imsitumeang

Archive for Juni, 2010|Monthly archive page

Listrik “Byar-Pet”, Pelayanan Payah

In Uncategorized on f 30, 10 at 6:14 am

Setelah tarik ulur yang lama, akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kenaikan rata-rata 10% tarif dasar listrik (TDL), per 1 Juli 2010.

Pemerintah berargumen, tanpa kenaikan, subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan melonjak hingga Rp 5 triliun per bulan, mengikuti harga minyak mentah di pasar dunia. Kenaikan berlaku untuk semua golongan pelanggan listrik, kecuali berdaya 450-900 volt ampere (VA) karena alasan belum mencapai keekonomian) dan berdaya di atas 6.600 VA (karena alasan sudah mencapai keekonomian).

Sebelumnya, Pemerintah berjanji tidak menaikkan TDL tahun 2010 karena alasan dampak krisis global. Setelahnya, kenaikan TDL tak terhindari. Dengan tarif jual listrik yang rata-rata Rp 650/ kilo watt hour (Kwh) yang hanya menutup separuh biaya pokok produksi Rp 1.200/Kwh, opsi kenaikan harus ditempuh. Jika tidak, APBN terjebol; lebih-lebih kecenderungan kenaikan harga minyak mentah itu.

Selama ini, subsidi listrik tidak memenuhi keadilan. Sekitar 24% subsidi listrik justru dinikmati pelanggan 6.600 VA. Sementara, ada 20 juta rumah tangga miskin yang hingga kini belum menikmati listrik.

Subsidi yang membengkak juga menjadi kendala bagi PT PLN (Persero) atau Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan investasi di bidang ketenagalistrikan. Harga jual listrik yang rendah juga tidak mendorong konservasi dan menjadi disinsentif di bidang ketenagalistrikan.

Gugatan yang selalu terlahir setiap kenaikan TDL adalah apa kompensasinya bagi pelanggan jika terjadi kenaikan TDL. Idealnya, kenaikan TDL dibarengi dengan perbaikan pelayanan. Persoalannya, pelayanan yang payak justru dirasakan masyarakat, termasuk listrik yang byar-pet. Di banyak daerah, misalnya, selama satu hari saja listrik mati hingga empat kali. Apa logikanya?

Pemadaman bergilir yang menjadi langganan di banyak daerah kian memperparah krisis listrik, keluhan yang sering disuarakan karena pemasangan sambungan listrik dan penambahan daya listrik, serta pasokan listrik yang tidak termenej adalah indikator-indikator betapa persoalan ketenagalistrikan belum terselesaikan. Kualitas pelayanan yang rendah juga tercermin dari rasio elektrifikasi yang hanya 65% dari seluruh penduduk.

Kita harus mengingatkan Pemerintah bahwa kenaikan TDL saja tak akan menolong tanpa dibarengi perbaikan kinerja PT PLN (Persero). Audit energi hanya gagasan. PT PLN (Persero) selalu menghindari tudingan pelanggan listrik di balik alasan klise, seperti keuangan perusahaan yang merugi, hanya karena ketidakmampuannya memperbaiki pelayanan dan mengimbangi permintaan.

Padahal, tak jarang inefisiensi dan inefektivitas justru bersumber dari salah urus di PT PLN (Persero), seperti praktik korupsi pengadaan dan pemasangan mesin dan alat kelistrikan. Kebocoran dan pencurian listrik yang tinggi adalah persoalan klasik yang tak teratasi.

Inefisiensi dan inefektivitas juga terjadi karena ketergantungan yang tinggi kepada minyak dan gas (migas) yang mahal. Selama ini, mereka memperolehnya melalui domestic market obligation (DMO) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Sekitar 60% biaya operasionalnya tersedot untuk membeli migas.

Ketergantungan pembangkit listrik PT PLN (Persero) terhadap migas harus dikurangi dengan mengupayakan sumber-sumber pasokan non-migas atau alternatif sebagai sumber “renewable energy” seperti batubara, geothermal, angin, surya, dan nabati. Sayangnya, Pemerintah belum membuktikan komitmen yang kuat dan serius untuk mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar alternatif dan terbarukan. Dari pihak Pemerintah, jaminan pasokan gas dan batubara untuk PT PLN (Persero) hanya janji kosong.

Sekali lagi, persoalan ketenagalistrikan yang kusut juga mencermin kekusutan kebijakan energi dari hulu ke hilir.

Iklan

Betulkah Fondasi Ekonomi Kokoh?

