Tragedi Demokrasi di Mesir

Inilah tragedi demokrasi. Rakyat, dan militer memanfaatkannya, melengserkan presiden yang terpilih demokratis. People’s power! Kinerja Presiden Muhammad Mursi tidak memuaskan rakyat Mesir, tentu tidak semua. Mereka menganggap pemerintahan dia tidak sanggup memulihkan perekonomian, menciptakan keamanan, bahkan mementingkan kelompoknya. Rakyat tergabung dalam barisan oposisi. Melenceng dari cita-cita revolusi: hidup layak (‘aisy), kebebasan (hurriyyah), kemanusiaan (karamah insaniyyah), dan keadilan sosial (‘adalah ijtima’iyyah).

Dewan Agung Militer mengeluarkan putusan ihwal akhir masa jabatan Mursi. Sebelumnya, Militer mengultimatum agar dia memenuhi tuntutan rakyat melaksanakan pemilihan presiden. Militer menggunakan mandat revolusi rakyat. Mandat itu berasal dari petisi mosi tak percaya dan pembangkangan (al-tamarrud) terhadap rezim Mursi dan kelompoknya, Ikhwanul Muslimin. Al-tamarrud merupakan murni gerakan kaum muda. Jika kaum muda memprakarsai revolusi tanggal 25 Januari 2011, mereka menginisiasi al-tamarrud. Di bawah rezim Mursi dan Ikhwanul Muslimin, kaum muda merasa tidak memiliki masa depan. Padahal, mereka yang berkorban nyawa dan harta. Klausul penting al-tamarrud ialah menolak Ikhwanul Muslimin-isasi Mesir.

Mursi berkuasa setelah dia memenangi pemilu tanggal 17 Juni 2012. Tanggal 22 November 2012 Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan luar biasa. Terjadi polarisasi antara kubu pendukung (Ikhwanul Muslimin/Partai Kebebasan dan Keadilan, Jamaah Islamiyah, Gerakan Salafi/Partai Nour) dan kubu penentang (kelompok oposisi: Front Penyelamatan Nasional yang dikoordinir Mohamed El Baradei, partai beraliran liberal dan kiri) dekrit. 1 Juli 2013 demonstrasi dan kerusuhan meledak. Militer mengintervensi.

Ketidakpuasan mereka bermula sejak penyusunan konstitusi baru atau amandemen. Rakyat menganggap konstitusi baru tidak mewakili kepentingan mereka dan melindungi seluruh rakyat. Konstitusi juga tidak memberikan jawaban terhadap cita-cita revolusi penggulingan Hosni Mubarak. Tekanan kuat elit Ikhwanul Muslimin menyebabkan Mursi mengabaikan suara lain di lingkarannya. Sebagai penguasa, mereka gagal mencermati tuntutan oposisi. Ikhwanul Muslimin cenderung meremehkan gerakan ini.

Kudeta militer tak terlepas dari dilema internal Ikhwanul Muslimin yang enggan memenuhi tuntutan demonstrasi tanggal 30 Juni 2013. Militer memberikan tenggat waktu 48 jam untuk mengatasi krisis politik. Tanggal 4 Juli 2013 tenggat waktu habis. Pemimpin militer, Jenderal Abdel Fattah Sisi, mengumumkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Tertingi Adly Mahmud Mansour untuk sementara memegang kekuasaan pesiden.

Revolusi 2011,  terkenal sebagai Musim Semi Mesir, bertujuan membebaskan rakyat dari tangan pemerintahan diktator, memulihkan martabat rakyat, memeratakan kemakmuran, memerangi korupsi, dan mengurangi pengangguran. Namun, pemerintahan sipil pertama setelah revolusi itu tidak mampu memenuhi tuntutan rakyat, bahkan justru mengekang kebebasan. Rakyat tidak sabar. Mereka pun turun ke jalan menuntut Mursi mundur. 17 juta rakyat meneriakkan yel-yel irhal… irhal… Lengser… lengser… Momentum satu tahun pemerintahan Mursi tanggal 20 Juni 2013 menjadi saat yang tepat untuk “mengartumerahkan” Ikhwanul Muslimin. Gerakan massa kubu penentang Mursi sejak menjelang 30 Juni 2013 hingga ultimatum militer mengesankan betapa mereka membutuhkan dukungan militer.

