imsitumeang

Posts Tagged ‘Yudhoyono-Boediono’

Tiga Tahun Pemerintahan Yudhoyono-Boediono

In Uncategorized on f 25, 12 at 1:32 am

Tanggal 20 Oktober 2012 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Berarti masa pengabdian mereka tersisa dua tahun. Unjuk rasa sporadis terjadi di sejumlah lokasi.

Pasangan Yudhoyono-Boediono terpilih untuk periode kedua setelah perolehan suara mereka mayoritas atau 60,80 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Gencar mengampanyekan antikorupsi turut mendongkrak perolehan suara Yudhoyono-Boediono meraih mandat rakyat. Seiring waktu, popularitas mereka pun naik dan turun.

Jajak pendapat Kompas (15/10) terhadap kinerja 36 bulan pemerintahan Yudhoyono-Boediono ternyata menghasilkan 51,6 persen responden menilai baik citra Yudhoyono dan 41,4 persen responden menilai buruk.

Sebaliknya, elektabilitas Partai Demokrat di posisi 10,3 persen. Kecenderungannya turun. Citra Yudhoyono di posisi terendah (40 persen) selama 24 bulan masa pemerintahannya. Masyarakat menyoroti dua kementerian Yudhoyono karena kasus korupsi. Saat yang sama (24 bulan), elektabilitas Partai Demokrat di posisi 9,9 persen.

Peningkatan citra Yudhoyono selama 36 bulan pemerintahannya terkait pidato mengenai kontroversi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pidato yang tegas atau di luar ekspektasi publik yang menduga pidato Yudhoyono bakal normatif, seperti biasanya, terbukti mampu mendongkrak citra Yudhoyono. Apakah pidatonya terlaksana atau tidak, kita harus sabar menunggunya.

Publik berharap sisa dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono meninggalkan makna mirip masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie yang singkat tetapi mewariskan fondasi liberalisasi politik dan kemerdekaan pers atau Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri yang mengakui Konghucu sebagai agama dan Imlek sebagai hari libur nasional.

Pemberantasan korupsi bisa menjadi warisan Yudhoyono jika Presiden memberikan dukungan penuh dan nyata mengungkap kasus-kasusnya, termasuk di lingkaran pemerintahannya atau di internal partainya. Publik berharap sisa dua tahun pemerintahannya, pemerintah harus lebih hadir.

Kita mendukung instruksi Yudhoyono agar menteri bekerja giat melayani masyarakat. Kinerja mereka biasa-biasa saja dan tidak selalu hadir ketika publik membutuhkannya. Padahal, masyarakat membutuhkan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang asyik menikmati kekuasaan.

Apalagi, degradasi terus menggerus wibawa pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan cara terbaik untuk menemukan solusi persoalan mereka. Masyarakat pun bertindak sendiri dan itu memperburuk keadaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi wibawanya. Kewibawaan meniscayakan satunya kata dan laku. Bila komitmen pemberantasan korupsi terucap, pemerintah harus melaksanakannya. Bila komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat terikrar, pemerintah pun harus menunaikannya. Celakanya, rezim ini tak jua melakukannya.

Buta dan tuli yang dialami pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa terobati andaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) betul-betul berperan. Jika DPR dan DPD ikutan buta dan tuli, lengkaplah penderitaan rakyat. Siapa pun, jika menuntut pemerintah memperbaiki kinerjanya, juga menuntut optimalisasi peran DPR dan DPD. Perubahan urung terjadi jika pemerintah, DPR, serta DPD, malah kongkalikong.

Iklan

Pemerintah Belum Gereget

In Uncategorized on f 30, 10 at 9:11 am

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono belum greget. Sekurang-kurangnya, kita merasakannya. Tentu saja, setiap perasaan kita bersifat subyektif. Meskipun subyektif, tidak ada salahnya dikemukakan asalkan bermaksud positif, yakni dijadikan sebagai refleksi.