In Uncategorized on f 29, 10 at 10:19 am

Dilaporkan, menguat fondasi ekonomi Indonesia di sektor fiskal, moneter, dan perbankan. Berbagai indikator dipaparkan.

Indikatornya, antara lain, penurunan jumlah Sertifikat Bank Indonesia yang dikuasai asing, meningkat daya tahan cadangan devisa, dan posisi utang luar negeri terhadap cadangan devisa yang merendah. Indikator perbankan juga oke, yang menggambarkan perbankan memiliki kekuatan menghadapi kejutan pasar finansial.

Semua indikator terkini tersebut dibanding dengan tahun 2008 saat krisis keuangan di Amerika Serikat, dan Indonesia terseret. Kini, krisis keuangan Yunani dan Eropa menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada yang menilainya bisa menyeret perekonomian Indonesia. Ada juga yang menyatakan “musuh” masih jauh.

Tetapi, semua indikator yang baik di sektor finansial itu belum memperkuat perekonomian. Bangunan perekonomian tidak hanya berdiri di atas fondasi moneter, fiskal, dan perbankan. Ada fondasi lain yang lebih berpengaruh, yakni sektor riil. Oleh karena itu, untuk memperkokoh bangunan perekonomian maka fondasi lain, yakni sektor riil, harus dipacu lagi. Tanpa keseimbangan itu, perekonomian tetap pincang.

Salah satu hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di sinilah titik krusial masalah nasional. Ketimpangan antarsektor, antarwilayah, dan antargolongan ternyata tetap saja melebar. Semakin melebar kesenjangan, semakin membesar potensi ancaman instabilitas sosial. Indonesia pun kian menjauh dari sila kelima Pancasila yang mendasari pembentukannya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diakui, instrumen Pemerintah untuk membiayai pembangunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang meningkat. Tahun 2004 hanya sekitar Rp 400 triliun, tahun ini sekitar Rp 1.000 triliun. Produk domestik bruto sebagai ukuran perekonomian, juga pendapatan per kapita, meningkat walaupun jumlah utang juga membengkak.

Meskipun begitu, kemiskinan dan pengangguran tetap membesar. Alokasi dalam APBN lebih banyak dimanfaatkan untuk anggaran rutin, membayar utang, dan subsidi, sehingga tidak berhasil menstimulus pembangunan ekonomi yang kuat untuk menciptakan pekerjaan.

Pekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, yang berisiko mengalami kebangkrutan, ternyata terus meningkat akibat persaingan yang keras untuk memperoleh pembiayaan, bahkan sekadar membuka usaha sekalipun. Trotoar yang diramaikan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan tukang ojek adalah bukti “kepalsuan” sebagian indikator ekonomi itu. Lalu, betulkah fondasi ekonomi kita bertambah kokoh?

Afrika Selatan Bisa, Kapan Kita?

In Uncategorized on f 29, 10 at 9:27 am

Pekan-pekan ini, kita menonton pertandingan sepakbola di Piala Dunia 2010. Yang terlahir dari hati dan pikiran hanya geregetan. Mengapa negara-negara di Afrika, seperti Afrika Selatan, Pantai Gading, Kamerun, Ghana, dan Aljazair bisa menjadi peserta? Mengapa negara-negara Asia, seperti Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang juga bisa bertampil di Piala Dunia? Indonesia kok tidak? Kita lantas bertanya-tanya.

Kita mengagumi tim-tim sepakbola negara-negara itu yang sebagian berhasil ke babak knock out atau 16 besar setelah melewati babak kualifikasi. Kita geregetan menyaksikan pesta akbar sepakbola kali ini. Kita mengagumi betapa hebat Korea Utara, meski akhirnya kalah. Kita mengagumi Afrika Selatan yang mengalahkan Perancis, meski tidak berhasil ke 16 besar. Kita juga mengagumi Jepang yang menundukkan Denmark. Masih banyak yang mengagumkan atau bisa membuat kita terkagum-kagum. Takjub!

Afrika Selatan, misalnya, tidak hanya menjadi peserta Piala Dunia kali ini, tetapi juga menjadi negara pertama di jazirah Afrika yang menjadi tuan rumah. Luar biasa! Kita masih mengingat, betapa 16 tahun yang lalu mereka menyelenggarakan pemilu multirasial setelah melewati era rezim apartheid yang dimenangi Kongres Nasional Afrika pimpinan Nelson Mandela. Sistem segregasi rasial itu dilegalkan pemerintah Partai Nasional sejak tahun 1948. Sistem politik itu yang menjamin pembatasan hak-hak penduduk nonkulit putih yang merupakan kelompok mayoritas dan pemerintahan minoritas kulit putih memperoleh hak-hak istimewa.

