imsitumeang

Archive for Mei, 2013|Monthly archive page

Apa Kabar Renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport?

In Uncategorized on f 31, 13 at 1:08 pm

Tanggal 10 Januari 2012 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tim evaluasi diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku ketua harian. Usianya hampir setahun sejak berlaku.

Enam isu renegosiasinya, yakni wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara (pajak, royalti), kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan buatan dalam negeri. Enam isunya sensitif baik bagi negara maupun bagi korporasi (kontraktor). Dan, enam isu (terutama perpanjangan kontrak dan royalti) adalah problem pokok pengelolaan kekayaan alam akibat penguasaan negara atas sumber daya pertambangan yang minim.

Mandat renegosiasi KK dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 169 huruf (b) menyatakan bahwa ketentuan pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya setahun sejak undang-undang disahkan kecuali mengenai penerimaan negara. Penjelasannya ialah semua pasal yang terkandung dalam KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan undang-undang. Berarti setahun sejak undang-undang itu berlaku, renegosiasi seharusnya dalam proses penyelesaian.

Lalu, bagaimana nasib renegosiasi KK PT Freeport Indonesia (PTFI)? Riwayat pertambangan Freeport di Papua sejak tahun 1967, setelah UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan dan sebelum UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disahkan. Banyak pihak menyebut, PTFI adalah kompensasi rezim Soeharto kepada Amerika Serikat sebagai balas budi dukungan Negeri Paman Sam untuk Orde Baru di akhir rezim Soekarno.

PTFI merupakan perusahaan afiliasi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang bermarkas di Phoenix, Arizona. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi bijih (ore) di dataran tinggi kawasan Tembaga Pura, Mimika, Papua, mengandung tembaga, emas, dan perak. Bahan tambang yang dikeruk tidak detil jenisnya karena dikapalkan ke luar Indonesia untuk dimurnikan. Molybdenum dan rhenium adalah hasil sampingnya. Mereka sendiri memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak tersebut ke seluruh penjuru dunia.

Kompleks pertambangan mereka di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas yang juga terbesar di dunia. Mereka sangat menyadari betapa potensi Grasberg di jantung area mineral sangat melimpah, sehingga lanjutan kegiatan eksploitasi dan eksplorasinya membuka peluang untuk terus menambah cadangan.

Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi bijih PTFI di Grasberg merupakan lanjutan Erstberg. Kegiatan mereka di Erstberg mulai tahun 1967 dan di Grasberg mulai tahun 1988, keduanya sekitar Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid (4.884 meter di atas permukaan laut). Open pit Erstberg habis tahun 1989, berlanjut ke Grasberg. Open pit Grasberg habis tahun 2016-2017. Saat ini produksi bijih dari open pit Grasberg 75% dan sisanya (25%) dari tambang bawah tanah. PTFI menerapkan dua teknik penambangan, yakni open pit atau surface mine di permukaan bumi dan ambrukan atau block-caving di bawah tanah.

PTFI membayar ke negara US$ 2 miliar yang terdiri atas pajak, royalti, dan dividen selama 9 bulan pertama tahun 2011 dan jumlah totalnya US$ 13,4 miliar sejak tahun 1992. Apakah pembayaran tersebut setimpal? Cobalah kira-kira. Setiap hari Freeport setidaknya menghasilkan 300 kilogram (kg) emas dan 600 kg mineral berharga perak serta tembaga dari 238.000 ton batuan Grasberg.

Penghasilan bersih perharinya US$ 20 juta. Jika dikali 31 hari, hasilnya US$ 620 juta (sekitar Rp 5,5 triliun). Apabila penghasilan PTFI US$ 589 juta per bulan, penghasilan bersih pertahunnya kurang lebih Rp 70 triliun. Jika dikali 44 tahun sejak kehadirannya di Papua, keuntungan bersih PTFI Rp 3.000 triliun. Jadi, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua jelas-jelas membukukan keuntungan yang sangat besar. Jumlahnya sungguh fantastis!

Wajarlah jika PTFI mengajukan perpanjangan KK hingga tahun 2041. Dalam KK II mulai tahun 1991, batas waktunya tahun 2021 tetapi mereka berhak memperpanjangannya 2×10 tahun atau hingga tahun 2041. Hingga tahun 2041, cadangan Grasberg belum habis tetapi tidak lagi menjanjikan. Mereka pun menginvestasikan US$ 125 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) untuk kegiatan yang jauh ke luar area sekarang, mencapai Puncak Soekarno. PTFI juga menyiapkan pertambangan bawah tanah yang investasinya US$16-18 miliar untuk periode 2008-2041. PTFI mengharapkan kesepakatan terms and condition renegosiasi.

