imsitumeang

Archive for Juni, 2017|Monthly archive page

Sekolah Lima Hari

In Uncategorized on f 21, 17 at 7:57 am

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari sekolah. PPK akan diterapkan di sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah atas. Esensi PPK berdasarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya dalam kurikulum tahun 2013, satu fondasi tujuannya ialah pembentukan karakter. Sehingga, PPK jangan dianggap baru. Pelaksanaan PPK, diserahkan kepada guru di sekolah dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap sekolah dibebaskan kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi sekolah tersebut dan sumber daya sekolah tersebut. Dengan PPK, siswa tidak hanya mengejar nilai akademis. Pendidikan menyangkut olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Keseimbangan keempat aspek menjadi prioritas penguatan pendidikan karakter.

Karenanya, PPK diintegrasikan dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan intrakurikuler merupakan mata pelajaran umum yang biasa diterima siswa. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat, dan keagamaan.

Porsi pembagiannya, pendidikan karakter 70 persen sedangkan pelajaran umum 30 persen. Sumber belajar kegiatan PPK tidak hanya di dalam sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Satu contohnya mengunjungi musem atau objek belajar lainnya atau mengundang sumber belajar ke sekolah. Target PPK ialah menciptakan generasi emas tahun 2045. Anak-anak diharapkan mempunyai kekuatan karakter dan literasi. Kebijakan delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari kerja jangan dianggap bahwa siswa belajar pelajaran konvensional seluruhnya. Tetapi, pendidikan karakter diselipkan di dalamnya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat 9.800 sekolah yang menerapkan kebijakan PPK di Jakarta. Kemdikbud mencatat 230.000 sekolah di Tanah Air. Mari perhatikan, di sekolah yang melaksanakannya karakter siswa jauh lebih baik dari yang belum. Prestasi siswa makin bagus.

Program delapan jam belajar selama lima hari bisa diterapkan di setiap sekolah, terutama di kota-kota. Sebab, rata-rata sekolah di kota-kota memenuhi tiga syarat yang harus dimiliki sekolah untuk menerapkan program tersebut. Kesatu, sekolah memiliki sumber daya manusia atau guru yang mumpuni. Guru melaporkan kegiatan selama delapan jam dalam sehari karena terintegrasi dengan kegiatan lain, yaitu komunitas rumah dan komunitas masyarakat. Kedua, sekolah memiliki metode yang variatif agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak membosankan. Format belajar delapan jam sehari dikemas menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Ketiga, sarana dan prasananya memadai. Tidak harus mewah, tapi dengan kreativitas dan inovasi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Lagi pula, program tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga KBM bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Relatif bisa karena syarat kesatu bisa dipenuhi, yaitu gurunya kreatif dan inovatif, serta metodenya banyak dikembangkan. Selain itu, masyarakatnya banyak yang mempedulikan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di kota-kota seperti Medan, Jakarta, dan Yogyakarta tidak seperti di daerah-daerah terpencil, terbelakang, dan tertinggal.

Kita berharap Presiden Joko Widodo tidak membatalkan program sekolah lima jam per hari dan lima hari per pekan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Program ini penting untuk pendidikan karakter anak. Kita mendukung langkah Presiden yang mengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menjadi peraturan presiden. Namun, peraturan presiden yang disusun tidak bertentangan dengan substansi peraturan menteri. Seyogyanya penggantian permendikbud menjadi perpres untuk menyempurnakan kebijakan yang telah diputuskan Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

Kita meyakini Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud adalaha ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga kebijakannya dalam jalur yang taat asas dan konstitusional.

Kita berharap Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung Mendikbud karena kebijakan pendidikan karakter adalah komitmen pemerintahan Joko Widodo – Muhammad Jusuf Kalla. Lagi pula, kebijakan pendidikan di Indonesia harus lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kebijakan Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian revitalisasi pendidikan nasional untuk menghadapi era persaingan global.

