevaluasi keseluruhan impelementasi otsus berikut penyaluran dananya. Kita harus mendorong UKP4B bekerja cepat dan tuntas.

Esensi persoalan utama di Papua ialah dana otsus yang tidak sesuai dengan penggarisan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Implementasinya karut-marut. Dana otsus yang seharusnya menyejahterakan mayoritas orang asli Papua justru dinikmati oleh minoritas orang asli Papua. Mereka elite birokrasi dan politik. UKP4B harus mengevaluasi keseluruhan penyaluran dana otsus. Apa dan bagaimana penggunaannya.

Jika orang asli Papua diberdayakan dengan dana otsus, peri kehidupan mereka bisa membaik. Pemerintah pusat berhasil menyelesaikan persoalan Aceh, kebijakan serupa bisa terterapkan di Papua. Pemerintah pusat mau duduk bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan persoalan, seharusnya juga bisa mengundang Organisasi Papua Merdeka (OPM). UKP4B menjadi kepanjangan tangan Jakarta.

Unit kerja harus cerdas dan cermat menganalisis persoalan, menyiapkan birokrasi, serta memadukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Targetnya menyejahterakan masyarakat Papua sebagai bagian masyarakat Indonesia. Jakarta harus menanamkan pemahaman yang sama dengan pemerintah daerah dan menggalakkan penyosialisasiannya di masyarakat Papua.

Iklan

Mendesentralisasikan Penanganan Bencana Alam

In Uncategorized on f 30, 12 at 11:13 am

Banjir, bandang, kekeringan, longsor, puting beliung, dan laut pasang merupakan jenis bencana alam hidrometeorologi yang dominan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis bencana alam di Indonesia tahun 2011 berjumlah 1.598. Jumlah yang terbilang besar tetapi lebih kecil ketimbang tahun 2010 yang berjumlah 2.232.

Lambannya penanganan korban bencana alam banjir membuktikan lemahnya manajemen bencana alam oleh pemerintah pusat. Tapi menyalahkan pemerintah pusat juga tidak menyelesaikan persoalan. Mestinya, karena begitu sering terjadi bencana alam, semua pihak harus segera memikirkan metode penanganan yang efektif dan efisien. Misalnya, memperkuat peran lembaga tanggap darurat di daerah.

Penguatan peran ini penting karena geologis dan geografis Indonesia yang memang rawan bencana alam. Bahkan, bisa disimpulkan 83 persen wilayah Indonesia area yang rawan bencana alam. Di area bencana alam itu terentang Sabuk Api Vulkanik (Ring of Fire), yang bermula dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, berakhir ke Sulawesi.

Geologis dan geografis Indonesia yang di pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu Lempeng Australia, Asia, dan Pasifik, juga menyebabkan wilayah kita makin rawan gempa, longsor, termasuk tsunami. Belum lagi faktor hidrometeorologi yang menyebabkan Indonesia setiap saat harus menghadapi cuaca ekstrem akibat pertemuan dua musim, yaitu musim panas dan hujan.

Dengan area potensi bencana alam yang begitu luas, meletakkan tanggung jawab penanganan bencana alam hanya pada pemerintah pusat bukan pilihan tepat. Bahkan BNPB menekankannya. Seperti tercantum dalam Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, salah satu prinsip yang ditekankan adalah desentralisasi penanganan bencana alam.

Kendati desentralisasi, tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah pusat bisa berperan besar ketika luas wilayah yang berpotensi atau yang terkena bencana alam meliputi dua provinsi atau lebih. Batasan lain adalah bila intensitas bencana alam tidak tertangani pemerintah daerah bersangkutan.

Dengan batasan ini, bandang di Wasior sebetulnya tanggung jawab pemerintah lokal. Sebaliknya, tsunami di Banda Aceh, meski kerusakan besar hanya terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, penanggulangan bencana alam ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena magnitude kehancurannya begitu dahsyat.

Keuntungan desentralisasi penanganan bencana alam ini adalah tanggap darurat bisa lebih cepat dilakukan. Selain itu, karakteristik area bahaya dan lokasi bencana alam lebih dipahami oleh tim penanganan lokal.

Prinsip ini pula yang disepakati dalam konferensi pengurangan risiko bencana alam di Asia, yang berlangsung di Beijing tahun 2005. Sayangnya, prinsip ini tidak mudah diterapkan. Di Indonesia, faktor penyebabnya adalah kesenjangan sumberdaya, teknologi, dan informasi antara pusat dan daerah. Maka, tak aneh, ketika terjadi bencana alam di Wasior atau bencana di daerah-daerah lain, lembaga tanggap darurat lokal kelabakan.