Kesimpulannya, mereka mengetahui persis kandungan di sana. Sangat menggiurkan. PTFI bahkan siap membelanjakan dana hingga US$ 6 miliar (periode 2012-2021) tetapi mereka membutuhkan kepastian. Mereka beralasan bisnisnya padat modal dan lama waktu. Mumpung momennya pas pemerintah seharusnya mencegah akumulasi kerugian negara. Sejak perpanjangan KK tahun 1991, PTFI hanya menyetor 1% royalti tembaga. Kurang lebih 25 tahun sejak kehadirannya, Freeport membayar royalti tembaga berdasarkan KK I. Padahal tahun 1978, terbukti selain tembaga, PTFI juga mengeksplorasi emas.

Sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, royalti emas 3,75%. Kerugian negara akibat pembayaran royalti yang lebih rendah dari ketentuan beleid PNBP ialah US$ 256,2 juta atau setara Rp 2,18 triliun. Tahun ini Freeport menargetkan penjualan emas 1,1 juta ounce atau lebih rendah dari realisasi penjualan tahun lalu yang berjumlah 1,3 juta ounce (1 ounce = 0,028 kg). Perkiraan penjualan tembaga tahun 2012 mencapai 930 juta pound (1 pound = 0,45 kg) atau lebih tinggi dari realisasi penjualan tahun 2011 yang berjumlah 846 juta pound atau sekitar 380,7 juta kg.

Area penambangan PTFI sangatlah luas, mencakup 2,6 juta hektar (ha) atau 6,2% wilayah Papua. Penguasaan tersebut termasuk 119.435 ha kawasan hutan lindung dan 1,7 juta ha kawasan hutan konservasi. Celakanya, mereka berani membabat habis hutan untuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sejak tahun 1967 kendati belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Kementerian Kehutanan. Negara tidak menerima pendapatan negara bukan pajak.

Bertahun-tahun bercokol di Papua, selama itu pula pemerintah memperlakukan istimewa Freeport. Contohnya, meskipun pemerintah memberlakukan bea keluar (BK) ekspor mineral 15%, aturan tersebut tidak berlaku bagi PTFI. Kegiatan ekspornya tetap saja berdasarkan KK. Padahal, produk PT FI merupakan konsentrat yang mengandung butiran tembaga, perak, dan emas. Sebesar 20% produksi konsentratnya dijual ke smelting di Gresik, sisanya sebesar 80% diekspor ke Spanyol.

Penambangannya menghasilkan potential acid drainase dan 6 miliar ton limbah tailing (lebih dua kali bahan galian membuat Terusan Panama yang menghubungkan Teluk Panama di Samudra Pasifik dengan Laut Karibia di Samudra Atlantik). Atau, perharinya membuang limbah 240 ribu ton atau 40 kali limbah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. PTFI membuang limbahnya melalui Sungai Wanagom, yang terus mengalir ke Sungai Atsua untuk ditampung atau ke sungai-sungai yang mengalir ke dataran rendah, dekat Taman Nasional Lorentz yang keanekaragaman hayatinya terlengkap di Asia Tenggara dan Pasifik, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberinya status khusus.

Pembuangan limbah di media air tentu saja melanggar peraturan pemerintah tentang kualitas air. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkali-kali memperingatkan PTFI sejak tahun 1997 tetapi mereka ibarat peribahasa “anjing menggonggong, kafilah berlalu”. Belum lagi kadar CO² di sekitar area pertambangan yang tidak wajar, yakni ribuan liter setiap bulan atau setingkat kadar CO² di Phoenix. Hanya di kota negara maju saja yang kadar CO²-nya tinggi. Pasalnya, di sekitar area pertambangan Freeport kemajuan orang asli Papua (ras Melanesia) masih minim atau kegiatan ekonominya cenderung subsisten.

Iklan

Kapan Kita Kembali Bangkit?

In Uncategorized on f 28, 13 at 3:49 am

Dari masa ke masa semakin tinggi saja tuntutan untuk bangkit bersama. Keharusan untuk bangkit bersama antara lain untuk menjawab tantangan sekarang yang lebih kompleks ketimbang situasi 105 tahun yang lalu sewaktu Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Jelas sangat berbeda! Budi Utomo merupakan penggerak pertama kebangkitan Indonesia.

Tantangan terasa lebih rumit karena dewasa ini semangat bangkit bersama justru semakin mengendur di kalangan elit dan rakyat. Setelah 15 tahun era reformasi, terjadi degradasi militansi. Semangat gotong royong pun memudar. Konflik cenderung meningkat di kalangan elit dan rakyat. Semestinya raga makin sehat, elannya tidak lemah. Tapi, mengapa terjadi paradoks?

Jawaban sederhananya ialah kepemimpinan. Ibarat perumpamaan, kawanan singa jika dipimpin seekor domba akan merasa dirinya menjadi domba. Pemimpin mempengaruhi persepsi masyarakat. Pertarungan di kalangan elit tidak membuktikan budaya unggul kita yang mengandung kecerdasan dan pencerahan. Justru kegaduhan karena desakan kepentingan politisi dan partai. Tapi sang pemimpin hanya diam seribu bahasa.

