imsitumeang

Archive for Januari, 2013|Monthly archive page

Iptek, Cuaca, dan Umat Manusia

In Uncategorized on f 29, 13 at 2:39 am

Kita semestinya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menanggulangi banjir. Cuaca, untuk sebagian besar umat manusia, di luar jangkauan. Hujan dan badai, siapa sanggup mencegahnya? Namun, manusia jangan menyerah. Manusia menerapkan hujan buatan saat kemarau, misalnya akibat El Nino. Teknik bernama weather modification technology (WMT) atau teknologi pengubah cuaca bermanfaat untuk mengalihkan hujan.

Minggu (27/1), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengerahkan pesawat CASA 212 untuk mengalihkan hujan dari kawasan Jakarta ke kawasan luar Jakarta. Pesawat Hercules C-130 TNI AU juga mengambil bagian. Pesawat tersebut menebarkan tepung garam di awan kumulonimbus sebelum mendekati Jakarta guna mempercepat proses hujan. BPPT mengirim 25 generator aseton yang memindahkan kondensasi yang berkontribusi untuk membentuk awan hujan yang besar.

Awan kumulonimbus yang menjulang tinggi dan padat adalah sasarannya. Awan pembawa uap air tersebut menjadi biang banjir di Jakarta dan sekitarnya. Awan seperti itu menggelayut di langit ibukota negara tanggal 17 Januari 2013 yang menyebabkan hujan deras 193 milimeter per hari dan merendam 50 kelurahan.

Berbekal Rp 13 miliar dana BNPB, BPPT menggagalkan serbuan awan kumulonimbus sejak tanggal 26 Januari hingga akhir bulan Maret nanti. Natrium klorida (NaCl) memang bahan hidrofilik, selain kalsium klorida (CaCl²) dan urea CO(NH²)², yang bisa mencairkan gumpalan awan. Air berbentuk kristal atau es cepat mengembun jika ditaburi garam.

Agar melumpuhkan awan kumulonimbus lebih cepat, garam digiling halus agar teksturnya mirip tepung. Ukuran butirannya sekitar 5 mikron. Garam dicampug bahan anti-gumpal 0,5-3 persen kemudian dibungkus ke dalam plastik kedap udara. Satu kantong plastik menyimpan 10 kilogram tepung garam. Pesawat-pesawat itu menjemput awan kumulonimbus ketika gerombolan berisi air ini masih di atas laut, lalu menebarkan tepung garam.

Tentunya para perancang program akan bijaksana untuk menerapkan teknik ini, tidak saja demi kebaikan Jakarta, tetapi juga untuk wilayah lain. Artinya, mengalihkan hujan tidak untuk melimpahkan banjir ke kawasan lain, tetapi mengarahkan jatuhnya ke kawasan yang aman, misalnya laut.

Umat manusia wajib mempelajari iptek seperti WMT—demikian yang lain, seperti sains untuk memahami masalah cuaca. Sebagaimana iptek gempa, gunung merapi, dan klimatologi, semuanya kian relevan.

Saat musim hujan seperti sekarang, bukan hanya banjir yang merendam ibukota dan daerah lain, melainkan juga dampaknya. Hujan yang curahnya tinggi menyebabkan longsor di Kanagarian Sei Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menewaskan puluhan orang. Mengingat musim hujan masih tiga bulan ke depan, dan Februari berpotensi hujan yang curahnya tinggi, kita harus waspada. Apalagi kita gagap mitigasi bencana.

Banjir yang merupakan masalah laten Jakarta gagal menjadi hikmah. Setiap banjir, kita gagap. Komunikasi para birokrat dan pihak terkait lainnya sangat buruk, bahkan koordinasi antar-instansi tiba-tiba mahal dan langka. Kasus serupa terulang saat banjir besar selama sepekan yang lalu. Begitu banjir dari hulu ke hilir Jakarta serta waduk, empang, embung, dan kanal tak sanggup menampung limpahan air, aparat pun gagap mengolah informasi. Tercatat 238 lokasi, yakni 176 lokasi banjir yang baru selain 62 lokasi rawan banjir yang lama.

