imsitumeang

Archive for April, 2012|Monthly archive page

Pemimpin Narsis yang Gemar Mejeng

In Uncategorized on f 24, 12 at 6:05 am

Mereka berbuat apa ketika memimpin di negeri ini? Bupati, walikota, dan gubernur, bahkan presiden dan menteri, bisakah fokus bertugas? Pertanyaan normal dan logis. Konsekuensi menjadi pemimpin. Rakyat menuntut kesejahteraan dan kemakmuran karena mereka mayoritas belum merasakan kemajuan. Kesejahteraan dan kemakmuran hanya kalimat manis dalam pembukaan undang-undang dasar.

Situasi dewasa ini seharusnya menyadarkan kepala daerah (bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya) dan pemimpin lain agar meningkatkan kinerja di berbagai bidang. Jika pemerintahan dan pembangunan business as usual, tidak cukup. Rakyat menuntut terobosan menuju perubahan karena terlalu lama perekonomian tidak menggeliat dan pembangunan hanya rutinitas program/kegiatan.

Apalagi semakin banyak penguasa tersandung kasus hukum, korupsi. Sederet bupati/walikota/gubernur atau wakilnya berstatus saksi, tersangka, dan terdakwa. Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dalam rentang tahun 2004-2012. Hebatnya, 70 persen tervonis pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Sungguh mengkhawatirkan. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang gemar mejeng. Jangan-jangan karena gagal bekerja, mereka hanya bisa memoles citra. Cara instan mendongkrak popularitas. Karena itu, rakyat sepatutnya mencurigai pemimpin, baik jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang gencar mempromosikan diri lewat spanduk, baliho, dan billboard.

Dugaan tersebut wajar. Sederet kepala daerah bermasalah—kebanyakan tersangkut penyalahgunaan wewenang—menyosialisasikan program/kegiatan pemerintah daerah sembari mempromosikan diri. Menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemiluka), ulah incumbent biasanya makin gila. Kendati pemilukada masih lama, bupati/walikota dan gubernur incumbent mulai getol memajang potretnya di hampir setiap perempatan jalan seolah-olah takut kalah bersaing dengan calon lain.

Kadang-kadang sosialisasi diri tak sebanding dengan program/kegiatan. Misalnya, baliho besar-besar itu hanya untuk khitanan massal atau ucapan selamat. “Aksi tebar pesona” itu justru bumerang. Rakyat menjadi antipati. Saya saja lama-lama sebel! Enek melihatnya. Tak ada pesan yang berarti. Jika bisa bertindak, rakyat sebenarnya mau menghentikan “aksi tebar pesona” itu atau sekadar berbicara “jangan narsis!”

Siapa pun mudah menebak bahwa tujuan dan maksud mereka hanya pencitraan. Pemimpin yang sibuk memoles citra sesungguhnya tak berkontribusi apa-apa. Cuma membuktikan bahwa kepala daerah bersangkutan tak mampu memenuhi janji-janjinya selama berkampanye serta selama periode kepemimpinannya pemerintahan dan pembangunan di daerah itu gagal total. Kinerja nol besar.

Kalau masih rajin propaganda, berarti mereka tak meyakini kemampuannya untuk bersaing atau berkompetisi melawan calon lain yang di antaranya tidak sekalipun berpengalaman memimpin wilayah bersangkutan. Sederet kepala daerah yang terlibat kasus korupsi merupakan kegagalan, tidak hanya membuktikan ketidakmampuan mereka tetapi juga kegagalan kaderisasi partai atau gabungan partai pengusung.

Rakyat tidak menuai manfaatnya, kecuali mudharat. Selain ajang berkampanye, spanduk dan baliho yang terbentang di sejumlah jalan protokol atau terkonsentrasi di satu titik itu mengganggu keindahan dan kebersihan. Apalagi pemasangan sebagian spanduk dan baliho itu tanpa izin dinas pertamanan. Kalaupun sedikit memperoleh persetujuan (accord), nyatanya di lapangan banyak baliho tanpa cap izin. Ulah mereka tidak etis.

