imsitumeang

Archive for Januari, 2011|Monthly archive page

Jika Bupati dan Walikota Dipilih DPRD

In Uncategorized on f 26, 11 at 1:38 pm

Wacana penghapusan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD, mengundang perdebatan panjang. Bukan hanya menyangkut demokratisasi yang hilang, juga format ketatanegaraan.

Alasannya, pemilihan gubernur secara langsung selama ini hanya menghambur-hamburkan dana dan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Apalagi, peran gubernur kurang menonjol di bidang administrasi pemerintahan daerah.

Pemerintah, setelah mengevaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur pada periode 2005-2008, juga bakal menghapus pemilihan gubernur secara langsung. Mekanismenya diubah menjadi gubernur dipilih oleh DPRD.

Sebelumnya, gagasan lebih ekstrim diusulkan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dua tahun lalu, yakni gubernur dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Alasannya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai perpanjangan tangan kepala pemerintahan, pemilihan gubernur secara langsung menjadi tidak relevan.

Ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu yang harus dikoreksi dan dibereskan justru kelahiran raja-raja kecil di kabupaten/kota yang menyebabkan garis pemerintahan tidak efektif dan efisien. Praktik model kelembagaan pemerintahan daerah melahirkan bupati dan walikota sebagai raja-raja kecil yang mengaburkan garis pemerintahan dari pusat ke daerah dan mengabaikan koordinasi antara bupati/walikota dan gubernur.

Bupati dan walikota enggan berkoordinasi dengan gubernur, bahkan membangkangi gubernurnya karena merasa memiliki basis legitimasi yang sama, yaitu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Karenanya, menitikberatkan otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi sekaligus menjadikan antara provinsi dan kabupaten/kota memiliki relasi yang hirarkis. Pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi gubernur maka jabatan bupati dan walikota sebaiknya dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat.

Gubernur yang tetap dipilih langsung memiliki legitimasi yang lebih kuat sehingga menjadi berwibawa kekuasaannya di hadapan bupati dan walikota yang ‘hanya’ dipilih oleh DPRD.

Fakta membuktikan pemekaran kabupaten/kota yang menyebabkan jumlahnya sekitar 500 daerah, ternyata tidak berimplikasi terhadap pelayanan publik. Tingkat kesejahteraan rakyat tidak berubah signifikan tidak lain karena pemekaran daerah dimotivasi kekuasaan ketimbang cita-cita meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran daerah hanya target elite-elit lokal untuk meraih posisi yang mendatangkan keuntungan material.

Melalui dipilih oleh DPRD, beberapa maslahat diraih. Kita menghemat sangat banyak sumberdaya dana dan daya. Energi rakyat tidak terus-menerus dihabiskan hanya untuk mengurusi pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung.

Dipilih oleh DPRD juga meminimalkan mudharat seperti sengketa pemilukada di pengadilan agar calon terpilih memanfaatkan waktunya lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Terlebih banyak pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota yang macet gara-gara bupati/walikota pecah kongsi dengan wakilnya yang belakangan nyalon.

Lalu, mengurangi alokasi anggaran dan potensi konflik. Pemilihan kepala daerah hanya dilakukan satu kali, yaitu di tingkat provinsi. Dana dan daya jelas bisa diperkecil. Untuk mewujudkan semua pikiran tersebut, diperlukan perubahan hukum, baik konstitusi maupun perundang-undangan. Maukah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 melakukannya?

Iklan

Menyoal Status Kepala Daerah

In Uncategorized on f 26, 11 at 1:08 pm

Status kepala daerah dipersoalkan tidak lain karena otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil yang menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendesain kelembagaan pemerintahan daerah yang menganut model prefektoral terintegrasi pada provinsi dan local self-government pada kabupaten/kota.

Model yang mendudukkan provinsi sebagai daerah yang otonom sekaligus wilayah administrasi atau perpanjangan pemerintah pusat. Sebaliknya, kabupaten/kota sebagai daerah yang otonom murni. Sebagai daerah otonom, relasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak hirarkis tetapi sebagai sesama badan publik. Hanya saja, secara administratif, daerah otonom menjadi subordinat dan bergantung ke pemerintah pusat.

Sayangnya, praktik model kelembagaan pemerintahan daerah demikian justru menimbulkan dilema menyangkut wibawa kekuasaan. Misalnya, gubernur kerap disepelekan dan diabaikan bupati dan walikota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kekuasaan untuk menindak bupati dan walikota yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Bahkan, tak jarang ada gubernur yang tidak mematuhi pemerintah pusat.

