imsitumeang

Archive for Februari, 2013|Monthly archive page

Stop Dana Hibah dan Bantuan Sosial

In Uncategorized on f 21, 13 at 9:49 am

Jangan membiarkan kepala daerah dan wakilnya (gubernur, bupati, walikota) mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Selama ini kepala daerah yang berkuasa dan mencalonkan diri kembali (petahana) leluasa menyerahkannya, kendati tidak bisa lagi menganggarkan hibah dan bantuan sosial, baik sebagian maupun seluruhnya, berbentuk gelondongan (hanya sebatas jenis belanja).

Mereka beralasan, penyaluran/penyerahan tersebut sesuai peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012) memungkinkan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu. Syaratnya mudah.

Praktiknya tidak semulia maksud peraturan. Petahana tidak berniat meringankan beban masyarakat yang terbelit masalah ekonomi, sosial, atau tertimpa bencana. Mereka justru menyalahgunakan dan seenaknya memakai dana untuk kepentingannya, untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Dari sisi tertib penatausahaan, Permendagri cukup bagus. Tapi, belum terakomodir kegiatan kemasyarakatan yang dadakan atau tidak rutin seperti bantuan buruh PHK (putus hubungan kerja), bantuan musibah kebakaran, dan bantuan orang sakit, yang daftarnya jelas-jelas tidak mungkin tertetapkan.

Sedangkan, Permendagri menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan daftar nama penerima, alamat, dan alokasi hibah dan bantuan sosial (barang dan/atau jasa) dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Untuk menetapkan daftar itu, harus didata atau diinventarisir sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun sebelumnya.

Bagaimana melayani masyarakat yang meminta bantuan segera? Haruskah kepala daerah menjawab “Tunggu dulu!” karena proposal bantuan diverifikasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ditelaah dan direkomendasi Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD), disahkan kepala daerah, disusun ke KUA-PPAS, dibahas dengan DPRD, dimasukkan ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dimasukkan ke APBD, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) SKPD, ditetapkan keputusan daftar hibah dan bantuan sosial, barulah disalurkan/diserahkan. Prosesnya dimulai bulan Juni tahun sebelumnya.

Ribet! Haruskah ia melewati prosedur berliku? Oalaahhh… Butuhnya segera! Kalau tidak diperdakan, kepala daerah tidak bisa membantu masyarakat. Apakah begini cara pemerintah daerah melayani masyarakat? Tentu saja musibah atau bencana dan kegiatan kemasyarakatan lain yang dadakan atau tidak rutin tak terprediksi. Pemerintahan daerah memang tidak bisa dikelola dengan sistem akuntansi saja, karena fungsi pemerintahan daerah antara lain pelayanan masyarakat. Persoalannya, petahana dan perangkat daerah selaku pengguna anggaran bisa memanfaatkan kelemahan ini.

Sayangnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan APBD apabila dokumen dan laporan realisasi penyaluran/penyerahannya lengkap. Pengelolaannya tanpa tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Padahal jumlahnya triliunan, total jenderal Rp 400 triliun sejak tahun 2007 hingga 2012. Makanya, BPK meminta pemerintah menghentikan sementara penyaluran hibah dan bantuan sosial.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD dibahas dan disetujui pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan perda. Pemerintah daerah dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dimaksud adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Merekalah yang memiliki akses terhadap keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pemanfaatan dana tersebut tidak menyebabkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Tak inklusif karena penerima dananya hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang memiliki relasi dekat petahana selaku penguasa daerah. Dan, tak berlanjut karena biasanya dana yang tersalur menjelang pemilukada hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada konsumsi, sumber lainnya ialah ekspor, utamanya komoditas pertambangan (batubara, minyak dan gas bumi) dan perkebunan (kelapa sawit), menjadi peringatan yang berulang-ulang karena Indonesia bisa terjebak kategori negara berpendapatan menengah.

Indonesia sulit menjadi negara berpendapatan tinggi jika dana pembangunannya yang terbatas ternyata sia-sia karena hanya orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang menerimanya dan mereka menggunakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dana tersebut lebih berdaya dan berhasil apabila penggunaannya untuk membangun infrastruktur, membiayai sekolah dasar-tinggi, mengembangkan teknologi dan inovasi, serta membangun industri.

Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan petahana mengabaikan mereka yang liyan, orang dan kelompok atau organisasi masyarakat tertentu yang tidak memiliki relasi dekat petahana. Mereka pun ogah atau enggan berpartisipasi. Jika sikap mereka terus-terusan terjadi sehingga membiasa di tingkat lokal dan praktiknya memuncak di tingkat nasional maka pembangunan gagal menghasilkan pertumbuhan inklusif dan berlanjut. Pembangunan menjadi ekstraktif bagi yang liyan.

