imsitumeang

Archive for Juli, 2013|Monthly archive page

Lawatan Klub-klub Bola Dunia

In Uncategorized on f 29, 13 at 7:36 am

Jangan terlalu terharu menyaksikan tiga klub bola Liga Inggris berdatangan ke Jakarta. Arsenal, Liverpool, dan Chelsea, yang rehat kompetisi, terbang jauh dari Inggris kemari bukan lantaran tim sepakbola hebat di negeri ini. Tim sepakbola Indonesia justru kalah telak: kebobolan 17 gol dan hanya membalas satu gol (itu pun gol bunuh diri). Pemain-pemain kita berlaga di medan perang palsu untuk dibantai, dicerca, dan ditertawakan. Apa yang didapat sepakbola kita dari laga konyol semacam itu? Sesekali silakan, tapi untuk terus-menerus seperti itu, apa artinya?

Tur pra-musim klub-klub bola Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika Utara adalah tren sepakbola modern yang tak terelakkan. Atas nama penggemar, mereka menggelar tur ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tur pra-musim klub-klub bola Liga Inggris yang dipuja-puja penonton itu memperoleh lawatan yang paripurna: tak terlalu berkeringat di lapangan, berkesempatan menghibur fans, dan yang terpenting: mereka mendapatkan bayaran yang besar.

Dua dua tahun terakhir, setelah berbondong-bondongnya klub Eropa ke sini, stadion memang banjir penonton. Para penggila sepakbola pasti ingin melihat bintang-bintang dunia yang selama ini hanya mereka tonton lewat siaran televisi. Dengan sekitar 250 juta penduduk yang sebagian besar menggilai sepakbola, Indonesia jelas menjadi sasaran empuk klub-klub bola dunia yang selama ini hanya bisa dinikmati aksinya lewat layar kaca.

Angka statistik jumlah penggemar menjadi legitimasi klub-klub bola itu untuk menggelar pentasnya di Indonesia laiknya bintang-bintang pop menggelar konser musik. Jumlah fans klub-klub Inggris itu barangkali lebih banyak dari pada pendukung tim Indonesia. Fans Liverpool di Indonesia, misanya, sekitar 1,3 juta, melebihi jumlah pendukung di negerinya sendiri. Penyokong Arsenal dan dan Chelsea di sini di atas setengah juta orang.

Situasi ini tidak bertepuk sebelah tangan karena promotor di Indonesia berlomba-lomba mendatangkan klub-klub bola atau setidaknya bintang-bintang sepakbola tersebut. Rupanya, sponsor memahami benar kiat bisnis memanfaatkan fans segudang ini. Bagi sponsor, tak rugi mengeluarkan uang miliaran bila brand image atau citra merek mereka meningkat di mata orang ramai. Melonjaknya citra biasanya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Siapa tak tergiur melihat potensi laba yang bisa didapat dari hasil mendatangkan idola-idola itu? Mendatangkan klub-klub berbasis massa pendukung yang besar seperti Internazionale Milan, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea tentu saja menjanjikan penjualan tiket yang mengesankan. Memperlakukan sepakbola sebagai ajang promosi dan bisnis tentu saja tidak haram. Orang tahu bisnis kadang tak berjalan seiring dengan nasionalisme.

Penonton “memerahkan” atau “membirukan” Stadion Gelora Bung Karno dengan mengenakan kostum klub tamu. Mereka menyanyikan lagu “kebangsaan” milik penonton Stadion Emirates atau Stamford Bridge, markas klub-klub Inggris itu. Dengan menyematkan label All-Stars, Dream Team, Selection, atau Indonesia XI, tim yang bermaterikan pemain-pemain tim nasional pun diadu dengan bintang-bintang dari negeri nun jauh di sana. Penonton bersorak-sorai justru ketika pemain lawan membobol gawang tim Indonesia. Tak masalah tim Indonesia kalah, asalkan bisa menyaksikan idola-idola dari Eropa berlaga di depan mata.

Pemain-pemain terbaik di Tanah Air itu pun akhirnya hanya pelengkap penderita. Dengan kemampuan begitu compang-camping, tim Indonesia Cuma menjadi bulan-bulanan lawan. Apresiasi sekadarnya pun diberikan. Bahwa tim Indonesia sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya bla, bla, bla. Lalu, ketika pujian palsu dilontarkan kubu tamu, hati kita terasa mudah terpuaskan. Kata mereka, kita mempunyai potensi, kita mempunyai masa depan yang cerah dan semacamnya. Iya, memang. Lantas apa?