Kita mulai. Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II belum memadai. Tim ekonomi diharapkan mampu memberi gerak usaha yang kompak, dinamis, dan kreatif. Pun lingkungan swasta dan masyarakat luas. Tapi, beberapa persoalan non-ekonomi menyebabkan suasana kurang bergairah. Sebutlah persoalan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kasus-kasus korupsi di kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

Masa Kabinet Indonesia Bersatu II dimulai dengan sidang kabinet yang dihadiri lengkap menteri di Bali dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Juga diundang sejumlah pengusaha. Maknanya, Pemerintah menginginkan sinergi dengan swasta. Kemudian, dilakukan penilaian yang menunjukkan titik lemah kinerja menteri-menteri. Mungkin terlalu pagi, tetapi tak ada salahnya jika penilaian tersebut dicermati jujur dan serius.

Ada kegalauan jika mengamati faktor internal. Potret umum perekonomian nasional mendata pertumbuhan ekonomi 5,7% tetapi kualitasnya rendah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kita tidak harus menunggu pertumbuhan ekonomi 7% tahun 2014, karena sangat bisa dicapai andaikan Pemerintah membobol sumbatan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja ekonomi membaik tetapi performanya belum optimal. Bahkan, stagnan jika dikalkulasikan dengan faktor pendorongnya. Anggaran negara untuk menstimulus akselerasi pertumbuhan ekonomi ternyata sangat rendah penyerapannya. Problemnya pada sistem dan pelaksananya, baik di pusat maupun di daerah. Sumbatan pertumbuhan ekonomi, seperti biaya tinggi, masih membebani pelaku usaha. Hambatan infrastruktur belum terpecahkan, seperti penyediaan lahan dan pembangunan jalan.

Memecahkan beberapa persoalan tersebut urgensinya adalah kita membutuhkan kapasitas kepemimpinan untuk mengeksekusi dan memastikan keterlaksanaan setiap program Pemerintah. Kita menekankan kinerja perekonomian, karena kecemasan yang kental dan kegelisahan yang kuat karena pertumbuhan ekonomi ternyata melempar sebagian warga ke sektor informal.

Kegalauan bertambah pekat setelah menyaksikan orang-orang bergerombol di sudut-sudut jalan. Hati pun kecut ketika menyaksikan panjangnya antrean orang-orang terdidik mencari dan melamar pekerjaan, serta berebut pekerjaan setiap kali digelar job expo. Fenomenanya merata di seluruh Tanah Air.

Beban berat bertambah menyusul persoalan baru seperti kenaikan tarif listrik dan sederet dampak ikutannya, lalu kenaikan tarif bus, kereta api, tol, dan air minum. Inflasi mengancam daya beli.

Masyarakat juga dibayangi ancaman bencana alam yang nyaris tiada henti. Banjir, longsor, gempa, dan gunung meletus memakan korban harta dan jiwa mereka. Pertanian di sejumlah wilayah mengalami kekeringan, diterjang banjir, dan dimakan hama.

Jika kita mengamati faktor internal, momentum kita tak bisa terlepas dari pengaruh global yang menuntut setiap negara dan bangsa bergerak cepat dan tepat. Satu urusan dalam negeri belum kelar, urusan berikutnya muncul tapi perkembangan luar negeri juga berubah. Krisis Eropa dan kurs China, misalnya. Kita membutuhkan kemampuan menganalisis SWOT (“kekuatan” atau strengths, “kelemahan” atau weaknesses, “kesempatan” atau opportunities, dan “ancaman” atau threats).

Karenanya, kita mendesak Pemerintah, juga pemeritnah daerah, agar memecahkan persoalan. Akumulasi persoalan tanpa solusi pasti bermuara pada kerawanan sosial. Kabinet ini yang terakhir bagi pemerintahan Yudhoyono. Rasional jika perhatian dikonsentrasikan pada keberhasilan, yakni meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat, semakin banyaknya pekerjaan, serta semakin meratanya pendidikan. Termasuk bertambah majunya daerah-daerah. Apalagi, mengingat janji-janjinya.

Momentum kini seharusnya lebih kuat sebagai periode kedua yang terakhir baginya. Kita terdorong mengemukakannya karena komitmen untuk berkontribusi memberi masukan yang kritis tapi konstruktif. Perkembangannya belum terlambat. Momentumnya belum terlambat. Bagaimanapun, kita sekarang berkejaran dengan waktu.

