imsitumeang

Archive for Agustus, 2010|Monthly archive page

Tegaslah Kepada Malaysia

In Uncategorized on f 29, 10 at 6:49 am

SEMANGAT hari kemerdekaan 17 Agustus ternyata tidak memotivasi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tegas kepada pemerintah Negeri Jiran, Malaysia—kerap diplesetkan sebagai Malingsia! Sejak gerakan Ganyang Malaysia yang dikobarkan Presiden Soekarno tanggal 27 Juli 1963, Indonesia tak pernah lagi bersikap yang tegas kepada Malaysia.

Menghadapi pelecehan Malaysia, Presiden Soekarno menyerukan, “Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo… ayoo… kita… Ganyang… Ganyang… Malaysia….”

Kini, insiden pelanggaran berulang-ulang terjadi di wilayah daratan dan lautan Indonesia. Tetapi dibiarkan Pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pidato kenegaraan Presiden menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8), menyatakan, “Kita kini menempuh politik luar negeri ke segala arah. Kita dapat mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh.”

Prinsip zero enemy millions friends (musuh nol, teman jutaan) yang didengungkan Presiden bukan berarti Indonesia harus mengalah demi menghindari permusuhan. Saat kita diinjak-injak, Pemerintah Indonesia jangan berdiam diri saja. Malaysia justru memanfaatkan solidaritas serumpun untuk memperlakukan kita inferior dan kamuflatif seolah-olah bersahabat.

Sikap lemah Indonesia membuat Malaysia besar kepala. Mereka terus saja memprovokasi. Alih-alih meminta maaf atas penangkapan dan perlakuan terhadap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan kita, mereka malah menantang.

Pemerintah Malaysia mengingatkan bahwa mereka mulai kehilangan kesabaran menyikapi demonstrasi warga Indonesia di depan kedutaan besar (kedubes) Malaysia di Jakarta atau konsulat jenderal (konjen) Malaysia di Medan dan Pekanbaru. Terutama demonstrasi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang melempari kantor kedubes dengan tinja manusia atau demonstrasi warga Indonesia disertai pembakaran bendera Malaysia di depan konjen di Medan dan Pekanbaru. Juga, rencana sejumlah warga Indonesia untuk men-sweeping warga Malaysia di Indonesia.

“Saya sangat sedih melihat demonstrasi terus terjadi. Mereka punya masalah politik dan dalam negeri sendiri di Indonesia. Tapi kami tidak mau Malaysia yang menjadi korban,” Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman Said menegaskannya saat konferensi pers seperti dilansir situs The Star. Ia mengancam tidak akan menoleransinya. “Kami telah sampai pada satu titik yang sudah melewati kesabaran kami.”

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak menuding serangkaian demonstrasi di Jakarta dilakukan kelompok bayaran. Dalam pernyataan persnya seusai memimpin pertemuan dengan Dewan Agung United Malays National Organisation (UMNO) di Putra World Trade Center (PWTC), Kuala Lumpur, Jumat (27/8), Najib menuding demonstran itu dibayar pihak tertentu yang ingin mengganggu hubungan Malaysia dan Indonesia. “Mereka ingin kita marah sehingga kalau ditanggapi, hubungan (kita) dengan Indonesia akan hambar. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan mereka.”

Pemerintah Malaysia mengancam akan membatasi warganya berkunjung ke Indonesia. Dalam nota protes yang dikirimkan kepada Menlu Marty Natalegawa, Datuk Seri Anifah juga keberatan atas tindakan pengusiran warga Malaysia di Indonesia. “Ini menimbulkan kemarahan rakyat Malaysia. Jika situasinya mendesak, kami akan mengeluarkan peringatkan kepada warga Malaysia untuk tidak mengunjungi Indonesia kecuali jika betul-betul penting.”

Reaksi yang keras ditunjukkan Pemerintah Malaysia terhadap Pemerintah Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak bereaksi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menyurati Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Razak dan mengajak penyelesaian kemelut secara damai.

Sikap Indonesia yang lembek terhadap Malaysia, kendati mereka berkali-kali melecehkan kita, karena Pemerintah Indonesia menerapkan soft diplomacy. Akibatnya, Indonesia terjebak pola yang diterapkan Pemerintah Malaysia yang selalu mendengungkan “saudara serumpun” sebagai dalih penyelesaian berbagai masalah.

