imsitumeang

Archive for Juli, 2010|Monthly archive page

Ledakan Tabung Gas yang Tak Berakhir

In Uncategorized on f 28, 10 at 10:03 am

LEDAKAN tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram masih menu media massa kita saban hari. Mirip bom yang diledakkan jaringan teroris, ledakannya sambung-menyambung. Korban pun berjatuhan, entah yang meninggal dunia atau luka-luka bakar.

Tidak hanya nyawa yang melayang, harta juga terbakar. Yang tersisa hanya isak tangis dan derita rakyat. Sungguh sangat memprihatinkan dan memilukan. Mengapa?

Karena, yang menjadi korban ledakan gas adalah rakyat kelas bawah. Mereka adalah sasaran program konversi dari minyak tanah ke gas sejak tahun 2007. Selama tiga tahun terakhir, didistribusikan sekitar 45 juta tabung gas di tengah masyarakat sebagai paket perdana (tabung, kompor, dan aksesori lainnya). Di antaranya, 9 juta tabung gas tidak memenuhi standar.

Menanggulangi insiden demi insiden itu, Pemerintah mengerahkan kementerian dan lembaga yang terkait untuk bersinergi dalam sebuah tim guna menyelesaikan dan mencegahnya semakin meluas. Kementerian dan lembaga yang dikoordinir Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator nasional itu terdiri atas Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yang menyediakan dan mendistribusikan elpiji serta meneliti dan mengembangkan teknologi yang kompak dan aman dalam pemanfaatan elpiji seagai bahan bakar rumah tangga; Kementerian Perindustrian yang mengawasi produk pendukung program seperti tabung, kompor, selang, katup, dan regulator yang bersama PT Pertamina (Persero) mengontrol kualitasnya, terutama perangkat paket perdana.

Kemudian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengawai produk tabung elpiji (bejana tekan); Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyosialisasikan penggunaan elpiji; Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengawasi perilaku pidana atau kriminal dalam pemanfaatan elpiji; Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang merumuskan dan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI); pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota yang menyosialisasikan penggunaan elpiji di daerah-daerah; dan PT Pertaminan (Persero) yang bersama Kementerian Perindustrian mengontrol kualitas, terutama perangkat paket perdana saat pengadaan.

Meski mengerahkan segerbong instansi, belum ada tanda-tanda ledakan tabung gas akan berakhir. Padahal, insiden demi insiden dibicarakan, baik di rapat kabinet yang dipimpin Presiden maupun di rapat menteri-menteri terkait. Tetapi, masalahnya tak jua tuntas. Yang ditunggu rakyat adalah keamanan dan kenyamanan menggunakan elpiji tapi justru tidak bisa dijamin Pemerintah.

Rapat tetap saja digelar, tetapi kesimpulannya hanya di atas meja. Rakyat semakin gelisah dan bertanya, “Hari ini, giliran siapa dijemput maut?” Sungguh mengkhawatirkan!

Kita berkesimpulan, Pemerintah terlalu lamban dan bodoh merespon masalah wong alit alias kaum papa, hanya gesit jika menyangkut masalah wong elite alias kaum kaya. Nyawa rakyat kecil seolah-olah amat murah. Puluhan orang meninggal dunia, puluhan lainnya luka-luka bakar dan mengerang di rumah-rumah sakit.

Masih kurangkah semua itu? Haruskah mereka meniru ibu Rido Januar (usia 4 tahun), Susi Hariyani, yang mengadu ke Istana Negara dari kampungnya di Bojonegoro, agar Presiden (Pemerintah) memerhatikan (mengobati) anaknya? Luka bakar membekasi seluruh wajah, tangan, dan kaki rido setelah ibunya jetrekin kompor tabung gas, yang meledak saat jetrekan keempat. Kini Rido harus berbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani operasi plastik?

Bagaimana korban ledakan tabung gas lainnya? Pemerintah membutuhkan berapa korban lagi untuk teryakini agar segera bertindak? Nasib rakyat kecil yang tragis, karena kegagalan program konversi!

Ternyata, Pemerintah lebih mementingkan penyelamatan dana subsidi minyak tanah ketimbang nyawa rakyatnya. Pemerintah hanya mengejar target pengurangan subsidi hingga Rp 40 triliun akhir tahun 2010 ini. Mengapa Pemerintah pelit untuk menyelamatkan nyawa dan harta rakyat kecil?

Padahal, tidak sulit jika Pemerintah menarik tabung-tabung gas yang tidak ber-SNI, lalu menggantinya. Tidak sampai Rp 1 triliun dana yang dikeluarkan untuk pengadaan tabung gas yang baru. Dana itu bisa dialokasikan dari penghematan subsidi yang hingga bulan Juni mencapai Rp30 triliun.

Kita juga bertanya-tanya mengapa banyak vendor yang terlibat program konversi? Bayangkan saja, ada 74 vendor tabung gas elpiji 3 kg, 32 vendor kompor, 15 vendor selang, 15 vendor katup, dan 13 vendor regulator. Bagaimana mengawasinya sejak diproduksi hingga didistribusikan?

Bangsa kita ini gemar mengatasi masalah dengan membentuk tim antarkementerian dan lembaga. Tim yang hanya rapat tanpa hasil. Belum lagi, Pemerintah mengaku belum menetapkan mekanisme kerja antarkementerian dan lembaga yang bertanggung jawab. Padahal, dari satu ledakan ke ledakan yang lain tidak bisa diselesaikan hanya lewat rapat yang berhari-hari, tapi aksi yang berani oleh pemimpin yang tegas dan cepat bertindak. Jumlah korban bukan hanya angka!

