imsitumeang

Archive for Agustus, 2011|Monthly archive page

Sungguh, Kita Belum Merdeka

In Uncategorized on f 18, 11 at 5:33 am

Tanggal 17 Agustus 2011, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini ke-66. Dan, setiap memperingati ke berapa pun, kita selalu bertanya-tanya, apakah bangsa Indonesia benar-benar merdeka?

Arti harfiahnya, jelaslah bahwa negeri ini sudah merdeka setelah lepas dari cengkeraman Belanda yang menjajah ratusan tahun. Kita juga sudah merdeka dari Jepang yang menjajah tidak terlalu lama. Setelah merdeka, kita bebas menentukan cita-cita dan kita memiliki kedaulatan mengelola bangsa ini.

Tapi, jika kembali ke pertanyaan apakah kita benar-benar merdeka maka kita menjadi risau. Berbagai persoalan, kita menemui banyak kenyataan yang menyedihkan. Kenyataan yang justru mengarah kepada betapa semu hasil kemerdekaan yang diperjuangkan dengan cucuran darah dan air mata.

Kita masih menyaksikan puluhan juta rakyat di bawah garis garis kesejahteraan. Artinya, kita belum berhasil untuk memerdekakan puluhan juta rakyat dari jeratan kemiskinan. Sementara itu, kita masih menyaksikan hanya segelintir rakyat yang di atas garis kesejahteraan. Artinya, kita hanya berhasil untuk memerdekakan segelintir rakyat dari jeratan kemiskinan. Ada jutaan anak-anak yang tak menikmati pendidikan, layanan kesehatan. Ada banyak anak-anak telantar yang merana di jalanan atau kolong-kolong jembatan.

Kita menyaksikan betapa sumberdaya alam energi dan pertambangan yang melimpah dieksploitasi besar-besaran bukan untuk kemakmuran rakyat dan negara. Emas, minyak, gas, batubara, tembaga, uranium, dan sebagainya tapi kita hanya mengekspornya sebagai bahan mentah. Sumberdaya alam pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan dan sebagainya juga dieksploitasi besar-besaran yang membinasakan plasma nutfah dan petani atau nelayan. Artinya, kita hanya bermental pedagang. Mestinya, pemerintah mendorong masyarakat untuk berproduksi.

Kita menyaksikan perusahaan-perusahaan asing menguasai hajat hidup orang banyak. Mereka menguasai pertambangan dan energi, serta pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mereka pun menguasai perbankan, asuransi, dan industri keuangan lainnya. Mereka menguasai pertanian dan peternakan. Mereka menguasai hampir seluruh lini ekonomi negeri ini. Kita belum merdeka dari penjajahan ekonomi.

Tapi, kita menyaksikan para penguasa negeri ini melakukan berbagai kecurangan dan kebohongan. Kemudian yang tak kalah mengerikan adalah para penyelenggara negara kita acapkali mempertontonkan kecongkakan. Mereka korupsi. Mereka tidak amanah. Korupsi begitu merajalela merampas uang rakyat dan anggaran negara. Mereka justru menjadi broker dan rentenir, mengejar fee proyek-proyek pembangunan. Bukti bahwa negeri kita belum merdeka dari perampok negeri ini. Mereka bukannya membangun negeri ini tapi justru merontokkannya.

Tanggal 17 Agustus 1945 saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, bertepatan dengan bulan Ramadhan. Ramadhan adalah bulan ketika Allah SWT menurunkan Al Quran atau disebut Nuzulul Quran. Kini, peringatan hari kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia bertepatan dengan bulan Ramadhan. Istimewanya lagi, 17 Agustus 2011 tahun masehi bertepatan dengan 17 Ramadhan 1432 tahun hijriah. Semestinya kita mengkhidmati kesamaan kalender ini.

Ramadhan adalah bulan penyucian diri bagi umat Islam. Saatnya merenung agar setelahnya kita seolah menjadi bayi yang terlahir kembali. Manusia yang diperbarui. Setelah 66 tahun merdeka, kita harus menjawab pertanyaan mengapa Indonesia bisa merdeka. Founding fathers merupakan pribadi-pribadi yang luar biasa. Sebagai generasi kaum pribumi lapisan atas, mereka menolak berkolaborasi dengan penjajah. Mereka menerima fasilitas keistimewaan, utamanya semasa belajar, tetapi sikapnya tak goyah. Mereka justru ingin Indonesia merdeka.

Menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas, karakter yang kuat. Mereka menderita, miskin, dipenjara, dan diasingkan. Mereka tak memilih sebaliknya: memiliki kekayaan dan jabatan mentereng. Karena untuk memilih sebaliknya mereka harus lancung, berbohong, dan berkhianat. Mereka di barisan rakyat dengan mengikuti nurani, mempertahankan harga diri, dan mencari kemuliaan. Karenanya, rumusan Pembukaan UUD 1945 yang syarat makna mewakili keluhuran cita-cita dan penghayatan mereka.

Di usia 66 tahun Indonesia merdeka, kita justru menyaksikan kasus Gayus Halomoan Tambunan dan Muhammad Nazaruddin. Keduanya masih muda tapi terlibat perkara korupsi dan mafia pajak dan mafia anggaran. Tentunya lebih banyak koruptor yang berusia lebih tua, namun perkara korupsi keduanya sungguh mengguncang.

Kini, bangsa Indonesia menghadapi problem integritas para elitenya, bukan rakyatnya. Mereka tak bisa menahan diri dari godaan kuasa dan harta. Mereka sangat permisif. Agar kaya, mereka korupsi. Untuk berkuasa, mereka berkolaborasi dengan atau menjadi hamba kekuatan asing. Rakyatnya dibiarkan merana, Tanah Air-nya di sampingkan. Yang lainnya, menjadi komprador. Mereka lupa bahwa integritas bukan hanya dibutuhkan untuk memerdekakan, tapi juga untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan seperti tertulis pada Pembukaan UUD 1945.

Semestinya, setelah 66 tahun merdeka, berbekal kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, kita bisa menjadi bangsa yang besar. Rakyat sejahtera, anak-anak menikmati pendidikan. Hari kemerdekaan yang bertepatan dengan bulan puasa mari kita manfaatkan sebagai momentum untuk berjihad melawan keserakahan. Jika berhasil, niscaya kita menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka, bukan kemerdekaan yang semu.

Iklan

Capres Bermunculan

In Uncategorized on f 15, 11 at 5:15 am

Pemilihan umum (pemilu) masih 3,5 tahun lagi. Tapi, sebagian politikus mulai memunculkan nama-nama figur sebagai calon presiden (capres). Bahkan, di antara mereka ada yang memastikan bahwa nama-nama itu diusung masing-masing partai kendati belum menjadi keputusan. Karenanya, kita memaknai pemunculan itu sebagai strategi pemasaran.

Jika kita memaknainya positif, fenomena itu kesempatan rakyat Indonesia untuk cermat menimbang sosok pemimpin masa nanti. Kita tak harus memilih kucing dalam karung. Kita menilai tindakan, ucapan, dan pikiran mereka terhadap berbagai isu. Rakyat Indonesia menginginkan pemimpin masa nanti yang memiliki integritas, leadership (kepemimpinan), kualitas, dan komitmen memberantas korupsi.

Faktor integritas adalah yang utama karena menyangkut kejujuran, hati yang murni, apa adanya, keberanian mengakui kesalahan, memikul tanggung jawab, memegang kepercayaan, dan keberanian memilih yang benar. Harapan yang wajar mengingat betapa rusak integritas para pemimpin kita yang menjadi korup dan agen asing. Mereka cenderung memperjuangkan dinasti, kelompok, dan kawan-kawannya.

Demokrasi menjadi bagian kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Sembari memperbaiki di sana-sini kualitas dan kuantitas penyelenggaraan demokratisasi maka yang dilakukan adalah demokrasi yang tak hanya prosedural dan formal belaka tapi juga menjadi jiwa atau sukma kita.

Sehingga, politik dinasti yang nepotis menjadi pilihan memalukan yang harus ditolak. Jika tidak segera diprioritaskan, kita terjebak menjadi bangsa dinasti yang arah kebijakannya ditentukan segelintir dinasti tertentu. Fenomena yang terjadi di Filipina dan India. Kecenderungan ke arah dinasti tersebut menunjukkan tanda-tandanya. Sejumlah keluarga memosisikan kerabatnya untuk berbagai jabatan.

Baik di pusat maupun daerah, perkawinan politik antarkeluarga juga menjadi kecenderungan. Jika kita tidak segera melawannya, 10 tahun ke depan politik dinasti yang nepotis mencapai kemapanan. Mereka tak hanya menguasai kekuasaan tapi juga sumberdaya ekonomi dan jaringan sosial politik.

Pada bagian lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat. Selain faktor pasar yang besar dan sumberdaya alam yang melimpah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi internasional kini sedang goyah. Amerika Serikat terbelit utang, juga Eropa. Hanya Asia yang stabil dan bahkan bertumbuh. Karenanya, siapa pun presidennya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan 10 tahun ke depan.

