imsitumeang

Posts Tagged ‘RUU Pemilukada’

Menata Ulang Pemilukada Pascapenangkapan Ketua MK

In Uncategorized on f 4, 13 at 1:04 pm

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar, Rabu (3/10), makin mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum. MK terlahir di era reformasi bersama antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluruhan lembaga negara itu, tetapi juga mempersubur ketidakpercayaan, atau mungkin pesimisme, masyarakat terhadap praksis pemerintahan, yaitu pelaksanaan konstitusi yang memandul. Tentunya kita tidak hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita harus segera memulihkan kondisi yang tercederai itu.

Memiliki posisi tertinggi tanpa pengawasan lembaga negara di atasnya, seperti eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa Orde Baru (Orba), MK ibarat superpower dalam melaksanakan wewenangnya. Apalagi menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2014, campur tangan partai melalui fraksi-fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap lembaga negara, termasuk MK, maka checks and balances pun tidak terjadi. Terjadilah penyanderaan lembaga negara.

Praksis hukum memang berubah amburadul setelah MK menghapus wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi para hakim, termasuk hakim konstitusi. DPR dan Pemerintah harus segera mencantumkan kembali materi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang (UU) yang mengatur wewenang KY. Sembari itu, pemulihan wibawa MK pun harus segera yang faktor-faktornya ialah kompetensi atau competency (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan atau acceptability (integritas dan kepemimpinan) calon hakim konstitusi melalui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang independen, transparan, dan akuntabel.

Kita mesti ikut mencermati proses hukum kasus Ketua MK yang dalam waktu singkat menjadi “kasus besar” ini. Membuka kesempatan atau akses masyarakat untuk mengetahui proses hukum itu. Serius-tidaknya, dan terwujud-tidaknya merupakan indikator upaya penegakan hukum. Hikmah kasus ini, agar konsentrasi MK bisa fokus, sebaiknya MK untuk sementara tidak menangani kasus pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Menyerahkannya kembali ke Mahkamah Agung (MA) bukan solusi yang tepat. Tidak terdapat ratio legis pengambilan wewenang mengadili sengketa pemilukada dari MK ke MA. Mengapa harus mengembalikan wewenang mengadili sengketa pemilukada ke MA?

Di balik penyelesaian kasus ini, masih banyak persoalan krusial yang harus mendapat porsi pengaturan secara runtut dan lengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang sesuai asas pengaturan dan penormaan yang baik. Salah satu pekerjaan rumah itu ialah meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi. Kini konsep otonomi daerah sudah berubah. Otonomi daerah terlanjur diberikan kepada kabupaten/kota. Dulu konsep otonomi daerah adalah di provinsi, bukan di kabupaten/kota. Kalau konsep otonomi daerah di provinsi yang berlaku, memang inilah yang ideal.

Pekerjaan rumah berikutnya ialah meniadakan pemilukada di tingkat kabupaten/kota. Pemilukada merupakan sumber utama banyaknya kepala daerah dan wakilnya terjerat kasus hukum. Sistem ini memang menguras biaya politik para kontestannya seperti ongkos kampanye, sewa kendaraan, dan tim sukses.

Praktik suap-menyuap dalam sengketa pemilukada tidak hanya menjerat Ketua MK, tetapi juga oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Operasi tangkap tangan yang tidak hanya melibatkan calon kepala daerah (petahana atau bukan petahana), tetapi juga pengusaha, semakin memperkuat alasan bahwa Indonesia saat ini belum siap melaksanakan pemilukada (langsung). Di samping ongkos penyelenggaraan yang mahal, rawan konflik antarpendukung, dan partisipasi pemilih yang cenderung berkurang, pemilukada juga menyuburkan money politics, merangsang praktik korupsi, dan membangun dinasti politik.

Selama pemberlakuan pemilukada, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 304 dari jumlah total 524 kepala daerah yang terjerat hukum. Per bulan September 2013 ini, 304 kepala daerah terjerat kasus hukum, padahal jumlah totalnya 524 kepala daerah. Selain kepala daerah terjerat kasus hukum, tercatat 72 korban nyawa, 579 rumah rusak, dan kerugian harta benda lainnya akibat pemilukada. Bahkan akhir-akhir ini terjadi pembakaran dan pengungsian warga. Bayangkan jika 539 daerah otonom, yaitu 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota (sejak tahun 1999 hingga 2013 terbentuk 220 daerah otonom baru) menggelar pemilukada.