Menjelang setahun pemerintahan mereka, tanggal 20 Oktober 2010 yang lalu, publik menuntut kehadiran Pemerintah yang lebih tegas dan cepat. Artinya, lebih jelas dan responsif selama melaksanakan kepemimpinannya. Ungkapan gouverner c’est prevoir, memerintah adalah melihat ke depan, tetap berlaku, bahkan disertai tekanan melihat secara lebih jelas, lebih responsif, serta terlaksana dalam realisasinya yang komprehensif.

Suasana tersebut terungkap memasuki pergantian akhir tahun setelah mengamati berbagai pendapat dan pikiran setahun ini. Jajak pendapat Penelitian dan Pengembangan Kompas untuk setahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono mengindikasikan turunnya kepuasan publik terhadap kinerjanya. Padahal, situasi dan kondisi ekonomi dunia dan kepercayaan investasi yang membaik seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apa yang harus dilakukan? Segera memulihkan kepercayaan publik bahwa pemerintahan Yudhoyono-Boediono sanggup menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berwibawa yang melebihi periode Yudhoyono bersama Muhammad Jusuf Kalla. Kuncinya adalah sosok pemerintahan yang diharapkan bahkan dituntut berhasil diwujudkan para menteri dalam kabinetnya. Lebih efektif, efisien, dan berwibawa.

Kecerdasan dan kesigapan Pemerintah untuk memahami persoalan dan bertindak bijak diperlukan. Kaitannya, kita membutuhkan perombakan kabinet. Beberapa posisi kunci menteri sebaiknya diisi sosok yang ahli di bidangnya.

Kita sekarang berkejaran dengan waktu. Mengapa? Bukan sekadar sisa waktu empat tahun usia pemerintahan ini tetapi makna harapan dan kebutuhan publik yang mendesak. Karena yang terakhir bagi pemerintahan Yudhoyono, harapan dan kebutuhan publik menjadi rasional jika menuntut perhatian dikonsentrasikan pada keberhasilan. Periode yang terakhir bagi Yudhoyono sebagai masa pengabdian untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Kinerja Pemerintahan yang Buruk

In Uncategorized on f 25, 10 at 3:29 am

Kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di bidang ekonomi, lumayan. Perekonomian bertumbuh positif, kemiskinan dan pengangguran pun menurun.

Kendati demikian, masyarakat tetap kecewa, karena Pemerintah mestinya bisa memacu kencang pertumbuhan di bidang ekonomi. Ternyata, Pemerintah kurang mempercayai dirinya sendiri. Karena kurang, Pemerintah mematok angka pertumbuhan yang rendah.

Padahal, banyak kalangan, termasuk World Bank dan International Monetary Fund, meyakini pertumbuhan di bidang ekonomi bisa melewati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2008, yakni 5,8%. Malah, sebagian ekonom memprediksi kita bisa 7%.

Setidaknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan 90% target kinerja yang tercapai. Klaim keberhasilan bukan sekadar bualan. Faktanya, di bidang ekonomi, secara makro, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 5,5%, lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya (4,5%).

Kemiskinan dan pengangguran juga menurun. Total orang miskin yang berjumlah 32,5 juta tahun 2009 menjadi 31 juta jiwa tahun ini. Sementara, total orang nganggur berkurang dari 8,1% tahun 2009 menjadi 7,4% tahun ini.

Peringkat daya saing global Indonesia juga meningkat signifikan. Forum Ekonomi Dunia, misalnya, mengumumkan indeks daya saing global kita di posisi yang ke-44 atau menaik sepuluh tingkat ketimbang tahun 2009.

Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia lebih baik dibanding Vietnam yang di posisi ke-59, Filipina (85), dan Kamboja (109). Tapi, Indonesia lebih buruk dibanding Singapura (3), Malaysia (26), Brunei (28), dan Thailand (38).