Dilema lain kelahiran raja-raja kecil di kabupaten/kota yang menyebabkan garis pemerintahan dari pusat ke daerah tidak jelas dan tegas. Bupati dan walikota bisa bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan gubernur, bahkan membangkangi gubernurnya karena merasa sama basis legitimasinya, yaitu dipilih langsung oleh rakyat.

Karena dilema tersebut, ada pilihan model yang bisa dianut. Kesatu, menitikberatkan otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi sekaligus menjadikannya memiliki relasi hirarkis. Karenanya, pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi gubernur. Sebaliknya, jabatan bupati dan walikota dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah setempat.

Model kedua, menitikberatkan otonomi daerah tetap di kabupaten/kota dan pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi bupati dan walikota. Jabatan gubernur dipilih oleh DPRD.

Apa pun model kelembagaan pemerintahan daerah yang dianut, payung hukum tentang pemerintahan daerah seperti UU 32/2004 memang layak direvisi. Yang harus digarisbawahi, revisi tersebut jangan mengembalikan sistem sentralistis, yang segala-galanya diatur oleh pusat serta mematikan aspirasi dan kepentingan daerah.

Sebaliknya, revisi jangan menjadikan kepala daerah sebagai raja-raja kecil yang berbuat seenaknya dan mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah hanya alat untuk mewujudkan rakyat yang berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga pelayanan dirasakan dalam bingkai negara kesatuan. Penataan ulang posisi kepala daerah harus menyeimbangkan antara kepentingan lokal dan nasional.

Setelah Aung San Suu Kyi Dibebaskan

In Uncategorized on f 6, 11 at 7:04 am

Akhirnya, junta militer Myanmar membebaskan pejuang demokrasi dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1991, Aung San Suu Kyi. Pembebasannya kurang seminggu setelah pemilihan umum. Hari Sabtu, 19 Juni 2010, Suu Kyi, genap berusia 65 tahun.

Banyak kalangan menganggapnya kontroversial karena pemilu hanya sekadar mengekalkan kekuasaan militer, lewat jalur yang seakan-akan demokratis. Buktinya, partai pro-junta yang berkuasa dengan mudah memenanginya. Para pemimpin oposisi dan para pemantau independen menuduh kemenangan itu curang.

Partai junta, USDP (Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan), memenangi 80% kursi parlemen. Ditambah kursi pesanan junta 25% jumlah kursi parlemen, maka aliansi USDP dan junta menguasai parlemen.

Disebut junta militer karena merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator militer, biasanya dipimpin seorang perwira berpangkat tinggi yang mengendalikan hampir segalanya.

Pemilu tanggal 7 November 2010 mengingatkan orang akan pemilu demokratis yang pertama, 20 tahun lalu, yang dimenangi NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) yang dipimpin Suu Kyi. NLD memenangi 80% suara. Tetapi, kemenangannya tidak diakui junta.

Suu Kyi mestinya sudah memimpin Myanmar setelah memenangi pemilu 1990 tanggal 27 Mei 1990 tapi dianulir junta. Junta bahkan mengambil alih kemenangan dan berkuasa hingga sekarang, serta menjebloskan lawan-lawan politik, atau musuh-musuh negara, termasuk Suu Kyi, ke penjara.

Suu Kyi selama tujuh tahun terakhir menjalani tahanan rumah. Ia menghabiskan 15 dari 21 tahun terakhir di penjara. Pertama kali ia dikenai tahanan rumah tanggal 20 Juli 1989. Hukuman dijatuhkan tanpa dakwaan dan tanpa lewat pengadilan. Meski hilang kebebasannya, popularitas Suu Kyi sebagai pejuang demokrasi tak pudar.

Bahkan, ia menjelma sebagai ikon demokrasi. Ia beroleh anugerah Rafto Human Rights Prize (1990). Parlemen Eropa menganugerahi Suu Kyi Sakharov Human Rights Prize (1991). Dan, puncaknya Komite Hadiah Nobel Norwegia mengumumkan Suu Kyi sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian (1991).

Apakah pembebasan Suu Kyi benar-benar bagian dari upaya Myanmar untuk membangun dirinya menjadi negara demokrasi? Ataukah pembebasan itu bagian dari strategi junta untuk mengurangi sorotan dan tekanan dunia terhadap dirinya?