Setelah para tamu itu pergi, pujian palsu itu berlaku, keadaan kembali normal. Tidak ada hikmah yang benar-benar mereka tinggalkan. Semuanya semu. Karena memang kemampuan kesebelasan Indonesia saat ini jauh di bawah tim-tim nasional di masa lalu. Bahkan klub asal Surabaya, Niac Mitra, misalnya, tahun 1983 pernah memukul Arsenal dengan skor 2-0. Sejak tahun 1953, sudah 19 klub Eropa yang datang, tapi baru belakangan ini tim Indonesia kalah dengan jumlah gol mencolok.

Memang betul pemain-pemain kita bisa mendapat pengalaman. Para penggemar pun terpuaskan dahaganya. Tapi sepakbola kita memperoleh apa dari laga konyol semacam itu? Apakah pengalaman begitu yang dibutuhkan para pemain kita? Apakah sorak-sorai macam itu yang benar-benar dirindukan? Rasanya tidak. Sepakbola kita tidak membutuhkan pertandingan-pertandingan macam itu. Bayangkan, pemain-pemain kita dibantai, dicerca, dan ditertawakan? Sesekali silakan, tapi untuk terus-menerus seperti itu, apa artinya?

Mengapa tim nasional kita tidak menghadapi tim nasional dari negara-negara yang kekuatannya selevel kita? Dalam satu tahun kompetisi, ada 12-13 agenda Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atau Federasi Internasional Sepak Bola untuk laga tim nasional, baik kualifikasi turnamen konfederasi, Piala Dunia, maupun ajang uji coba. Berapa banyak yang digunakan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)? Nyaris tidak pernah.

Sebelumnya kita sempat menghadapi Belanda dan Uruguay di ajang ujicoba, tetapi pertandingan melawan itu pun esensinya nyaris sama dengan pertandingan melawan klub-klub bola Eropa. Mereka ke sini sebagai idola. Tidak ada pelajaran berarti yang bisa kita petik karena sudah jelas kita kalah kelas dan hampir tidak mungkin menang. Lain persoalan jika kita bertanding melawan negara-negara yang sepakbolanya sama buruk dengan kita, barulah akan terlihat kelebihan dan kekurangan kita. Jangankan melawan Jepang, menahan laju Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, bahkan Timor Leste saja kita kelabakan.

Tapi sudahlah, toh mereka yang berwenang untuk mengurusi ini tetap akan bergeming. Bagi pengurus PSSI, bertanding melawan tim nasional yang sepakbolanya selevel kita tidak menguntungkan. Tidak ada nama besar yang bisa dijual! Tiket tidak akan laku! Para pemain kita dipaksa untuk meladeni tamu-tamu yang hanya menertawakan kita di kamar hotel dan pesawatnya seusai mempermalukan kita. Untuk manfaat nyata, semua pengurus PSSI bilang tidak menguntungkan. Untuk semata urusan uang, tiba-tiba semua terlibat serius.

Sebetulnya, kedatangan klub-klub bola dunia serta bintang-bintang dari Eropa itu tidak akan terlalu bermasalah asalkan tim nasional tidak terkebiri oleh kebodohan dan ketidakpedulian pengurus sepakbola kita. Kita selalu mengeluh tatkala FIFA merilis daftar peringkat tim nasional terbaru dan ternyata peringkat kita terus melorot, tetapi solusi konkret atas permasalahan ini tidak pernah direalisasikan. Ini sama saja dengan mengeluh lapar tapi malas mencari makan. FIFA terus mengingatkan semua tim nasional di dunia ini untuk berbenah.

Toh, antusiasme yang meningkat di lapangan hijau ini patut dijaga. Minat sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sponsor utama mesti dipertahankan, termasuk keberanian mereka membayar sekitar Rp 30 miliar untuk setiap klub yang datang. Boleh-boleh saja menggelontorkan Rp 12 miliar untuk mendatangkan Diego Armando Maradona, walau pemain legendaris yang berhasil sembuh dari ketergantungan narkoba itu bahkan sudah “tak laku” di negerinya sendiri.

