imsitumeang

Archive for April, 2013|Monthly archive page

“Lelang jabatan” Pun Mulai

In Uncategorized on f 15, 13 at 10:13 am

Sistem seleksi dan promosi terbuka bagi lurah dan camat di DKI Jakarta. Lurah dan camat definitif (pasti, bukan sementara) wajib mengikutinya. Jika tidak, jabatan mereka otomatis hilang. Seluruh lurah dan camat berjumlah 311, yaitu 267 camat dan 44 lurah. Perkiraan 6.063 pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah provinsi memenuhi persyaratan, termasuk PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) yang berjumlah 44.970 orang.

Pendaftarannya online melalui website www.jakgov.jakarta.go.id. Penggunaan online mencegah manipulasi data. PNS yang berminat memasukkan nomor induk pegawai (NIP) dan nomor register kepegawaian (NRK). Setelah memasukkan NIP dan NRK, data pendaftar tercatat karena semua data PNS DKI Jakarta terekam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jadwalnya tanggal 8-22 April 2013.

Setelah mendaftar, peserta mengikuti ujian online (24-25 April 2013) yang mencakup tes materi pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Bentuk soal berbeda meski bobotnya tetap sama. Selanjutnya, tes kompetensi oleh assessment center, wawancara, tes psikologi, tulisan, serta tes visi dan misi. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pelantikan pejabat terpilih tanggal 21 Juni 2013. Selesai level kepala kelurahan dan kecamatan, lelang jabatan menyasar level walikota/bupati.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-B, tertinggi III-D, dan eselon IV-A. Untuk jabatan camat, seorang PNS harus memiliki golongan terendah III-D, tertinggi IV-B, pendidikan minimum S-1.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memprioritaskan lurah dan camat yang masih menjabat. Lurah dan camat yang mengikuti proses lelang memperoleh tambahan skor. Gubernur juga memprioritaskan jabatan camat dan lurah di wilayah yang kosong. Jadi, camat dan lurah jangan galau. Pendaftar terbatas hanya bagi 6.063 orang berdasarkan total pejabat yang berjumlah 6.063 orang (2.731 untuk camat dan 3.332 untuk lurah).

Catatan Pemerintah DKI Jakarta: 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Posisi camat yang kosong adalah Ciracas, Setiabudi, dan Pesanggrahan, sedangkan lurah yang kosong adalah Cikini, Kartini, Rorotan, Tanjung Priok, Angke, Pejagalan, Kebon Jeruk, Mangga Besar, Ciganjur, Mappar, Kota Bambu Selatan, Melawai, dan Petukangan Selatan.

Jokowi menjanjikan prosesnya seadil mungkin. BKD DKI Jakarta membuka layanan pengaduan di nomor telepon 021-3455552. BKD DKI Jakarta di lantai 20 Blok G Balaikota juga membuka posko sekretariat seleksi dan promosi jabatan. Anggarannya Rp 1 juta-Rp 1,3 juta per kandidat dan sumbernya pos sekretaris daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Mantan Walikota Surakarta ini menjelaskan, lelang jabatan bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Sangat sederhana, bahkan keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya.

Tentu saja terobosan ini mendapat kritikan, termasuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang tidak pernah mengkritisi kebijakan gubernur terdahulu. Alasan mereka, proses ini merusak sistem pemilihan yang berlaku selama ini. Apalagi Jokowi dan pasangangannya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memutasi 20 pejabat.

Sejauh ini, Jokowi-Ahok sukses memelopori open selection and promotion lurah dan camat. Mereka bakal melakukan open selection and promotion untuk semua eselon, termasuk pejabat eselon I dan II. Sebagai pejabat pembina kepegawaian di DKI Jakarta, Gubernur memiliki kewenangan di wilayahnya. Gubernur sekelas Jokowi harus memiliki tim kerja yang mampu mengimbangi ritmenya.

Open selection and promotion merupakan salah satu langkah strategis mengubah birokrasi dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone). Sekaligus menghilangkan berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kerap terjadi. Seleksi dan promosi jabatan yang terbuka ini menghindari pejabat pembina kepegawaian tidak ‘semau gue’ memilih anak buahnya.

Seiring euforia otonomi daerah (desentralisasi), banyak jabatan kabupaten/kota menjadi pundi-pundi bupati/walikota. Fenomena yang merusak penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena buntutnya ialah pelayanan publik yang buruk. Proses ini tanpa intervensi. Jaminannya ialah proses lelang yang terbuka sehingga tercipta pengawasan bersama. Jika tertutup memungkinkan oknum-oknum tertentu menitipkan calon. “Orang titipan” tidak mungkin ada.

Semestinya instansi pemerintah daerah lainnya melaksanakan tata cara yang sama karena memberi kesempatan yang sama bagi seluruh PNS. Betapa warga Jakarta beruntung memiliki seorang Jokowi. Rakyat sangat memimpikan pemimpin yang begitu memanusiakan rakyatnya. Tidak mengagungkan jabatan dan kekayaan, tapi mencintai rakyatnya melebihi dirinya. Bersahaja. Mereka bosan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rakus kekuasaan.