Oleh karena itu, agar tidak kebablasan maka presiden jangan membiarkan gubernur, bupati, dan walikota, juga politisi yang menjadi pejabat publik di daerah, mengorupsi dana hibah dan bantuan sosial serta memperbanyak penyalurannya menjelang pemilukada. Keleluasaan mereka harus stop. Agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut maka pemerintah cq (casu quo) mendagri harus mengubah peraturannya. Syaratnya harus ketat.

Iklan

Wassalam, Sekolah Internasional!

In Uncategorized on f 5, 13 at 8:04 am

Digadang-gadang untuk meningkatkan mutu pendidikan, nasib Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) berakhir di ketokan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 8 Januari 2013 yang lalu. Mengabulkan permohonan uji materi Koalisi Pendidikan, MK menghapus dasar hukum penyelenggaraan sekolah negeri berlabel internasional.

Keputusan MK menghapus Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mahkamah berpendapat ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, yang mengamanatkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang untuk menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional, melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertimbangan hakim adalah RSBI/SBI mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi. Tanpa penjelasan frasa “satuan pendidikan bertaraf internasional”, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, mendefenisikan SBI adalah sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional pendidikan dan mengacu standar pendidikan negara Organization for Economic Development (OECD) dan/atau negara tertentu yang mempunyai keunggulan tertentu bidang pendidikan. Ringkasnya: RSBI/SBI>SSN+kurikulum internasional.

Pemerintah berasumsi RSBI/SBI menjadi contoh sekolah yang memiliki daya saing di forum internasional. Artinya, mutu pendidikan meningkat kalau jumlah RSBI/SBI bertambah. Asumsi yang keliru. RSBI/SBI menjadi eksklusif karena keistimewaannya oleh berbagai kebijakan, fasilitas, anggaran, dan insan pendidikan. Alih-alih menjadi contoh, RSBI/SBI justru mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengonsolidasikan jajarannya agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempertahankan penyelenggaraan RSBI/SBI kendati lembaga dan namanya berubah. Eks RSBI/SBI dalam masa transisi hingga akhir tahun ajaran 2012/2013. Ia bersikukuh bahwa strategi perbaikan mutu pendidikan melalui sekolah unggulan yang kurikulumnya bertaraf internasional, yang mutakhir dan canggih sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Apakah mutu pendidikan kita harus meniru bangsa lain? Apakah kita tak mampu menetapkan ukuran mutu?  Celakanya, RSBI/SBI berlomba-lomba untuk membeli kurikulum satuan pendidikan luar negeri, bekerjasama dengan sekolah negara tertentu, mengirim guru ke negara tersebut, dan memberlakukan tarif mahal. Mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak menggunakan ukuran mutu pendidikan yang berdasarkan falsafah bangsa?

Banyak strategi meningkatkan mutu pendidikan, tetapi tak semuanya halal. Setidaknya satu strategi ini haram. Selain mempraktikkan komersialisasi, diskriminasi, dan liberalisasi, RSBI/SBI justru menciptakan dualisme sistem pendidikan yang menumbuhkan citra label internasional lebih baik ketimbang citra label nasional atau reguler.

Pemerintah (pusat/daerah) dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lain untuk keperluan penyelenggaraan RSBI/SBI. Masyarakat juga dapat memberi bantuan serupa untuk keperluan penyelenggaraan RSBI/SBI.

Semua kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program/kegiatan RSBI/SBI semestinya berhenti. Transisi eks RSBI/SBI tidak memiliki dasar hukum dan penghentian RSBI/SBI tidak mengganggu mutu pendidikan. Mengapa?

RSBI/SBI hanya sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan diperkaya keunggulan tertentu pendidikan negara OECD dan/atau negara tertentu. Jika kurikulum internasional terhapus, maka RSBI/SBI>SSN. Bukankah selama ini banyak sekolah yang berhasil untuk mempersiapkan peserta didik berprestasi tingkat nasional dan/atau internasional di aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Merunut riwayatnya, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)—nomenklatur lama Kemdikbud—mulai menyelenggarakan kelas internasional tahun 2006. Tahun 2008 kelas internasional berubah status menjadi RSBI/SBI. Pucuk di cinta ulam tiba, tahun 2010 puluhan murid SMP RSBI gagal ujian nasional. Sebagian kalangan mendesak evaluasi RSBI karena terbukti tidak bertaraf internasional.

Berikutnya, tujuh warga Jakarta memperkarakan kehadiran RSBI/SBI. Tanggal 28 Desember 2011 mereka mengajukan uji materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang merupakan landasannya. Tanggal 8 Januari 2013, MK mengabulkan para penggugat dan menghapus materi tersebut. Mahkamah tidak menyebut masa transisi dari sekolah internasional ke sekolah nasional.

Putusan ini menggantung nasib 1.397 sekolah RSBI/SBI, yang terdiri atas 293 sekolah dasar (SD), 351 sekolah menengah pertama (SMP), 363 sekolah menengah atas (SMA), dan 390 sekolah menengah kejuruan (SMK). Semua sekolah memiliki dana berlimpah dan sumbernya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kisaran nilainya Rp 300-600 juta pertahun (SMP dan SMA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, serta sumbangan orang tuanya yang jumlahnya bervariasi menurut aturan masing-masing sekolah.