Itu sebabnya, pemerintah pusat harus segera mengatasi kesenjangan tersebut. Penguatan potensi lembaga tanggap darurat lokal harus segera dilakukan. Lembaga ini bukan hanya bentukan pemerintah, tapi juga menghimpun semua potensi lokal yang bisa dikerahkan. Bila lembaga tanggap darurat lokal berperan baik, minimal penanganan awal terhadap korban bencana alam bisa dilakukan lebih baik.

Kemiskinan Menjadi Penyakit Kronis

In Uncategorized on f 5, 12 at 10:39 am

Memasuki tahun 2012 ada kabar menggembirakan, tapi juga kabar menyedihkan. Berita gembiranya pertumbuhan ekonomi 6,5 persen di tengah krisis dunia yang hebat tahun 2011, yang tidak jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 6,1 persen. Laju inflasi hanya 3,79 persen, jauh lebih rendah ketimbang tahun 2010 yang 6,96 persen.

Indonesia juga diberi apresiasi investment grade (layak investasi) oleh lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating, bulan Desember 2011. Penantian setelah selama 14 tahun. Indonesia terakhir kali mengecap investment grade dengan peringkat utang BBB- bulan Desember 1997.

Berita sedihnya, kinclongnya prestasi makroekonomi tidak signifikan menurunkan jumlah kemiskinan. Dalam kurun enam bulan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin cuma berkurang 130 ribu atau 0,13 persen, yaitu dari 30,02 juta orang miskin bulan Maret 2011 ke 29,89 juta orang miskin bulan September 2011. Jika tolok ukurannya berbeda, misalnya versi Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat besar, yakni sekitar 40 persen.

Merujuk data BPS, berkurang 0,13 persen tidak signifikan karena dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintah menargetkan orang miskin berkurang 1 persen tiap tahun. Penurunan jumlah orang miskin itu sungguh bukan prestasi yang layak dibanggakan pemerintah. Ya, penurunan angka kemiskinan yang jauh di bawah 1 persen saja, bagaimana mungkin itu bisa disebut prestasi gilang gemilang?

Kemiskinan menjadi penyakit kronis, karena bukan saja tak kunjung sembuh—hilang sirna secara absolut sesuai parameter yang disepakati, melainkan juga masalah kemiskinan ini tak menunjukkan perubahan berarti ke arah lebih baik. Kemiskinan terus saja menjadi realitas yang nyata mewarnai kehidupan kita sebagai bangsa.

Kenapa kemiskinan menjadi kronis dan sulit dikurangi, padahal wajah perekonomian versi VPS semakin cantik? Mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah gagal menurunkan jumlah kemiskinan? Bukankah selama ini pemerintah sudah menggulirkan sejumlah program yang ditujukan ke kelompok penduduk miskin?

Pertanyaan klasik, tetapi mau tidak mau up date kontemporer malah parah, yaitu semakin menajamnya jurang antara yang kaya dan miskin serta semakin menumpulnya kepekaan sosial. Bayangkan, di tengah kemiskinan kronis, elite (penguasa, politikus, pejabat, pengusaha) memamerkan mobil mewahnya yang berharga di atas Rp 1 miliar. Contohnya, Bentley Continental GT berharga Rp 7 miliar, Hummer H3 Rp 1,4 miliar, Mercedes-Benz seri GL Rp 1,9 miliar, Lexus sedan Rp 1,1 miliar, Velfire Rp 1,1 miliar.

Selama ini pemerintah memang sudah menggulirkan program yang secara ideal kental mengusung semangat untuk mengangkat mereka dari kubangan kemiskinan. Tetapi karena kurang dilandasi kesungguhan dan komitmen, program pemerintah tersebut relatif tak berdaya guna. Aneka program itu sedikit sekali berdampak signifikan mengikis masalah kemiskinan. Dalam perspektif ini laporan terakhir BPS mengenai kemiskinan ini harus dimaknai.

Kemiskinan kronis serta jurang kaya-miskin jelas amunisi yang hebat bagi pecahnya kerusuhan sosial. Kemiskinan itu antara lain dicerminkan oleh perlawanan rakyat untuk menguasai tanah. Perlawanan rakyat di beberapa lokasi akhir-akhir ini merupakan peringatan dini bom waktu di bawah permukaan. Rakyat mencuri sandal jepit, pisang, semangka, dan kakao merupakan bukti tersendiri perihal buruknya tingkat kesejahteraan.

