imsitumeang

Archive for Mei, 2017|Monthly archive page

Ahok Bukan Fenomena

In Uncategorized on f 30, 17 at 3:15 am

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus gubernur nonaktif DKI Jakarta mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) segera memberhentikan Ahok setelah pimpinan DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian itu dalam rapat paripurna.

Selanjutnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta menyampaikan keputusan rapat paripurna pemberhentikan itu kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Kemdagri menyampaikan keputusan DPRD DKI Jakarta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Keputusan DPRD DKI Jakarta mendasari penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian tetap Ahok. Keppres juga menjadi rujukan pengangkatan Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif menggantikan Basuki. Jabatan wakil gubernur yang kosong ditinggalkan Djarot tidak akan diisi lantaran sisa masa jabatan kurang 18 bulan. Pengaturannya dalam Pasal 65 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengunduran diri Ahok dilakukan sehari pascakeputusannya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun perkara penodaan agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok urung mengajukan banding. Sebagai gubernur nonaktif, Ahok juga mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Mendagri.

Alasan pengunduran diri Ahok kuat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya Pasal 79 menyebutkan, pemberhentian kepala daerah diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian, diusulkan pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Status Ahok sebagai gubernur nonaktif DKI Jakarta setelah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto tanggal 9 Mei 2017 memvonisnya bersalah dengan pidana dua tahun penjara disertai penahanan. Ahok sempat menyatakan banding, tetapi belakangan urung dan kini ia ditahan di Mako Brimob Kelapa dua Depok setelah sempat mampir di Cipinang. Ia menjadi tahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kita mengapresiasi majelis hakim yang tanpa tekanan, intervensi, dan campur tangan kendati Ahok patut dihukum lebih tiga tahun penjara karena posisinya sebagai pejabat publik ibukota negara. Independensi hakim memang menjamin terwujudnya keadilan. Tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan. Prinsip itu berlaku di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Majelis hakim mampu membuktikan mereka tidak diintimidasi dalam bentuk apa pun. Dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim membuang kekhawatiran para pendukung Ahok (Ahoker). Dalam sidang tanggal 9 Mei 2017, majelis hakim mengagendakan pembacaan vonis.

Mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran kembali digelar. Aksi itu bernama 55, mengacu ke waktu pelaksanaannya 5 Mei (5/5) yang diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal kepada terdakwa Ahok.

Konstitusi kita melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi dengan tertib dan damai tanpa melanggar koridor hukum. Pengerahan massa besar-besaran untuk menuntut majelis hakim bukan sekadar penyampaian aspirasi melainkan juga pengungkapan pikiran dan perasaan umat Islam.

Sejumlah kalangan juga mengemukakan pikiran, perasaan, dan aspirasi yang mirip. Mereka menilai aksi besar-besaran tersebut bukan tekanan, intervensi, dan campur tangan terhadap independensi majelis hakim. Toh cukup banyak keputusan majelis hakim terdahulu yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi dalam menyelesaian perkara yang sama.

Alasan saksi yang meringankan Ahok bahwa dia tidak melakukan penodaan karena tidak menginjak, merobek, atau meludahi Al Quran bisa dimentahkan oleh yurisprudensi untuk kasus serupa yang berkekuatan hukum tetap. Seperti kasus Rusgiani, seorang ibu rumah tangga di Bali yang dihukum penjara 14 bulan setelah menghina agama Hindu dengan menyatakan Canang (tempat sesaji upacara agama Hindu) itu jijik dan kotor. Sebab menurut keyakinannya yaitu agama Kristen, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Kendati Rusgiani mengaku pernyataan itu spontan di hadapan tiga orang temannya tanpa bermaksud untuk menghina, dia tetap dihukum penjara 14 bulan.

Begitupun kasus Arswendo Atmowiloto tahun 1991 di DKI Jakarta yang dipidana penjara 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menghina Islam dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW di bawah Soeharto, kasus Alexander Aan tahun 2012 di Sumatera Barat yang dipidana Pengadilan Negeri Padang karena membuat tulisan dan gambar yang menghina Nabi Muhammad SAW. Untuk kasus yang sama sebelumnya, keputusan majelis hakim terhadap kasus yang sedang diperkarakan tidak harus sama dengan kasus sebelumnya tetapi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Bahkan, karena keputusan kepolisian dan kejaksaan yang tidak menahan Ahok, Permadi yang pernah ditangkap dan dipenjara tahun 1994 gara-gara menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diktator, menuntut agar Ahok ditahan. Ahok seharusnya ditahan seperti dialami Arswendo, Lia Eden, Rusgiani, dan Ahmad Musadeq. Pengalaman Permadi, majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis Permadi dengan hukuman tujuh bulan penjara.

Kasus-kasus ini menjadi yurisprudensi dalam kasus penistaan agama, termasuk kasus Ahok, sehingga tidak mungkin majelis hakim kesulitan membuat keputusan. Cukup mempelajari putusan majelis hakim terdahulu. Putusan-putusan majelis hakim terdahulu itu mempunyai kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum untuk diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Ahok. Bukan karena mob justice.

Kita berterimakasih, majelis hakim tidak terpengaruh intervensi dalam bentuk apa pun yang ingin memengaruhi independensi mereka. Majelis hakim tidak tertipu air mata Ahok yang membacakan nota keberatan dalam persidangan. Targetnya: menutupi tingkah angkara murka dan meraih simpati publik. Namun, mukmin yang cerdas tak terkecoh air mata buaya Ahok yang hanya menipu (alkhida’) dan tadhlil (menggiring opini sesat).