Kita pun menganggap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memiliki dasar aturan serta pertimbangan yang kuat sebagai satu cara melaksanakan kebijakan Presiden. Apalagi, Muhadjir tidak memutuskan sepihak program Penguatan Pendidikan Karakter. Program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari per pekan dan delapan jam per hari itu sudah disetujui rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka tanggal 3 Februari 2017. Jadi, Presiden menyetujui usulan Mendikbud untuk menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, agar Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan sebagai hari libur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia.

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari sepekan dan delapan jam per hari. Apabila Presiden hendak menyusun perpres untuk menggantikan permen, maka perpres itu harus tetap mengacu ke hasil rapat kabinet terbatas yang sudah disepakati. Muhadjir jangan dianggap jalan sendirian.

Muhadjir tidak mungkin bermain-main dengan pendidikan, karena berakibat terhadap masa depan sebuah generasi bangsa. Masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla tertuang dalam Nawa Cita. Satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan menekankan pendidikan kewarganegaraan yang terabaikan selama ini. Setelah Muhadjir menjabat menteri, penataan kurikulum dimulai.

Muhadjir menerbitkan peraturan menteri tentang hari sekolah. Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin-Jumat. Jam sekolah menjadi delapan jam tiap hari. Keputusan lima hari sekolah itu sontak menuai pro-kontra. Pihak kontra menuding program itu tidak beda dengan sekolah penuh waktu yang merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik. Mereka seakan-akan dipasung di sekolah, apalagi diberi materi pelajaran nonstop selama delapan jam.

Bisa saja sebuah kebijakan baru disambut apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Sosialisasi itu yang kurang selama ini sehingga kepala daerah pun ikut-ikutan menolak kebijakan pusat tersebut. Muhadjir mengakui kesalahpahaman terhadap konsep delapan jam proses belajar mengajar di sekolah. Padahal, yang dimaksud proses belajar delapan jam tak hanya menerima pelajaran yang berasal dari buku teks, tetapi juga menerima pendidikan karakter.

Muhadjir memastikan transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%, sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menjadi kebutuhan sangat mendesak karena para siswa tidak lagi menemukan anutan di ruang publik. Saatnya negara, melalui pendidikan, menanamkan nilai kepada anak didik, seperti jujur, pantang menyerah, toleran, dan gotong royong, mencintai tanah air, dan budi pekerti. Dalam konteks ini penambahan bahan ajar itu tidak hanya dilakukan dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan, misalnya, tetapi juga diwujudkan dalam praktik ajar sehari-hari di sekolah.

Praktik ajar sehari-hari tentu saja disesuaikan dengan kearifan lokal. Karenanya, kebijakan sekolah Senin-Jumat tetap memberikan ruang kebebasan kreativitas sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah tersebut, juga kemampuan atau sumber daya sekolah tersebut. Penguatan pendidikan karakter sejatinya berkorelasi erat dengan pengamalan Pancasila.

Penataan kembali kurikulum pendidikan hendaknya tetap dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah konstitusi. Penguatan karakter itu menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tenteram. Tenteram karena melalui pendidikan seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok.

Kita mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017. Sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi program PPK. Organisasi seperti Muhammadiyah sebaiknya melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolah maupun pendidikan diniyah dan madrasahnya.

Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah ini kendati akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya. Dampaknya tentu saja akan menyentuh aspek manajerial, finansial, dan kurikuler di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Terhadap aspek manajerial, kebijakan baru ini akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah. Apalagi, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah persyarikatan. Terutama konsekuensi bebannya.

Terhadap aspek finansial, tentu saja implikasi diterapkannya kebijakan baru adalah biaya penyelenggaraan sekolah lima hari. Contohnya, untuk mendidik cara makan yang baik dan benar, dengan kebijakan baru ini maka sekolah harus menyiapkan makan siang. Kalau siswa makan di kantin, tidak terdapat unsur edukatifnya. Persoalan di lapangan masih terus berkembang. Tetapi tidak berarti sekolah Muhammadiyah menaikkan biaya pendidikan.

Terhadap aspek kurikuler, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru siswanya memiliki prestasi yang bagus. Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, kita memahami bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi. Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansi. Kita berharap, semua pihak akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita semestinya mendukung kebijakan sekolah lima hari

Iklan