Banyak cara kreatif dan inovatif tanpa memajang photo. Jika hanya persoalan media berkomunikasi, pejabat daerah bersangkutan bisa melakukan langkah lain. Contohnya, mereka mendatangi kantong-kantong kemiskinan di sejumlah daerah. Kalau gubernur, ke kabupaten yang petani dan nelayannya rata-rata miskin. Bukankah kalau benar-benar melakukan “karya nyata”, rakyat bakal mengenang jasa-jasa mereka?

Rakyat mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya, untuk menelisik kepala daerah dan pemimpin lain yang menyalahgunakan wewenang. Pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh tidak akan terkriminalisasi, asalkan kebijakannya bisa dipertanggungjawabkan demi kepentingan rakyat. Jika tak salah, mengapa mereka takut?

Iklan

Menstabilkan Harga Sembako

In Uncategorized on f 12, 12 at 8:00 am

Masyarakat menyambut lega keputusan pemerintah menunda penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan rekomendasi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya menundanya per tanggal 1 April 2012 hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah betul-betul membatalkannya. Pemerintah selayaknya berketetapan bahwa opsi penaikan hanya langkah terakhir (kebijakan darurat). Apalagi jika betul, tanpa penaikan harga BBM bersubsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman.

Tetapi pemerintah jangan berhenti hanya sampai menunda. Pemerintah harus segera bergerak untuk menjaga situasi ekonomi akibat molor-mungkretnya pembahasan penaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas terhadap situasi sosial, politik, serta keamanan dan ketertiban. Yang telanjur membebani masyarakat ialah ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang telanjur meroket.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung. Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah seyogyanya tidak menyerahkan harga sembako ke pasar.

Menyerahkan harga sembako ke pasar sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi. Distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga selayaknya dikuasai negara melalui kebijakan intervensi dan pengawasan distribusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pemerintahan era kapan pun senantiasa menghadapi masalah utama perdagangan dalam negeri, yaitu gejolak dan disparitas harga komoditi. Gejolak harga komoditi, atau dapat disebut inflasi, terjadi akibat gangguan pasokan karena kelangkaan produk atau bahan baku. Beras, minyak goreng, cabai, gula, terigu, dan kedelai merupakan contoh sektor industri primer yang kerap mengalami kelangkaan, sedangkan sektor industri bahan baku yang kerap mengalaminya ialah pupuk dan semen.

Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa semestinya bergerak cepat dan mengomandoi menteri-menteri bidang ekonomi agar menstabilkan harga sembako. Pemerintah, utamanya menteri-menteri bidang ekonomi, harus “menormalkan” harga yang terlanjur melambung itu kembali stabil. Kejadian yang lumrah, selalu tidak mungkin atau mustahil menurunkan harga yang telanjur menaik.

Pemerintah jangan hanya berbicara, tapi meninjau ke lapangan. Jangan gampang menyatakan harga sembako terkendali atau kembali normal. Jika berbicara, pemerintah harus berdasarkan fakta. Faktanya, hari-hari ini harga sembako di berbagai daerah tidak menurut kendati pemerintah resmi menyatakan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Secara keseluruhan mutlak terjalin kerjasama antar-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, khususnya antar-kementerian koordinator. Kementerian koordinator bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan harus saling mengisi melaksanakan tugasnya. Keputusan membatalkan penaikan harga BBM bersubsidi bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya rakyat miskin yang telanjur diiming-imingi bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang dulu dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT), kecewa.

Ke depan pemerintah harus berpikir cerdas dan matang sebelum memutuskan program atau kegiatan menyangkut nasib rakyat. Jangan mudah memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi, juga tarif dasar listrik (TDL), kemudian mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan semacamnya. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sesaat.

Mengenai pengurangan subsidi BBM, pemerintah terlebih dulu mencari opsi lain sebelum memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi. Jika cara lain terbuka dan mengatasi masalah subsidi, kenapa pemerintah bersikukuh merencanakan keputusan yang justru merugikan dan melawan kehendak masyarakat?

Apalagi pemerintah bisa menghemat berbagai pengeluaran (pos belanja barang/jasa), misalnya menunda pembelian pesawat kepresidenan yang tidak mendesak. Penghematan itu, termasuk yang hanya menguntungkan atau dinikmati birokrasi. Jangan mudah mengeluarkan dana yang tidak penting. Dan, pemerintah jangan mudah menyatakan hanya kalangan orang kaya yang menikmati subsidi BBM.