Namun, peluang ini menjadi bencana jika pemimpin tidak memiliki integritas, kepemimpinan, kualitas, dan komitmen memberantas korupsi. Mereka mengabaikan pemerataan dan kesejahteraan. Keculasan pemimpin yang begitu menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menguntungkan segelintir elite dan asing karena pemimpinnya tidak memiliki moralitas.

Pertanyaannya, siapa pemimpin yang memiliki integritas, kepemimpinan, kualitas, dan komitmen memberantas korupsi? Tak gampang. Di tengah memassalnya politik yang koruptif, sulit mencari figur yang memiliki aspek-aspek tersebut. Kita ragu partai-partai memunculkan capres yang memenuhi kriteria tersebut. Apalagi, partai-partai terindikasi memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggerakkan kerja politik mereka.

Kita membutuhkan pemimpin yang tidak memiliki beban kotor dan jejak rekam buram, baik yang diwacanakan maupun yang belum diwacanakan atau dirahasiakan. Indonesia dan segenap rakyatnya membutuhkan pemimpin masa nanti yang memiliki integritas, kepemimpinan, kualitas, dan komitmen memberantas korupsi, yang benar-benar memiliki moralitas.

Jangan Hanya Nazaruddin

In Uncategorized on f 14, 11 at 4:51 am

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pihak terkait di jajaran pemerintahan agar mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, membuktikan bahwa buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap buronan lainnya.

Pihak terkait dimaksud seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Apalagi, Presiden menginstruksikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/8). Semua instansi harus membuktikan bahwa pencarian buronan bukan karena Presiden yang menginstruksikan.

Tercatat sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri seperti Edy Tanzil [kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Bapindo Rp 1,3 triliun], Hendra Rahardja [kasus korupsi dana BLBI Rp 1,95 triliun], Samadikun Hartono (kasus korupsi dana BLBI Bank Modern Rp 169,472 miliar), Sjamsul Nursalim (kasus penyalahgunaan dana BLBI Rp 27,4 triliun), Sudjiono Timan [kasus penyalahgunaan pinjaman investasi Rp 369 miliar], Anggoro Widjojo [kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2007 Rp 180 miliar], atau Nunun Nurbaeti [kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009].

Penangkapan Nazar adalah momentum membongkar skandal korupsi yang menyeret elite-elit di negeri ini, termasuk sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri. Sesampai di Tanah Air, Nazar harus melalui proses hukum yang transparan dn akuntabel karena merupakan upaya ekstra aparat penegak hukum Indonesia. Setidaknya tiga kali Presiden memerintahkan pemulangan Nazar, sedangkan tersangka kasus suap dan korupsi yang lain Presiden sama sekali tidak mengeluarkan perintah.

Tetapi, momentum tersebut bisa bagai angin lalu jika penegak hukum bersikap cukup Nazar yang menjadi pesakitan. Padahal, nyanyian Nazar menguak banyak cerita. Misalnya, tudingan Nazar kepada anggota DPR Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, atau keterlibatan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah serta Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Ade Raharja. Jelas, kesaksiannya, baik melalui blog, twitter, BlackBerry Messenger (BBM), atau Skype sangat bernilai dan sangat berarti bagi penegakan hukum.

KPK tak boleh membiarkan keterangan apa pun sebagai angin lalu, seperti sebelum Nazar bernyanyi, terdakwa Mindo Rosalina Manulang membantah keterlibatan partai yang berkuasa sebagaimana pengacaranya kala itu, Kamaruddin Simanjuntak.
Tapi, Rosa berubah. Rosa membenarkan tuduhan Nazar bahwa Anas menerima aliran dana proyek Wisma Atlet SEA Games, Palembang.

Semuanya secuil info yang membantu pengungkapan. Apakah yang terjadi bila sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri tidak dicari? Bukankah keuangan negara yang ditilep habis?

Karenanya, sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri juga harus dicari hingga ke lubang persembunyiannya. Mereka pun harus menjadi bidikan KPK. Semestinya KPK juga serius mencari sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang dulunya ditangani Kejagung dan Polri tetapi dibiarkan kabur ke luar negeri hingga hari ini. KPK harus mengambil alih kasus-kasusnya. Kita masih berharap KPK yang melakukannya, kendati citranya sedikit rusak belakangan ini.

Kini, sang buron tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Gulfstream N913 PD yang dicarter KPK. Biaya membawa Nazaruddin Rp 4 miliar. Ongkos yang tergolong mahal yang semestinya dibayar lunas KPK. Caranya, menyelidiki keterlibatan nama-nama yang disebut Nazar.