Ini semua menyangkut prioritas. Kita harus lebih jeli memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dikesampingkan. Muara terakhir persepakbolaan suatu negara adalah tim nasional. Kita harus serius berbenah. Tim nasional kita tetap di peringkat 168 FIFA yang tidak layak berlaga melawan klub-klub bola dunia serta bintang-bintang dari Eropa itu. Peringkat FIFA memang bukan segalanya, tetapi itu adalah cerminan persepakbolaan suatu negara. Ingatlah, juara Piala AFF sekali pun kita belum pernah.

Barangkali nasionalisme sudah tak relevan di era ketika sepakbola menjadi komoditas global ini. Tapi tetap saja terasa ironis ketika perhelatan miliaran rupiah itu, sorak sorai penonton kita di stadion kebanggaan Indonesia itu, terjadi ketika tim nasional Indonesia dibantai habis-habisan di depan publiknya sendiri. Semuanya bukan atas nama penggemar saja, semuanya juga dilakukan atas nama laba, brand image, dan kepentingan ekonomi lain. Kita memang memiliki potensi. Siapa pun memiliki potensi. Tapi apa artinya potensi tanpa realisasi?

Iklan

Caleg Harus “Bersih”

In Uncategorized on f 15, 13 at 7:50 am

Seluruh partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun  2014 telah menyerahkan berkas perbaikan daftar calon anggota lembaga legislatif (caleg) dalam daftar calon sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (22/5). Tak banyak perubahan, kecuali beberapa calon yang mengundurkan diri, kemudian sejumlah sosok lainnya dicoret dan diganti oleh partainya dengan berbagai alasan, di samping penyerahan berkas tambahan.

Partai Demokrat (PD), misalnya, partai yang besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mengganti 26 bakal caleg. Alasan Ketua Umum PD, pihaknya mengeluarkan aturan hanya membolehkan maksimal dua anggota keluarga inti sebagai caleg. Jadi, mereka dicoret umumnya terwakili dua anggota keluarga (ayah, ibu, atau anak, saudara).

Namun Partai Demokrat tetap mencalonkan lima menteri di kabinet, selain meloloskan sosok yang kontroversial. Partai Demokrat masih memasukkan nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Johnny Allen Marbun, nama yang akhir-akhir ini disebut-sebut terlibat kasus penggelapan surat tanah. Kemudian, dalam daftar perbaikan itu juga ada nama Muhammad Nasir, saudara terpidana korupsi Muhammd Nazaruddin (mantan Bendara Umum Partai Demokrat).

Sedangkan, Partai Golkar tetap berpegang pada pendiriannya semula, tidak memasukkan tiga kadernya di kabinet. Sementara, empat orang bakal calon perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang kerap dikait-kaitkan dengan kasus impor daging sapi, mengundurkan diri. Partai lain juga tak melakukan perubahan drastis. Sebanyak 12 partai peserta pemilu memiliki alasan masing-masing.

Selanjutnya KPU memeriksa keabsahan dokumen perbaikan itu, kemudian menetapkannya sebagai (daftar) calon tetap (DCT). Namun selama KPU melakukan verifikasi, masyarakat tentunya juga menimbang-nimbang para bakal caleg berbagai partai. Masyarakat menakar kadar partai peserta Pemilu 2014 itu berdasarkan bakal calon yang diajukan.

Caleg, baik tingkat nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun di tingkat lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota, semestinya bukan figur amoral, melainkan sosok yang menjadi panutan atau teladan. Sebagai orang yang mengemban aspirasi, sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif, caleg dituntut memiliki nilai lebih atau di atas rata-rata masyarakat umum. Oleh karena itu, sewajarnya semua partai peserta Pemilu 2014 menetapkan kewajiban “bersih” sebagai harga mati bagi calon-calon mereka.

Keputusan beberapa partai yang tidak memberi posisi kepada orang-orang bermasalah sebagai caleg, memang tindakan yang seharusnya. Tidak patut seorang pembohong, pemfitnah, penipu, apalagi koruptor yang mengganggsir uang rakyat menjadi caleg. Partai-partai peserta pemilu harus ketat menyaring bakal calegnya agar tidak lolos ke parlemen.