Selama status darurat banjir Jakarta, manajemen bencana tidak ada. Padahal, pengolahan informasi sangat mendasar. Kekacauan tak terelakkan, kisruh. Gubernur Joko Widodo alias Jokowi membagikan langsung bantuan karena banyak korban tidak menerima bantuan dan banyak bantuan tertumpuk di posko. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) enggan bekerja di lapangan. Penyaluran bantuan dan penanganan korban pun salah sasaran. Jokowi harus mengevaluasi pelaksanaan status tanggap darurat banjir.

Sekali lagi, dalam konteks pengembangan bangsa pembelajar, kita wajib menambah pemahaman mengenai fenomena alam, dan tentu termasuk sigap mengerahkan keterampilan menerapkan iptek untuk pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan, manakala bencana terjadi dan tak terelakkan.

Alam memang serba maha. Kita menghadapi tantangannya, tetapi kita juga wajib untuk terus berupaya untuk memahami tanda-tandanya sebagaimana umat manusia melakukannya selama ini. Kita ketinggalan apabila melalaikan alam.

Iklan

Kerja 100 Hari Jokowi

In Uncategorized on f 25, 13 at 7:45 am

Aneka masalah ibukota menghadang 100 hari pemerintahan Jokowi-Basuki sejak tanggal 15 Oktober 2012 memimpin wilayah DKI Jakarta, di antaranya sibuk mengurus proyek warisan rezim lama: jalan tol dalam kota, mass rapid transit (MRT), dan monorel.

Seharus hari memimpin wilayah DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo alias Jokowi harus lebih banyak menggebrak meja dan bertampang sangar. Ia mungkin terlatih sabar atau menahan diri. Tapi menghadapi birokrasi yang ndablek dan seribu satu akal bulus yang merongrong kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ia harus menggertak dan melabrak.

Dalam penanganan banjir yang menyulitkan warga, jajaran pemerintah provinsi tidak trengginas. Saling lempar tanggung jawab terjadi antara kepala dinas yang satu dan kepala dinas yang lain. Terhadap pejabat bermental tempe begitu, Jokowi harus main sikat. Sindiran halusnya, pejabat yang tidak bisa mengikuti laju pemerintahannya sebaiknya keluar dari barisan, harus berlanjut ke aksi lugas: pemecatan dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan kekayaan pejabat.

Pembenahan birokrasi yang dipercayakannya kepada Basuki Tjahaja Purnama, wakilnya, harus terus. Menggebrak mungkin beresiko, tapi satu-satunya pilihan jika mesin birokrasi “berkarat”. Rencana open recruitment pejabat eselon II, III, dan IV pemerintah provinsi patut disokong. Pejabat jangan hanya ongkang-ongkang kaki di belakang meja, menerima laporan tanpa cek lapangan; dan rekanan tidak tuntas merampungkan proyek, kalaupun selesai hasilnya acakadut alias berantakan.

Menghadapi kepala daerah tetangga, tindakannya memang berbeda. Gubernur tak sungkan membungkukkan punggung. Penanganan banjir bersama provinsi sekitarnya, bagaimanapun, membutuhkan kerjasama yang harmonis. Tata ruang wilayah DKI Jakarta melewati batas-batas wilayah Jawa Barat dan Banten. Misalnya, 13 sungai yang mengalir ke wilayah DKI Jakarta juga melalui hulu dan hilir di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Terhadap rencana proyek enam ruas jalan tol di ibukota, Gubernur harus memastikan keberpihakannya. Jangan-jangan pembangunan jalan tol lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Tanpa kebijakan pembatasan kendaraan, pembangunan itu hanya menguntungkan produsen otomotif. Mereka menanti-nanti persetujuan Gubernur. Jalan bertambah, jualan mobil pun laris, akhirnya Jakarta kian macet saja. Kendati urusan Kementerian Pekerjaan Umum (pemerintah pusat), Gubernur berhak untuk menolaknya atas nama pemerintah daerah.

Menolak rencana proyek enam ruas jalan tol bukan perkara gampang. Selain sudah tertera dalam rencana tata ruang wilayah, gubernur pendahulunya, Fauzi Bowo alias Foke, telah meneken peraturan, serta presiden dan menteri telah memutuskan. Patut disayangkan, aturan itu dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2012 atau beberapa hari sebelum putaran kedua pemilihan kepala-wakil kepala daerah DKI Jakarta. Ketergesa-gesaan pengambilan keputusan strategis semasa pemilu yang semestinya terlarang, bagaimanapun bisa memancing syakwasangka: Foke terlanjur menerima atau menikmati panjarnya, langsung atau tak langsung.

