imsitumeang

Archive for April, 2014|Monthly archive page

Pemilu yang Bersih Adalah Langkah Awalnya

In Uncategorized on f 17, 14 at 10:25 am

Pemilu 9 April 2014, sesuai hasil hitung cepat atau quick count, menggambarkan persebaran suara yang berimbang untuk partai-partai yang diklasifikasikan sebagai partai tengah. Hasil pemilu anggota lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD) juga membuktikan ketidakberdayaan partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, untuk mengulang sukses Pemilu 2009.

Pemenang pemilu, seperti dirilis banyak lembaga survei, direbut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tapi PDIP hanya meraup 19 persen lebih atau di bawah target partai sekitar 27 persen.

Konfigurasi politik hasil pemilu yang memposisikan PDIP sebagai sang pemenang, diikuti Partai Golkar dan Partai Gerindra, menjadikan peta politik pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) juga “buta”. Padahal, partai dan gabungan partai yang mengusung pasangan capres-cawapres.

Partai bersama kandidat capresnya masih harus melakukan komunikasi politik untuk memastikan kerja sama atau koalisi, yakni meningkatkan elektabilitas pasangan calon dan setelahnya membentuk pemerintahan yang kuat. Menimbang syarat mengusung pasangan capres-cawapres, mungkin bisa empat pasangan yang bertarung dalam Pemilu 9 Juli 2014. Tapi, jika realitas politiknya berdasarkan hasil perolehan suara partai-partai peserta pemilu, mungkin yang rasional adalah tiga pasangan.

Partai yang akan mengajukan kandidat capresnya adalah PDIP dengan Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres, Partai Golkar mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie atau ARB, dan Partai Gerindra menggadang Prabowo Subianto sebagai kandidatnya. Berikutnya memilih pasangan cawapresnya yang tidak mudah. Partai pengusung figur kandidat capres harus menghitung cermat kelebihan dan kekurangan pasangannya.

Di samping figur, persoalan dalam pembahasan koalisi adalah tuntutan partai yang diajak berkoalisi yang meminta jatah kabinet. Karena itu, jauh-jauh hari, setiap kandidat capres dan partai pengusungnya harus menegaskan bahwa berkoalisi bukan bagi-bagi kursi menteri.

Kita berharap para kandidat capres akan memperoleh pasangannya. Dengan masing-masing pasangan, kita akan menyaksikan perhelatan politik yang menarik sekaligus mendidik bahwa bangsa Indonesia harus mampu menggelar pemilu presiden dan wakil presiden yang aman, tertib, dan demokratis. Muaranya ialah terpilihnya pasangan capres-cawapres yang benar-benar diinginkan rakyat dan selanjutnya mengemban mandat rakyat.

Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti. Dari persoalan penanggulangan kemiskinan, pendidikan yang belum merata, kemandirian yang masih belum sesuai harapan, ke persoalan menjadikan bangsa ini maju sekelas bangsa-bangsa lain. Pekerjaan pemimpin nasional nanti sesungguhnya menumpuk. Jika pasangan capres-cawapres yang terpilih benar-benar memiliki komitmen serius untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, rakyat Indonesia akan mampu mengecap kemakmuran.

Popularitas dan elektabilitas kandidat merupakan faktor yang sangat penting. Seorang kandidat capres memiliki cukup alternatif untuk memilih seorang kandidat cawapres yang latar belakangnya menunjang popularitas dan elektabilitas mereka, apakah seorang kandidat capres akan memilih seorang kandidat cawapres yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi atau bidang lain. Basis partai kandidat pasangan capres-cawapres ditambah basis partai yang diajak berkoalisi harus dukung-mendukung.

Meskipun faktor popularitas dan elektabilitas kandidat sangat penting sebagai modal untuk meraih kemenangan dalam pemilu 9 Juli 2014 nanti, kandidat pasangan capres-cawapres yang merasa memiliki basis partai, ditambah basis partai yang diajak berkoalisi, harus memiliki anggota kabinet yang memiliki keahlian dan pengalaman, apakah di bidang ekonomi, hukum, atau pemerintahan. Dengan keahlian khusus seorang kandidat cawapres, selanjutnya anggota kabinet yang profesional di bidangnya, maka pemerintahan yang terbentuk akan bisa bekerja efektif dan efisien.

Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang banyak diisi kader partai, termasuk pemimpin partai, menjadi pelajaran berharga bahwa keefektifan dan keefisienan pemerintahan tidak berwujud. Apalagi kemudian banyak menteri yang ditugasi partai malah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan partai.