Kebanyakan program penanggulangan kemiskinan sekadar pelipur lara bagi kaum papa, sekaligus memberi kesan kepada khalayak bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap mereka. Nah, cacat bawaan itu sungguh elementer: konsepsi aneka program pemerintah secara umum tidak memberdayakan kemampuan ekonomi kelompok sasaran. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah justru menafikan keinginan mengikis kemiskinan.

Selama ini pemerintah terkesan tutup mata dan telinga bahkan tidak mempedulikan dampak negatif kebijakan. Dalam konteks itu pemerintahan kita berwatak neolib—karena kelewat liberal sekaligus tidak menghiraukan rakyat kebanyakan, termasuk kaum papa. Kalau paradigma seperti itu tetap dianut, sampai kapan pun masalah kemiskinan di negeri kita tetap menjadi penyakit kronis. Karena itu, pemerintah jangan terpukau oleh cantiknya angka statistik makroekonomi.

Pecah Kongsi Pemimpin Daerah

In Uncategorized on f 3, 12 at 10:37 am

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto memiliki bertumpuk alasan mundur lantaran bosnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, emoh berbagi tugas dan wewenang. Dia kecewa berat lantaran Foke—panggilan akrab Fauzi—sama sekali tak memberinya kesempatan “manggung”—walau cuma sambutan festival lenong, apalagi menyelesaikan persoalan warga Ibukota. Foke “mengunci” posisinya.

Prijanto melayangkan surat pemundurannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditembuskan kepada Foke dan DPRD DKI Jakarta. Ia berniat mundur memasuki tahun kedua masa jabatannya tetapi tidak tersiar kabar fasilitasi atau mediasi DPRD DKI Jakarta dan gabungan partai politik pengusungnya guna mencari solusi agar keduanya bertahan. Mau tidak mau, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta harus menerima pemundurannya. Prijanto bertahan 4 tahun berpasangan dengan Fauzi.

Sebelumnya Diky Candra. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut menerima pemundurannya selaku Wakil Bupati Garut. Lebih singkat dari Prijanto, Diky hanya bertahan 2 tahun 8 bulan berpasangan dengan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Mediasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jawa Barat tidak menyurutkan niatnya. Diky merasa tidak optimal. Penyeberangan Aceng ke Partai Golkar awal tahun 2011 hanya alasan berikutnya. Mereka adalah pasangan jalur perorangan.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak jelas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan, Undang-Undang tidak bisa menyanksi. Wakil bisa berperan jika atasan berbaik hati, membagi pekerjaan. Alhasil, wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota tak ubahnya ban serep. Tanpa fungsi maka jabatan tersebut hanya tempelan.

UU hanya menyebutkan tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Ia memerintah setelah kepala daerahnya wafat atau terpaksa lengser, misalnya terlibat perkara pidana. Aturan yang tidak rigid, karena tidak semua kepala daerah mau “dibantu” wakilnya—barangkali karena persaingan atau perbedaan kepentingan partai politik pengusung keduanya.

Pembagian peran tersebut yang, sekali lagi, menjadi alasan Prijanto. Walau, melihat pemilihan waktunya, kita menduganya tidak jauh-jauh dari persiapan menuju B-1 atau Jakarta Satu. Pemilihan gubernur DKI Jakarta memang dijadwalkan pertengahan tahun depan tetapi purnawirawan jenderal bintang dua itu telah mendaftar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon gubernur.

Pecah kongsi menjadi rapor buruk keduanya. Prijanto kurang bertanggung jawab, karena ia sepaket dengan Foke yang dipilih langsung konstituennya. Masa jabatan pasangan ini hingga bulan Oktober tahun depan. Mereka kudu kompak. Rapor buruk terlebih bagi Foke yang berambisi maju ke periode kedua. Ia gagal bekerjasama dengan wakilnya selama empat tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemerintah harus merevisi UU. Apalagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melansir dari 244 pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (pemilukada) tahun 2010 dan 67 pemilukada tahun 2011, sekitar 94 persen pasangan pemenang pecah kongsi di masa jabatannya. Hanya 6 persen yang solid sejak awal hingga akhir periode. Alasannya mirip: mereka gagal bekerjasama.

Jika demikian, sebaiknya pemilihan kepala daerah cukup untuk gubernur, bupati, dan walikota, sonder wakilnya. Wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih yang memilih pembantunya dari pejabat karir setempat. Jika pola pemilihannya ini maka DPRD kabupaten/kota yang memilih dengan merujuk pertimbangan gubernur (bagi kabupaten/kota) atau DPRD provinsi yang memilih dengan merujuk pertimbangan Mendagri (bagi provinsi).

