imsitumeang

Archive for April, 2011|Monthly archive page

Apa Kabar 12 Inpres Gayus?

In Uncategorized on f 11, 11 at 2:25 am

Tanggal 17 Januari 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi presiden (inpres) khusus perkara mafia hukum Gayus Tambunan, termasuk penjelasan perihal perkembangan kasusnya kepada publik. Presiden menunjuk Wakil Presiden Boediono yang memimpin pengawasan, pemantauan, dan penilaian inpres tersebut.

Isi 12 Inpres ‘Gayus’ sebagai berikut.

1. Instruksi kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.

2. Instruksi agar meningkatkan sinergi antarpenegak hukum yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dilibatkan dan lebih didorong untuk melakukan pemeriksaan yang belum dilakukan Kepolisian.

3. Instruksi audit kinerja penegak hukum untuk mengetahui pelanggaran di setiap lembaga-lembaga terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pajak. Yudhoyono berharap, langkah yang sama dilakukan lembaga penegak hukum yang tidak di bawah lembaga Presiden.

4. Instruksi penegakan hukum tidak pandang bulu. Sebanyak 149 perusahaan yang disebut dalam masalah perpajakan, bila ada bukti permulaan yang cukup, dalam arti melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pemeriksaan.

5. Instruksi penggunaan metode pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai perundangan yang berlaku agar penanganan efektif.

6. Instruksi untuk mengamankan dan mengembalikan uang atau aset negara, termasuk uang yang diduga hasil korupsi kasus Gayus.

7. Instruksi untuk melakukan tindakan administrasi dan disiplin di samping sanksi hukum bagi yang bersalah kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan, termasuk mutasi dan pencopotan. Bagi lembaga yang belum melakukan, diharap bisa melakukan satu miggu ke depan.

8. Instruksi bagi organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan kesalahan dan penyimpangan, perlu dilakukan penataan ulang agar bisa dibersihkan dari unsur-unsur yang bisa melakukan perbuatan serupa di masa depan. Untuk instruksi ini, Yudhoyono memberi waktu satu bulan ke depan.

9. Instruksi peninjauan dan perbaikan secara serius pada lembaga hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa depan.

10. Instruksi adanya laporan secara berkala dari kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus, termasuk pelaksanaan Inpres, setiap dua minggu.

11. Instruksi untuk menjelaskan atau mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus secara berkala, agar masyarakat dapat mengikuti apa yang sedang dan akan dilakukan jajaran penegak hukum, termasuk unsur pemerintah terkait.

12. Menugaskan Wakil Presiden memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian Inpres dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Fukum.

“Sebanyak 12 instruksi yang saya keluarkan hari ini, untuk dilakukan jajaran penegak hukum dan pemerintah, terkait kasus Gayus Tambunan,” ujar Yudhoyono. Tapi, apa kabar Inpres tersebut? Hebat nian Gayus!

Negara telah kalah. Untuk menuntaskan perkara bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Presiden mengeluarkan 12 instruksi. Banyak apresiasi di satu sisi, tapi di lain sisi tidak sedikit pihak yang menganggap biasa 12 Inpres Gayus. Inpres Gayus dinanti-nanti khalayak, setelah kritikan keras sejumlah tokoh agama terhadap jurang yang amat lebar antara apa yang diucapkan Presiden dan apa yang dikerjakannya selama ini.

Pemerintah, terutama Yudhoyono, tersinggung ketika para tokoh agama menyebutnya sebagai pembohong. Karenanya, dua langkah diambilnya dalam hari yang sama, yaitu mengeluarkan 12 Inpres Gayus siang harinya dan bertemu tokoh agama malam harinya di Istana Negara.

Kita tidak mempersoalkan perdebatan semantik kata “bohong”. Pertemuan Yudhoyono dengan pengkritiknya adalah wujud kesediaannya berdialog kendati banyak pihak yang kecewa karena hasilnya tidak menyentuh substansi. Kita justru menyoroti 12 Inpres Gayus.

Dari 12 Inpres, hanya dua perkara yang baru, yaitu penggunaan metode pembuktian terbalik dan penunjukan Boediono sebagai pengawas. 10 Inpres lainnya adalah keharusan-keharusan yang normatif sebuah negara hukum. Koordinasi, evaluasi, pelaporan, transparansi, dan kontrol adalah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.