Memetik hikmah kinerja KIB, mestinya pasangan capres-cawapres yang terpilih nanti sudah mempunyai gambaran ideal ihwal jajaran kabinetnya yang harus mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan atau partai.

Dalam konteks membentuk pemerintahan nanti, pasangan pasangan capres-cawapres yang terpilih harus bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya mewujudkan kemandirian dan masalah strategis lainnya, maka sekali lagi, posisi cawapres ini menjadi sangat penting.

Cawapres bisa mengisi kelemahan capres dan mereka bersama-sama meneguhkan niatnya untuk membangun bangsa ini. Sudah lama rakyat kita dininabobokkan oleh rerorika dan janji-janji pemimpin yang hingga kini belum dirasakan bukti-buktinya. Jadi, sangat wajar bila saat ini rakyat sangat berharap banyak kepada capres-cawapres yang baru.

Pesta demokrasi tanggal 9 April 2014, untuk memilih anggota lembaga legislatif, relatif terselenggara lancar. Kita mengharapkan pesta demokrasi tanggal 9 Juli 2014 nanti juga begitu.

Namun demikian, bukan berarti tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah selesai. Apalagi, hasil evaluasi atas pemilu yang lalu, masih banyak kekurangan, seperti pelanggaran tata tertib kampanye, penggunaan politik uang, distribusi logistik, tata cara pemilihan yang belum tersosialisasi, dan sebagainya. Bahkan, di beberapa daerah harus digelar pemilihan ulang lantaran surat suara yang tertukar.

Tentu saja merupakan tugas KPU dan Bawaslu untuk membenahinya. Apalagi, hajatan besar berikutnya bakal digelar tak lama lagi. Tenggang waktu kurang lebih tiga bulan hendaknya betul-betul dimanfaatkan para penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi ini aman, jujur, dan adil.

Oleh sebab itu, segala potensi yang menghambat pelaksanaannya nanti harus diminimalisasi. Paling urgen, tentu saja, mencegah segala potensi kecurangan yang mungkin terjadi agar legitimasi dua kali pemilu ini betul-betul kuat, tidak dicederai praktik-praktik culas.

Sejauh ini, KPU dan Bawaslu bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk gugus tugas yang mengawasi dan menindaklanjuti beberapa pelanggaran. Fokus kerjanya antara lain mengawasi dana bantuan sosial (bansos), dana kampanye, dan lain-lain praktik kecurangan pemilu.

Langkah ini tepat sebab peran gugus tugas ini adalah mendorong partai, calon anggota lembaga legislatif (caleg), baik DPR maupun DPD, transparan dalam laporan dana kampanyenya. Boleh dibilang, pembentukan gugus tugas ini positif guna mewujudkan pemilu yang bersih. Pola kerja sama ini mampu memperjelas pelaksanaan wewenang masing-masing pihak.

Semakin banyak yang mengawasi pemilu, mutu penyelengaraannya tentu saja akan semakin baik. Peran media massa dan warga juga amat diperlukan. Jangan sekadar nyoblos, media massa dan warga harus ikut mengawasi perhitungan suara. Kita berharap caleg-caleg yang terpilih adalah figur yang benar-benar amanah untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

Ingat, pelaksanaan pemilu, baik pemilu 9 April 2014 maupun pemilu 9 Juli 2014, tak hanya menjadi harapan rakyat Indonesia. Pemilu di tahun 2014 ini juga mendapat perhatian dunia internasional. Mengapa? Karena secara geopolitik, posisi Indonesia amat diperhitungkan. Mereka tentunya juga berharap pelaksanaan pemilu di Tanah Air berlangsung demokratis.

Tak hanya segi geopolitik, secara ekonomi pun hasil pemilu di Indonesia juga mendapat sorotan yang serius karena persiapan pelaksanaan pemilu di beberapa negara merangsang pertumbuhan ekonomi yang kuat, termasuk Indonesia dan India.

Berarti, pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting. Tak cuma hasilnya, tapi juga proses penyelengaraannya. Jika pemilu ditengarai terjadi berbagai bentuk kecurangan, tentu saja bangsa Indonesia bakal dicap negatif, terutama para investor dan pelaku pasar.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pemilu yang berintegritas menjadi syarat mutlak untuk kemajuan bangsa ini. Tugas itu tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu. Semua pihak, termasuk partai dan caleg, juga harus berperan mengawal pesta demokrasi ini agar dalam koridor sportivitas. Tujuan berbangsa dan bernegara bukan semata rebutan kekuasaan, tapi menyejahterakan rakyat. Dan, pemilu yang bersih adalah langkah awalnya.