Ditjen Otda juga menemukan fakta sekitar 95 persen pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pecah kongsi sebagai konsekuensi sistem multipartai. Sepanjang masalah multipartai itu belum selesai, sulit menyatukan kepala daerah dan wakilnya.

Inilah masalah krusial akibat penerapan pemilukada yang tanpa kajian akademik dan empirik serta tanpa pemahaman dan pengaturan yang memadai. Penerapan pemilukada itu tergesa-gesa dalam suasana euforia kebebasan pascaketerkungkungan Orba. Oleh karena itu, wajar jika implementasi dan praktiknya menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah masalah implementasi dan praktik pemilukada tersebut seyogyanya menjadi bahan masukan konstruktif guna memperbaiki pengaturan pemilukada di masa mendatang. Apalagi, waktunya tepat ketika DPR, DPD, dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada.

Kluster isu dalam RUU Pemilukada yang alot menyangkut mekanisme pemilihan, penyelesaian sengketa, politik dinasti, dan disertakan-tidaknya wakil kepala daerah dalam pemilukada. RUU Pemilukada versi Pemerintah mengusulkan pemilukada bupati/walikota tidak langsung atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memilih kepala daerah mirip masa Orba, sedangkan wakilnya unsur pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang diangkat bupati atau walikota terpilih.

Sedangkan untuk gubernur, Pemerintah mengusulkan pemilukada seperti sekarang. Alasannya, sebagai penguatan kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang menunjang sinergi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena posisi gubernur yang legimated ketimbang bupati dan walikota yang dipilih DPRD. Untuk pemilukada gubernur, Pemerintah mengusulkan langsung mengingat jumlah provinsi yang tidak terlalu banyak dan lembaga peradilan masih sanggup menangani jumlah sengketanya. Jika semua daerah otonom menggelar pemilukada, praktik suap-menyuap bukan tidak mungkin terjadi.

Usulan Pemerintah itu mempertimbangkan kajian akademik dan empirik ihwal implikasi negatif pemilukada selama ini. Pemilukada ternyata belum berkorelasi positif terhadap perwujudan desentralisasi daerah. Masalah moral, etika, dan norma politik yang cenderung terabaikan justru mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilukada. Demokrasi lokal yang terdistorsi pelaksanaan pemilukada yang kurang berkualitas itu acap disimpangkan dengan tindakan yang menghalalkan segala cara. Mahalnya demokrasi melalui pemilukada memerlukan penataan ulang agar pelaksanaannya berkualitas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Iklan

Politik Dinasti dan Pesta Keluarga dalam Pemilukada

In Uncategorized on f 21, 12 at 9:00 am

Banyak orang resah mengapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) melegitimasi dinasti politik dan pesta keluarga. Anak, istri, suami, kakak, adik, sepupu, dan ipar pejabat daerah, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terpilih menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Bagaimana mengakhiri politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada?

Makmun Ibnu Fuad segera menjadi Bupati Bangkalan, Jawa Timur, menggantikan ayahnya, Fuad Amin. Pasangannya Mondir Rofii. Mereka terpilih lewat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Makmun adalah anak Bupati Bangkalan, sedangkan Mondir adalah adik kandung Syafik Rofii, Wakil Bupati Bangkalan.

Makmun-Mondir dipilih rakyat Kabupaten Bangkalan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) tidak melarang anak menjadi calon dalam pemilukada untuk menggantikan ayah atau ibunya, istri menggantikan suaminya dan suami menggantikan istrinya, serta adik menggantikan kakaknya atau kakak menggantikan adiknya. Mereka tidak melanggar aturan hukum karena rakyat yang menjadi penentu.

Makmun tak sendirian. Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Bupati Tangerang, Banten, menggantikan ayahnya, Ismet Iskandar, yang tak mungkin menjadi calon kembali. UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah membatasi masa jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, juga kepala negara dan/atau wakil kepala negara, hanya dua periode.

Bukan hanya Makmun dan Ahmed yang terpilih untuk menggantikan ayah mereka memimpin daerah. Ni Putu Eka Wiryastuti sejak tahun 2010 menjadi Bupati Tabanan, Bali, menggantikan ayahnya, N Adi Wiryatama, yang dua periode memimpin daerah.

Tubagus Iman Aryadi yang menjadi Walikota Cilegon, Banten, sejak tahun 2010 menggantikan ayahnya, Tubagus Aat Syafaat, yang tak lagi bisa menjadi calon. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari menjadi bupati sejak tahun 2010. Rita memang tak langsung menggantikan Syaukani Hasan Rais, ayahnya, yang terbelit kasus korupsi tahun 2006.

Tak hanya anak yang meneruskan kepemimpinan keluarga di suatu daerah. Fenomena istri yang terpilih sebagai kepala daerah menggantikan suaminya yang tak mungkin lagi menjadi calon juga terjadi. Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu, Jawa Barat, menggantikan suaminya, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin—nama populernya: Kang Yance, atau Sri Surya Widati sebagai Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan suaminya, Idham Samawi.

Di Kediri, Jawa Timur, Haryanti Sutrisno menggantikan suaminya, Sutrisno, sebagai bupati. Rakyat Probolinggo, Jawa Timur, memilih Puput Tantriana Sari sebagai bupati menggantikan suaminya, Hasan Aminudin. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti Masturi terpilih sebagai walikota. Ia menggantikan Itoch Tochija, suaminya.

Syukurnya hanya pejabat daerah level bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang “bisa” diwariskan kepada suami, istri, atau anak kendati keterpilihannya dalam pemilihan umum. Belum terjadi suami, istri, atau anak menggantikan istri, suami, atau ayah ibunya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tentunya pemilukada DI Yogyakarta kasus pengecualian.

Putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajan, Ivan Sarundajang, terpilih sebagai Wakil Bupati Minahasa. Sebelumnya, Rycko Mendoza, anak Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam, terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Airin Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Selain kemunculan anak atau istri yang mengambil alih “kursi” ayah atau suami, tak sedikit pula anak atau istri, bahkan suami, yang “dimagangkan” di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat. Pemilu menjadi jalan mereka untuk terpilih. Kerabat Ratu Atut, termasuk suami, anak, dan menantunya, menduduki sejumlah jabatan politis. Juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo; Bupati Lebak, Banten, Mulyadi Jayabaya; Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang; dan Ketua DPRD Jawa Tengah (nonaktif) Murdoko yang kerabatnya menyebar di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat.

Pesta Keluarga

Politik kekeluargaan yang marak terjadi di daerah sesungguhnya berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pemimpin yang baru masih sekerabat pemimpin yang lama dan ia bisa hanya menjadi boneka dan dikendalikan oleh pemimpin yang lama. Kejadian begini adalah bentuk nepotisme dan kolusi yang mengatasnamakan demokrasi.

Bupati Bantul Sri Surya Widati tak menampik kenyataan bahwa ia beberapa kali meminta pendapat suaminya. Idham tentunya memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikannya kepada sang istri. Namun, ia membantah jika ia hanya boneka.

Aturan perundang-undangan memang tidak melarang pergantian kepemimpinan nasional atau daerah oleh keluarga. Namun, perilaku ini jelas-jelas merugikan rakyat. Calon berkualitas terhalang. Kelanjutan sistem pemerintahan yang baik pun terganggu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menanggapi fenomena dinasti politik ini. Revisi UU 32/2004 mengatur bahwa keluarga kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana terlarang untuk mencalonkan diri dalam pemilukada berikutnya. Minimal satu periode terlewati. Larangan ini berlaku bagi ayah/ibu, anak/menantu, suami/istri, atau kakak/adik kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana.

Larangan ini termasuk ketentuan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (RUU Pemilukada), yang merupakan bagian revisi UU Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus menyepakati aturan versi pemerintah ini karena bertujuan baik. Tidak bisa ditafsirkan melanggar hak politik warga negara, yang berarti melanggar konstitusi.

Tahun 2012 segera berakhir dan tahun 2013 segera berawal. Entah berapa jumlah pemilukada gubernur-wakil gubernur serta pemilukada bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota yang berlangsung sejak dulu hingga kini dalam era reformasi ini. Jika pemerintah bersama DPR dan DPD mengesahkan RUU Pemilukada, termasuk larangan tersebut, maka politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada bisa berakhir.