ASEAN solidarity hanya semboyan. Kalau lagi baik, mereka selalu mengatakan “saudara serumpun”, tetapi masyarakatnya selalu menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai “Indon” alias “jongos” atau “budak”. Tidak menghormati. Sekali-sekali kita perlu keras, jangan terjebak saudara serumpun.”

Yang terakhir, polisi Malaysia menangkap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia setelah insiden di perairan Tanjung Barakit, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (13/8) malam. Ironisnya, arogansi Malaysia kian setelah mereka berhasil mengklaim Pulau Sipadan-Ligitan dan Blok Ambalat menjadi incaran berikutnya. Begitu juga dengan klaim-klaim budaya yang membuktikan betapa Malaysia seenaknya bisa menyepelekan serta mempermalukan Indonesia.

Sampai kapan semuanya dibiarkan? Harus ada wibawa yang ditegakkan kembali sebagai negara yang besar dan berdaulat. Dan jangan memberi hati kepada Malaysia, kecuali harga diri telah mati!

Hari Kemerdekaan Tanpa Makna

In Uncategorized on f 29, 10 at 5:46 am

Usia negara yang bertambah tidak menjamin pencapaian kemakmuran, kesejahteraan, dan kedaulatan. Justru, sebaliknya. Usia negara bertambah, tapi kemakmuran, kesejahteraan, dan kedaulatan makin melemah. Saat memperingati hari kemerdekaan ke-65 Republik Indonesia (RI), kita mengkhawatirkan perkembangannya.

Tujuan founding fathers jelas dan tegas, yakni membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pertanyaannya, apakah sasaran tersebut tercapai saat kita memperingati hari kemerdekaan? Pertanyaan retoris yang tentu saja tidak membutuhkan jawaban, karena semua warga Indonesia memastikan jawabannya: belum!

Tujuan Indonesia merdeka belum tercapai, bahkan masih jauh. Yang terjadi adalah paradoks. Usia negara bertambah, tapi perkembangannya makin melemah. Sungguh mengkhawatirkan. Setiap hari, kita menyaksikan degradasi kualitas hidup rakyat di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, rakyat tidak makin sejahtera, sebaliknya justru makin sengsara. Pemerintah mencatat angka-angka ekonomi yang menggembirakan, tapi kenyataannya rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat daya beli yang terus merosot, sedangkan harga-harga terus melambung. Kasus bunuh diri akibat kesulitan ekonomi banyak bermunculan.

Di bidang sosial, keresahan sosial yang terpendam bagaikan bisul yang menunggu pecah. Sepatutnya, potensi ini diantisipasi, akibat makin banyak anak bangsa yang pengangguran. Negara gagal menciptakan lapangan pekerjaan.

Pasar bebas yang digembar-gemborkan sebagai anugerah, berbalik menjadi bencana, karena negara tidak berperan mengawasi pelaku-pelakunya. Produk asing yang membanjiri pasar domestik seperti kelaziman. Ketahanan ekonomi makin rapuh.

Di bidang politik, penyalahgunaan kekuasaan makin parah, setelah memarak politik barter. Sementara, skandal-skandal yang merugikan rakyat begitu gampang menghilang.

Ketidakpatutan tata pemerintahan pun terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya, seorang jaksa agung digugat keabsahannya oleh seorang terdakwa tanpa bisa berbuat apa pun. Belum pernah pula terjadi sebelumnya, seorang kepala Polri menghilang tanpa kejelasan di setiap event kenegaraan.

Bahkan, antara warga dan umat beragama tertentu bertengkar. Umat beragama itu tidak bisa seenaknya mendirikan rumah ibadah tanpa menjelaskan maksud tujuannya kepada komunitas di sekitarnya. Padahal, rumah ibadah agama tersebut telah berdiri di lokasi yang tidak berjauhan.

Negara yang seharusnya melindungi hak konstitusional warga juga menjelaskan tuntutan keseimbangan kewajiban konstitusional warga. Bukan malah lari dari tanggung jawab dan membiarkan kekerasan antara warga dan umat beragama tertentu.

Indonesia adalah negara yang wilayah, penduduk, dan keragaman sosial-budaya-hayati-nonhayati yang terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, mengapa kita kehilangan makna sebagai bangsa merdeka?