Meski 12 partai peserta pemilu melakukan berbagai perbaikan data caleg, bahkan penggantian caleg, dalam DCS, ke KPU untuk menjadi DCT, bukan berarti selesai tugas partai untuk menyaring calon. Partai bertanggung jawab atas semua caleg mereka kendati para caleg tersebut terpilih dan duduk di Senayan.

Ihwal tuntutan bersih-bersih tersebut, agar jumlah 560 orang anggota Dewan yang Terhormat di Gedung DPR periode 2014-2019 tidak tersusupi wakil-wakil rakyat yang tak bermoral, maka partai bertanggung jawab untuk mencegahnya. Lebih baik berpahit-pahit di awal dari pada hancur akibat ulah amoral caleg mereka yang telanjur lolos ke DPR.

Reformasi telah gagal. Tidak hanya gagal dalam bidang ekonomi di mana mayoritas rakyat merasa kehidupan ekonomi, makin sulit. Maraknya kasus korupsi, termasuk yang melibatkan banyak politikus, makin memprihatinkan atau kemunduran kerukunan dan toleransi, serta gagalnya negeri ini melahirkan pemimpin nasional yang kuat, menjadi bukti kegagalan reformasi.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Minggu (26/5) di kantor LSI, Jakarta, menyebutkan bahwa pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia selama 15 tahun terakhir tidak mengalami kemajuan di berbagai bidang, antara lain seperti disebutkan tadi. Dari lima bidang pemerintahan, seperti; ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan, dikatakan secara keseluruhan tidak mengalami perkembangan signifikan alias datar-datar saja.

Survei LSI secara tegas juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan agenda reformasi, Presiden tidak mampu memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia banyak melakukan kegagalan, termasuk kerap ragu mengambil keputusan. Hasil survei ini, bisa jadi, tak diakui Yudhoyono, anggota kabinet, serta para pembantunya. Namun, melihat kondisi yang terjadi, seperti terus munculnya para koruptor, sulitnya ekonomi rakyat, terbatasnya lapangan kerja, termasuk suramnya masa depan pekerja yang terikat kontrak, masih bermasalahnya pendidikan dan jaminan kesehatan, tentu saja sulit dibantah sebagai bukan akibat kegagalan pemerintah.

Agar reformasi tidak semakin gagal, para caleg bermasalah harus dicegah. Mereka yang diduga terlibat korupsi, baik tersangka maupun terdakwa, lebih baik diganti ketimbang nantinya justru menjadi beban. Ingatlah, masyarakat saat ini mulai kritis. Mereka mengetahui, paling tidak menduga-duga siapa caleg yang bersih dan siapa yang kotor. Nah, ketimbang merusak nama partai, lebih baik caleg-caleg yang berpontensi merusak citra tersebut disingkirkan. Siapa pun mereka, jangan pilih kasih. Yang bermasalah harus diganti.

Saat ini banyak orang yang berminat menjadi caleg. Partai memiliki banyak pilihan. Untuk memilih yang berbobot, dan betul-betul bertekad bekerja untuk rakyat sekaligus mengangkat martabat partai di mata rakyat, partai harus menetapkan kriteria dalam menyeleksi caleg mereka, seperti harus bebas korupsi, bersih dari narkoba, dan merupakan sosok yang dapat memenuhi janji partai terhadap rakyat. Tidak saatnya lagi partai menjual kucing dalam karung.

Ingat, masyarakat saat ini tidak gampang lagi dirayu dengan janji-janji kosong. Pengalaman beberapa periode dibuai janji oleh para (calon) wakil rakyat dan (calon) presiden setidaknya menyebabkan rakyat mulai berhitung-hitung. Karena itu, partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai reformis atau pembaru akan ditinggalkan pemilih, jika mereka tetap saja mengajukan sosok yang “kotor”.

