imsitumeang

Archive for Juni, 2012|Monthly archive page

Mohammed Mursi Menjadi Presiden Terpilih Mesir

In Uncategorized on f 25, 12 at 5:39 am

Calon presiden yang diusung Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi, memenangkan Pemilihan Umum Presiden Mesir. Ia meraih 13,2 juta suara dari 26 juta pemilih. Rivalnya, Ahmed Shafiq, meraih 12,3 juta suara, sisanya 800 ribu surat suara tak sah. Berarti mengantongi 51,7 persen suara, sementara Shafiq 48,3 persen suara. Ketua Komisi Pemilihan Tinggi Presiden Mesir Farouq Sultan mengumumkan kemenangan Mursi di kantor pusat sebagai hasil tahap kedua atau terakhir.

Mursi merupakan calon non militer. Ia mengakhiri monopoli militer selama 60 tahun. Presiden pendahulunya seperti Mohamed Naguib, Gamal Abdel-Nasser, Anwar El-Saddat dan Hosni Mubarak, semuanya militer. Saingan Mursi di tahap kedua juga militer, yaitu mantan admiral tentara angkatan udara, dan mantan perdana menteri di era Hosni Mubarak. Mesir menjadi kiblat modernisasi jazirah Arab yang kekuasaan para pemimpinnya rata-rata terpusat atau tunggal, termasuk kemunculan seorang penguasa berwatak sipil.

Namun, kemenangan Mursi sebagai penguasa berwatak sipil tidak mengurangi cengkeraman militer. Perkembangan terakhir, militer Mesir membubarkan parlemen dan menangkap siapapun yang merugikan negara. Junta militer berusaha untuk mempengaruhi pemungutan suara. Tetapi pendukung Ikhwanul Muslimin yang memenuhi Bundaran Tahrir sepekan terakhir mendesak para pihak agar jangan mempermainkan hasil pemilihan umum. Mereka bersiap-siap untuk mendeklarasikan bahwa Mursi memenangi pertarungan.

Mesir sukses menyelenggarakan pemilihan umum. Mursi resmi menjadi presiden terpilih yang kesatu dalam sejarah negeri Seribu Menara yang berpenduduk terbanyak di dunia Arab, yakni 90 juta jiwa. Selama Mesir modern terbentuk, belum ada seorang presiden pun yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan umum versi Mubarak hanya jajak pendapat calon presiden Mesir tahun 2005 yang memenangkan Mubarak. Ia berkuasa selama 30 tahun dan berhenti setelah 18 hari protes di seluruh wilayah. Terpilihnya Mursi menandai berakhirnya era Mubarakisme.

Kemenangan Musri adalah kemenangan Ikhwanul Muslimin setelah berjuang 84 tahun. Padahal di zaman-zaman sebelumnya, organisasi yang didirikan da’i kesohor Mesir, Hassan Al Banna, tahun 1928 itu dituduh sebagai organisasi terlarang di tiga era presiden, yaitu sejak Presiden Gamal Abdel-Nasser yang berkuasa tahun 1956-1970, berlanjut ke Presiden Anwar El-Saddat (1970-1981), hingga Presiden Hosni Mubarak (1981-2011).

Ikhwanul Muslimin mendapat momentum ketika dunia Arab “demam” Revolusi Musim Semi atau Arab Spring mengiringi tumbangnya rezim Mubarak tanggal 11 Februari 2011 menyusul Presiden Tunisia, Zaine Abidin Ben Ali, sebulan sebelumnya. Di era sebagai organisasi terlarang itu, banyak pemimpin Ikhwanul Muslimin disiksa dan dipenjara tanpa lewat pengadilan. Salah satu tokoh karismatik, Sayed Qutub, dihukum gantung di era Nasser tahun 1966 atas dakwaan penggulingan pemerintah.

Mursi yang kelahiran Desa Adwah, Provinsi Syarqiyah, bagian timur Mesir, tanggal 20 Agustus 1951 berlatar keluarga petani. Mursi memiliki seorang istri serta lima anak dan tiga cucu. Seperti pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya, sarjana lulusan Universitas Kairo dan doktor teknik material jebolan University of Southern California tahun 1982 itu makan asam garam perjuangan. Ia keluar-masuk penjara mempertahankan keteguhan sikapnya. Kemenangan kandidat Muslim di Mesir ini menyusul Maroko, Tunisia, dan Libya yang dikuasai kelompok Islam setelah Revolusi Arab merebak tahun lalu.

