imsitumeang

Archive for Juli, 2017|Monthly archive page

Wacana Pemindahan Ibukota Negara

In Uncategorized on f 11, 17 at 8:30 am

Wacana pemindahan ibukota negara kembali berdengung. Tetapi, orang kerap lupa, Jakarta adalah ibukota negara sekaligus pusat pemerintahan, bahkan pusat bisnis. Pertanyaannya, wacana tersebut memindahkan ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis, atau sekaligus? Pemerintah memastikan hanya pusat pemerintahan yang berpindah.

Kalau kebutuhannya adalah efektivitas dan efisiensi pemerintahan untuk pelayanan publik, yang berpindah cukup pusat pemerintahan. Rujukannya kasus pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, sementara ibukota negara tetap di Kuala Lumpur.

Di mana lokasinya? Pemerintah memastikan di luar Jawa. Tujuannya mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Misalnya, Jawa masih berkontribusi 58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Jika lokasinya di Kalimantan, jelas bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Pemerintah menimbang Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah, agar letak pusat pemerintahan benar-benar di tengah-tengah atau Indonesia sentris. Bahkan, wacana pemindahan pusat pemerintahan (tidak sekadar ibukota negara) ke Palangkaraya diperbincangkan di Istana Merdeka.

Betulkah Sukarno menggagas perpindahan ibukota negara ke Palangkaraya? Sukarno memang pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya tahun 1957. Namun, menyimpulkan Sukarno ingin menjadikannya sebagai lokasi baru ibukota negara sungguh tidak tepat. Sukarno ingin membagi beban Jakarta sebagai “ibukota politik” yang menjadi “wajah muka Indonesia” ke daerah lain. Palangkaraya adalah contoh “wajah muka Indonesia”—-sebutan Sukarno untuk Jakarta, bukan sekadar memindahkan ibukota negara.

Toh akhirnya Sukarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai ibukota negara. Bagi Sukarno, tak ada kota lain yang mempunyai identitas seperti Jakarta sebagai wadah tumbuhnya kembangnya nasionalisme di Indonesia. Jakarta adalah pusat nasionalisme di Indonesia: Proklamasi! Ibukota politik tak bisa tergantikan. Sukarno tak mendapati kota lain di Indonesia yang mempunyai identitas khas seperti Jakarta.

Buktinya, Jakarta bersolek! Di era Sukarno bermunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), Kompleks MPR, Gelora Bung Karno, dan Masjid Istiqlal. Proyek-proyek mercusuar yang unsur-unsurnya mewakili ornamen suku-suku bangsa dan kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan Indonesia. Kantor-kantor pemerintahan pun merebak.

Sukarno tidak ingin menghilangkan jejak Batavia demi sejarah panjang dan lama Jakarta. Dia menggunakan konsep modern sembari menanamkan nilai-nilai baru. Tidak mentah-mentah meniru simbol-simbol sejarah Indonesia, Sukarno justru memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

Rentetan semuanya ialah Sukarno mengeluarkan peraturan presiden mengenai megapolitan era 1960-an. Konsep megapolitan Sukarno menjangkau hingga Purwakarta di Jawa Barat. Tata ruang di sekeliling Jakarta antara lain hutan dan kebun sebagai ruang hijau. Porsinya 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru serta 30 persen ruang abu-abu. Ruang hijau untuk tanaman, ruang biru sebagai perairan (danau), dan abu-abu sebagai aspal, beton, atau bangunan.

Rencana megapolitan yang mencakup Jakarta dan sekitarnya tersebut ditemukan di Gedung Pola–berganti nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. Ide Soekarno dikaji Dewan Perancang Nasional sebagai cikal-bakal Bappenas yang dipimpin seorang “pemimpi”, yakni Mohammad Yamin. Dia adalah sastrawan dan sejarahwan. Mimpi Sukarno mengenai reorientasi tata ruang Indonesia terkisah di Gedung Pola.

Menghitung implikasinya, pemindahan pusat pemerintahan tidak serumit pemindahan ibukota negara. Lokasinya tidak harus jauh. Ide pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol menarik. Mirip dengan pemindahan pusat pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jarak Putrajaya dan Kuala Lumpur hanya sepelemparan batu.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ke Jonggol terakhir kali mencuat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Istilah “Greater Jakarta” dimunculkan ketika itu. Konsep tersebut kelanjutan wacana megapolitan yang diangkat Sukarno sekitar era 1960-an. Jauh sebelumnya, ide serupa juga dilansir awal era 1900-an sebagai wujud implementasi desentralisasi Indonesia.

Sayang, Sukarno hanya memerintah selama kurun waktu 1959-1965, sehingga ide itu tidak sempat terwujud. Tetapi gubernur-gubernur DKI Jakarta tetap menghidupkan wacana itu sejak Ali Sadikin hingga Sutiyoso, dan Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan ke Susilo. Susilo menerima ide tetapi disimplifikasi menjadi pemindahan ibukota negara. Tidak menggunakan konpsep megapolitan.

Di era Joko Widodo, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan anggaran kajian pemindahan ibukota dalam RAPBN tahun 2018. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menjelaskan bahwa pemerintah memulai kajian rencana pemindahan ibukota negara tahun 2018. Bappenas membentuk tim yang mengkaji kelayakan daerah-daerah yang berpotensi sebagai ibukota.

Kajian meliputi lokasi, dana, hingga tata kota. Pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara gampang karena harus menyiapkan infrastruktur yang menunjang kegiatan pusat pemerintahan seperti jalan/jembatan, gedung, transportasi, akomodasi, air, hingga listrik. Tanpa kajian matang, pemindahan pusat pemerintahan justru menimbulkan masalah baru seperti kemiskinan dan kekumuhan.

Waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan di kisaran 10 tahun, merujuk ke praktik 20-an negara yang melakukannya. Jika anggaran infrastruktur Rp 250-300 triliun, Pemerintah akan mengalokasikan Rp 20 triliun saja untuk calon lokasi.

Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak. Kepemilikannya harus 100 persen Pemerintah. Jadi, Pemerintah tidak perlu membebaskan tanah. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku, pihaknya telah mempersiapkan 300.000 hektar lahan untuk lokasi ibukota.

Pemerintah mencontoh kasus pemindahan ibukota negara Brasil. Tanggal 21 April 1960, pemerintah Brasil meresmikan Brasilia sebagai pusat pemerintahan menggantikan Rio de Janeiro. Kini Brasilia menjadi lokasi institusi pemerintah federal termasuk kongres, presiden, dan mahkamah agung. Kota ini juga lokasi kedutaan besar negara-negara sahabat Brasil.

Pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi lokasi. Namun Pemerintah masih enggan gamblang membuka opsi-opsi kepada publik. Jika hasil kajian merekomendasikan kota lain, maka kantor pemerintahan saja yang berpindah. Di sana akan dibangun kantor Presiden serta kantor kementerian/lembaga. Perangkat pemerintahan juga berpindah. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

Daya dukung menjadi faktor vitalitas sebuah kota. Jika daya dukung sudah terlampaui, Jakarta seperti balon yang siap meletus. Beban kota yang berusia 490 tahun ini sudah melewati daya dukungnya. Sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis, daya tarik Jakarta tidak mampu disaingi kota lain. Jakarta terlalu menggiurkan…

Iklan