Yang menjadi persoalan ialah ketika keharusan-keharusan normatif tata kelola pemerintahan harus dipertegas oleh Inpres yang bernuansa kegawatan. Keadaan yang menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan terjadi penyimpangan yang serius terhadap prinsip-prinsip sebuah negara hukum.

Misalnya, bukan sekali saja Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus mafia perpajakan dan mafia peradilan. Ketika ia mengeluarkan Inpres penyelesaian kasus yang sama, berarti sesuatu tidak terlaksana.

Sebuah tamparan terhadap kepemimpinan Yudhoyono kalau birokrasi tidak melaksanakan perintah Presiden. Apalagi, Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi vital penegakan hukum yang di bawah Presiden.

Kita skeptis dan pesimis Inpres Gayus terlaksana. Bila tidak, Yudhoyono harus mengartikan bahwa kementerian/lembaga di bawahnya membangkang. Sekaligus membuktikan kenyataan institusi penegak hukum terbelit mafia.

Kita berharap Yudhoyono memerintahkan agar kasus Gayus diambil alih KPK. Ternyata tidak terjadi. Penunjukan Boediono sebagai penanggung jawab pengawasan Inpres menjadi benturan kepentingan yang baru, karena ia diduga terlibat kasus bail-out Bank Century.

Iklan

Bencana dan Karakter Jepang

In Uncategorized on f 11, 11 at 1:38 am

Jepang kesulitan. Tapi, Jepang bisa bangkit berkat kekuatan, kecerdikan, dan semangat setelah tertimpa bencana gempa, tsunami, dan krisis nuklir. Bencana dahsyat yang terjadinya sekaligus. Mereka membuktikan. Luluh lantak dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh negara-negara sekutu Amerika Serikat tahun 1945, mereka bertahan hidup kembali. Jepang berjuang dalam suasana duka.

Sejarah peradaban dunia mencatat, Jepang berhasil melalui masa sulit karena karakternya kuat, tegar, dan solider. Semangat gambaru menguatkan Jepang setiap menghadapi kesulitan. Gambaru berarti semangat untuk bertahan dan berusaha habis-habisan. Berbekal semangat gambaru, sekompleks apa pun persoalan, mereka harus memenanginya.

Karakter Jepang menginspirasi Indonesia yang hidup di kawasan Cincin Api (Ring of Fire) Pasifik yang rawan bencana gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sebetulnya, kita memiliki semangat gambaru tatkala gempa di Yogyakarta (2006) dan letusan Gunung Merapi (2010), juga tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (2004). Indonesia memiliki keteguhan, ketegaran, dan solidaritas seperti Jepang.

Semangat bertahan dan berusaha habis-habisan menjadi relevan tatkala kita menghadapi tantangan dan persoalan akut yang tidak terbatas ancaman bencana, yaitu kemiskinan yang dialami petani, nelayan, dan buruh. Kita harus memiliki semangat bertahan dan berusaha habis-habisan untuk memeranginya.

Persoalannya, budaya Indonesia yang cenderung cepat lelah, suka santai, dan kurang tegar, serta tidak biasa bersaing. Apa atau bagaimana kita bersikap dan bertindak jika menghadapi ujian sehebat persoalan Jepang, kita gagap menjawabnya. Entah berapa sering bencana menimpa Indonesia, pemerintah tidak sigap menanggulanginya. Rakyat yang tertimpa bencana dibiarkan merana dan sebagian rakyat yang lain acuh tak acuh.

Ketangguhan Jepang memukau dunia ketika menghadapi tiga bencana sekaligus. Reputasinya sebagai negara-bangsa yang kuat, tegas, dan solider dipuji internasional. Pemerintahnya sigap dan rakyat, baik yang tertimpa bencana maupun yang tidak tertimpa bencana, ibarat senasib sepenanggungan.

Pemerintah Jepang memacu proses evakuasi korban dan distribusi bantuan ke daerah bencana yang belum terjangkau. Mereka mengerahkan sumberdaya ke Jepang timur laut, wilayah yang terparah. Evakuasi korban bencana gempa dan tsunami seiring evakuasi warga yang terancam radiasi nuklir sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi, utara Tokyo.