Partai peserta pemilu bukan saatnya lagi berpikir bahwa rakyat Indonesia pelupa. Pemilik suara sudah matang oleh pengalaman. Oleh karena itu, partai-partai yang selama ini tidak pro rakyat, diisi oleh sejumlah koruptor atau mereka yang terduga koruptor, siap-siaplah kecewa. Apalagi dalam menetapkan bakal caleg yang diajukan disinyalir terlibat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tragedi Demokrasi di Mesir

In Uncategorized on f 5, 13 at 7:56 am

Inilah tragedi demokrasi. Rakyat, dan militer memanfaatkannya, melengserkan presiden yang terpilih demokratis. People’s power! Kinerja Presiden Muhammad Mursi tidak memuaskan rakyat Mesir, tentu tidak semua. Mereka menganggap pemerintahan dia tidak sanggup memulihkan perekonomian, menciptakan keamanan, bahkan mementingkan kelompoknya. Rakyat tergabung dalam barisan oposisi. Melenceng dari cita-cita revolusi: hidup layak (‘aisy), kebebasan (hurriyyah), kemanusiaan (karamah insaniyyah), dan keadilan sosial (‘adalah ijtima’iyyah).

Dewan Agung Militer mengeluarkan putusan ihwal akhir masa jabatan Mursi. Sebelumnya, Militer mengultimatum agar dia memenuhi tuntutan rakyat melaksanakan pemilihan presiden. Militer menggunakan mandat revolusi rakyat. Mandat itu berasal dari petisi mosi tak percaya dan pembangkangan (al-tamarrud) terhadap rezim Mursi dan kelompoknya, Ikhwanul Muslimin. Al-tamarrud merupakan murni gerakan kaum muda. Jika kaum muda memprakarsai revolusi tanggal 25 Januari 2011, mereka menginisiasi al-tamarrud. Di bawah rezim Mursi dan Ikhwanul Muslimin, kaum muda merasa tidak memiliki masa depan. Padahal, mereka yang berkorban nyawa dan harta. Klausul penting al-tamarrud ialah menolak Ikhwanul Muslimin-isasi Mesir.

Mursi berkuasa setelah dia memenangi pemilu tanggal 17 Juni 2012. Tanggal 22 November 2012 Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan luar biasa. Terjadi polarisasi antara kubu pendukung (Ikhwanul Muslimin/Partai Kebebasan dan Keadilan, Jamaah Islamiyah, Gerakan Salafi/Partai Nour) dan kubu penentang (kelompok oposisi: Front Penyelamatan Nasional yang dikoordinir Mohamed El Baradei, partai beraliran liberal dan kiri) dekrit. 1 Juli 2013 demonstrasi dan kerusuhan meledak. Militer mengintervensi.

Ketidakpuasan mereka bermula sejak penyusunan konstitusi baru atau amandemen. Rakyat menganggap konstitusi baru tidak mewakili kepentingan mereka dan melindungi seluruh rakyat. Konstitusi juga tidak memberikan jawaban terhadap cita-cita revolusi penggulingan Hosni Mubarak. Tekanan kuat elit Ikhwanul Muslimin menyebabkan Mursi mengabaikan suara lain di lingkarannya. Sebagai penguasa, mereka gagal mencermati tuntutan oposisi. Ikhwanul Muslimin cenderung meremehkan gerakan ini.

Kudeta militer tak terlepas dari dilema internal Ikhwanul Muslimin yang enggan memenuhi tuntutan demonstrasi tanggal 30 Juni 2013. Militer memberikan tenggat waktu 48 jam untuk mengatasi krisis politik. Tanggal 4 Juli 2013 tenggat waktu habis. Pemimpin militer, Jenderal Abdel Fattah Sisi, mengumumkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Tertingi Adly Mahmud Mansour untuk sementara memegang kekuasaan pesiden.

Revolusi 2011,  terkenal sebagai Musim Semi Mesir, bertujuan membebaskan rakyat dari tangan pemerintahan diktator, memulihkan martabat rakyat, memeratakan kemakmuran, memerangi korupsi, dan mengurangi pengangguran. Namun, pemerintahan sipil pertama setelah revolusi itu tidak mampu memenuhi tuntutan rakyat, bahkan justru mengekang kebebasan. Rakyat tidak sabar. Mereka pun turun ke jalan menuntut Mursi mundur. 17 juta rakyat meneriakkan yel-yel irhalirhal… Lengser… lengser… Momentum satu tahun pemerintahan Mursi tanggal 20 Juni 2013 menjadi saat yang tepat untuk “mengartumerahkan” Ikhwanul Muslimin. Gerakan massa kubu penentang Mursi sejak menjelang 30 Juni 2013 hingga ultimatum militer mengesankan betapa mereka membutuhkan dukungan militer.