Iklan

Ledakan Tabung Gas yang Meneror

In Uncategorized on f 2, 10 at 10:19 am

LEDAKAN tabung gas meneror akhir-akhir ini. Alih-alih membawa kemaslahatan, tabung gas menjadi sumber bencana dan kematian. Ledakan demi ledakan tabung gas terjadi di tengah-tengah kita.

Dari waktu ke waktu, insiden terjadi terus menerus. Tak hanya menghancurkan harta benda, korban jiwa raga pun bertambah.

Sejak program konversi minyak tanah digulirkan Pemerintah tahun 2007, dari tahun ke tahun bertambah jumlah insiden dan korban ledakan gas. Tahun 2008, 2 orang tewas, 27 orang luka-luka, dan 19 rumah rusak dan terbakar. Tahun 2009, korban bertambah menjadi 12 jiwa. Tahun 2010, tepatnya medio tahun, terjadi 19 ledakan tabung gas dan jumlah korban juga bertambah, 15 orang tewas, 39 orang luka-luka, dan 55 rumah rusak dan terbakar.

Ledakan demi ledakan itu membuktikan betapa terjadi pembiaran oleh Pemerintah, tanpa diantisipasi. Padahal, puluhan juta tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg didistribusikan dan disosialisasikan. Produksi yang cacat dan keamanan yang rendah, pengoplosan dan pemalsuan, serta sebab-sebab lainnya dibiarkan terjadi. Jelas, rumah tangga kita terancam bahaya.

Ironisnya, semua ledakan direspons dengan sikap business as usual oleh Pemerintah atau menganggap semuanya biasa-biasa saja, tak ada yang menggelisahkan (urgency of crisis). Sungguh banyak warga yang menjadi korban, tapi tidak menggerakkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat berupa pencegahan dan penindakan.

Justru menonjol ialah saling lempar tanggung jawab di antara kementerian/lembaga dan petinggi Pemerintah. Tidak diperjelas siapa pihak yang bertanggung jawab.

Kalau pembiaran diteruskan, hanya persoalan waktu saja kita akan menyaksikan ledakan demi ledakan tabung gas berpindah dari satu rumah ke rumah lain, dari satu daerah ke daerah lain. Korban jiwa dan kerugian harta benda pun menjadi keniscayaan.

Berapa korban jiwa lagi yang bisa menggerakkan Pemerintah untuk cepat mencegah dan menindaknya?

Ledakan demi ledakan tabung gas adalah kelalaian Pemerintah. Karenanya, semestinya Pemerintah bertanggung jawab. Caranya, menyantuni korban, mengganti kerugian, dan mengongkosi pengobatan korban.

Pemerintah jangan memanfaatkan posisi konsumen yang lemah. Saatnya posisi konsumen dikuatkan. Class action atas kebijakan Pemerintah yang tidak propublik harus diajukan. Dijadikan budaya.

Class action bertujuan untuk menggugat Pemerintah yang membiarkan insiden-insiden yang merugikan konsumen sebagai warganegara.

Elite-elite Berjiwa Kerdil

In Uncategorized on f 2, 10 at 9:37 am

PANGGUNG perpolitikan kita sangat diramaikan elite yang memburu mahkota kekuasaan di segala jenjang jabatan publik. Bahkan, tanpa malu, mereka tidak lagi mendemosikan atau mendegradasikan dirinya asalkan bisa bertahta di singgasana.

Bayangkan saja, ada elite yang menjadi menteri, eh mau juga turun jabatan menjadi walikota. Ada yang menjadi calon wakil presiden tapi gagal, oke saja menerima pinangan untuk menjadi calon gubernur.

Malahan, ada walikota yang menjabat dua periode alias 10 tahun, tanpa malu mencalonkan diri menjadi wakil walikota untuk periode berikutnya.

Fenomena haus jabatan publik juga terjadi ketika mereka mendaftarkan diri menjadi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi menolak mundur permanen dari jabatan publik yang didudukinya kini.

Semuanya dilakukan dengan berlindung kepada undang-undang.

Bukankah undang-undang tidak melarang mantan walikota mencalonkan diri menjadi wakil walikota, mantan calon wakil presiden menjadi calon gubernur? Undang-undang memang tidak mengatur perihal jiwa kerdil semacam ini.

Kasus yang terbaru ialah Andi Nurpati, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kepincut menjadi pengurus pusat Partai Demokrat. Padahal, ia masih di KPU. Anggota KPU adalah seorang wasit, tapi ia ingin juga menjadi pemain.

Undang-undang melarangnya, tetapi setelah dikecam habis-habisan Andi Nurpati pun mengundurkan diri. Tanpa merasa bersalah.

Semuanya membuktikan tiga fakta. Kesatu, cenderung jabatan publik di level nasional maupun lokal diperebutkan elite yang itu-itu saja. Sedikit banyak menandakan kemacetan sirkulasi elite.

Kedua, celakanya, karena bukan hanya kemacetan sirkulasi elite yang terjadi di negeri ini, melainkan juga kekerdilan jiwa. Hanya orang-orang yang berjiwa kerdil yang sengaja tanpa malu mendemosikan atau mendegradasikan dirinya.

Ketiga, juga membuktikan elite yang hidupnya bergantung dan menyusu ke negara. Dengan menjadi pejabat publik, segala kebutuhan hidupnya–dari mobil, rumah, ke ajudan–ditanggung oleh negara.

Ada orang sejak zaman Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, hingga Pak Susilo sebagai presiden, terus-menerus tiada terputus hidupnya bergantung dan menyusu ke negara.

Tetapi, semua tingkah lakunya berbungkus alasan yang amat bijak, yaitu masih ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Padahal, tidak lebih agar ia tetap bisa bertahta di singgasana.