Selain di dunia akademisi sebagai dosen di almamaternya, University of Southern California, serta dosen di Universitas Kairo dan Universitas Zakazik, Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan—sayap politik Ikhwanul Muslimin, itu berpengalaman di dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilu tahun 2000 sekaligus juru bicara kubu Ikhwanul Muslimin di Dewan. Kini Mursi bersama Ikhwanul Muslimin meraih meraih kekuasaan tertinggi dan terhormat di Mesir, dan diharapkan membawa kesejahteraan bagi Mesir yang rakyatnya terpolarisasi.

Ikhwanul Muslimin di Mesir didukung kelompok-kelompok pro-reformasi. Dunia menanti kiprah organisasi Islam itu untuk menunjukkan dan membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan yang produktif, bersih, dan berwibawa. Apalagi pertarungannya dengan Shafiq sempat menaikkan suhu politik di Mesir karena keduanya mewakili kubu berseberangan: islamis dan nasionalis-sekuler. Sejumlah tantangan menanti, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di dalam negeri, pendukung Safiq kebanyakan nasionalis-sekuler seperti kelompok minoritas Kristen Koptik. Mereka menangisi kekalahan Safiq dan rata-rata pemilih mantan tangan kanan Mubarak itu enggan memilih Mursi karena takut Mesir menjadi negara Islam atau menganggap kemenangan Mursi bagaikan kiamat atau masa akhir Mesir. Seakan memahami kekhawatiran kalangan nasionalis-sekuler, dalam jumpa pers seusai pengumuman Komisi Pemilihan Tinggi Presiden Mesir Mursi menyatakan siap menjadi presiden setiap warga Mesir.

Di markas Partai Kebebasan dan Keadilan di ibukota Kairo, Mursi bertekad untuk memenuhi semua janji kampanye, utamanya memberikan keadilan kepada korban pemberontakan yang mengalami kekerasan menjelang penggulingan Mubarak. Kemenangannya mengantar Mesir menuju pintu gerbang. Ia meminta semua kalangan merapatkan barisan untuk melewati masa sulit. Mursi bertekad bakal membangun Mesir modern yang konstitusional dan demokratis. Ujiannya ialah menghadapi militer dan memulihkan parlemen. Sebagai ketua perunding dengan para jenderal yang berkuasa setelah kejatuhan Mubarak, Mursi jelas memiliki kemampuan merangkul militer.

Di luar negeri, bagaimana Mursi tetap bisa menjalin hubungan dengan barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa guna mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. Menyangkut Israel, kita berharap Mursi tidak bersikap moderat. Rezim zionis Israel menyebut kemenangan kubu Islam di Mesir sebagai tragedi dan fase hitam hubungan Tel Aviv-Kairo. Salah satu ketakutan Tel Aviv adalah pembatalan penandatanganan kesepakatan Kamp David antara Israel dan Mesir tahun 1978 guna menormalisasikan hubungan kedua pihak.

Iklan

Jika Konflik Agraria Makin Akumulatif dan Massif

In Uncategorized on f 21, 12 at 10:26 am

Konflik agraria seakan tiada akhir. Bahkan tiap tahun terus meningkat tajam. Pelanggaran nilai kemanusiaan selalu menyertai setiap konflik agraria, baik yang dilakukan aparat keamanan yang ke areal konflik agraria maupun perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan dalam proses merampas hak atas kepemilikan tanah petani.

Sejak bulan Januari hingga Juni 2012 sedikitnya 101 konflik agraria. Luas areal yang diperebutkan 377.159 hektar. Korbannya lebih 25 ribu keluarga petani. Demikian catatan Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN REPDEM) bidang penggalangan tani. Sepanjang tahun 2011, konflik agraria mencapai 163 kasus. Rinciannya di sektor perkebunan 97 kasus, kehutanan 36 kasus, infrastruktur 21 kasus, pertambangan 8 kasus, pertambakan 1 kasus. Luas areal yang disengketakan 472.084,44 hektar dan melibatkan 69.975 keluarga petani. Jumlah tahun 2010 hanya 106 kasus.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) merekam 1.753 kasus konflik agraria struktural yang melibatkan penduduk melawan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Menggunakan pengelompokan masyarakat ala Alexis Tocqueville (1805-1859), konflik agraria struktural merupakan sengketa kelompok masyarakat sebagai satu kekuatan “melawan” dua kekuatan, yakni sektor bisnis dan/atau negara.