Tapi, sejarah yang buram itu telah berlalu. Afrika Selatan terlahir sebagai negara dan bangsa yang baru, yang mau memaafkan masa lalu kendati tetap mengingatnya (‘forget but not forgive’ atau ‘forgotten not forgiven’). Dan, ketika terpilih sebagai penyelenggara Piala Dunia kali ini, dunia mengakui kemampuan Afrika Selatan untuk keluar dari penjara masa lalu.

Piala Dunia, memang, sebuah momen yang istimewa. Negara kaya dan negara miskin bertemu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mereka bermain sesuai dengan aturan. Tidak ada kasta. Tidak ada istilah negara maju dan negara berkembang, negara demokrasi dan otoriter, kapitalis atau komunis. Para pemain yang menentukan irama permainan, bukan pelatih. Selama 90 menit, semangat, keterampilan, strategi, dan kerjasama yang menentukan kemenangan atau kekalahan.

Diakui, banyak persoalan yang dihadapi Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Masalah keamanan, yang antara lain sebagai penyebab mengapa penonton dari luar negeri tidak membludak ke Afrika Selatan. Juga menjadi pertanyaan apakah Piala Dunia akan membantu pertumbuhan perekonomian mereka seperti yang dijanjikan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan pemimpin di negara itu. Masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan pembuktikan.

Mereka menyadari banyak kekurangan. Tapi, mereka meyakini perhelatan itu sebagai awal kebangkitan Afrika Selatan, khususnya, dan Afrika, umumnya, di segala bidang, termasuk sepakbola didukung pemerintah dan rakyatnya. Bagaimana kita?

Kita yang Kian Mati Rasa

In Uncategorized on f 24, 10 at 5:49 am

BEBERAPA persoalan yang gagal dituntaskan telah menggiring bangsa kita kian tenggelam dalam dimensi yang kompleks. Kasus-kasus yang belakangan ini seperti kasus Bank Century, kasus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kasus Susno Duadji, dan kasus-kasus lain yang sebelumnya menjadi indikasi bahwa kaum elite lebih banyak mengalihkan isu dari persoalan yang satu ke persoalan yang lain ketimbang menuntaskannya.

Pada level tertentu, justru pengalihan itu melemahkan sendi-sendi bernegara. Satu penyebabnya, karena kaum elite, khususnya pejabat pemerintah dan politisi, mengalami mati rasa. Pikiran, ucapan, dan tindakan mereka inkonsisten. Ada kesenjangan antara pikiran, ucapan, dan tindakan.

Keprihatinan yang kerap diungkap mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, yang akrab disapa Buya, di berbagai kesempatan pertemuan. Senyatanya, keprihatinan itu bukan mengada-ada. Jika mengamati kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi menganggap tingkah laku inkonsisten sebagai anomali, tetapi kelaziman.

Prinsip-prinsip mengenai keluhuran berbudi, bersetia, jujur, dan idealisme dikalahkan oleh ketidakpekaan, ketidakpedulian, dan pragmatisme setiap menyelesaikan persoalan. Semangat kebangsaan dan kenegaraan direduksi dan dikerdilkan demi membela kepentingan individu, kelompok, dan golongan.

Kaum elite yang semestinya memberi teladan tentang kebudian, kepekertian, kemanusiaan, dan ketulusan lebih banyak mempertontonkan kemunafikan. Yang berlaku adalah barter dan transaksi setiap menyelesaikan persoalan. Kita menyaksikan interaksi yang “untung-rugi” dalam bentuknya yang rakus.

Sesungguhnya, kecenderungan itu gejala yang mengkhawatirkan. Karena tidak hanya merasuki kaum elite, juga merambat ke hampir semua elemen masyarakat. Karenanya, diperlukan upaya yang besar dan berani untuk menghentikan kemerosotan moral dan etika yang dialami bangsa ini. Jika dibiarkan, tidak ada yang bisa menjamin Indonesia akan bertahan atau eksis.