Iklan

Pemilu dan Golput

In Uncategorized on f 7, 14 at 11:28 am

Pemilihan umum (pemilu) tahun ini harus diselamatkan. Persoalan mengkhawatirkan ialah partisipasi pemilih. Jumlah warga yang tidak memilih alias golongan putih (golput) kian mengancam! Pesta demokrasi untuk memilih anggota lembaga legislatif (dewan perwakilan rakyat tingkat lokal dan nasional serta dewan perwakilan daerah) ini harus diikuti sebanyak-banyaknya pemilih. Partisipasi pemilih yang minim justru menjadikan demokrasi kehilangan rohnya: pemilik suara terbanyak adalah calon anggota lembaga legislatif (caleg) yang tidak bekerja dan berkeringat, atau sang pemenangnya adalah mereka yang dipilih hanya sekelompok kecil orang.

Pemilu 9 April 2014 akan diikuti sekitar 173 juta pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi masyarakat hingga 75%. Namun, sejumlah survei malah memberikan gambaran yang pesimistis: jumlah warga yang tidak memilih bisa kurang 75%. Gerakan melawan golongan putih hanya bisa dilakukan dengan terus-menerus mengkampanyekan betapa dibutuhkan partisipasi warga dalam pemilu. KPU wajib menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu, tidak melulu pemilu untuk anggota DPR tetapi juga pemilu untuk anggota DPD. Sasaran utamanya ialah pemilih pemula, yang diperkirakan 40% dari total pencoblos.

Golput sekarang gerakan yang salah kaprah. Ia bukan perlawanan politik seperti ketika gerakan ini dicetuskan Arief Budiman dan kawan-kawan di masa rezim Soeharto. Golput dulu adalah sinisme terhadap demokrasi ala Orde Baru (Orba) yang sebenarnya diatur untuk menghapus persaingan atau kontestasi antarpartai dan memenangkan Golkar, kelompok politik yang enggan disebut partai. Ketika itu, golongan “putih” Arief Budiman dan kawan-kawan merupakan antitesa golongan “hitam” penguasa Orba.

Golput sekarang juga kadaluarsa. Demokrasi di zaman kini berbeda dengan demokrasi di zaman dulu ketika gerakan ini dilahirkan. Pemilu 2014 diikuti banyak partai yang suka atau tidak suka dilahirkan orang banyak. Tanpa pemaksaan kehendak penguasa dalam pembentukan partai-partai itu, tanpa fusi atau penyederhanaan, dan tanpa restu penguasa kepada ketua umum partai.

Karena itu, sejak Pemilu 1999, Arief Budiman membatalkan golputnya dan ikut mencoblos. Masih banyak politikus bermasalah atau politikus hitam dalam daftar calon anggota DPR/DPRD dan calon anggota DPD tidak semestinya menyurutkan langkah kita menuju tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos di bilik suara tanggal 9 April 2014 nanti. Seperti dilansir sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), tersedia banyak politikus tak bermasalah atau politikus putih untuk dipilih yang terserak di banyak partai.

Jumlah golput di masa reformasi memang meningkat dari waktu ke waktu. Partisipasi pemilih dalam tiga kali pemilu, yakni 1999, 2004, dan 2009, terus-menerus mengalami penurunan. Tahun 1999, jumlahnya cuma sekitar 10% (partisipasi pemilih mencapai 92,99%). Lima tahun kemudian (2004), jumlahnya 23% (partisipasi 84,07%), dan pada pemilu berikutnya (2009) menjadi 29% (partisipasi hanya 70,99%), melebihi perolehan suara Partai Demokrat yang meraup suara 20%. Jadi, makin lama makin bertambah saja jumlah warga yang golput dan “partai golput” ini menjadi pemenang pemilu.

Golput dan sinisme terhadap partai bukan tanpa sebab-musabab. Kasus-kasus korupsi yang dilakoni kader atau anggota partai di lembaga legislatif, juga lembaga eksekutif, merupakan fakta dan data yang tak mungkin terbantahkan. Oligarki politik dan transaksi politik semakin menggila-gila. Koalisi dan aliansi antarpartai hanya menggambarkan hasrat politikus untuk mencapai tujuan jangka pendek ketimbang jangka panjang. Tanda gambar antara partai yang satu dan partai yang lain mudah dibedakan tetapi tabiat kader atau anggota partainya sulit dipisahkan. Mereka sama saja!