Masalah serius kaum Islamis, tak terkecuali Ikhwanul Muslimin, adalah mengabaikan ideologi bangsa dalam langgam politik mereka, selain menguatnya ideologi agama, dan anti-imperialisme. Ikhwanul Muslimin kerap mengeksploitasi ideologi agama untuk menghadapai kubu lain atau lawan politiknya. Mereka mengklaim, mereka yang “islami”, sedangkan kubu lain “kafir”. Untuk membela Mursi, Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan jargon “membela konstitusi dan syariah”. Karena itu, yang menonjol hanya kepentingan kelompok mereka ketimbang kepentingan rakyat.

Mesir terpecah: anti-Mursi dan pro-Mursi. Hingga batas waktu, Mursi tetap diam. Dalam situasi begitu, militer turun tangan. Berdalih untuk memenuhi “panggilan rakyat” dan mencegah “krisis politik yang melemahkan negara”, militer mengultimatum semua kekuatan politik agar mereka mencapai dan menyepakati konsensus nasional. Militer menggunakan mandat revolusi rakyat. Mirip revolusi 2011, militer tidak netral. Dulu militer meninggalkan Mubarak dan memihak rakyat, sedangkan kini mereka meninggalkan Mursi dan memihak rakyat yang beroposisi. Bahkan, militer bertindak lebih jauh. Mereka melakukan perundingan maraton dengan sejumlah tokoh politik dan agama sejak siang hingga malam hari Rabu (3 Juli 2013).

Kala ini, militer tidak mengulangi kesalahan tatkala menyingkirkan Mubarak. Kala itu, mereka membentuk Dewan Tertinggi Militer sebagai pelaksana pemerintahan sementara. Untuk menyingkirkan Mursi, militer menunjuk Adly sebagai presiden sementara hingga penyelenggaraan pemilu (presiden dan parlemen). Militer menyebutnya sebagai “peta jalan” masa transisi yang berisi antara lain pembekuan konstitusi baru, penyelenggaraan pemilu, kebebasan pers, dan pelibatan semua elemen masyarakat untuk mengamandemen konstitusi. Kudeta berkedok “peta jalan” ini pilihan yang resikonya kecil (akhaffu al-dhararayn) dalam melanjutkan cita-cita revoluasi kendati presedennya buruk bagi demokrasi yang tengah bersemi.

Sesungguhnya yang terjadi jelas: bukan revolusi tapi kudeta, atau tindakan militer untuk memulihkan demokrasi. Apa pun istilahnya, bangunan demokrasi yang mulai tertata di Mesir mengalami keruntuhan. Mesir kembali ke titik nol. Dan, keruntuhan itu sumbangsih banyak pihak. Mursi dan kelompoknya serta partai pendukung (Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin) memberikan andil, partai-partai oposisi menyumbang, kelas menengah dan kaum muda juga tak bisa lepas tangan, pun militer. Konsensus nasional harus tercapai dan tersepakati.

Tragedi demokrasi di Mesir memang memprihatinkan, jangan-jangan pola semacam itu bakal terulang karena seluruh pihak di sana hingga sekarang belum berhasil mencapai dan menyepakati konsensus nasional. Pasang surut demokrasi terjadi setelah kudeta militer menggulingkan Raja Farouk tahun 1952. Jenderal Muhammad Naguib menjadi presiden beraliran nasionalis. Jenderal Gamal Abdul Nasser mengudeta dan menjadi presiden beraliran sosialis (1954-1970). Partai Persatuan Arab Sosialis menunjuk Anwar Sadat sebagai presiden. Ia pun terbunuh tanggal 6 Oktober 1981. Hosni Mubarak pun menjadi presiden selama lima periode sejak 14 Oktober 1981 hingga 11 Februari 2011 mengundurkan diri akibat gelombang demonstrasi. Mursi memenangi pemilu tanggal 17 Juni 2012.

Rakyat Mesir harus memonitor dan mengontrol kekuasaan militer seraya melanjutkan pencapaian konsensus nasional untuk menggelar pemilu dan mengamandemen konsitusi, termasuk tetap melibatkan Ikhwanul Muslimin di panggung politik nasional Mesir. Pemerintahan baru yang terbentuk nanti harus mampu mengemban cita-cita revolusi serta tidak memupus masa depan kaum muda.