Sejak tahun 1970 hingga 2001, seluruh kasus yang direkam KPA tersebar di 2.834 desa/kelurahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah (kabupaten/kota). Luas tanah yang disengketakan tidak kurang 10.892.203 hektar dan mengorbankan setidaknya 1.189.482 keluarga petani.

Konflik agraria yang paling tinggi intensitasnya terjadi di perkebunan (344 kasus), disusul pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (243 kasus), perumahan dan kota baru (232 kasus), kawasan kehutanan produksi (141 kasus), kawasan industri dan pabrik (115 kasus), bendungan dan pengairan (77 kasus), kawasan wisata (73 kasus), pertambangan (59 kasus), dan militer (47 kasus).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendata, terdapat 2.810 kasus skala besar (nasional), 1.065 di antaranya masih ditangani pengadilan dan 1.432 kasus masih berstatus sengketa. Sekitar 322 kasus berpotensi memicu kekerasan.

Di perkotaan, sengketa tanah umumnya dipicu oleh meningkatnya urbanisasi, pembangunan proyek infrastruktur skala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk lokasi pembangunan proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin perkotaan. Di daerah kaya mineral, konflik agraria terus terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah atau perusahaan swasta pemegang konsesi seperti Freeport Indonesia (Papua) dan Caltex Pacific Indonesia (Riau). Di wilayah transmigrasi, antara transmigran dan masyarakat lokal. Di kawasan kehutanan, antara badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan perkebunan dan masyarakat adat. Di pedesaan, alih fungsi lahan untuk proyek-proyek seperti waduk dan lokasi latihan militer.

Rencana pemerintah membagi-bagikan tanah seluas 8 juta hektar dalam Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau Landreform Plus masih samar-samar dan tidak jelas arahnya, apakah prioritasnya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan untuk kepentingan kaum tani ataukah hanya siasat melegalkan penjualan tanah untuk perusahaan asing? Ataukah hanya sekadar memindah kaum tani tak bertanah menuju daerah-daerah baru transmigrasi? Karena tidak jelas maka kita harus mengawal dan mendorong PPAN agar benar-benar untuk kesejahteraan kaum tani yang mengarah ke penyelesaiaan konflik agraria.

Berarti jumlah konflik agraria terus meningkat tajam. Padahal konflik agraria di tahun lalu saja belum satu pun selesai. Kasusnya tersebar di Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Umumnya lokasi konflik agraria di sekitar perkebunan, kehutanan, pertambangan. Juga terjadi karena pembangunan infrastruktur yang dipaksakan pemerintah melalui penggusuran tanah rakyat.

Guna menghentikan konflik agraria yang akumulatif dan massif, pemerintah harus segera melaksanakan reforma agraria atau pembaruan agraria yang pro rakyat. Pemerintah harus menugaskan instansi khusus untuk menyelesaikan konflik agraria yang memiliki wewenang untuk mengoordinir semua sektor seperti kementerian kehutanan, kementerian pertanian, BUMN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kenyataan bahwa ekonomi nasional negara kita yang makin terbelenggu oleh ketergantungan yang sangat besar kepada investasi asing yang bahkan kasat mata teramati karena adanya penguasaan besar-besaran aset kekayaan alam—khususnya di pertambangan, semakin merunyamkan penyelesaian konflik agraria.

Guru besar manajemen pertanahan Universitas Indonesia (UI) SB Silalahi mengakui bahwa konflik agraria sering terpicu oleh tumpang tindihnya peraturan serta tugas dan wewenang sektor-sektor. Karut-marut masalah agraria terjadi karena masing-masing kementerian (dulu bernama departemen) membuat undang-undang sektoral yang mengebiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Semestinya, undang-undang sektoral itu menginduk ke UU PA sebagai peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Pembentukan undang-undang yang tidak menginduk kepada UU 5/1960 menyebabkan sulit untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang komprehensif, integral, dan holistik. Penyelesaian konflik agraria pun karut-marut karena tanpa interaksi, interdependensi, interkoneksi, dan interrelasi antara kasus yang satu dan kasus yang lain. Masing-masing sektor memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugasnya sehingga terjadi disharmoni dan inkonsistensi pengambilan kebijakan.