Dalam situasi tersebut, posisi rakyat terjepit. Ternyata suara mereka hanya dibutuhkan ketika menjelang pemilu. Setelah pemilu, politisi dan partai kembali asyik dengan kepentingannya sendiri. Elit menjauhi rakyat. Kecenderungan kalangan elit dan rakyat memilih caranya masing-masing pertanda buruk dan bahaya karena tidak membentuk konsolidasi yang mendorong ke arah kemajuan dan berorientasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran.

Kenyataan dewasa ini merupakan langkah mundur jika disandingkan dengan kekompakan generasi terdahulu yang memancang tonggak-tonggak besar seperti Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan (1945). Seharusnya kekompakan diperkuat dalam mengisi kemerdekaan. Semangat senasib seperjuangan yang lemah justru membuat upaya tersebut menjadi kedodoran.

Tentu harus diakui banyak pencapaian yang diraih selama 67 tahun kemerdekaan, tapi persoalan-persoalan serius seperti kebodohan, kemiskinan, kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan belum teratasi. Tantangannya bukan berkurang, melainkan bertambah karena upaya mengatasinya terhadang kasus-kasus korupsi yang massif dan sistematis. Persoalan-persoalan serius lainnya seperti penegakan hukum, membersihkan pengadilan, retribusi tanah atau agraria, pemberantasan narkotika, dan karut-marut kontrak pertambangan juga belum teratasi. Hanya berputar-putar di tempat. Banyak kasus diungkap, tapi tidak dituntaskan.

Selama sembilan tahun pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menaikkan angka kesenjangan, dari 0,34% (2008) ke 0,41% (2012). Padahal, dulu ketika awal reformasi nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 300 triliun. Kini tahun 2013, nilai APBN Rp 1.657 triliun. Tahun 2014 diperkirakan Rp 1900 triliun. Luar biasa!

Nilai sebanyak itu buat siapa? Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 bisa dijadikan pisau analisis betapa sulitnya kehidupan rakyat. Penghasilan perbulan mereka sangat lemah, karena kemampuan rakyat berbelanja hanya 15% berpenghasilan di atas Rp 1 juta perbulan, 30% antara Rp 500 ribu – 1 juta perbulan, dan 55% di bawah 500 ribu perbulan. Celakanya, total anggaran yang tidak terserap Rp 180 triliun selama tahun 2009-2012. Jadi, dana menganggur rata-rata Rp 42 triliun pertahun.

Yang mengherankan, sebagai salah satu penggerak perekonomian, sektor pertanian tahun 2012 hanya menyumbang 14,4% terhadap Gross Domestik Produk (GDP). Sektor yang menyerap 35,1% angkatan kerja ini (kedua setelah sektor jasa dan industri), merupakan penyedia pangan dan bahan baku industri, serta penyumbang penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk pertanian. Sangat wajar apabila pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu primadona dalam memacu pembangunan nasional. Tapi tidak dilakukan.

Pemerintahan Yudhoyono sesungguhnya memakai model manajemen pembangunan apa? Memihak siapa? Tahun 2005, ia memperkenalkan tiga pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu pro-growth (keberpihakan kepada pertumbuhan), pro-poor (keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan), dan pro-job (keberpihakan kepada peningkatan ketenagakerjaan). Kemudian, tahun 2007, ia menambahkan pro-environment (keberpihakan kepada kelestarian lingkungan).

Ia mengklaim, berbagai kebijakan pemerintah dilandaskan pada keempat pilar, yang sejatinya adalah sustainable growth with equity. Sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 27 Mei 2011, pemerintah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Yudhoyono bertekad mengimplementasikan masterplan ini dan memegang four tracks strategies: pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro- environment.

Tapi persoalan-persoalan serius tersebut tak serta merta cepat teratasi. Tahun depan, Presiden Yudhoyono tidak lagi menjadi Presiden, tapi rakyat tetap menjadi rakyat yang terkena kebijakannya sebagai Presiden. Harap-harap cemas menanti gebrakannya di satu tahun terakhir periode. Tapi haqqul yaqin, politik anggaran pemerintahannya tidak akan sungguh-sungguh memihak rakyat.

Degradasi militansi bisa saja suatu saat memunculkan ancaman. Dan, kita makin sulit kembali bangkit, berdiri, dan berlari bersama dalam melakukan perubahan, mengatasi persoalan, serta mengejar kemajuan bangsa dan negara. Suatu usaha kolektif yang berupa pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional harus sebagai pengukuh tekad. Tantangan dijawab oleh kegigihan perjuangan mengatasi persoalan-persoalan serius, bukan dibuktikan oleh rekayasa pencitraan.