Gaya Kepemimpinan yang Ideal

In Uncategorized on f 1, 13 at 4:54 am

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Kusnindar. Bersama Ahok, panggilan akrab wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mereka mengancam pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur, agar melaksanakan amanah sebaik-baiknya.

Beginilah contoh gaya kepemimpinan yang ideal. Rakyat, tanpa kecuali, pasti mencita-citakannya. Alasan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, sangat lugas. Pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerja Jokowi-Ahok, akan menerima konsekuensi pencopotan jabatan. Biasanya, setiap pergantian pejabat pemerintahan selalu berbasa-basi “acara rutin”.

Kepemimpinan Jokowi-Ahok membawa harapan baru bagi warga Jakarta. Tak hanya gaya birokrasi yang merakyat, sebutlah blusukan, tanpa pamrih pencitraan, tapi juga blusukan sebagai bagian utuh gaya komunikasi yang merakyat. Serapan aspirasi bisa menjadi bahan keputusan publik. Mereka memangkas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Tidak tanggung-tanggung, pemangkasannya seperempat mata anggaran yang tercantum dalam RAPBD.

Mereka meninggalkan tipe kepemimpinan yang hanya memerintah di belakang meja dan duduk santai di atas kursi dalam ruangan nyaman. Tugas lurah dan camat, bukan gubernur; tetapi Jokowi tak sungkan melakukannya. Semula blusukan sempat melahirkan sindiran atau penilaian sinis. Jokowi-Ahok membalikkan semuanya.

Mereka berbagi bidang kerja dan tak saling menjegal. Jajaran camat dan lurah di DKI Jakarta harus bekerja cepat dan sigap. Jika tak mampu atau ogah-ogahan, Jokowi-Ahok mengganti mereka dan mencari calon penggantinya melalui lelang jabatan.

Perubahan yang mereka gadang-gadang tidak hanya slogan kampanye, tetapi kinerja yang sehari-hari terlihat dan terdengar.  Tidak populer berkat liputan media massa, tetapi juga keberanian mereka mengambil keputusan. Kepemimpinan Jokowi-Ahok memang berkarakter. Tidak obral janji, omdo—omong doang, NATO—no action talk only, tetapi cekat-ceket, get things done.

Tak berniat mengultusindividukan Jokowi-Ahok. Mereka membutuhkan kritikan tanpa lupa mengapresiasi keberhasilan. Kecepatan dan kesigapan menangani banjir serta kebijakan kartu sehat dan kartu pintar, sekadar contoh keberhasilan. Penanganan banjir Jakarta belum optimal, kemacetan belum selesai, sekadar contoh kritikan.

Namun, anggaran pendidikan Rp 12,6 triliun yang jumlah alokasinya terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, langkah strategisnya untuk membenahi Jakarta, selain program unggulan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung. Hari ke-105 Jokowi-Ahok, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2013 bernilai Rp 49.98 triliun (Rp 49.979.889.632.000), yang realisasinya harus transparan dan akuntabel.

APBD 2013 bertambah, tahun sebelumnya Rp 41,3 triliun. APBD 2013 terdiri atas Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun. Pikiran dan tindakan fokus untuk masa bakti lima tahun.

Gaya kepemimpinan ideal yang responsif, selain menuntut pelayanan juga keberanian. Tipe yang mensyaratkan terobosan inovasi berbasis pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dukungan rakyat tetapi oleh keyakinan serta kredibilitas dan integritas yang membentuk kompetensi kepemimpinan kepala daerah-wakil kepala daerah. Anutan yang semestinya acuan partai politik berburu calon anggota lembaga legislatif dan calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Partai politik tidak hanya mengandalkan figur yang memiliki popularitas (pengenalan masyarakat terhadap figur), elektabilitas (dorongan masyarakat untuk memilih), juga moralitas serta kredibilitas dan integritas (perilaku yang jujur dan bersih). Tidak cuma modal dana (keuangan) sang calon memobilisasi massa serta dukungan ideologi dan tim.

Bobot dan batas persoalan kepemimpinan daerah memang tidak seberat kepemimpinan nasional. Namun, kriteria kepemimpinan daerah merupakan miniatur kriteria kepemimpinan nasional. Pemberantasan korupsi, misalnya. Niscaya tidak cukup memperkuat dan membersihkan perangkat dan aparatur penegak hukum, tetapi menegakkan prinsip fiat justitia ne pereat mundus (keadilan harus tegak agar dunia tidak hancur) tanpa diskriminasi alias pandang bulu.

Tidak gampang menegakkan prinsip bijak tersebut, apalagi di tengah kepentingan politis-pragmatis dan kehancuran moralitas serta kredibilitas dan integritas pemimpin karena kasus hukum. Keberhasilan gaya kepemimpinan ideal yang responsif di tingkat lokal semestinya membuka lebar-lebar kesempatan ke jenjang tingkat nasional.