Kuncinya adalah kepemimpinan. Karenanya, seluruh komponen bangsa ditantang untuk melahirkan pemimpin sejati yang membangkitkan seluruh potensi bangsa yang luar biasa untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Bukan pemimpin yang membiarkan Indonesia menjadi negara yang gagal. Dirgahayu RI.

Jika Kepala Daerah Terjebak “Politik Dagang”

In Uncategorized on f 16, 10 at 2:00 pm

Ada paradoks antara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan penciptaan pemerintahan yang bersih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakuinya.

Reformasi konstitusi telah mengubah sistem perpolitikan Indonesia. Meskipun konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung oleh rakyat, dalam praktiknya pemilukada gubernur, walikota, dan bupati juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tahun 2010 digelar 244 pemilu kepala daerah. Rinciannya, 7 pemilukada gubernur, 202 pemilukada bupati, dan 35 pemilukada walikota. Biayanya Rp 4 triliun, di luar biaya yang disiapkan setiap kandidat. Biaya pemilukada bertambah jika pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi dua putaran atau malah tiga putaran jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilukadanya diulang.

Bila ditaksir, biaya yang disiapkan setiap kandidat bupati/walikota bisa Rp 5 miliar, sedangkan setiap kandidat gubernur paling tidak mengalokasikan Rp 20-100 miliar. Biaya tersebut sebagai “mahar” bagi partai yang mengusungnya, ditambah konsultan yang disewa, serta biaya-biaya penunjang kampanyenya. Ternyata, politik menjadi industri dan Indonesia memasuki era politik berongkos tinggi.

Memang, terbuka pertanyaan dari mana dan bagaimana mereka memperoleh biaya tersebut. Bisa saja dari “donatur” bermasalah, seperti pengusaha-pengusaha hitam, cukong-cukong kayu, bos-bos judi, atau makelar-makelar. Dibekali informasi, mereka berusaha mendekati kandidat tertentu dan menanamkan “saham” untuk menggolkannya.

Ongkos tinggi, memang, tidak harus ditanggung kandidat karena faktanya mereka bisa menggalang dana simpatisan, termasuk “donatur” bermasalah. Apalagi, undang-undang membolehkan kandidat menerima sumbangan simpatisan yang jumlahnya bisa diakal-akali. Ketergantungan pun terbentuk, layaknya simbiosis mutualisma.

Jika kelak sang kandidat menang, “saham” yang ditanam menjadi garansi agar mereka tetap melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Mereka inilah yang menjadi the untouchable yang memanfaatkan posisi gubernur/bupati/walikota yang terpilih hingga periode kekuasaannya berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana biasnya kebijakan yang akan diputus mereka yang terjerat budi “donatur” bermasalah.

Jika dihitung-hitung, gaji gubernur hanya Rp 8,7 juta dan gaji bupati/walikota hanya Rp 6,7 juta, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengeposkan biaya rutin, dinas, atau biaya tak terduga lainnya yang bermiliar-miliar rupiah. Tentunya, hanya gaji tanpa tunjangan-tunjangan siluman tidak mencukupi.

Faktanya, kesenjangan antara pengeluaran dan penghasilan hanya gaji yang diterima selama menjabat menjadi sumber konflik yang problematik. Penerimaan tidak seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan kandidat menjelang pemilukada. Jika kandidat gubernur mengeluarkan Rp 100 miliar, maka dalam satu tahun dia harus memperoleh minimal Rp 20 miliar atau satu bulan Rp 1,7 miliar. Kalau hanya segitu, bagaimana biaya dikembalikan?

Apakah ongkos tinggi pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi jawaban atas banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi? Sedikitnya 155 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Korupsi hanya terjadi jika dua persoalan bertemu secara bersamaan, yakni keinginan untuk korup (willingness to corrupt) dan kesempatan untuk korup (opportunity to corrupt). Usaha untuk mengembalikan ongkos tinggi yang dikeluarkan menjadi faktor yang mendorong keinginan untuk korup, terlebih-lebih setelah kekuasaan digenggam.

“Politik dagang” membawa konsekuensi lain. Makna politik tereduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kekuasaan yang didapat bukan lagi diabdikan untuk melayani rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan atau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada “donatur” bermasalah.

Tampaknya, penataan ulang sistem pemilukada secara langsung oleh rakyat adalah keniscayaan. Tentunya, dibutuhkan keberanian pemimpin untuk menatanya. Tipikal pemimpin seperti apa yang bisa melakukannya? Apakah presiden yang dipilih untuk kedua kalinya berani menatanya?