Iklan

Kontroversi dan Polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh

In Uncategorized on f 10, 13 at 8:30 am

Tanggal 25 Maret 2012, Pemerintah Aceh menetapkan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera dan lambang provinsi. Berdasarkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, yang merupakan keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan rapat paripurna memerintahkan pemuatannya dalam lembaran daerah tanggal 22 Maret 2013, semua kantor instansi pemerintah di Aceh wajib memasang emblem tersebut.

Keputusan Pemerintah Aceh dan DPRA ihwal qanun (peraturan daerah) mengagetkan Jakarta. Memicu kontroversi dan polemik! Mengapa? Karena emblem atau simbol tersebut mengandung makna tertentu yang mirip indentitas Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) atau GAM. Selain bendera Bintang-Bulan, Pemerintah Aceh dan DPRA juga menyetujui lambang Singa-Buraq. Qanun itu mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Eforia pun terjadi di beberapa daerah Tanah Rencong. Ratusan simpatisan Partai Aceh berpawai dan mengibarkan bendera GAM sembari mengelilingi Kota Banda Aceh tanggal 4 April 2013 menjelang ketibaan Mendagri dalam kapasitasnya (qualitate qua) sebagai utusan pemerintah pusat. Gamawan bertemu Gubernur Aceh Abdullah Zaini dan pimpinan/anggota DPRA di Pendopo Gubernur Aceh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh Republik Indonesia di Jakarta menyatakan keberatannya jika Gubernur Aceh dan DPRA bersikukuh untuk mempertahankan bendera Bintang-Bulan sebagai bendera Aceh dan Buraq-Singa sebagai lambang Aceh, menggantikan Merah Putih dan Pancacita.

Pemerintah pusat, spesifiknya (casu quo) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), segera mengklarifikasi qanun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyurati Gubernur Aceh dan DPRA tanggal 1 April 2013. Gamawan juga menelpon Gubernur. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan menyerahkan hasil evaluasi kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPRA Hasbi Abdullah di Pendapa Gubernur Aceh, Banda Aceh, tanggal 2 April 2013.

Poin yang harus direvisi menyangkut disain, ukuran, penggunaan, dan penempatan bendera serta landasan pembuatan qanun. Jakarta memberi kesempatan kepada Aceh (Pemerintah Aceh dan DPRA) selama 15 hari untuk mempelajari hasilnya.

Berikut poin-poin evaluasinya. Kesatu, substansi qanun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsideran qanun yang merujuk Memorandum of Understanding (MoU) Helsinski tidak penting karena sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Kedua, substansi lambang daerah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah serta penjelasannya.

Ketiga, pengibaran bendera daerah tidak boleh saat upacara hari besar kenegaraan di daerah. Pemasangannya harus sesuai dengan Pasal 10 PP 77/2007.

Keempat, ukuran bendera daerah tidak boleh sama dengan atau melebihi ukuran bendera negara.

Kelima, penempatan bendera daerah tidak boleh lebih tinggi dari atau sejajar bendera negara. Posisi bendera daerah di sebelah kanan.

Keenam, Pasal 13 Qanun 3/2013 bertentangan dengan UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Yang berhak melakukan perjanjian internasional adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Intinya, Jakarta mengingatkan bahwa qanun itu melanggar undang-undang karena mengesahkan bendera GAM sebagai simbol daerah. Kedaulatan Merah Putih terkalahkan oleh bendera Aceh itu.

Mendagri mengaku, sebelum pengesahannya sebagai qanun, pemerintah pusat telah mengusulkan kepada DPRA agar bendera Aceh menggunakan lambang masa kejayaan Aceh seperti bendera kerajaan Islam. Namun mereka menolak usulan itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penanganan cepat kasus ini. Ia mengingatkan, jangan sampai pengesahan bendera GAM menjadi tindakan liar yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan membawa Aceh menuju kemunduran.

Gubernur Aceh menjawab klarifikasi qanun menyangkut aspek pemerintahan (eksekutif), sedangkan DPRA menyangkut aspek politis (legislatif). Mereka berpendapat qanun tidak melanggar kesepakatan perdamaian. Aceh tetap mengakui kedaulatan wilayah Indonesia dan Aceh merupakan bagian Indonesia. Aceh memosisikan bendera Merah Putih sebagai bendera nasional dan bendera Aceh tidak mengancam kedaulatan bendera Merah Putih. Laiknya bendera-bendera daerah lain di Indonesia, bendera Aceh hanya bendera Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Polemik qanun tidak harus terjadi jika pemerintah pusat, casu quo Kemdagri, memantau dan mengikuti seksama perkembangan aspirasi di Serambi Mekkah itu. Padahal, rencana Pemerintah Aceh dan DPRA menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh sudah sejak tanggal 20 November 2012 menyambut pengibaran bendera GAM untuk peringatan hari ulang tahun organisasi separatis itu tanggal 4 Desember 2012.