Jokowi, syukurnya, tidak menyerah karena ia menawar proyek enam ruas jalan tol. Ia mengajukan syarat, seperti jalur dilewati angkutan Transjakarta dan jumlah pintu dikurangi, yang jelas-jelas bakal mengurangi perolehan laba pengelola jalan tol, atau dampak lingkungannya dianalisa. Aksinya menggelar public hearing bersama warga dan para pemangku kepentingan dipuji sebagai upayanya menyertakan khalayak urun rembug dalam pengambilan keputusan pemerintah, selain menarik dukungan kelompok penentang.

Tapi Jokowi jangan terlibat “negosiasi” yang berlarut-larut. Terhambat banjir, Gubernur harus menunda keputusan tentang proyek Rp 42 triliun itu. Tiba masanya ia bertegas-tegas segera mengambil keputusan. Komitmennya diuji. Jika sikapnya menolak proyek enam ruas jalan tol, ia harus berani menyatakannya.

Ia tak boleh memusingkan rencana tata ruang wilayah yang diputuskan gubernur pendahulunya. Sebagai gubernur, Jokowi berwewenang untuk meninjau ulang tanpa takut dituduh melanggar sopan santun pemerintahan. Mengambil keputusan demi kemaslahatan publik, termasuk membatalkan atau mencabut keputusan gubernur pendahulunya, bukan wujud penghormatan kebijakan. Moral dan etika pejabat justru harus berani menentang kebijakan yang salah.

Saat bersamaan, Jokowi harus segera memutuskan proyek MRT. Pekan lalu, ia menyetujui pembagian beban pembiayaan: 49 persen pemerintah pusat dan 51 persen pemerintah provinsi. Ia berencana untuk mengujinya dalam public hearing pekan lalu itu juga, yang batal lantaran banjir. Persoalan lain ialah proyek monorel, yang mangkrak di era pemerintahan Foke. Ia pun harus segera memutuskan karena tiang-tiangnya telah menjadi “monumen”.

Jokowi tak harus khawatir. Berbekal 53,82 persen dukugan pemilih, posisi pasangan Jokowi-Basuki sangat kuat. Jangan cemas, asalkan ia bisa membuktikan bekerja untuk kemaslahatan publik. Warga pendukung kompak memperkuat barisan di belakangnya

Banjir dan Lemahnya Antisipasi

In Uncategorized on f 18, 13 at 5:14 am

DKI Jakarta benar-benar lumpuh. Banjir membenamkan sebagian besar wilayah Jakarta. Rumah, gedung, jalan, taman, Balaikota, bahkan Istana Negara seluruhnya terendam banjir. Di berbagai ruas jalan, genangan air lebih selutut. Jalanan di Jakarta terputus akibat banjir. Bahkan, Bundaran Hotel Indonesia (HI) bak kolam raksasa.

Kapasitas semua sistem saluran air, baik sungai dan drainase, daya tampungnya terlampui. Selain itu, status siaga 1 di Bendung Katulampa mengakibatkan Jakarta dilanda banjir yang merata. Hujan deras sejak hari Kamis (17/1) dini benar-benar mengubah wajah Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan status Jakarta siaga 1. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) R Agung Laksono juga mengumumkannya seusai rapat koordinasi penanganan banjir di Balaikota, Kamis (17/1).

Gubernur DKI Jakarta memberlakukan darurat bencana banjir di Jakarta yang berlaku tanggal 17-27 Januari 2013. Dengan pernyataan darurat maka seluruh potensi sumber daya nasional dikerahkan untuk membantu penanganan bencana banjir Jakarta.

Banjir pernah menghantam DKI Jakarta tahun 2007. Tanggal 1 Februari 2007, hujan berintensitas tinggi mengguyur ibukota sejak pagi hingga malam. Sistem drainase yang buruk, plus volume air 13 sungai Bogor-Puncak-Cianjur yang melintasi Jakarta, dan air laut pasang mengakibatkan 60 persen wilayah DKI Jakarta terendam air. Banjir berkedalaman 5 meter menggenangi beberapa titik lokasi.

Pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di 11 pos menunjukkan, hujan yang terjadi tanggal 2 Februari 2007 mencapai rata-rata 235 mm, bahkan angka tertinggi di stasiun pengamatan Pondok Betung yang mencapai 340 mm. Hujan rata-rata 235 mm sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Sedikitnya 80 orang tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi 320.000 orang hingga tanggal 7 Februari 2007.

Namun pemerintah berkilah, bahwa banjir awal tahun ini berbeda dengan kondisi awal tahun 2007. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghitung, terdapat 78 titik lokasi banjir awal tahun 2007, sementara awal tahun 2013 ini hanya 50 dari 62 titik lokasi yang belum tertangani. Titik-titik lokasi banjir berkurang berkat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, sejak pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) hingga saat ini melakukan program normalisasi sungai PAS (Pesanggrahan, Angke, dan Sunter).

Ketinggian air di pintu air Manggarai sebesar 10030 cm atau di bawah tahun 2007 sebesar 10080-10090 cm. Sedangkan ketinggian air di permukaan sungai hanya 960 cm atau 70 cm lebih rendah dibanding tahun 2007.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah tidak menjamin Jakarta bebas banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program penggendalian banjir tuntas tahun anggaran 2017/2018. Total anggarannya hingga tahun 2016 sekitar Rp 6,9 triliun dan sasarannya mengurangi 67 titik dari total 78 titik genangan. Kendati program ini selesai tahun anggaran 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir.

Bersama pemerintah daerah, Kementerian PU melakukan berbagai penggendalian banjir. Di hilir, pembangunan waduk, rehabilitasi situ dan embung, dan penghutanan. Sedangkan di hilir, pembangunan banjir kanal dan normalisasi kali/sungai serta pemeliharaannya, pembangunan polder serta pemeliharaannya, mengantisipasi air pasang, dan pencegahan land subsidence.

Contohnya, normalisasi sungai yang menjadi tanggung jawab pusat adalah Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, dan Kali Baru Timur.

Betapa warga Jakarta tetap saja frustasi karena progam pengendalian banjir di DKI Jakarta baru tuntas tahun 2018. Tahun ini saja banjir menimpa berbagai lokasi. Ribuan orang mengungsi, kerugian harta dan nyawa tidak kecil. Banjir juga merusak perputaran bisnis di ibukota negara Republik Indonesia.

Ketidakberdayaan semakin mendalam karena mereka senantiasa menghadapi situasi buntu setiap kali menghadapi bencana tahunan ini. Tanpa solusi yang terarah. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa keadaan bakal membaik. Mengapa tiada terobosan mengatasi banjir yang berkali-kali itu? Mengapa pemerintah tidak tergerak dan tidak tergugah?

Sebagai bencana tahunan, banjir di Jakarta tergolong gampang teramalkan. Namun antisipasi yang lemah menyebabkan musibah itu tidak berkurang-kurang, malah cenderung memburuk. Kemampuan antisipasi merupakan salah satu kualifikasi manajemen pemerintahan. Sebagaimana ungkapan Perancis, gouverner c’est prevoir, pemerintah harus bisa melihat jauh ke depan berdasarkan ketajaman visi dan kemampuan menemukan solusi.

Dalam kasus banjir Jakarta, persoalannya relatif konkret. Tidak terlalu membutuhkan imajinasi yang tajam karena tertentu titik-titik lokasi rawan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Upaya penyelesaian banjir di Jakarta bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga tanggung jawab pemerintah pusat dan, tentu saja, bersama warga.

Tidak habis-habisnya kita berpikir, mengapa tiada terobosan mengatasi banjir di ibukota negara. Apakah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius? Jika banjir, wacana ramai. Begitu bencana berlalu, perhatian juga surut. Persoalan banjir berputar-putar di tempat.

Hampir tak terhindarkan, keadaan pun cenderung memburuk dari tahun ke tahun. Tingkat curah hujan sebenarnya tidak terlalu ekstreim, bahkan relatif mirip awal tahun sebelumnya. Namun daya dukung alam merosot tajam. Bukan hanya mengabaikan tata ruang ketika perizinan bangunan yang menghilangkan area resapan air, juga perilaku warga yang membuang sampah berton-ton setiap hari ke selokan, sungai, atau saluran air lainnya.

Sungguh konyol jika banjir yang menerjang ibukota tidak menggerakkan dan menggugah para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, untuk mengatasinya.

