imsitumeang

Setelah APBD DKI Jakarta Disahkan

In Uncategorized on f 30, 17 at 8:11 am

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rp 77.117.365.231.898,- dihadapan pimpinan/anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengetok palunya.

Setelah Raperda APBD DKI Jakarta disetujui menjadi Perda APBD DKI Jakarta maka Gubernur DKI Jakarta menintindaklanjutinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Diharapkan, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno selama lima tahun ke depan memperhatikan penggunaan anggaran, termasuk aspirasi yang disuarakan DPRD DKI Jakarta.

Rapat paripurna pengesahan Raperda APBD DKI Jakarta menjadi Perda APBD DKI Jakarta adalah buah kerja keras dan kerja cerdas antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila kedua pihak tidak bekerja sama, pengesahan bisa tertunda. Harus juga diapresiasi masukan warga sebagai manfaat transparansi.

Saat penyampaian Raperda APBD DKI Jakarta, Anies menyampaikan total RAPBD Rp 77.117.365.231.898,-. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta diselesaikan dua hari sebelumnya (Selasa, 28/11/2017). Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati penghapusan atau pengurangan anggaran sejumlah program. Pembahasan RAPBD DKI Jakarta ditetapkan dari Rp 77,110 triliun ke Rp 77,117 triliun setelah beberapa pos dievaluasi karena dinilai tidak wajar, termasuk anggaran renovasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta dan anggaran kunjungan kerja pimpinan/anggota Dewan.

Nilai RAPBD setelah pembahasan mengalami kenaikan Rp 6,5 miliar. Tahun lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 menjadi Perda APBD DKI Jakarta berjumlah Rp 70.191.958.203.554,-.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengevaluasi APBD DKI Jakarta tersebut. Mata anggaran yang dievaluasi adalah biaya rapat DPRD DKI Jakarta. Selain itu, biaya perjalanan dinas pimpinan/anggota Dewan dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemendagri meminta anggaran itu dirasionalkan, karena peningkatannya relatif signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Kemdagri juga mengevaluasi bantuan keuangan untuk partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. Dana bantuan itu dianggarkan Rp 17,7 miliar. Kemdagri mencoret dana bantuan Rp 4.000 per suara (dalam APBD-Perubahan 2017) dan merekomendasikan jumlahnya ke angka lama, yakni Rp 410 per suara (dalam APBD 2017). Kemendagri beralasan, dana partai belum dilandasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyatakan kenaikan dana bantuan.

Kemudian, Kemendagri mengevaluasi anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana Rp 28 miliar untuk TGUPP dalam APBD DKI Jakarta untuk menunjang kinerja 74 tim yang membantu Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan ke dalam dana operasional gubernur, bukan menggunakan pos khusus. Jadi, menggunakan jatah gubernur. Selain itu, anggaran TGUPP disesuaikan kebutuhan.

Kemdagri mengevaluasi anggaran TGUPP dimasukkan ke dalam dana operasional gubernur karena TGUPP bertugas untuk membantu gubernur. Apabila tidak satu tim, dana TGUPP bisa dimasukkan ke dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing sesuai kebutuhannya. Contohnya, kalau membutuhkan ahli tata kota, ditumpangkan ke Dinas Tata Kota. Jadi, ke dalam kegiatan. Untuk isu ini, Anies-Sandi sebaiknya mengikuti.

Kemendagri merampungkan evaluasianya dan hasil evaluasi itu dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengeluarkan surat keputusan (SK) yang berisi rekomendasi Kemendagri terhadap APBD DKI Jakarta tahun 2018.

Hebatnya, setelah disahkan, APBD DKI Jakarta ramai diisukan media, terutama media sosial. Padahal, anggaran itu ditetapkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya, seperti dana bantuan keuangan untuk partai. Saat itu, dana bantuan dari Rp 1,8 miliar ke Rp 17,7 miliar yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat, tanggal terakhir pemerintahan sebelum Anies-Sandi bertugas. Keputusan gubernur itu dalam pos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Rincian dalam APBD-Perubahan 2017 itu terbaca di laman apbd.jakarta.go.id. Misalnya, DPW Partai Nasdem menerima Rp 824.468.000,-, DPW Partai Kebangkitan Bangsa Rp 1.040.636.000,-, DPW Partai Keadilan Sejahtera Rp 1.697.600.000,-, DPW PDI-P Rp 4.927.372.000,-, DPD Partai Golkar Rp 1.504.884.000,-, DPD Partai Gerindra Rp 2.369.888.000,-, DPD Partai Demokrat Rp 1.443.716.000,-, DPW Partai Amanat Nasional Rp 691.136.000,-, DPW Partai Persatuan Pembangunan Rp 1.808.896.000,-, dan DPD Partai Hanura Rp 1.428.028.000,-.

Dua hari seusai meneken Perda APBD-Perubahan 2017 sebagai hasil pembahasan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masa jabatan Djarot selaku Gubernur DKI Jakarta pun berakhir. Djarot tidak sempat membuat aturan turunan perda yang ditandatanganinya.

Gubernur berikutnya terpaksa meneken aturan turunan tersebut. Tanggal 27 Oktober 2017, Anies menandatangani keputusan gubernur (kepgub) yang berisi rincian bantuan keuangan untuk partai. Kepgub yang diteken Anies mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Kepgub tersebut, yakni Keputusan Gubernur Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain, dan Pemerintah, serta Partai Politik pada Perubahan APBD 2017.

Jelas, Anies-Sandi tidak berinisiatif menaikkan dana bantuan itu. Anies memerintahkan jajarannya untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya.

Karena revisi Kemdagri, Anies menyurati DPRD DKI Jakarta untuk merevisi bantuan keuangan. Acuannya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dana bantuan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Sumarsono memastikan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 belum diteken Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, seharusnya Anies-Sandi menunggu revisi.

Aneh jika Kemdagri mempertanyakan alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan dana bantuan itu. Berarti, pusat tidak mengetahui kebijakan DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Juga aneh jika pusat mempertanyakan jumlah dana bantuan yang melebihi angka yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 itu, dana bantuan untuk partasi di tingkat nasional hanya naik dari Rp 108 ke Rp 1.000 per suara. Sementara, untuk dana bantuan partai di tingkat provinsi menjadi Rp 1.500 per suara, dan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi Rp 2.000 per suara. Sedangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan menjadi Rp 4.000 per suara.

Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta mengajukan dana bantuan Rp 1.200 per suara dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2018. Kemudian, pimpinan/anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meminta ditambah dalam forum rapat Banggar DPRD Jakarta bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan penambahan tersebut karena keputusan tingkat nasional bahwa dana bantuan dinaikkan. Lagipula, penambahan biaya untuk partai itu karena kemampuan keuangan DKI Jakarta yang memadai.

Rapat paripurna sempat dihujani interupsi sejumlah fraksi. Meski begitu, perbedaan pendapat mesti diapresiasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: