imsitumeang

Posts Tagged ‘Sembako’

Lonjakan Harga Pangan

In Uncategorized on f 3, 12 at 7:16 am

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 Hijriah tanggal 20 Juli 2012 dan 1 Syawal 1433 Hijriah tanggal 19 Agustus 2012. Sementara pemerintah dan organisasi keagamaan lain seperti Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memutuskan 1 Ramadhan 1433 Hijriah tanggal 21 Juli 2012 setelah Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat.

Antisipasi dan perhatian pemerintah amat dibutuhkan, karena puasa dan Lebaran bukan hanya menyoal tanggal awal dan akhir melainkan merangkak naiknya harga bahan pangan terutama sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Antisipasi harus dini. Fenomena musiman tersebut bukan perkara biasa tetapi menyangkut produksi, pasokan, distribusi, transportasi, dan lainnya yang membutuhkan solusi dan tindakan sigap jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Tetapi pemerintah tak berdaya mengendalikannya. Harga beberapa komoditas pangan meroket di pasar-pasar. Terjadinya di hampir semua wilayah Tanah Air. Harga daging ayam, telur, beras, gula, hingga sayuran menaik 15-35%.

Kenaikan harga bahan pangan jelas “mencekik leher” masyarakat yang berdaya beli terbatas. Apalagi sehari-hari saja mereka mengencangkan ikat pinggang. Celakanya, pemerintah justru seperti memaklumi lonjakan harga pangan. Lonjakan harga pangan seperti menjelang puasa dan Lebaran dianggap sebagai siklus wajar saban waktu.

Memang, setiap menjelang puasa, Lebaran, dan hari raya lainnya, permintaan bahan pangan masyarakat menaik. Namun, pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja. Pemerintah harus mengantisipasinya karena pembiaran justru membiarkan para pedagang dan spekulan leluasa mengeruk keuntungan di atas batas kewajaran.

Pemerintah kehilangan kecerdasan mengatasi lonjakan harga pangan yang banyak dipengaruhi faktor psikologis ketimbang riil. Pilihan pemerintah berulang-ulang hanya tunggal, yaitu operasi pasar.

Mengobral harga pangan yang murah melalui operasi pasar hanya sporadis. Solusinya instan tanpa menyelesaikan akar masalah. Malah, operasi pasar hanya menimbulkan antrean masyarakat mengular untuk memperoleh harga pangan yang murah. Sebuah kepedihan atau kepiluan sosial.

Padahal, sesungguhnya tersedia solusi yang tidak hanya melulu menjadi agenda bahasan rapat koordinasi tetapi bisa diimplementasikan. Umpamanya, manajemen stok untuk menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan ialah pemerintah mengendalikan stok.

Stok tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, apalagi menyangkut kebutuhan pokok. Pasar mempunyai kiblat sendiri yaitu pemodal atau pelakunya berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kerakusan itu kerap menyengsarakan rakyat.

Selain itu, untuk menstabilkan harga pangan, pemerintah juga memperlancar distribusi barang. Lalu lintas barang yang tersendat akibat kemacetan, infrastruktur yang buruk, konektivitas antarwilayah yang terbatas, juga memicu kenaikan harga pangan.

Sayangnya, pemerintah seperti buntu. Tidak memiliki kreativitas menyelesaikan lonjakan harga pangan. Sama seperti kemacetan yang terpelihara setiap musim mudik. Agar masyarakat tidak makin tertekan oleh merangkak naiknya harga pangan, pemerintah dituntut segera bertindak untuk mencari solusinya.

Lonjakan harga pangan tersebut menandai potensi gejolak yang kembali mengancam Indonesia akibat kekeringan di Amerika Serikat, negara pemasok jagung, kedelai, dan gandum. Persoalannya ialah bagaimana kita meresponnya mengingat ketiga komoditas menjadi komponen penting konsumsi pangan masyarakat. Utamanya kedelai sebagai bahan baku tahu tempe, sumber gizi kelompok pendapatan bawah.

Kegagalan mengatasi lonjakan harga pangan tidak cuma berdampak serius terhadap inflasi, juga gizi. Selain stabilitasi harga dan insentif kepada produsen, mencari alternatif pasokan dan diversifikasi juga solusinya.

Selain bagaimana kita meresponnya, persoalan berikutnya ialah bagaimana kita mengatasinya mengingat kita selalu rentan terhadap setiap gejolak pangan dunia dan kondisi alam. Beberapa tahun terakhir negara yang mengklaim dirinya sebagai negara agraris dan pernah menjadi eksportir sejumlah komoditas pangan penting dunia ini perlahan-lahan bertransformasi menjadi negara importir sebagian besar kebutuhan pangan pokoknya

Iklan

Menstabilkan Harga Sembako

In Uncategorized on f 12, 12 at 8:00 am

Masyarakat menyambut lega keputusan pemerintah menunda penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan rekomendasi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya menundanya per tanggal 1 April 2012 hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah betul-betul membatalkannya. Pemerintah selayaknya berketetapan bahwa opsi penaikan hanya langkah terakhir (kebijakan darurat). Apalagi jika betul, tanpa penaikan harga BBM bersubsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman.

Tetapi pemerintah jangan berhenti hanya sampai menunda. Pemerintah harus segera bergerak untuk menjaga situasi ekonomi akibat molor-mungkretnya pembahasan penaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas terhadap situasi sosial, politik, serta keamanan dan ketertiban. Yang telanjur membebani masyarakat ialah ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang telanjur meroket.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung. Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah seyogyanya tidak menyerahkan harga sembako ke pasar.

Menyerahkan harga sembako ke pasar sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi. Distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga selayaknya dikuasai negara melalui kebijakan intervensi dan pengawasan distribusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pemerintahan era kapan pun senantiasa menghadapi masalah utama perdagangan dalam negeri, yaitu gejolak dan disparitas harga komoditi. Gejolak harga komoditi, atau dapat disebut inflasi, terjadi akibat gangguan pasokan karena kelangkaan produk atau bahan baku. Beras, minyak goreng, cabai, gula, terigu, dan kedelai merupakan contoh sektor industri primer yang kerap mengalami kelangkaan, sedangkan sektor industri bahan baku yang kerap mengalaminya ialah pupuk dan semen.

Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa semestinya bergerak cepat dan mengomandoi menteri-menteri bidang ekonomi agar menstabilkan harga sembako. Pemerintah, utamanya menteri-menteri bidang ekonomi, harus “menormalkan” harga yang terlanjur melambung itu kembali stabil. Kejadian yang lumrah, selalu tidak mungkin atau mustahil menurunkan harga yang telanjur menaik.

Pemerintah jangan hanya berbicara, tapi meninjau ke lapangan. Jangan gampang menyatakan harga sembako terkendali atau kembali normal. Jika berbicara, pemerintah harus berdasarkan fakta. Faktanya, hari-hari ini harga sembako di berbagai daerah tidak menurut kendati pemerintah resmi menyatakan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Secara keseluruhan mutlak terjalin kerjasama antar-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, khususnya antar-kementerian koordinator. Kementerian koordinator bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan harus saling mengisi melaksanakan tugasnya. Keputusan membatalkan penaikan harga BBM bersubsidi bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya rakyat miskin yang telanjur diiming-imingi bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang dulu dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT), kecewa.

Ke depan pemerintah harus berpikir cerdas dan matang sebelum memutuskan program atau kegiatan menyangkut nasib rakyat. Jangan mudah memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi, juga tarif dasar listrik (TDL), kemudian mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan semacamnya. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sesaat.

Mengenai pengurangan subsidi BBM, pemerintah terlebih dulu mencari opsi lain sebelum memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi. Jika cara lain terbuka dan mengatasi masalah subsidi, kenapa pemerintah bersikukuh merencanakan keputusan yang justru merugikan dan melawan kehendak masyarakat?

Apalagi pemerintah bisa menghemat berbagai pengeluaran (pos belanja barang/jasa), misalnya menunda pembelian pesawat kepresidenan yang tidak mendesak. Penghematan itu, termasuk yang hanya menguntungkan atau dinikmati birokrasi. Jangan mudah mengeluarkan dana yang tidak penting. Dan, pemerintah jangan mudah menyatakan hanya kalangan orang kaya yang menikmati subsidi BBM.

Kenaikan Harga Sembako yang Merata

In Uncategorized on f 12, 11 at 10:27 am

Kita menyesalkan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang merata di berbagai daerah hari-hari terakhir ini. Kenaikan tersebut seolah menjadi peristiwa rutin yang terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri.

Persoalannya, mengapa selalu begitu? Bukankah bulan Ramadhan dan Lebaran atau hari-hari keagamaan lainnya merupakan peristiwa yang saban waktu dirayakan umat beragama? Jika ya, semestinya Pemerintah bisa memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu di satu sisi.

Sisi lainnya ialah perilaku Pemerintah yang suka menempuh jalan pintas. “Mental pedagang” pejabat kita kambuh jikalau masyarakat kekurangan pangan. Maka kebijakan yang ditempuh ialah mengimpor kebutuhan pangan. Kebijakan yang jangka pendek!

Jika mengimpor kebutuhan pangan yang dibiayai anggaran negara, mereka memperoleh fee yang bisa dibagi-bagi. Macam-macam motifnya, bisa untuk pemasukan partai atau sekadar memenuhi hajat pejabat yang bersangkutan.

“Mental koruptif” pejabat kita merusak kebijakan yang seharusnya ditempuh, yakni bagaimana memenuhi kebutuhan pangan melalui program diversifikasi pangan dan ekstensifikasi/intensifikasi sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Sayangnya, bukan kebijakan jangka panjang ini yang dipikirkan.

Celakanya, ketergantungan kita terhadap produk pangan impor semakin lama semakin tinggi. Impor pangan tidak terkontrol! Buktinya, harga bahan pangan memang menaik sejak bulan Januari lalu tapi impor pangan juga menaik gila-gilaan.

Hampir semua bahan pangan yang semestinya bisa dipenuhi oleh produk pangan dalam negeri, kini diimpor besar-besaran. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2011, Indonesia mengimpor jutaan ton beras, jagung, kedelai, biji gandum, meslin, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur, ayam, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe kering, cabai, garam, tembakau, kacang-kacangan, jagung, bawang.

Indonesia juga mengimpor bawang merah belasan ribu ton dari India, Filipina, dan Thailand. Singkong pun diimpor berton-ton dari China dan negara-negara lain. Begitu juga garam yang diimpor hampir dua juta ton dari Australia, Singapura, Selandia Baru, Jerman, dan India.

Indonesia kini menjadi negara pengimpor segalanya. Nilainya Rp 45 triliun total impor pangan sejak bulan Januari hingga Juni 2011. Data membuktikan kebijakan Pemerintah saat ini yang cenderung mengimpor pangan karena mudah ketimbang fokus membangun swasembada pangan yang memerlukan kerja keras.

Bukan karena ketidakmampuan kita memproduksinya sendiri, tapi karena “mental pedagang” dan “mental koruptif” yang menguntungkan pejabat kita atau pihak-pihak tertentu. Akibatnya, sentra-sentra produksi di sejumlah daerah yang dulu berjaya kini merana dan terbengkalai. Misalnya, sentra produksi bawang di Brebes dan Tegal.

Pemerintah tidak fokus membangun swasembada pangan sembari mengurangi impor pangan atau ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap produk pangan luar negeri. Kenaikan harga sembako membuktikan bahwa Indonesia kini ternyata memasuki darurat pangan.

Kenaikan harga bukan lagi masalah rutin yang selalu terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran atau Idul Fitri atau hari-hari keagamaan lainnya. Kenaikan harga sembako jangan ditangani parsial hanya mengatasi kenaikan harga sembako selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Pemerintah jangan bermain-main dengan menyatakan kita memiliki persediaan pangan yang cukup hingga Lebaran. Malah surplus. Kenyataannya, di pasar-pasar kita harga pangan mulai membumbung.

Pemerintah harus menyeluruh mengatasi darurat pangan. Kebijakan jangka panjang, bukan jangka pendek. Pemerintah harus fokus membangun swasembada pangan terutama bahan pangan yang terproduksi di dalam negeri. Jika tidak, Indonesia lambat laun kehilangan kedaulatan pangannya.