Buat apa posisi wakil kepala daerah yang seharusnya bisa harmonis dengan kepala daerah tetapi tidak jelas tugas dan wewenangnya. Toh fungsinya bisa dilakukan sekretaris daerah, walau dengan sejumlah keterbatasan politik. Deputi juga membantu kepala daerah. Daerah otonom dapat memiliki lebih satu deputi mempertimbangkan beban kepala daerah, kompleksitas masalah, dan kemampuan anggarannya.

Revisi UU Pemeritahan Daerah yang segera dibahas bersama tak usah ragu memakai pola pemilihan ini. Sejumlah kota besar, seperti London dan New York, menerapkannya. Selain mengoptimalkan posisi pembantu kepala daerah, pola pemilihan tersebut memperkecil resiko perceraian yang berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Rakyat pun dirugikan, selain kerap menonton relasi tak elok: pemimpin daerah gontok-gontokan demi kekuasaan semata.

Tahun 2012 Tahun Kegaduhan

In Uncategorized on f 3, 12 at 4:23 am

Memasuki tahun 2012 kita memiliki banyak tanda tanya, salah satunya bagaimana percaturan politik di Indonesia. Kita berharap percaturan politik lebih bermartabat dan condong ke kepentingan rakyat. Tahun lalu hanya riuh di tataran elite.

Di tahun yang baru, kita juga berharap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, tidak sekadar bagus. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki kemampuan bertahan dan menghindari dampak krisis Eropa sekaligus menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Sesungguhnya kendati tahun 2011 berlalu dan menapaki tahun 2012, kita menggantung banyak asa. Namun, kita mesti bersiap untuk memendam kecewa. Harapan demi harapan tersebut bakal sulit terwujud. Maka kegaduhan menghantui tahun 2012.

Isyarat akan terjadi hiruk pikuk justru menguat. Susilo Bambang Yudhoyono memperkirakan tahun 2012 bisa menjelma sebagai pentas kegaduhan. Pengamat setali tiga uang. Mereka kompak bersuara suhu memanas satu tahun ke depan.

Korupsi dan kolusi di lingkungan pemerintahan tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) makin meraja lela. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah masih sekitar terserapnya anggaran pendapat belanja negara (APBN)/anggaran pendapat belanja daerah (APBD). Proficiat buat Yudhoyono dan Budiyono karena invesment grade bagus. Tapi apakah rakyat merata menikmatinya?

Tahun 2012 ibarat pusaran persoalan, moment menyatunya seabrek masalah besar yang tak terselesaikan tahun lalu dan start kompetisinya di tahun 2013. Kasus hukum beraroma politik dan ekonomi, seperti skandal Bank Century, mafia pajak, dan dugaan korupsi dan kolusi di sejumlah kementerian, menjadi sumber kegaduhan.

Kasus-kasus yang menyeret elite dan partai politik memicu drama saling sandera diikuti saling barter sebagai lakon utama, baik koalisi maupun oposisi. Tercipta “koalisi baru”. Barter politik berbarengan dengan barter ekonomi, atau barter lain sebagai upaya untuk menumpuk modal menjelang tahun 2014.

Belum lagi persoalan urgen lainnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah, RUU Keistimewaan Yogyakarta, atau isu revisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) seperti parliamentary threshold yang menggantung dan wajib tuntas tahun ini. Partai politik bertarung habis-habisan agar sistem pemilu yang disepakati menguntungkan mereka.

Rivalitas kian sengit sebab tahun 2012 merupakan arena pemanasan menjelang laga sesungguhnya, pemilu tahun 2014. Energi partai politik bakal tersedot untuk beauty contest mempromosikan sosok ketua umumnya sebagai kandidat calon RI-1.

Begitu pula anggota Dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang selama ini lebih sibuk mengurusi kepentingannya makin rajin mengumpulkan modal, memoles citra, dan mematut diri agar tetap bercokol di Senayan.

Jelas, kian teralihkan perhatian elite demi memuaskan syahwat diri dan kelompoknya, rakyat yang lama terpinggirkan kian terabaikan. Saluran aspirasi yang tersumbat benar-benar mampat. Tahun 2012, elite mengabaikan tujuan menyejahterakan rakyat.

Setiap pergantian tahun sejatinya peluang atau kesempatan menuju perbaikan. Namun, elite selalu gagal menghadirkan perubahan karena mereka kadung terjebak pola saling sandera dan saling barter di bidang politik dan ekonomi, juga hukum. Jika semua elite memuaskan nafsu birahi diri dan kelompoknya, mengabaikan kepentingan bangsanya, bagaimana percaturan politik dan pertumbuhan ekonomi? Kegaduhan demi kegaduhan menjadi niscaya. Ironis!