Sebelumnya, Mahkamah Agung Myanmar menolak banding Suu Kyi untuk kasus penahanan rumahnya, yang dijalani sejak 1989. Rakyat Myanmar sempat diliputi teka-teki: apakah sang tokoh akan bebas atau tidak. Tapi, pengacara Suu Kyi, Nyan Win, menyatakan, tidak ada hukum untuk memperpanjang masa tahanan rumahnya.

Peluang keberhasilannya sulit ditebak. Maklum saja, setelah ditekan kemenangan demokratis NLD saat pemilu tahun 1990, juga oleh negara-negara tetangga ASEAN—terutama Filipina—serta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, junta bergeming.

Bukan hanya Myanmar. Indonesia, Afrika Selatan, dan Korea Selatan juga harus menunggu puluhan tahun sebelum memiliki kehidupan demokrasi. Bahkan oleh penderitaan seperti ditanggung Nelson Mandela, satu bangsa akhirnya menemukan jati diri dan komitmen memperjuangkan demokrasi mati-matian, tak jarang awalnya dengan darah dan air mata.

Nasib Suu Kyi nyaris sama dengan Mandela. Hampir tiga dasawarsa Mandela ditahan oleh rezim apartheid Afrika Selatan. Tahun 1980-an, jutaan orang di seluruh dunia menyerukan pembebasan Mandela dan pengakhiran politik apartheid. Ia akhirnya dibebaskan tahun 1990 dan politik apartheid pun diakhiri. Bahkan, Mandela menjadi orang kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang menjadi presiden.

Berbeda dengan Mandela yang setelah dibebaskan memimpin negaranya, Suu Kyi tetap dianggap sebagai ancaman oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Junta pun tidak memedulikan imbauan, seruan, dan desakan dari berbagai penjuru.

Dunia mengutuk junta. Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak segan-segan memberi ancaman. Semuanya tak berarti bagi junta. Selain karena kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya di Myanmar, junta juga didukung China. Maka, urusan PBB adalah urusan China yang memiliki hak veto. Begitu jalan pikiran junta.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), organisasi kawasan yang salah satu anggotanya adalah Myanmar, pun tidak berdaya. Myanmar adalah beban berat ASEAN, sementara Piagam ASEAN yang berlaku sejak tahun 15 Desember 2008 menekankan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. ASEAN gagal dan Suu Kyi “dibiarkan” berjuang di balik tahanan rumah.

Pembebasan Suu Kyi adalah proyek citra junta yang selama ini tidak menghormati kemanusiaan, mengungkung kebebasan rakyatnya. Boleh jadi, Suu Kyi masih harus menyusuri jalan panjang sebelum bisa memimpin Myanmar yang demokratis. Kini, ia masih selalu diawasi dan bukan tidak mustahil akan dihentikan lagi kalau aktivitasnya membahayakan posisi junta.

Bukan kali ini saja Suu Kyi dibebaskan. Sebelum ditangkap tahun 2003, ia sempat menghirup udara kebebasan. Suu Kyi juga bebas tahun 1995 hingga 2000. Ia ditangkap lagi setelah kritis karena ia terus menerus memperjuangkan kehidupan demokrasi. Karenanya, seketika setelah hari pembebasan, Suu Kyi berujar, “Rakyat harus bersatu, bekerja sama. Hanya dengan cara itu, kita dapat mencapai sasaran.”

Hanya melalui persatuan dan kerja sama seluruh rakyat Myanmar, rezim yang otoriter, yang tidak menghormati kemanusiaan, yang tidak demokratis, yang membelenggu rakyat, bisa dikalahkan. ”Ada saatnya untuk diam dan ada saatnya untuk bicara.” Begitu ucapan Aung San Suu Kyi.

Jangan Lewatkan Momentum

In Uncategorized on f 6, 11 at 5:04 am

Hakikatnya, waktu adalah momentum jika kita memiliki visi dan mewujudnya melalui misi dan program. Karenanya, setiap pergantian tahun merupakan upaya untuk merebut perubahan. Untuk kesekian kalinya, kita kembali mengalamai siklus waktu.

Kita meninggalkan tahun 2010, dan kita memasuki tahun 2011. Sebuah tahun pertama dasawarsa kedua abad ke-21. Bagi banyak bangsa, awal dasawarsa kerap dimaknai sebagai awal lompatan besar.