Rakyat Indonesia yang dahaga keadilan tidak terpuaskan hanya keberhasilan memulangkan Nazar saja. Rasa keadilan malah kian tercabik-cabik jika mereka yang dituding Nazar tidak diseret ke pengadilan. Polri dan pihat terkait di jajaran pemerintahan pun harus mencari dan menemukan sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Presiden telah menginstruksikan Polri dan pihak terkait mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Kenaikan Harga Sembako yang Merata

In Uncategorized on f 12, 11 at 10:27 am

Kita menyesalkan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang merata di berbagai daerah hari-hari terakhir ini. Kenaikan tersebut seolah menjadi peristiwa rutin yang terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri.

Persoalannya, mengapa selalu begitu? Bukankah bulan Ramadhan dan Lebaran atau hari-hari keagamaan lainnya merupakan peristiwa yang saban waktu dirayakan umat beragama? Jika ya, semestinya Pemerintah bisa memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu di satu sisi.

Sisi lainnya ialah perilaku Pemerintah yang suka menempuh jalan pintas. “Mental pedagang” pejabat kita kambuh jikalau masyarakat kekurangan pangan. Maka kebijakan yang ditempuh ialah mengimpor kebutuhan pangan. Kebijakan yang jangka pendek!

Jika mengimpor kebutuhan pangan yang dibiayai anggaran negara, mereka memperoleh fee yang bisa dibagi-bagi. Macam-macam motifnya, bisa untuk pemasukan partai atau sekadar memenuhi hajat pejabat yang bersangkutan.

“Mental koruptif” pejabat kita merusak kebijakan yang seharusnya ditempuh, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan pangan melalui program diversifikasi pangan dan ekstensifikasi/intensifikasi sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Sayangnya, bukan kebijakan jangka panjang ini yang dipikirkan.

Celakanya, ketergantungan kita terhadap produk pangan impor semakin lama semakin tinggi. Impor pangan tidak terkontrol! Buktinya, harga bahan pangan memang menaik sejak bulan Januari lalu tapi impor pangan juga menaik gila-gilaan.

Hampir semua bahan pangan yang semestinya bisa dipenuhi oleh produk pangan dalam negeri, kini diimpor besar-besaran. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2011, Indonesia mengimpor jutaan ton beras, jagung, kedelai, biji gandum, meslin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur, ayam, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe kering, cabai, garam, tembakau, kacang-kacangan, jagung, bawang.

Indonesia juga mengimpor bawang merah belasan ribu ton dari India, Filipina, dan Thailand. Singkong pun diimpor berton-ton dari China dan negara-negara lain. Begitu juga garam yang diimpor hampir dua juta ton dari Australia, Singapura, Selandia Baru, Jerman, dan India.

Indonesia kini menjadi negara pengimpor segalanya. Nilainya Rp 45 triliun total impor pangan sejak bulan Januari hingga Juni 2011. Data membuktikan kebijakan Pemerintah saat ini yang cenderung mengimpor pangan karena mudah ketimbang fokus membangun swasembada pangan yang memerlukan kerja keras.

Bukan karena ketidakmampuan kita memproduksinya sendiri, tapi karena “mental pedagang” dan “mental koruptif” yang menguntungkan pejabat kita atau pihak-pihak tertentu. Akibatnya, sentra-sentra produksi di sejumlah daerah yang dulu berjaya kini merana dan terbengkalai. Misalnya, sentra produksi bawang di Brebes dan Tegal.

Pemerintah tidak fokus membangun swasembada pangan sembari mengurangi impor pangan atau ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap produk pangan luar negeri. Kenaikan harga sembako membuktikan bahwa Indonesia kini ternyata memasuki darurat pangan.

Kenaikan harga bukan lagi masalah rutin yang selalu terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri atau hari-hari keagamaan lainnya. Kenaikan harga sembako jangan ditangani parsial hanya mengatasi kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Pemerintah jangan bermain-main dengan menyatakan kita memiliki persediaan pangan yang cukup hingga Lebaran. Malah surplus. Kenyataannya, di pasar-pasar kita harga pangan mulai membumbung.

Pemerintah harus menyeluruh mengatasi darurat pangan. Kebijakan jangka panjang, bukan jangka pendek. Pemerintah harus fokus membangun swasembada pangan terutama bahan pangan yang terproduksi di dalam negeri. Jika tidak, Indonesia lambat laun kehilangan kedaulatan pangannya.