Ancaman Bahaya Kemanusiaan di Papua

In Uncategorized on f 13, 12 at 10:27 am

Bahaya kemanusiaan mengancam Papua karena aksi teror, pembunuhan, dan penembakan yang berangkaian. Keamanan Papua memang tengah rapuh. Korban aksi kekerasan yang tewas dan luka, baik warga maupun aparat, semakin bertambah. Aksi kekerasan yang lebih besar masih mengintai, sementara kita menyangsikan keseriusan Jakarta untuk mengakhiri kekacauan di Bumi Cenderawasih, juga mengungkap otak dan aktornya.

Sampai sekarang otak dan aktor serangkaian aksi teror, pembunuhan, dan penembakan tidak kunjung terungkap. Dan, anehnya tidak ada pihak otoritatif yang mengetahui persis jumlah korban yang berjatuhan di Papua.

Dampaknya, karena otak dan aktornya tidak kunjung terungkap serta tidak ada pihak otoritatif yang mengetahui persis jumlah korban maka bahaya kemanusiaan hanya menjadi bahan spekulasi yang justru menambah kecurigaan dan mendorong krisis kepercayaan. Jangan-jangan kelompok tertentu menginginkan keadaan begini dan mereka bermain di air keruh persoalan Papua.

Tentunya keamanan yang rapuh terjadi karena kelemahan pengawasan. Wibawa aparat keamanan dan ketertiban serta aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merosot menjadi kesempatan merebaknya anarkisme. Pastinya, serangkaian aksi kekerasan terjadi di Papua karena pergolakan di wilayah itu. Pergolakan tersebut antara lain karena kesenjangan pembangunan dan kemajuan.

Sayangnya, penyelesaian kerap salah karena menggunakan pendekatan keamanan, sementara Papua membutuhkan pendekatan kesejahteraan. Kerancuan pendekatan yang kontraproduktif menimbulkan kegalauan, yang melahirkan krisis kepercayaan Papua terhadap pemerintah pusat. Krisis kepercayaan hanya menyuburkan sikap mencurigai bahkan permusuhan, termasuk separatisme.

Persoalan bertambah rumit karena Jakarta membiarkannya, tanpa mengupayakan normalisasi keamanan dan ketertiban. Mata rantai aksi kekerasan bertambah lama bertambah panjang. Kekecewaan pun bertambah karena pemerintah pusat setengah hati melaksanakan otonomi khusus bagi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sementara program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) serta rencana dialog mengambang.

Meskipun sudah 11 tahun, tokoh-tokoh Papua merasa otonomi khusus belum melahirkan harapan. Mereka merasakan kekecewaan masyarakat karena sebagian mereka belum tersentuh pembangunan dan pemerintahan. Otonomi khusus yang diberlakukan di Papua (termasuk Papua Barat) sebenarnya program berkelanjutan, sehingga pemerintah kemudian membentuk UP4B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus serius menanggapi keluhan tokoh-tokoh Papua ini. Pemerintah (pusat, daerah) semestinya segera memulihkan kepercayaan orang asli Papua untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan di Papua. Pendekatan keamanan tidak mampu menyelesaikannya.

Selanjutnya, pemerintah memperhatikan kenyataan bahwa belum sepenuhnya orang asli Papua menerima Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) tahun 1969. Sebagian mereka menganggap Perpera tidak adil dan transparan karena penentuannya hanya diwakili oleh tokoh-tokoh suku. Selain itu, masih tertanam di ingatan orang asli Papua betapa kelamnya masa lalu ketika kekerasan oleh aparat keamanan berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah harus menghapus memori kelam itu dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baru saja usai pembahasan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Universal Periodic Review (UPR) yang membahas situasi kondisi HAM di Indonesia selama tahun 2008-2012, bahwa 14 negara mempertanyakan kekerasan yang kerap terjadi di Papua dan budaya impunitas. Aksi penembakan akhir-akhir ini terjadi di Papua berbeda dengan aksi penembakan bermotif ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Papua, dugaan penembakan bermotif politik sangat kuat mengingat pelakunya tidak menyasar korban untuk maksud memperoleh keuntungan (uang/barang). Pelaku penembakan di Papua jelas ingin menciptakan chaos yang menimbulkan ketakutan. Motif politik semakin kuat karena stigma yang selalu dilabelkan pada Papua adalah daerah separatis.