Pikiran untuk tak mencoblos pada pemilu DPR/DPRD dan DPD tapi memilih pada pemilu Presiden mungkin baik. Pemilih boleh saja sudah memiliki calon presiden idaman tapi kecewa terhadap kinerja partai-partai, termasuk partai pengusung calon presiden itu. Mencoblos calon presiden tapi tak mencoblos caleg dan partai dianggap sebagai cara untuk “menghukum” partai. Bahayanya, jika cara ini diterapkan massif, akan menjadikan calon presiden terpilih tak didukung partai yang memiliki jumlah suara yang cukup di DPR.

Penyelenggaraan pemerintahan tak akan efektif dan efisien karena waktunya hanya dihabiskan untuk menegosiasikan kebijakan ketimbang melaksanakan program/kegiatannya. Calon presiden yang partai penyolongnya tak melewati ambang batas parlemen (parliamantary threshold) bisa-bisa tak mempunyai tiket untuk mengikuti pemilu presiden. Koalisi dan aliansi antarpartai memang tak haram, tapi membuka peluang bagi lobi-lobi yang mengarah ke transaksi politik.

Presiden yang kuat dan didukung partai yang besar memang memberi kesempatan bagi melemahnya checks and balances. Namun, pendapat dan tanggapan warga menjadi penting sebagai suara-suara kritis yang melakukan peran checks and balances terhadap penguasa. Makanya, jumlah pemilih dalam pemilu anggota DPR/DPRD dan DPD serta pemilu presiden menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan transisi pemerintahan yang demokratis. Agar partisipasi pencoblos tidak berkurang, penting bagi warga Indonesia untuk mengetahui tata cara pemberian suara di TPS agar suaranya sah.

TPS dibuka pukul 07:00 waktu setempat dan ditutup pukul 13:00. Bagi pemilih termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih khusus (DPK), cukup membawa formulir surat pemberitahuan. Bila hilang atau belum menerima formulir dimaksud, pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor atau identitas lain agar petugas pemungutan suara memeriksa namanya dalam daftar pemilih. Bila pemilih belum termasuk dalam DPT atau DPK tapi memenuhi syarat, pemilih tetap dapat memberikan hak pilih melalui DPK tambahan.

Jika pada Pemilu 2009 kita mencontreng, maka pada Pemilu 2014 ini kita kembali mencoblos. Di TPS akan disediakan paku dan bantalan untuk mencoblos. Untuk memilih calon anggota DPR/DRRD, tata cara pemberian suaranya ialah mencoblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai; mencoblos pada kolom nomor urut, dan nama calon; serta mencoblos pada kolom nama partai, nomor urut, dan nama calon. Sedangkan untuk memilih calon anggota DPD, memberikan tanda coblos pada foto calon, nomor urut, dan nama calon.

Saat penghitungan suara calon anggota DPR/DPRD, keabsahan suara ditentukan antara lain tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, maka suaranya dinyatakan sah untuk partai. Tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, serta tanda coblos pada kolom nomor urut, dan nama calon partai yang bersangkutan, maka suaranya dinyatakan sah untuk nama calon partai yang mencalonkan. Jadi, tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai, serta tanda coblos lebih satu calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai.

Atau, tanda coblos lebih satu kali pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai tanpa tanda coblos pada kolom nomor urut, dan nama calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai. Atau, tanda coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai tanpa tanda coblos pada kolom nomor urut dan nama calon partai yang sama, maka suaranya dinyatakan sah satu suara untuk partai.

Tahun 2014 ini, pemilu legislatif dijadwalkan tanggal 9 April 2014, yang jarak pemungutan suaranya hanya selisih tiga bulan dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan tanggal 9 Juli 2014.  Untuk Pemilu 9 April 2014, KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR sebanyak 6.607 orang. Para caleg 12 partai peserta Pemilu 2014 tersebut akan memperebutkan 560 kursi DPR. KPU juga menetapkan DCT anggota DPD sebanyak 945 orang. Kegiatan kampanye mereka dilakukan selama tiga minggu, yaitu tanggal 16 Maret-5 April 2014.

Pemilu 2014 memiliki makna strategis bagi pematangan demokratisasi sekaligus memastikan Indonesia keluar dari masa transisi demokrasi ke masa pelembagaan demokrasi, ketika infastruktur dan suprastruktur demokrasinya sungguh-sungguh efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2014 lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya agar mutu demokrasi kita juga lebih baik. Nah, jangan sia-siakan suara kita.

Pada pemilu kali ini, suara pemilih sangat dihargai. Suarakan suara kita untuk Indonesiaa. Ayo mencoblos!