Mereka sempat panik, wajar. Tapi, Jepang cepat bangkit mengerahkan seluruh sumberdayanya, mulai dari tentara, kapal, sampai ke pesawat. Misalnya, Pemerintah Jepang mengerahkan tentara dua kali lipat jumlahnya, dari 51.000 personel ke 100.000 personel. 145 rumah sakit, dari 170 rumah sakit di seluruh daerah bencana, beroperasi.

Sekalipun kelaparan dan kehausan mendera jutaan orang di sepanjang ribuan kilometer pantai timur Pulau Honshu dan pulau lain di Jepang, para korban tertib menanti distribusi logistik. Mereka antri! Hingga hari keempat pascabencana, tidak terjadi aksi penjarahan atau tindakan tercela lainnya, yang menguatkan citra Jepang sebagai “beradab”.

Warga Jepang tenang menghadapi persoalan akibat bencana. Mereka sabar meski berduka akibat kehilangan orang-orang terkasih dan tersayang, kehancuran harta benda yang dimiliki setelah bekerja bertahun-tahun. Pemerintah pun fokus menangani evakuasi korban dan distribusi bantuan, serta penyelamatan.

Bahaya terpapar radiasi nuklir akibat ledakan dan kebakaran reaktor PLTN Fukushima Daiichi. Jepang belajar dari kasus Chernobyl tahun 1986 dan membangun PLTN-nya lebih baik. Pemerintah menjamin tidak terjadi insiden Chernobyl di Jepang. Kecelakaan nuklir Chernobyl dikritik bahwa Pemerintah Soviet kurang siap dan didebat keamanan PLTN di banyak negara.

Televisi, koran, majalah, radio, dan situs Jepang merilis berita bencana. Jepang mengabarkannya ke penjuru dunia. Media massanya menyebarkan informasi seketika, serentak, mondial, dan interaktif. Televisi, misalnya, merekam kejadian dan momen dramatis yang mendebarkan detik demi detik, jam per jam, sejak awal gempa, tsunami, hingga akhir air bah “diam”. Sungguh mengharukan! Dramatis. Tapi membuat iri, kok Jepang bisa? Amerika Serikat saja tidak bisa!

Elisabeth Byrs, juru bicara Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), menyatakan, ”Perserikatan Bangsa-Bangsa belum mengambil langkah-langkah selama belum ada permintaan. Jepang adalah negara paling siap di dunia (menghadapi bencana).” Ia melanjutkan, ”Jepang menanggapi tiga darurat sekaligus, yakni gempa, tsunami, dan ancaman nuklir, dan melakukannya dengan sangat baik.”

Sembari memuji-muji Jepang yang tabah (stoic), kita mempertanyakan kemampuan Indonesia dan bangsa lain, terutama di Barat, jika ditimpa tiga bencana yang dahsyat sekaligus. Profesor Harvard University, Joseph Nye, menyebut, bencana menjadikan Jepang yang soft power, istilah bagi keberhasilan Jepang mencapai tujuannya dan menarik perhatian bangsa lain. “Meski dilanda tragedi dahsyat, peristiwa menyedihkan, ada fitur-fitur yang sangat menarik dari Jepang,” Nye mengatakannya ke AFP.

“Terlalu dini memprediksi apakah mereka berhasil memulihkan ekonomi. Tapi, dilihat dari jauh, rakyat Jepang memperlihatkan ketabahan saat krisis,” ujar Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies Nicholas Szechenyi.

Saat bencana dan tragedi kemanusiaan menimpa sebuah bangsa, citra Jepang justru bertambah atau memperoleh keuntungan. Pakistan, misalnya, menerima bantuan Amerika Serikat dan negara lain setelah dilanda banjir bandang tahun lalu. Tapi, bantuan tersebut tidak mengubah citra Pakistan sebagai bangsa yang kuat, tegar, dan solider di mata dunia. Juga Bangladesh. China dan Haiti dikritik ketika menangani gempa bumi tahun 2008 dan 2009.

Dari kemajuan teknologi dan pengetahuan Jepang, negara-negara Asia yang termasuk kelompok negara yang pertama-tama berkembang dari negara terbelakang, berkembang, ke negara industri, kita menimba pengalamannya. Dari Jepang kita mempelajari bagaimana menghadapi gempa, tsunami, dan krisis nuklir. Berkat sikap dan tindak Jepang yang cerdas dan maju, kita seharusnya sanggup menghadapi bencana.