Masalah serius kaum Islamis, tak terkecuali Ikhwanul Muslimin, adalah mengabaikan ideologi bangsa dalam langgam politik mereka, selain menguatnya ideologi agama, dan anti-imperialisme. Ikhwanul Muslimin kerap mengeksploitasi ideologi agama untuk menghadapai kubu lain atau lawan politiknya. Mereka mengklaim, mereka yang “islami”, sedangkan kubu lain “kafir”. Untuk membela Mursi, Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan jargon “membela konstitusi dan syariah”. Karena itu, yang menonjol hanya kepentingan kelompok mereka ketimbang kepentingan rakyat.

Mesir terpecah: anti-Mursi dan pro-Mursi. Hingga batas waktu, Mursi tetap diam. Dalam situasi begitu, militer turun tangan. Berdalih untuk memenuhi “panggilan rakyat” dan mencegah “krisis politik yang melemahkan negara”, militer mengultimatum semua kekuatan politik agar mereka mencapai dan menyepakati konsensus nasional. Militer menggunakan mandat revolusi rakyat. Mirip revolusi 2011, militer tidak netral. Dulu militer meninggalkan Mubarak dan memihak rakyat, sedangkan kini mereka meninggalkan Mursi dan memihak rakyat yang beroposisi. Bahkan, militer bertindak lebih jauh. Mereka melakukan perundingan maraton dengan sejumlah tokoh politik dan agama sejak siang hingga malam hari Rabu (3 Juli 2013).

Kala ini, militer tidak mengulangi kesalahan tatkala menyingkirkan Mubarak. Kala itu, mereka membentuk Dewan Tertinggi Militer sebagai pelaksana pemerintahan sementara. Untuk menyingkirkan Mursi, militer menunjuk Adly sebagai presiden sementara hingga penyelenggaraan pemilu (presiden dan parlemen). Militer menyebutnya sebagai “peta jalan” masa transisi yang berisi antara lain pembekuan konstitusi baru, penyelenggaraan pemilu, kebebasan pers, dan pelibatan semua elemen masyarakat untuk mengamandemen konstitusi. Kudeta berkedok “peta jalan” ini pilihan yang resikonya kecil (akhaffu al-dhararayn) dalam melanjutkan cita-cita revoluasi kendati presedennya buruk bagi demokrasi yang tengah bersemi.

Sesungguhnya yang terjadi jelas: bukan revolusi tapi kudeta, atau tindakan militer untuk memulihkan demokrasi. Apa pun istilahnya, bangunan demokrasi yang mulai tertata di Mesir mengalami keruntuhan. Mesir kembali ke titik nol. Dan, keruntuhan itu sumbangsih banyak pihak. Mursi dan kelompoknya serta partai pendukung (Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin) memberikan andil, partai-partai oposisi menyumbang, kelas menengah dan kaum muda juga tak bisa lepas tangan, pun militer. Konsensus nasional harus tercapai dan tersepakati.

Tragedi demokrasi di Mesir memang memprihatinkan, jangan-jangan pola semacam itu bakal terulang karena seluruh pihak di sana hingga sekarang belum berhasil mencapai dan menyepakati konsensus nasional. Pasang surut demokrasi terjadi setelah kudeta militer menggulingkan Raja Farouk tahun 1952. Jenderal Muhammad Naguib menjadi presiden beraliran nasionalis. Jenderal Gamal Abdul Nasser mengudeta dan menjadi presiden beraliran sosialis (1954-1970). Partai Persatuan Arab Sosialis menunjuk Anwar Sadat sebagai presiden. Ia pun terbunuh tanggal 6 Oktober 1981. Hosni Mubarak pun menjadi presiden selama lima periode sejak 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011 mengundurkan diri akibat gelombang demonstrasi. Mursi memenangi pemilu tanggal 17 Juni 2012.

Rakyat Mesir harus memonitor dan mengontrol kekuasaan militer seraya melanjutkan pencapaian konsensus nasional untuk menggelar pemilu dan mengamandemen konsitusi, termasuk tetap melibatkan Ikhwanul Muslimin di panggung politik nasional Mesir. Pemerintahan baru yang terbentuk nanti harus mampu mengemban cita-cita revolusi serta tidak memupus masa depan kaum muda.