Hasil Seleksi Partai Politik

In Uncategorized on f 10, 13 at 8:36 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sepuluh partai–hanya satu yang baru–peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014.  Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 menetapkan sembilan partai yang memiliki wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 serta Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang berdiri belakangan.

Kesepuluh partai ialah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem.

Dalam rapat pleno di Gedung KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013), 10 partai lolos verifikasi faktual dan berhak untuk mengikuti pesta demokrasi tanggal 9 April 2014. Verifikasi faktual terhadap 34 partai politik calon peserta pemilu. Sebab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus KPU wajib mengikutsertakan 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual.

Ada sejumlah penyebab partai-partai tidak lolos. Di antaranya syarat kepengurusan dan syarat keanggotaan yang tidak terpenuhi di tingkat kabupaten/kota, juga partai tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam organisasi. Meskipun begitu, KPU wajib menyiapkan argumen dan bukti-bukti yang lengkap. Mereka harus meyakinkan bahwa seleksi 34 partai sesuai aturan. Haruslah jelas dan pasti bahwa partai yang lolos itu benar-benar memenuhi ketentuan.

Argumen yang jelas itu penting karena verifikasi faktual partai tidak gampang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota lembaga legislatif mensyaratkan, agar bisa mengikuti pemilu, partai harus memiliki pengurus daerah di semua provinsi, pengurus cabang di sedikitnya 75 persen kabupaten/kota di sebuah provinsi, pengurus wanita setidaknya 30 persen, dan anggota minimal 1.000 orang di setiap cabang. Syarat ini bertujuan agar partai-partai peserta pemilu terbukti layak dan memiliki konstituen.

Masalahnya, proses verifikasi (administratif dan faktual) tak mulus. Dari 34 partai yang mengikuti verifikasi administrasi, 18 partai lolos. Namun, lantaran KPU melakukan kesalahan, DKPP memutuskan semua partai mengikuti verifikasi faktual. Pemecatan Sekretaris Jenderal KPU menjadi noda bersama ancaman boikot verifikasi oleh staf sekretariat jenderal. Tak kalah penting ialah temuan pelanggaran verifikasi di pusat dan daerah. Runyamnya lagi, santer tersiar, terjadi aksi peras-memeras oleh petugas verifikasi KPU terhadap pengurus partai, khususnya di daerah.

Meski banyak partai tak sanggup memenuhi persyaratan—yang kali ini lebih berat—sebagian besar mereka menuding KPU tidak independen karena partai-partai besar menyetirnya. Mereka menuduh KPU mendapat ”tugas” tambahan memangkas jumlah peserta pemilu. Tuduhan belum terbukti, tapi jumlah peserta pemilu tahun depan memang menurun drastis. Jika Pemilu 2009 38 partai, pemilu tahun depan hanya sepuluh partai peserta pemilu.

Akibatnya, bergantian protes dan gugatan partai yang tereliminasi. KPU mesti membuktikan bahwa semua informasi itu kabar burung belaka, bahwa verifikasi faktual tanpa ”pesan sponsor”. Semua data dan dokumen yang menjadi landasan untuk memutuskan lolos dan tidaknya sebuah partai mesti terbuka setiap saat. Keputusan jangan tersembunyi, berdalih apa pun, KPU mesti membeberkannya. Walhasil, KPU wajib memastikan tak ada main mata untuk mengganjal partai tertentu.

Keputusan mengeliminasi 24 partai bisa berbuntut panjang. Setelah mengajukan nota keberatan, yang diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai yang tidak lolos tidak menutup kemungkinan bakal menempuh langkah hukum. Salah satunya menggugat ke pengadilan tata usaha negara.

Kesiapan menghadapi gugatan menjadi pekerjaan tambahan KPU. Jika bergulir di pengadilan, proses hukum ini bisa mengganggu tahapan-tahapan pemilu legislatif, dan tentunya juga pemilu presiden. Proses gugat-menggugat ini bisa bumerang bagi KPU, yang berujung kurang absahnya hasil pemilu. Gejala yang teramati ketika Pemilu 2009. Kelompok yang tak menggunakan hak pilih mencapai 29 persen, padahal Partai Demokrat sebagai pemenang hanya mengumpulkan 20,4 persen suara.