Mengerikan Pertambahan Penduduk

In Uncategorized on f 16, 10 at 1:20 pm

ANCAMAN kependudukan yang kian nyata tapi diabaikan ialah ledakan jumlah penduduk alias overpopulation. Sensus Penduduk 2010 yang dilaporkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 16 Agustus 2010 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tercatat 237,6 juta jiwa. Bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah sebelumnya yang tercatat tahun 2000.

Perkiraan sebelumnya, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sekitar 234 juta jiwa. Berarti, melebihi perkiraan hingga 4 juta jiwa. Dengan begitu, kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk bertambah sekitar 35 juta orang atau saban tahun pertambahannya setara jumlah penduduk Singapura.

Jika gagal dikendalikan, tahun 2100 jumlah orang yang mendiami negeri kita bisa mencapai 1 miliar orang. Jumlah yang mengerikan jika membandingkan luas wilayah lautan terhadap daratan Indonesia yang mendekati 70% luas total negara Indonesia. Berbeda dengan luas keseluruhan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.

Yang lebih mengerikan, 60% penduduk kita terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% luas total Indonesia. Komposisi yang tidak berubah dibanding 40 tahun yang lalu. Mereka tidak tersebar merata ke pulau-pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Kita menyadari, jumlah penduduk yang bertambah melahirkan masalah sosial yang kian kompleks. Buku The Population Bomb (1968) yang ditulis Paul R Ehrlich meramalkan bencana kemanusiaan akibat terlalu banyak penduduk atau ledakan penduduk. Argumennya sama seperti dikemukakan Thomas Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang mengakibatkan kelaparan.

Jelasnya, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tingginya tantangan pembangunan dalam penyediaan pangan, sandang, dan papan. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan terpusat di daerah-daerah tertentu, sehingga hasil pembangunan tidak bisa dinikmati yang justru menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Kenyataan itu menunjukkan absennya negara dalam menyusun desain besar pemerataan penduduk. Padahal, dari desain itu peta kependudukan dan kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan bisa dirancang.

Problem lainnya yang memicu bahwa jumlah penduduk merupakan ancaman ialah masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2009 menunjukkan peringkat IPM kita di posisi 111 dari 182 negara. Di Asia Tenggara, kita tercecer di peringkat keenam. Sayangnya, ancaman itu belum ditanggapi serius negara.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang kini namanya menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bak anak yatim piatu yang tidak jelas induknya. Padahal, era Orde Baru BKKBN merupakan institusi bergengsi yang dipimpin menteri kependudukan.

Tapi kini, di era otonomi daerah, di pusat kementeriannya dihapus, di daerah pun BKKBN tidak berkaki lagi. Akibatnya, persoalan kependudukan belum menjadi isu utama kampanye kepala daerah, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, bahkan calon presiden. Semuanya belum meletakkan kependudukan sebagai ancaman yang nyata. Ia masih dianggap sebagai ilusi yang dilebih-lebihkan.

Padahal, problem turunan ledakan penduduk tak kalah gentingnya. Sekarang saja jumlah penduduk miskin berkutat di angka yang mencemaskan, yakni sekitar 40 juta. Tapi, daya dukung ekonomi amat minim untuk menangani mereka. Daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah tenaga kerja juga rendah, karena pertumbuhannya ditopang konsumsi.

Karena itu, tak ada cara lain, pemerintah harus merevitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang telah sayup-sayup. Revitalisasi mesti dibarengi pembuatan desain kependudukan, juga political will yang jelas ditunjukkan pemimpin tertinggi di negeri ini. Saatnya pemerintah menghidupkan kembali kementerian kependudukan yang bertugas menyusun peta jalan kependudukan.

Kalau kita terlambat, ledakan penduduk akan menjadi bencana yang menakutkan. Fenomena konversi lahan pertanian, misalnya, mengancam pemenuhan pangan penduduk setelah ledakan penduduk atau overpopulation. Dipastikan, kita kian jauh tertinggal untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya ‘satu anak cukup’; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib.

Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.

Beban Hidup yang Kian Berat

In Uncategorized on f 3, 10 at 4:34 am

KEKAYAAN alam di Indonesia yang melimpah ternyata berbanding terbalik dengan kesejahteraan penduduknya. Hanya sebagian kecil yang menikmati kemakmuran jika dibanding dengan sebagian besar penduduk yang miskin. Mereka menanggung beban hidup yang kian berat.