Brasil, Rusia, India, dan China yang kini raksasa ekonomi dunia memulai perbaikan ekonominya di awal dasawarsa. Brasil, misalnya, menggunakan pendekatan bernama ekonomi pasar sosial sejak tahun 1991. Sebuah pendekatan kerakyatan yang tidak membiarkan ekonomi pasar tanpa kontrol.

Hasilnya ekonomi Brasil bertumbuh melesat. Pendapatan per kapitanya US$8.040, atau tiga kali lipat Indonesia yang US$2.700. Padahal, 30 tahun lalu, pendapatan per kapita negara berpenduduk sekitar 200 juta jiwa tersebut hanya US$1.000. Brasil juga berhasil mengangkat 29 juta jiwa penduduknya dari kemiskinan.

India juga melakukannya. Ekonominya fantastis dan mencatat rekor kedua setelah China. Kunci kesuksesannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kota Bangalore, contohnya, menjadi pusat teknologi informasi dunia.

Bahkan, India dikenal sebagai pemasok ahliwan dunia. Awal dasawarsa pertama abad ke-21, dari 150 ribu pekerja asing di perusahaan information technology (IT) Amerika Serikat, 60 ribu di antaranya pakar software berdarah India.

Bagaimana Indonesia? Mampukah bangsa berpenduduk sekitar 238 juta jiwa ini merebut momentumnya di awal dasawarsa?

Jawabannya kembali kepada kemampuan, kemauan, dan ketabahan para pemangku kepentingan (stakeholders) di negeri ini untuk merebut kesempatan tesebut. Jalan menuju perekonomian yang menjanjikan itu tertata sejak tahun 2010. Indikator makroekonomi menunjukkannya.

Tahun 2010, hingga kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi kita 5,8%. Ekspor 15%, atau melebihi target pemerintah yang 10%. Cadangan devisa lebih US$90 miliar, sebuah rekor seumur Republik Indonesia. Yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan impor 17% dan inflasi 6% yang meleset dari target.

Banyak yang optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2011 bisa lebih tinggi. Syaratnya, pemerintah sanggup, bisa, dan konsisten menyelesaikan pekerjaan rumah yang menumpuk. Yang telah terjadi tahun 2010 tidak bisa diubah dan yang akan terjadi tahun 2011 belum dapat diketahui.

Penyediaan infrastruktur, pemberantasan korupsi, pembenahan birokrasi, peningkatan daya saing, dan penyerapan anggaran merupakan problem serius yang tidak selesai. Selain itu, pertambahan penduduk yang tinggi atau 1,49%. Idealnya, 1,2%.

Belum lagi, kasus-kasus besar yang mandeg pengusutannya tahun 2010 harus dituntaskan tahun ini. Kasus bailout Bank Century, mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, dan kasus-kasus lainnya, baik di level nasional maupun lokal, yang selama tahun 2010 dibiarkan stag pengusutannya harus digeber tahun ini. Kasus-kasus itu harus dituntaskan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kebenaran.

Di tahun 2010, cukup banyak yang telah dicapai, namun jauh lebih banyak lagi yang harus dicapai tahun 2011. Kita berharap agar di tahun yang baru ini kehidupan seluruh negeri menjadi lebih baik. Untuk mewujudkannya, harapan harus didukung rencana dan kinerja yang lebih produktif, suasana dan iklim lebih kondusif, komitmen yang konsisten, serta keputusan yang lebih cepat, tegas, tepat, dan jujur.

Di sini para pemimpin berperan. Mereka menentukan arah bangsa yang menyangkut hajat hidup seluruh penduduk. Mislanya, setiap pengambilan keputusan yang cepat, tegas, tepat, dan jujur akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang lambat, ragu, salah, dan korup justru membuat kehidupan kita menjadi lebih buruk.

Para pemimpin di lembaga eksekutif, mulai dari presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, hingga ke kepala desa dan lurah beserta aparat birokrasinya harus memprioritaskan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, keluarga, kongsi, atau koalisi dalam pengambilan keputusan.

Demikian pula, para pemimpin di lembaga legislatif dan yudikatif harus meningkatkan performanya, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Kesalahan terbesar bangsa ini adalah ogah atau malas belajar dari masa lalu, atau terlalu banyak kepentingan yang ikut campur. Jika orang pintar setiap hari membuat kesalahan yang baru maka orang bodoh adalah mereka yang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan setiap tahun melakukan kesalahan yang sama.