Pengurangan jumlah partai bukan gagasan buruk. Tapi tak ada rumus baku jumlah ini. Banyak atau sedikitnya partai belum tentu berhubungan dengan kualitas demokrasi. Hanya, persyaratan yang kelewat ketat—apalagi KPU ”sangat kaku” menerapkan ketentuan limitatif undang-undang tersebut, terutama terhadap partai yang baru—bisa mendorong oligopoli partai-partai berkuasa. Ketentuan ketat jangan justru membunuh hak setiap warga untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Menimbang pelbagai catatan itu, KPU jangan bertindak ragu dan harus mengoreksi keputusannya jika kelak terjadi pelanggaran verifikasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membuka pintu jika ada keputusan Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau Mahkamah Agung (MA). Bukan langkah mundur, melainkan upaya agar setiap tahapan pemilu taat asas menuju pemilu yang berkualitas.

Melewati Tahun 2012

In Uncategorized on f 3, 13 at 9:46 am

Dalam hitungan jam, tahun 2012 segera terlewati. Tahun yang sebenarnya harapan agar pemerintah menjadikannya sebagai periode emas pemerintahan untuk bekerja keras atau all out memperbaiki segala aspek kehidupan publik.

Tahun 2012 ‘netral’ karena di pertengahan periode. Saat emas bagi pemangku kebijakan agar sungguh-sungguh berdedikasi untuk kepentingan hajat rakyat.

Tahun tersebut belum kritis menjelang akhir kekuasaan. Karenanya, tahun 2012 semestinya belum terecoki kegaduhan yang tidak penting.

Namun, kita menyaksikan justru sebaliknya. Tahun 2012 bukan menjadi periode emas pemerintahan untuk berlomba-lomba melakukan perubahan.

Tahun demi tahun berganti, tetapi tabiat pemangku kebijakan menghindari risiko masih saja mendominasi. Para pemimpin ragu, bahkan takut, mengambil langkah yang tidak populer tapi bermanfaat untuk jangka panjang.

Kegemaran mereka untuk mematut-matut dirinya demi pencitraan masih pilihan utama. Tidak mengherankan bila akibatnya pun kian lama.

Kebijakan menghemat energi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM), misalnya, hanya gaduh dalam wacana. Dalam praktik, kita masih terjebak krisis energi dan krisis fiskal.

Pemerintah bangga mengumumkan bahwa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil ketika gejolak ekonomi global belum reda. Namun, mereka membangga-banggakan 6,3% pertumbuhan ekonomi nasional yang sebetulnya di bawah potensi optimal. Ekonomi Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan 8% yang berarti pemerintah tidak benar-benar bekerja keras untuk mewujudkannya.

Seraya membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyembunyikan kesenjangan. Tolok ukurnya mencapai 0,41 tahun 2012. Angka tersebut membuktikan situasi yang kian gawat.

Persoalan lainnya, sebulan terakhir saban tahun penyerapan anggaran pemerintah tiba-tiba bisa melesat cepat. Padahal, biasanya lambat di awal tahun. Menakjubkan lantaran tren tersebut terus berulang.

Tahun 2012 segendang sepenarian. Penyerapan belanja modal yang masih berkisar 70,2% pertengahan bulan Desember dari total Rp123,5 triliun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012 bakal dikebut hingga minimal berkisar 80% akhir bulan Desember.

Berarti hanya 10 hari terjadi peningkatan serapan setidaknya 1% setiap hari. Kementerian Keuangan bahkan berani memperkirakan realisasi belanja modal masih mungkin meningkat sekitar 1,5% setiap hari.

Menakjubkan sekaligus memiriskan karena pemangku kebijakan di negeri ini ogah belajar. Metode ‘sistem kebut’ masih dianggap lumrah sehingga tetap dilakukan.

Padahal, penyerapan anggaran yang tergesa-gesa atau serampangan rawan penyelewenangan karena akuntabilitas yang lemah. Buktinya frekuensi kegiatan sejumlah institusi digenjot untuk menghabiskan anggaran. Amat mungkin pengawasan yang lemah juga acap dimanfaatkan untuk menangguk untung.

Di tengah kegetiran itu kita menyambut tahun 2013. Namun, kita tetap berharap bahwa kesempatan masih terbuka untuk bekerja keras memperbaiki segala aspek kehidupan publik. Masih banyak orang baik, cerdas, tulus, dan berani bersikap di tengah kepungan kedunguan pejabat publik di Republik ini.