Sikap Politik Partai Politik

In Uncategorized on f 3, 12 at 12:53 pm

Drama politik kita tidak banyak berubah. Penuh kepura-puraan dan akal-akalan, gampang berubah sikap, tetapi takut kehilangan muka. Sikap politik mirip bunglon.

Itulah cerminan sikap koalisi partai politik pendukung Pemerintah. Melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sikap mereka terhadap penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pun berubah-ubah. Di saat-saat awal mendukung penaikan harga BBM, tetapi di saat-saat akhir menolaknya.

Sikap “menolak” itu hakikatnya tidak sungguh-sungguh. Fraksi-fraksi Partai Golkar (PG), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) beretorika atas nama kepentingan rakyat memang menolak penaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi, sikap itu verbalisme karena substansial mereka menyetujui usulan Pemerintah untuk menambah materi ayat 6 Pasal 7 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012 (APBN-P 2012).

Pasal 7 ayat 6 undang-undang itu menyatakan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Materi inilah yang dipertahankan fraksi-fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Hanura sejak Pemerintah menggulirkan usulan penaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah meminta DPR untuk mengubahnya agar Pemerintah memiliki kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) naik atau turun atau berubah dari asumsi APBN-P 2012 yang US$ 105 per barel.

Agar sikap mereka terkesan penolakannya, setiap anggota koalisi mematok persentase tertentu sebagai ambang perubahan harga BBM bersubsidi bisa menaik.

Fraksi-fraksi PG mengusulkan 15% (atau ICP di US$ 120,75 per barel) dalam 6 bulan dan PAN mengusulkan 15% dalam 30 hari. Fraksi-fraksi PKS mengusulkan 20% (ICP di US$ 126 per barel) dalam 90 hari, PKB mengusulkan 17,5% (ICP di US$ 123,38 per barel) dalam 30 hari, dan PPP mengusulkan 10% (ICP di US$ 115,5 per barel) dalam 30 hari. Persentase penaikannya berbeda-beda tetapi substansi sama bahwa partai politik pendukung Pemerintah, yaitu PG, PAN, PKS, PKB, dan PPP menyetujui penaikan harga BBM bersubsidi. Bandingkan semua persentase itu dengan PD yang jelas-jelas pro-kenaikan harga BBM bersubsidi yang mengusulkan 5% dalam 30 hari.

Rata-rata ICP atau harga minyak mentah selama 2 bulan awal tahun ini mencapai US$ 119 per barel. Tren harga minyak memang terus menaik. Jadi, partai-partai politik anggota koalisi sebenarnya buying time, menunda-nunda saja, supaya terkesan memihak kepentingan rakyat. Padahal, sikap politik mereka mirip bunglon yang penuh kepura-puraan dan akal-akalan, gampang berubah sikap.

Begitulah, masalah penaikan harga BBM bersubsidi menjadi pelajaran berharga bagi rakyat untuk menyimpulkan bahwa partai-partai politik anggota koalisi, semua partai politik yang pro-Pemerintah, hanya takut kehilangan muka. Drama politik kita tidak banyak berubah.

Pelajaran berharga lainnya, sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kian mempertontonkan dirinya tak solid. PKS tegas menolak penaikan harga BBM bersubsidi, sedangkan sikap PG dan PPP menggantung. Hanya PD yang mendukung. Adapun PAN dan PKB, kendati sikapnya tidak cepat terketahui publik, arahnya mendukung kebijakan itu.

Pemerintah sendiri ternyata tidak mempunyai pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif dan cenderung melonjak. Alasannya, jika harga BBM bersubsidi bertahan, anggaran pendapatan dan belanja negara bakal bisa jebol. Itulah sebabnya, dalam APBN-P 2012 Pemerintah mengajukan penaikan Rp 1.500 harga premium.

Sikap politik mirip bunglon itu semakin mencolok karena persentase dan waktu penaikan harga BBM bersubsidi bisa mulur-mungkret setelah fraksi-fraksi partai politik bernegosiasi lewat lobi-lobi. Jadi, persentase penaikan harga BBM bersubsidi itu tidak teranalisis matang.