imsitumeang

Archive for Agustus, 2009|Monthly archive page

Kandang Teroris

In Uncategorized on f 5, 09 at 1:09 am

Suka atau benci, Indonesia adalah kandang teroris. Negeri yang luas, pengamanan yang lembek, dan rakyat yang miskin tapi bermental kompromistis adalah syarat tumbuh suburnya aktivis terorisme.

Setelah ‘universitas terorisme’ di Afghanistan hancur lebur, banyak anggota jaringan—sebagian muridnya dari Indonesia—balik kandang. Bahkan, teroris dari negara tetangga, Malaysia, seperti Noordin M Top yang ahli bom juga ke Indonesia karena ia merasa di sini nyaman.

Indonesia sebagai kandang teroris juga terbukti dari rangkaian ledakan bom sejak tahun 2000. Selama sembilan tahun terakhir tercatat 26 kali ledakan bom di Tanah Air. Yang terbaru adalah dua ledakan di Hotel JW Marriott dan The Ritz-Carlton. Di Hotel JW Marriot kali kedua setelah ledakan bom tanggal 5 Agustus 2003.

Beberapa kali pula polisi membekuk anggota jaringan teroris yang tengah mempersiapkan ledakan bom di beberapa lokasi seperti Jawa Tengah. Rangkaian fakta tersebut basis analisis perihal siapa pelaku ledakan bom.

Mengenai kemungkinan motif lain, termasuk yang menyangkut pemilihan presiden/wakil presiden, seperti dugaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, biarkan diungkap polisi.

Pertanyaan yang mengganggu adalah mengapa kepolisian kita belum berhasil membekuk Noordin M Top? Bagaimana koordinasi intelijen tentara dan intelijen polisi? Mengapa desk teror yang dibentuk setelah ledakan bom yang pertama tidak bekerja, terbukti belakangan kembali diaktifkan? Kita gampang sekali mengaku kecolongan bila ledakan bom terulang.

Kalau kepolisian yang ditugaskan seperti Detasmen Khusus 88, pertanyaannya adalah apakah negara mengalokasikan anggaran yang memadai mendanai operasi yang tidak mengenal batas? Jangan-jangan karena dua tahun terakhir tidak terjadi ledakan bom, anggaran mereka pun dikurangi. Pertanyaan lain, mengapa bahan-bahan peledak gampang diperoleh teroris?

Teroris nyaman di Indonesia karena mereka dilindungi sebagian kecil komponen masyarakat kita. Mereka tidak menganggapbnya berbahaya sehingga tidak melaporkan kepada petugas.

Dan, yang memudahkan pergerakan teroris adalah keamburadulan administrasi kependudukan. Alhasil, seorang teroris bisa memiliki nama dan domisili berbeda di banyak daerah dalam kartu tanda penduduk yang mudah diurus.

Pencatatan identitas pengguna telepon seluler yang asal-asalan juga mempersulit pelacakan. Dan masih banyak lagi peluang di negeri ini yang menyamankan aktivitas teroris.

Bahwa bom yang meledak di JW Marriott dan The Ritz-Carlton, dua simbol kapitalisme Amerika Serikat, bisa mengarahkan opini orang bahwa inilah perang global kaum teroris terhadap Washington. Tetapi bagi Indonesia, ledakan bom di Tanah Air, tanpa menghiraukan lokasinya, adalah guncangan terhadap kredibilitas kita.

Pukulan telak sekaligus memalukan. Teroris kembali beraksi tanpa kita bisa memastikan lokasi dan waktunya. Tetapi, banyak yang meyakini bahwa terorisme selalu berdekatan dengan konspirasi.

Iklan

Mekanisme Tagih Janji Politik

In Uncategorized on f 4, 09 at 4:30 am

Politik kerap dicap sebagai arena kotor karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan saja setelah kekuasaan digenggam.

Ketika kita kini berbicara tentang peningkatan kualitas peradaban demokrasi, salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana memperlakukan janji-janji di musim kampanye.

Politikus, mungkin, tidak berniat untuk membohongi ketika mengumbar janji di musim kampanye. Kebohongan yang dicap pada janji-janji politik, dengan demikian, mungkin sekali disebabkan ketiadaan mekanisme penagihan yang jelas dan memaksa.

Masyarakat tidak memiliki kebiasaan mendokumentasi janji-janji politik itu. Itulah peradaban yang menyuburkan memori pendek sehingga politikus dan masyarakat sama-sama cepat melupakan janji.

Tiga pasangan yang bertarung dalam pemilihan presiden–yang dimenangi dengan telak oleh calon Susilo Bambang Yudhoyono–banyak menabur janji yang akan dilaksanakan bila mandat diberikan rakyat. Megawati dan Prabowo, misalnya, meneken banyak sekali kontrak politik. Itulah bentuk dari janji ketaatan terhadap janji.

Berbeda dengan pasangan Megawati-Prabowo, pasangan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto juga berjanji, tetapi tidak meneken kontrak politik.

Sebagai pemenang pemilu–menurut versi hitung cepat–SBY dan Boediono memiliki beban lebih berat terhadap janji daripada Megawati dan Jusuf Kalla yang kalah.

Namun, tidak berarti Kalla dan Megawati tidak lagi berutang terhadap janjinya. Untuk merealisasi janji mereka, keduanya bisa menitipkan melalui SBY yang memperoleh mandat. Ini, tentu, kalau pola hubungan dan komunikasi di antara mereka berjalan baik.

SBY berjanji akan menekan jumlah orang miskin yang tidak pernah berkurang dari angka 30 juta sampai hari ini. Bila memakai standar Bank Dunia bahwa orang yang berpenghasilan kurang dari US$2/hari adalah orang miskin, separuh penduduk Indonesia miskin.

Janji lainnya datang dari mulut Boediono. Dia bertekad menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto dari 32%–ekuivalen Rp1.700 triliun–sekarang ini menjadi 25% lima tahun ke depan.

Memang, sistem dan mekanisme pemerintahan yang dijalankan mengandung praktik pemenuhan terhadap janji, yaitu dalam bentuk program-program pembangunan. Tetapi peradaban baru terhadap janji yang hendak kita dorong tidaklah semata berjalan dan ditempuh melalui sistem check and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan, terutama di antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Harus tumbuh sebuah mekanisme tagih dan mekanisme lapor terhadap janji. Misalnya, rakyat secara berkala menagih janji melalui forum di DPR. atau langsung kepada presiden. Kemudian presiden atau wakil presiden secara berkala pula melapor tentang realisasi janji kepada forum pertemuan dengan rakyat di desa.

Ini seharusnya bisa dilaksanakan. Toh pada musim pemilu para calon rajin turun ke desa dan berbicara akrab dengan rakyat, mengapa di luar musim kampanye pemilu bentuk pertemuan seperti itu menjadi tidak mungkin?

Itulah peradaban baru tentang janji politik yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita menganggap janji politik lumrah dilupakan, sehingga kita ramai-ramai berbohong di musim kampanye pemilu tanpa perasaan bersalah.