Tahun berganti, para pemimpin datang dan pergi, tetapi bangsa ini seperti jalan di tempat. Sementara bangsa lain melaju yang kecepatannya mengagumkan. Jika berbagai urusan tidak kelar, momentumnya akan lewat. Alhasil, kita hanya menjadi bangsa penonton yang bersorak melihat bangsa-bangsa lain melesat.

Peralihan masa dari Orde Baru ke Orde Reformasi menyajikan secercah harapan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh demokratis. Tetapi, ketika usia orde reformasi lebih satu dasawarsa, kita justru menyaksikan praktik demokrasi semu dan bukan demokrasi konkrit, demokrasi prosedural dan bukan demokrasi substansial.

Kita harus menjadikan tahun 2011 sebagai era konsolidasi demokrasi. Hanya dengan konsolidasi demokrasi, politik di negara ini akan bisa beralih dari politik transaksional ke politik transformatif yang berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan, demokrasi di negeri ini sungguh-sungguh telah beranjak dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial hanya jika praktik politiknya telah berpijak dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan belaka.

Tahun Baru Juga Resolusi Baru

In Uncategorized on f 3, 11 at 5:23 am

Dunia menggelar upacara massal menyambut pergantian tahun. Ucapan selamat tahun baru bertebaran di seluruh penjuru dunia nyata maupun maya. Tempat-tempat ibadah dipenuhi kegiatan retrospektif untuk berefleksi kejadian satu tahun ke belakang. Tempat-tempat hiburan dipenuhi acara dekoratif yang menandai pergantian tahun.

Memang penting menandai pergantian tahun. Setidaknya, tanda tersebut mengingatkan kita semua perguliran waktu yang menjadi faktor pengukur kemajuan dan kemunduran seorang manusia, juga perkembangan peradaban. Perputaran waktu juga menjadi unsur bagi perwujudan visi sebuah bangsa.

Cendekiawan Mesir, Hasan Al Bana, membuat ungkapan perjalanan waktu dalam kalimat yang sederhana. “Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin. Kenyataan esok adalah mimpi hari ini,” begitu ungkapannya. Kalimat sederhana yang bermakna betapa penting visi umat manusia untuk mengawal peradaban.

Untuk memandang hidup seorang manusia di masa mendatang, visi yang bersifat individu barangkali mencukupi. Sedangkan untuk memandang hidup sebuah, seperti Indonesia, yang visi yang bersifat individual tidak mencukupi, melainkan visi bersama atau kolektivitas. Kita memerlukan mimpi yang sama untuk memandu perkembangan peradaban bangsa Indonesia.

Berkali-kali kita di Indonesia melintasi malam pergantian tahun dengan gegap gempita, tak terkecuali malam pergantian tahun yang baru saja berlalu. Dalam setiap pergantian tahun, bangsa Indonesia tidak memiliki visi bersama untuk mengawal perjalanan memasuki tahun yang baru. Lebih sering dan lebih mudah dibaca catatan-catatan yang dibuat bangsa Indonesia adalah perjalanan satu tahun ke belakang.

Memandang ke belakang, sesekali memang diperlukan, tapi kita lebih sering memerlukan untuk memandang ke depan ketika kita menempuh perjalanan. Mengarahkan bangsa Indonesia untuk menempuh perjalanan ke depan belum banyak terwakili oleh sekian banyak outlook yang dibuat berbagai institusi.

Masalahnya, masing-masing institusi memandang lewat kacamatanya. Mereka yang bergelut di dunia bisnis, pandangannya melalui kacamata bisnis. Demikian pula komunitas politik, seni, olahraga, dan berbagai kalangan lainnya, lebih senang memandang dengan teropong masing-masing. Celalanya, terbuka kemungkinan teropong yang dipimpin tidak sama dengan teropong yang memimpin.

Jika begitu, tentunya tidak mudah menentukan arah bangsa Indonesia. Padahal, mimpi atau cita-cita, dan semua konsep yang mengarah ke depan menjadi panduan untuk bergerak. Rubrik Leaders majalah The Economist edisi 18 Desember 2010 membuat catatannya dalam artikel berjudul Redistribution of Hope.

Majalah mengungkap survei Pew Research Center yang menggambarkan persepsi masyarakat tentang perjalanan bangsanya. Dari survei terungkap bahwa sepanjang tahun 2010 sebanyak 87% warga Cina melihat perjalanan bangsanya berada di jalur yang benar.

Sebanyak 45% warga India melihat perjalanan bangsanya berada di jalur yang benar. Hanya 30% warga Amerika, 31% warga Inggris, dan 26% warga Perancis yang melihat perjalannya bangsanya berada di jalur yang benar.