Kuncinya adalah keteladanan pemimpin atau atasan yang dicontoh yang terpimpin atau bawahan. Keteladanan untuk berbudi, bersetia, jujur, dan idealisme yang bertumpu moral dan etika, yang memihak kepada perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Jika semangat seperti itu sirna dari dalam diri pemimpin atau atasan kita saat ini, maka tantangan bagi seluruh komponen masyarakat untuk melahirkan kembali pemimpin-pemimpin atau atasan-atasan yang lebih muda, lebih berani, lebih amanah.

Karenanya, diperlukan dukungan untuk melahirkan kekuatan yang baru dari barisan orang yang memiliki nurani, intelek, dan merakyat. Solusi yang mujarab untuk kita yang kian mati rasa.

Skandal Bank Century yang Terlunta-lunta

In Uncategorized on f 23, 10 at 2:55 am

SKANDAL Bank Century yang sempat merampas perhatian khalayak selama berbulan-bulan, sekarang tengah tenggelam. Tenggelam karena kasus penggelontoran uang negara Rp 6,7 triliun kepada sebuah bank yang sakit dan salah urus, Bank Century (sekarang bernama Bank Mutiara), itu seperti layang-layang yang terputus. Terlunta-lunta tak menentu.

Padahal, skandal itu mengguncang kredibilitas Pemerintah karena menyangkut aspek good governance yang krusial, yaitu kejujuran. Sungguh krusialnya sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan haknya yang tinggi, yaitu hak angket. Hak Dewan yang tinggi derajat otoritasnya ketimbang hak-hak lainnya.

Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century DPR yang memiliki derajat otoritatif yang tinggi itulah yang sekarang tengah terlunta-lunta. Tidak terbukti bahwa rekomendasi itu memiliki daya paksa untuk dilaksanakan.

Terhadap rekomendasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap mendua. Secara verbal menolak, tetapi secara teknis Yudhoyono meneruskannya kepada penegak hukum jajarannya, Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi, berbulan-bulan berlalu belum ada satu butir pun rekomendasi Pansus DPR yang ditindaklanjuti.

Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sibuk bolak-balik memanggil para pejabat Bank Indonesia (BI). Tetapi, selalu dinyatakan bahwa pemanggilan mereka tidak tersangkut sama sekali dengan rekomendasi.

Kepolisian dan Kejaksaan belum bertindak apa-apa. Unsur-unsur pidana yang terindikasi selama rapat-rapat pemeriksaan Pansus DPR yang direkomendasikan, seperti pelanggaran terhadap undang-undang perbankan dan pencucian uang, didiamkan saja.

Malah, skandal Bank Century ditenggelamkan kasus mafia perpajakan Rp 28 miliar yang diperankan hanya seorang pegawai rencahan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan. Sebelum kasus Gayus, Kepolisian berhasil menunjukkan prestasinya setelah membongkar jaringan terorisme yang berbasis di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berujung pada penembakan mati si gembong: Dulmatin.

Kita mulai pesimistis karena rekomendasi yang terlunta-lunta, bahkan skandalnya sekarang tengah tenggelam. Sepertinya, tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang mewadahi pengajuan hak angket Bank Century agar tertuntaskan. Para inisiator hak angket Bank Century pun bersafari lagi ke tokoh-tokoh untuk beroleh dukungan agar naik kelas ke hak berikutnya, yaitu hak menyatakan pendapat.

Bisa saja Yudhoyono dan blok pendukungnya berteriak bahwa rekomendasi itu salah, sebaliknya yang bukan blok pendukung juga berteriak itu benar. Persoalan kebenaran atau kesalahan rekomendasi itu harus dijawab dengan mekanisme ketatanegaraan, yaitu proses hukum yang berkeadilan dan terbuka. Kalau kita memang konsisten berkoar Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang menghormati sebagai supremasi. Tidak bisa skandal itu dibiarkan seperti sekarang.

Adalah berbahaya bagi masa depan demokrasi kita bila muara langkah-langkah penegak hukum tidak diketahui. Atau, dengan perkataan lain, berbahaya bagi masa depan demokrasi kita ketika lembaga-lembaga negara semakin tidak mengetahui batas dan akhir fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.

Dan, yang lebih berbahaya lagi bagi masa depan demokrasi kita jika penguasa memanfaatkan semua fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk mengelola skandal Bank Century menuruti kehendaknya. Satu krisis diciptakan untuk menenggelamkan krisis lainnya.

Berarti, negara digunakan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaannya semata-mata. Sangat berbahaya kalau penguasa di Republik Indonesia memobilisasi rakyatnya bukan membangun negara hukum tapi negara kekuasaan (machtstaat) belaka.