Di bidang politik dan keamanan selama setahun terakhir juga berhasil. Setidaknya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap teroris di Aceh, Sumatera, dan Jawa.

Begitu pun, koalisi Pemerintah melalui Sekretariat Bersama yang masih solid harus dianggap sebagai keberhasilan. Meskipun bergejolak, toh kubu Yudhoyono-Boediono tetap menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tapi, di samping keberhasilan juga terkesan pasangan Yudhoyono-Boediono lamban mengatasi persoalan. Di bidang lain, misalnya hukum, mereka belepotan. Pengungkapan kasus-kasus mafia hukum yang hanya menyentuh pelaku kelas teri, tidak kelas kakap. Kasus mega skandal Bank Century juga belum tuntas.

Mereka juga gagal mewujudkan birokrasi yang bersih. Kita tidak menerima kelanjutan reformasi birokrasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keungan, pembalakan hutan yang melibatkan aparatur Kementerian Kehutanan, analisis lingkungan “pesanan” yang melibatkan aparatur Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Lebih sulit lagi jika mengawasi pelaksana teknisnya seperti dinas, kantor, atau badan di pemerintahan daerah.

Pemerintahan Yudhoyono-Boediono gagal mempercepat pembangunan infrastruktur. Selama setahun terakhir, tak banyak perbaikan infrastruktur. Hanya sedikit proyek pembangkit listrik yang didirikan, satu ruas jalan tol yang dibangun di Jawa, dan beberapa renovasi bandar udara atau pelabuhan laut.

Banyak ruas jalan rusak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua yang terbengkalai. Sulit membayangkan pertumbuhan di bidang ekonomi bergerak cepat hanya mengandalkan infrastruktur yang seadanya.

Tidak mengherankan jika pengusaha mengeluhkan urusan yang ribet jika berbisnis di negeri ini. Misalnya, mengurus barang impor atau ekspor di pelabuhan laut tidak hanya ruwet tapi juga mahal. Pengusaha Sofjan Wanandi mengakui ekses biaya pengurusan di pelabuhan laut bisa 14%. Biaya siluman masih terjadi di hampir semua instansi Pemerintah yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi.

Pengusaha juga bertambah pusing jika berurusan dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Banyak aturan yang simpang-siur dan inkonsisten. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan menemukan 3.091 peraturan daerah (perda) yang bermasalah selama sembilan tahun terakhir.

Semuanya sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah seolah-olah berlomba membuat aturan sendiri-sendiri. Tapi, seharusnya tumpang-tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa segera diatasi jika Pemerintah bergerak yang cepat.

Mari kita menyimak ungkapan Vikram Nehru, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, yang mengatakan bahwa iklim usaha dan infrastruktur merupakan kunci keberhasilan pembangunan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Mereka bisa pulih lebih cepat setelah kolaps akibat krisis mondial tahun 2008. Sayangnya, dua faktor ini yang ditelantarkan Pemerintah.

Kalangan yang optimistis masih berharap pemerintahan Yudhoyono-Boediono membuat gebrakan untuk masa jabatan empat tahun ke depan. Tapi, harapan tersebut hanya sia-sia jika Pemerintah tidak memperbaiki kelemahannya. Evaluasi menjadi salah satu kunci sukses tidaknya pemerintahan Yudhoyono-Boediono, beserta menteri-menterinya yang tanggal 20 Oktober 2010 berusia setahun.

Tidak aneh bila Presiden-Wakil Presiden harus mengevaluasi kinerja kabinetnya. Kita harus jujur mengakui, banyak persoalan yang belum terselesaikan, antara lain karena kerja menteri-menterinya yang lamban tanpa inisiatif. Perkara-perkara itu yang kemudian melahirkan ketidakpuasan seperti aksi peringatan setahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono.

Popularitas pasangan yang menurun disebabkan harapan publik yang terlalu besar, sementara implementasinya terlalu kecil. Publik tidak puas jika pencapaiannya terlalu kecil dari yang seharusnya bisa. Tapi, Pemerintah tidak introspeksi, tidak komunikatif, dan hanya basa-basi. Penegakan hukum adalah salah satu yang terparah.