Di tengah bahaya kemanusiaan yang mengancam Papua karena serangkaian aksi kekerasan yang cenderung meningkat dan aksi kekerasan yang lebih besar masih mengintai maka kita menyerukan perdamaian. Papua yang membara hanya mungkin padam jika Jakarta menghentikan pendekatan keamanan, melalui pengerahan personil tentara dan polisi karena hanya memicu perlawanan. Penggunaan kekerasan hanya mereproduksi aksi kekerasan baru yang menambah runyam persoalan Papua.

Penyelesaiannya tanpa campur tangan asing. Apalagi mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Hasyim Muzadi menengarai, Amerika Serikat (AS) menempatkan konsultannya di beberapa posisi strategis pemerintahan, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan, dan Kementerian Luar Negeri. Apa artinya? Tentunya untuk mengendalikan kebijakan tentang Papua.

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin menjaga wilayah Republik seluruh Indonesia ketika menghadapi kekuatan asing karena ketergantungannya yang kelewat besar selama ini. Jika pemerintah mengabaikan persoalan Papua, pemberontakan atau separatisme bisa berhasil memerdekakan Papua. Jangan menggunakan cara aneh menghadapi separatisme Papua. Integrasi wilayah Republik Indonesia di ujung tanduk. Separatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua, tapi mainan asing yang berkonspirasi sangat rapi.

Energi Baru Terbarukan yang (Sengaja) Terlupakan

In Uncategorized on f 7, 12 at 8:23 am

Sektor energi Indonesia bermasalah serius. Penyediaan energi yang didominasi sumber energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM), semakin terancam. Pertumbuhan penduduk yang pesat ternyata berimplikasi terhadap ketahanan energi (energy security). Negara juga berkutat dengan subsidi BBM yang terus membengkak dari waktu ke waktu. Pemerintah tengah mencari skema terbaik dalam mengurangi beban subsidi. Upayanya sebatas utak-atik pos anggaran dan mengimbau rakyat berhemat energi.

Masalah minyak bumi yang kembali terulang ini harus diantisipasi. Apalagi, suplai energi terancam karena produksi minyak bumi yang rendah tetapi konsumsi cenderung meningkat. Cadangan minyak bumi hanya 13 tahun ke depan, tetapi volume produksinya semakin berkurang saja. Konsumsi bahan bakar tahun 2010 hampir 1,293 juta barrel per hari atau melampaui kapasitas produksi yang sekitar 930 ribu barrel per hari. Minyak mentah diimpor guna mengatasi lojakan permintaan sehingga ketahanan energi rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan/permintaan minyak mentah dunia.

Gas bumi yang cadangannya besar ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik karena sebagian produksinya committed dijual ke luar negeri alias terikat kontrak. Produksi gas mencapai 7,9 billion cubic feet per hari, sementara konsumsi di dalam negeri hanya 3,9 billion cubic feet per hari. Gas seharusnya menjadi energi alternatif yang bersih dan murah pengganti minyak bumi. Ketika harga minyak bumi melonjak, kita baru menyadari bahwa gas sangat dibutuhkan.

Batubara pun begitu nasibnya. Konsumsi batubara di dalam negeri hanya sekitar 40 juta ton per tahun tetapi produksinya bisa mencapai 300 juta ton per tahun. Sebagian besar dijual ke luar negeri. Ekspor itu memenuhi 25% permintaan pasar dunia. Kalau ekspor batubara tidak dibatasi, masalah minyak bumi dan gas bumi kembali terulang. Ketika kita sangat membutuhkannya, sumber energi cadangan terkuras habis.