Misalnya, kenaikan harga berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, seperti sayur-sayuran, ikan, dan daging dari 10% ke 20%. Kenaikan harga-harga tersebut, antara lain akibat pasokan yang berkurang dan distribusinya yang terganggu setelah iklim yang berubah-ubah.

Bisa diperkirakan, harga-harga kebutuhan pokok akan menaik ketika kita memasuki bulan puasa yang beberapa pekan lagi. Kenaikan yang jelas-jelas memukul kalangan marginal. Saat bersamaan, mereka mengeluarkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak-anaknya yang memasuki tahun ajaran baru. Tak berhenti di situ. Beban hidup juga dipikul kalangan marginal akibat kenaikan tarif listrik yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010.

Kalangan usahawan, yang terkena dampak kenaikan tarif listrik, tidak akan bersedia untuk menanggung resiko. Sehingga, seperti biasanya, mereka menaikkan harga jual produk-produknya. Malahan, sektor-sektor tertentu, seperti industri sepatu dan tekstil, bersiap-siap untuk memecat ratusan ribu karyawannya.

Fakta-fakta itu membuktikan, lagi-lagi Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak pro-publik, apalagi pro-poor sebagai kalangan marginal. Menaikkan tarif listrik hanya jalan pintas yang mudah dilakukan Pemerintah dan PT PLN (Persero) tanpa upaya yang keras dan serius. Padahal, kenaikan tarif listrik justru memicu harga-harga kebutuhan pokok.

Kemampuan Pemerintah untuk mengurangi beban hidup penduduk yang kian berat, celakanya, terlemahkan oleh perilaku koruptif penyelenggara negara beserta “peliharaannya” yang tidak berkurang signifikan. Termasuk perilaku aparat penegak hukum yang bermain mata dengan koruptor.

Korupsi kian massif. Beriringan dengan kebocoran dana pembangunan yang membesar, yang melebihi 30% seperti yang pernah dikemukakan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Dari berbagai kebocoran dana pembangunan, bila dimisalkan saluran uang ke proyek adalah pipa air, maka kebocoran di tangan godfather berada tepat di mulut pipa air itu.

Jelaslah, ada yang salah dalam proses pembangunan selama ini. Kekayaan alam dikuras habis-habisan oleh lingkaran pebisnis yang itu-itu saja. Investor asing dimudahkan, sementara investor domestik disulitkan.

Jaringan perusahaan multinasional yang kontrak karyanya merugikan bagian pendapatan negara justru dibiarkan. Mulai dari minyak, gas, batubara, nikel, emas, tembaga. Justru dikabarkan, PT Freeport Indonesia diam-diam menambang uranium yang menjadi bahan pengayaan nuklir. Kita meyakini, beberapa perusahaan multinasional lain melaporkan kegiatan tidak seluruhnya.

Demikianlah. Bertahun-tahun Pemerintah meyakini trickledown effect (dampak penetesan ke bawah) tidak menjadi kenyataan. Pertumbuhan tidak otomatis melahirkan pemerataan. Teori pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas (free market) melengkapi trickle-down effect dan menciptakan spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan.

Sewaktu penyampaian visi misi dan program saat debat antarcalon presiden di Grand Studio Metro TV, Kedoya, Jakarta, Kamis (25/06/09) malam, Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan perekonomian dan intervensi Pemerintah terhadap program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran seperti merevitalisasi ekonomi pedesaan, membangun infrastruktur, menggairahkan sektor riil, dan menggalakkan investasi.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5% tahun 2010 diperkirakan membuka 1,875 juta lapangan pekerjaan yang baru. Catatannya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi tercipta 375.000 lapangan pekerjaan yang baru. Ternyata, Pemerintah gagal membuka lapangan pekerjaan dan pengembangan sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja yang terbesar. Makanya, terjadi pelambatan dalam menurunkan kemiskinan. Hanya menurun sekitar 1,5 juta orang ketimbang tahun lalu.

Bila beban hidup kian berat dari waktu ke waktu sementara perilaku koruptif penyelenggara negara tidak berkurang signifikan, amat tidak pantas Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim sukses mengelola bangsa dan negara ini. Kita memiliki presiden, tapi dia bukan pemimpin. Mana tahan!!!