Kita mengharapkan Jakarta tidak terjebak polemik bahwa bendera Aceh itu berarti Aceh ingin merdeka. Keterlibatan Kemdagri harus persuasif dan proporsional dalam wacana publik Aceh serta memprakarsai dialog dan komunikasi intens. Jangan membuka luka lama. Gubernur Aceh dan DPRA siap memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan qanun.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra mengaku heran. Penetapan itu melanggar kesepakatan menggunakan bendera Kesultanan Aceh dalam pertemuan konsultasi antara Gubernur Aceh dan sejumlah pejabat Pemerintah, termasuk unsur Kemdagri, mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Farhan Hamid, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso di Hotel The Sultan, Jakarta, tanggal 17 Desember 2012.

Kalla juga mengatakan, tidak ada alasan jika ada pihak yang mengatakan bendera Aceh tidak melanggar Perjanjian Helsinki karena butir-butirnya melarang penggunaan emblem-emblem dan simbol-simbol GAM. Ia menyarankan sebaiknya ada pejabat pemerintah pusat yang berkunjung ke Aceh guna mencegah perpecahan di tengah masyarakat Aceh karena sebagian warga mengibarkannya, sebagian lainnya menolak. Kalla merupakan inisiator bagi terwujudnya perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005 yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Oiva Kalevi Ahtisaari.

Pemerintah pusat harus tegas menolak bendera dan lambang Aceh itu. Dalam wilayah Republik Indonesia terlarang mengibarkan bendera dan lambang daerah yang mirip desain bendera dan lambang organisasi atau gerakan separatis. Bendera NAD mirip bendera GAM yang dulu berkibar sebagai wujud perlawanan mereka terhadap Republik Indonesia. Evaluasi terhadap Qanun 3/2013 sebagai proses konstitusional, sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa produk hukum daerah harus dievaluasi pusat. Revisi qanun adalah demi kemaslahatan semua pihak.

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

In Uncategorized on f 1, 13 at 10:48 am

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali berjaya setelah kinerja pelayanan publiknya meraih peringkat kesatu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusul di peringkat kedua. Kedua pemerintah provinsi memperoleh angka 695 dan 670 atau kategori B. Pemeringkatan kinerja pelayanan publik untuk pemerintah provinsi ini pertama kalinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah di Kantor Kementerian PAN & RB, Jakarta, Rabu (28/3).

Komponen penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) terdiri atas kinerja pembina/penanggung jawab dan kinerja unit pelayanan. Kinerja pembina/penanggung jawab meliputi kelompok indikator implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kelompok indikator kinerja penunjang dan hasil kerja, sedangkan kinerja unit pelayanan meliputi rumah sakit umum daerah, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan informasi, unit pelayanan pilihan I, dan unit pelayanan pilihan II.

Kedua komponen penilaian masing-masing memiliki bobot. Kinerja pembina/penanggung jawab berbobot 60 persen, sedangkan kinerja unit pelayanan publik berbobot 40 persen. Peringkat kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah memperoleh angka 627 atau kategori CC, yaitu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Banten, dan Sulawesi Utara.

Hasil evaluasi lima unit pelayanan publik Jawa Timur ialah nilai A untuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T)), nilai C untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, nilai A untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan nilai B untuk Kantor Bersama (KB) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sedangkan hasil evaluasi lima unit pelayanan publik Jawa Tengah ialah nilai C untuk Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), nilai CC untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; nilai A untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP), dan nilai A untuk Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya melakukan empat cara untuk meningkatkan pelayanan publik, yakni regulasi, sumberdaya manusia, penerapan teknologi informasi (TI), serta pengawasan pihak ketiga. “Media massa dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dilibatkan secara terintegrasi,” Pakde Karwo, panggilan akrabnya, menambahkan.

Dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2012, Kabupaten Sleman sukses naik kelas. Kabupaten Sleman mendapat nilai B bersama Kota Sukabumi yang sukses mempertahankan nilai. Bupati Sleman dan Walikota Sukabumi menerima penghargaan berupa piala.

Menteri PAN & RB Azwar Abubakar menegaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat tiga tahun terakhir. Penilaian Kementerian PAN & RB terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) bertambah signifikan.

Kementerian PAN & RB menilai akuntabilitas kinerja 435 (89%) dari 491 pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya, 106 kabupaten/kota (25%) mendapat nilai CC ke atas. Dua kabupaten/kota di antaranya mendapat nilai B. Tahun sebelumnya hanya satu kota yang mendapat nilai B. Sisanya 104 kabupaten/kota mendapat nilai CC.

Selain itu, 253 kabupaten/kota mendapat nilai C dan 76 kabupaten/kota mendapat nilai D. Tahun ini Kementerian PAN & RB tidak menilai 56 kabupaten/kota, karena instansi tersebut tidak memiliki data atau tidak membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja (PK).

Akutabilitas kinerja birokrasi merupakan salah satu indikator capaian reformasi birokrasi hingga tahun 2014. Indikator lainnya ialah indeks persepsi korupsi (IPK), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektivitas pemerintahan.

Untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditargetkan 80% berkinerja baik. Hingga tahun 2012, persentase K/L yang berkinerja baik 95,06%, pemerintah provinsi 75,76%, sedangkan kabupaten/kota 25,66%.