Semakin terasa kebutuhan penggunaan energi baru terbarukan. Tentunya dibutuhkan penemuan teknologi yang mendukung terwujudnya ketahanan energi guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil sekaligus meminimalkan dampak lingkungannya. Indonesia memiliki sumberdaya alam melimpah sebagai energi alternatif menuju ketahanan energi yang mandiri. Pemerintah semestinya mengarahkan pengembangan potensi energi alternatif seperti geothermal, biomassa (bahan bakar nabati, bioetanol, biogas), hidro, gas, batubara, surya, angin, gelombang laut, arus laut (pasang surut), dan energi baru terbarukan lainnya.

Keragaman sumber energi baru terbarukan meliputi air seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar, menengah, dan kecil; laut seperti gelombang laut, arus laut, dan panas laut (ocean thermal); gas hidrat, panas bumi, biomassa (residu pertanian, perkebunan, kehutanan, limbah padat atau sampah) yang dihasilkan kelapa sawit, pelet kayu (limbah kayu), limbah jagung, jerami dan sekam padi, gas tempat pembuangan sampah, biogas (gas methan) yang dihasilkan limbah ternak/manusia, buah dan sayur mayur busuk, ampas tahu, limbah sawit; rumput laut (ulva, laminaria); bahan bakar nabati yang dihasilkan kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, ubi/singkong, sorghum, tetes tebu, tebu, aren, nipah, alga, dan rumput laut; biodiesel yang dihasilkan minyak kelapa (jelantah, cocodiesel), minyak sawit, minyak jelantah, jarak pagar (Jatropha curcas), nyamplung (Calophyllum inophyllum), kemiri sunan, alga; bio-oil; bioethanol yang dihasilkan singkong/ubi/ketela, sorghum/canthel, tebu, aren, nipah, rumput laut (macroalgae), sagu; biobutanol; surya; angin; dan nuklir.

Budidaya tanaman jarak pagar di Nusa Tenggara Timur, yang bermaksud menghasilkan biofuel, gagal. Petani disuruh menanam pohonnya, tetapi pemerintah tidak membeli biji jarak pagarnya. Sejak tahun 2006, luas area budidaya tanaman jarak pagar di 16 kabupaten di Nusa Tenggara Timur mencapai 625.246 hektare (ha). Dana yang dihabiskan Rp300 miliar untuk penyiapan 2,1 juta ha luas total lahan. Di Jawa Timur yang tragis. PT Perkebunan Nusantara XII membabat 10 juta pohon jarak pagar yang dibudidayakan sejak tahun 2006. Mereka menggantinya dengan tanaman tebu sejak tahun 2009. Proyek energi alternatif pun terhenti.

Pemanfaatan biofuel sangat rendah. Padahal, pemerintah membentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 24 Juli 2006. Aturan teknisnya berbentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati.

Energi baru terbarukan bukan sekadar energi altenatif pengganti bahan bakar fosil tetapi penyangga pasokan energi. Porsinya energi baru terbarukan >17% tahun 2025 (Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional), yaitu biofuel >5%, panas bumi >5%, energi baru terbarukan lainnya >5%, dan batubara cair >2%. Sementara minyak bumi <20%, gas bumi >30%, dan batubara >33%. Pemerintah bervisi 25/25, yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan 25% tahun 2025.

Persoalannya, hingga kini belum tergarap seluruh potensi energi alternatif sebagaimana di Brazil, Rusia, China, India, dan Korea. Ketimbang negara tetangga, Indonesia jauh ketinggalan. Malaysia dan Thailand bahkan merealisasikan dan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga suryanya berlipat-lipat. Pengembangan bahan bakar nabati justru terhenti ketika Indonesia mendekati masa krisis energi. Teknologi yang siap hanya gelombang laut dan arus laut.

Banyak kendala pengembangan energi alternatif. Harga BBM bersubsidi yang murah menyebabkan harga energi terbarukan menjadi sulit bersaing. Tumpang tindih lahan, tanpa peraturan perundang-undangan, regulasi cukai yang tidak jelas, harga jual yang rendah, serta ketiadaan dukungan industri hulu juga kendala yang menghambat pengembangan energi alternatif. Tetapi, untuk mewujudkan kemandirian energi maka Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan mengembangkan penggunaan energi baru terbarukan saat kenaikan harga minyak bumi dunia.