Kita mengapresiasi sikap Mahkammah Agung (MA) yang menemui perwakilan pengunjuk rasa, bahwa MA menjamin vonis tanpa intervensi. MA pun menjamin putusan majelis hakim berdasarkan fakta dalam persidangan sebagai pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Posisi independen seperti itu benar-benar ditempuh majelis hakim.

Kita mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati vonis. Ahoker jangan membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya menyebut para penuntut Ahok sebagai anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan, dan kaum intoleran. Mereka ingin menyelesaikan perkara Ahok dengan pendekatan hukum yang adil. Bukan mob justice dengan tekanan dan paksaan massa besar-besaran.

Umat Islam hanya memperkarakan satu orang yang kebetulan berlatar minoritas, yaitu kristen dan Cina. Dan, tidak bermaksud untuk mencampakkan negeri ini dari peradaban, karena tindakan penodaan tersebut fatal dalam alam demokrasi.

Putusan pengadilan harus dihormati, begitu prinsip dalam negara hukum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus dianggap benar. Saat bersamaan, hak Ahok mencari kebenaran dan keadilan substantif yang juga harus dihormati. Tetapi, kita bersyukur Ahok urung mengajukan banding. Jika tidak, Ahoker bisa semakin awur-awuran.

Karena begitu banyak yurisprudensi, kita jangan terkejut atas vonis ultra petita yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahok hukuman percobaan. Kita justru terkejut atas tuntutan jaksa yang dibawah rasa keadilan. Kita pun jangan terkejut karena majelis hakim memerintahkan penahanan Ahok. Kita justru terheran-heran kok Ahok tidak ditahan selama menjadi tersangka maupun terdakwa kendati yang bersangkutan kooperatif.

Hakim berpendapat lain. Hakim beralasan, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentu saja berdasarkan keyakinannya yang didukung minimal dua alat bukti yang sah. Toh, hukum masih memberi ruang bagi terdakwa mencari kebenaran dan keadilan di tingkat banding hingga kasasi.

Jadi, Ahoker jangan terkejut sampai mulut ternganga dan mata terbelalak, putusan majelis hakim tetap harus dihormati. Silakan penyidik atau penuntut umum atau hakim mengajukan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan seperti tersangka/terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Ahok memang mengajukan permohonan penangguhan penahanannya. Beramai-ramai Ahoker mengumpulkan kartu tanda penduduk sebagai jaminan. Bahkan, Djarot selaku Plt Gubernur DKI Jakarta ikut menjadi panjamin. Namun, disetujui atau ditolak permohonan penangguhan penahanan Ahok itu tergantung pertimbangan majelis hakim di tingkat banding. Kita berharap agar majelis hakim yang dibentuk nanti bisa membantu Ahok untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Ahok bukan fenomena, para Ahoker saja yang menyebutnya fenomena. Mayoritas warga Jakarta tidak mencatat prestasi Ahok. Wajar saja ia kalah. Cuma segelintir pencintanya yang mengirim papan bunga ke Balai Kota. Mayoritas warga Jakarta malah curiga papan bunga itu kiriman perusahaan pengembang yang akan kehilangan triliunan rupiah setelah kekalahan Ahok. Cuma segelintir Ahoker yang berbondong-bondong ke Rumah Tahanan Cipinang ketika Ahok ditahan di sana. Dan, cuma segelintir Ahoker di beberapa kota yang menyalakan lilin di malam hari. Kita mengingatkan para pendukung Ahok untuk tetap menghormati putusan pengadilan sebagaimana Ahok mematuhi hukum.

Babak berikutnya, sejumlah kasus korupsi diduga kuat dilakukan Ahok sebagai aktor utamanya. Terhadap dugaan korupsi itu, yang bersangkutan harus segera diadili. Sejak tanggal 14 November 2014, setelah Ahok diumumkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, dia melakukan banyak tindakan kontroversial. Bukan hanya penodaan agama yang divonis, tetapi juga indikasi korupsi Ahok harus diusut. Di samping itu, tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Tidak terlalu mengada-ada jika kita menyebut Ahok sebagai aktor utama oligarki penguasa-pengusaha. Mengapa? Sebab Ahok beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya seperti memberi lahan gusuran atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta. Hanya kurang tiga tahun sebagai gubernur, beberapa proyek infrastruktur dibiayai tanpa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi melalui skema non-budgeter.

Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur yang dibiayai tanpa dana APBD sangat tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak auditabel seperti kasus penggusuran warga Kalijodo, penggunaan dana kompensasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, penggunaan dana kompensasi proyek jembatan susun Semanggi, pengembangan Taman BMW, pembelian lahan di Cengkareng Barat, pembelian lahan RS Sumber Waras, dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sejumlah kebijakan Ahok amat gawat!

Media massa tertentu, juga kelakuan Ahoker di media sosial, terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Membangun citra Ahok sehingga sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang bersih, jujur, berani, dan profesional.

Jangan menitipkan mimpi dan angan kepada Ahok seorang. Berlebihan jika Ahoker merasa patah arang, kehilangan asa, bahkan takut menatap masa depan keberagaman. Pergantian pemimpin daerah dengan segala dinamikanya, termasuk proses hukum terhadap Ahok serta aksi massa besar-besaran yang menyertainya, sangat wajar. Aksi simpati buat Ahok hanya sia-sia belaka, bukan ikhtiar merawat Indonesia.

Iklan