Hasilnya, di tahun yang sama, ekonomi Cina mengalami pertumbuhan 10% dan India 9%. Sementara itu, ekonomi Amerika hanya 3% dan seluruh Eropa rata-rata 2%. Berapa persen warga Indonesia yang meyakini perjalanan bangsanya berada di jalur yang benar?

Begitu kuatnya hubungan antara harapan dan hasil yang dicapai, The Economist kemudian mempunyai kesimpulan lain. Harapan tidak lagi dikategorikan sebagai istilah sesuatu yang belum terjadi tapi sudah menjadi bagian gerakan yang sedang terjadi. Tanpa terwujud harapan bersama, tidak mudah menggerakkan potensi sumberdaya sebuah bangsa menuju peradabannya.

Setelah meninggalkan tahun 2010 dan memasuki tahun 2011, ternyata masih banyak urusan yang semestinya bisa diselesaikan tetapi tetap menjadi urusan di tahun berikutnya. Sekalipun secara umum kita melewati tahun 2010 dengan baik, tapi dari sisi ekonomi pertumbuhan negara kita tidak sekinclong negara tetangga. Pertumbuhannya pun tidak diiringi pemerataan, sehingga kesenjangan ekonomi justru makin melebar.

Dari sisi hukum, banyak pejabat negara yang terjerat kasus pidana, khususnya korupsi. Beberapa sudah divonis, tapi masih banyak sisanya. Kasus Bank Century sampai sekarang macet, begitu pun rekening gendut para jenderal Kepolisian, kasus pajak Gayus Tambunan dan perusahaan-perusahaan yang menilep pajak, masih banyak lagi yang semuanya gelap. Permerintah tak bernyali atau sengaja membiarkan kasus-kasus itu tidak diungkap.

Di sisi pendidikan, meskipun alokasi dana hampir Rp 200 triliun, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak sekolah karena tak mampu membayar. Uang kuliah juga melonjak dan mencekik mahasiswa atau calon mahasiswa, sehingga hanya orang-orang yang mampu yang kuliah. Pendidikan belum berpihak kepada masyarakat umum.

Dari sisi politik, masyarakat makin jengah dan jenuh karena perilaku para politisi. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), misalnya, malas menghadiri rapat/sidang dan tumpul responsivitasnya terhadap kebutuhan mendesak rakyat. Mereka lebih suka beranjangsana ke luar negeri ketimbang kunjungan kerja di dalam negeri, mereka lebih suka membuat isu-isu baru ketimbang mematangkan revisi undang-undang. Politik dagang sapi juga makin kental untuk meraih kekuasaan. Para politisi tidak pernah memikirkan rakyat yang notabene adalah konstituen mereka.

Dari sisi olahraga, kita baru saja disuguhi semangat sportivitas oleh tim nasional sepakbola dan para suporternya. Meskipun gagal menjadi juara Piala AFF, tetapi semangat mereka untuk bermain yang optimal begitu terlihat, pantang menyerah. Begitu juga suporternya yang menjunjung sportivitas. Urusan sepakbola yang belum selesai adalah memilih pengurus yang profesional, steril dari kepentingan politik.

Bagaimana kita memaknai pergantian tahun? Yang lazim, peringatan tahun baru disambut gegap gempita. Tahun baru identik dengan kemeriahan. Tak mengherankan, banyak digelar acara hura-hura, mulai dari kelas puluhan ribu ke kelas puluhan juta rupiah, bahkan sampai ratusan juta. Mulai dari panggung terbuka, kafe, ke hotel kelas premium.

Apakah tahun baru harus disambut dengan pesta yang mengamburkan begitu banyak uang? Semestinya tidak. Bahkan sebaiknya, menjelang tahun baru kita mengintrospeksi tentang apa yang telah kita lakukan di tahun yang bakal ditinggalkan dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang bakal dimasuki. Kita introspeksi: jika baik, harus ditingkatkan; jika buruk, harus diperbaiki.

Pergantian tahun ini bukan sekadar penanda kita memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama. Perputaran waktu menjadi momentum untuk menentukan mimpi dan cita-cita bersama di masa mendatang. Semoga urusan yang diwarisi dari tahun 2010 bisa diselesaikan tahun 2011, tidak lagi diwariskan ke tahun 2012. Tahun baru menjadi tahun resolusi. Selamat tahun baru.